Penghargaan tersebut, diberikan atas dasar pemberian bantuan berupa hibah dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) serta Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik di Polresta Malang Kota. “Alhamdulillah, pada peringatan Hari Bhayangkara ini, Kapolda Jatim memberikan penghargaan kepada jajaran pemerintah daerah yang berperan aktif berkontribusi dalam mendukung tugas-tugas Polri. Utamanya, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Ditambahkan Bung Edi, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjamin menjadi salah satu prasyarat terwujudnya percepatan proses pembangunan nasional. Dengan situasi Kamtibmas yang kondusif, berbagai gangguan dan ancaman dapat diantisipasi.

Baca juga :

“Tentu sinergitas antara pemerintah daerah dengan kepolisian dalam membina serta mengembangkan potensi masyarakat dalam menangkal berbagai ancaman itu menjadi sangat dibutuhkan,” lanjutnya.

Terpisah, dihubungi disela-sela agenda dinas, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang didapatkan. “Mewakili warga Kota Malang dan jajaran Pemkot Malang, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-77. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya untuk jajaran Polri atas komitmen terus menerus memelihara kamtibmas, dan Alhamdulillah puji syukur, pada peringatan ini kami juga meraih penghargaan,” ungkap Sutiaji.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan jika penghargaan tersebut menjadi semangat untuk memperkuat sinergi berbagai elemen dalam menjaga kedamaian dan kondusifitas di Kota Malang. “Tentu dalam rangka menghadirkan Kota Malang yang aman dan kondusif harus diwujudkan dengan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen maupun instansi. Bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan urusan polisi saja. Tapi tugas semua anak bangsa, mulai dari jajaran TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga Pemkot Malang. Penghargaan yang didapatkan ini sebagai bentuk keberhasilan kolaborasi hexahelix antara Pemkot Malang dan Polresta Malang Kota tersebut,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)

Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kediri mengatakan bahwa sampai saat ini Polri terus hadir dalam berbagai persoalan yang dialami masyarakat. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga mewujudkan Kamtibmas.

“Tentunya, di usia 77 tahun membuat Polri dalam hal ini menjadi institusi yang lebih matang lagi dan bisa terus mengayomi masyarakat,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, Sabtu (01/07/2023) tadi.

Pihaknya berpesan, agar sinergitas antara Polri, TNI dan pemerintah daerah yang selama ini terjalin baik, bisa terus terjaga untuk membangun Kabupaten Kediri. “Saya berpesan kepada TNI dan Polri, untuk bisa terus bersinergi,” ungkapnya.

Baca juga:

Sebagaimana diketahui, HUT Bhayangkara Ke-77 tahun 2023 ini, mengusung tema ‘Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Maju’. Dengan tema itu, Kapolres Kediri, AKBP Agung Setyo Nugroho, mengatakan bahwa pihaknya telah siap mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten Kediri.

Menjelang pesta demokrasi yang hanya tinggal hitungan bulan, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memicu konflik. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi saat Pemilu 2024 nanti,” paparnya. (kom/pan/sit)

Kegiatan ini, diselenggarakan dalam rangka untuk terus memupuk sinergitas dan soliditas TN Polri, khususnya di wilayah Malang Raya. Selain itu, gelaran ini ditujukan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023, HUT TNI Ke -78 serta Hari Anti Narkotika Internasional 2023.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pergelaran panggung prajurit ini diselenggarakan dengan tujuan untuk terus memupuk sinergitas dan soliditas TNI Polri, khususnya yang ada di wilayah Malang Raya. “Seperti yang kita lihat pagi ini, bahwa kita telah menyaksikan kesolidan, kebersamaan, dan sinergitas antara TNI-Polri yang ada di wilayah Malang Raya ini masih sangat kokoh terjaga. Ribuan prajurit dari TNI Polri membaur menjadi satu tanpa ada sekat, dan inilah tujuannya tadi gelarnya panggung prajurit hari ini” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

Kapolresta Malang Kota juga menambahkan, bahwa kegiatan panggung prajurit ini juga sebagai wujud kesiapan menyambut demokrasi Pemilu 2024 yang di mana TNI Polri akan tetap solid dan bersikap netral.

Baca juga :

Sementara itu, Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf M Imam Gogor, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh Kombes Pol Budi Hermanto kali ini. “Dengan kegiatan hari ini, tentunya seluruh pimpinan TNI Polri se Malang Raya sepakat bahwa gelaran panggung prajurit ini merupakan panggung yang digagas untuk menunjukkan bahwa kami tetap menyatu dalam kesolidan dan kebersamaan,” tegasnya.

Pihaknya mengajak dan mengimbau kepada seluruh prajurit TNI Polri agar tetap menjaga netralitas dan kebersamaan dalam tahun politik yang akan segera datang. “Kita harus tetap bersatu demi Indonesia dan khususnya Malang Raya yang aman dan damai,” ujar Danrem 083/Baladhika Jaya.

Kegiatan ini turut dihadiri pula oleh perwakilan dari Polda Jatim yaitu Dir Samapta Polda Jatim, Kombes Pol. Budi Karyono, Dandim 0833, Letkol Kav Heru Wibowo Sofa, Danlanal Kol (Laut) (KH/W) Dewi Lestari, Danlanud Kol (Pnb), Fairlyanto. Kepala BNN Kota Malang, Kombes Pol Raymundus Andhi Hedianto, Kapolres Malang, AKBP Putu Cholis Aryana, Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsudin. Hadir pula Wali Kota Malang, H Sutiaji dan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. (gie)

“Saat liburan lebaran nanti, Polres Batu harus tegas dalam membuat diskresi untuk kelancaran arus lalu lintas. Jangan sampai stag dan tidak bergerak. Jadi, siapkan jalur alternatif dan kantung parkir baik di dalam tempat wisata maupun di luar tempat wisata,” terang Ery.

Mengapa hal itu disampaikan, tambahnya, karena Kota Batu memiliki destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Sehingga, bisa dipastikan terjadi lonjakan arus wisata saat menjelang liburan lebaran.

Selain kelancaran lalu lintas, menurut Ery, untuk menghindari masalah krusial yang diakibatkan dari terlalu padatnya pengunjung di area wisata maka pihak kepolisian bisa menutupnya.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

“Silahkan mulai sekarang disosialisasikan kepada pihak pengelola wisata agar apabila terjadi kepadatan pengunjung maka pihak kepolisian bisa menutupnya untuk menghindari masalah krusial,” tegas Ery.

Diketahui rapat koordinasi antara Forkopimda Kota Batu dan Dirjen Perhubungan Darat yang digelar di ruang Rupatama Balaikota Among Tani Kota Batu itu selain Dir Kamsel Korlantas Polri juga dihadiri Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kapolres Batu, Kasat Lantas Polres Batu, Kadishub Prov Jatim, Kasubdit Wal dan PJR, KA BPTD Wil XI Jatim, Kadis Perhubungan Kota Batu, KasatPol PP Kota Batu, Kadis Pariwisata Kota Batu, Kadis PUPR Kota Batu, Kalaksa BPBD Kota Batu, Kadis Damkar dan Kadis Kesehatan Pemkot Batu.

Sedangkan diskresi adalah penggunaan wewenang yang tidak selalu sesuai dengan undang-undang yang mengatur kewenangan tersebut. (put/sit)

Sebagai wujud menghadirkan situasi Kamtibmas yang kondusif, Polresta Malang Kota beserta Polsek jajaran melaksanakan pengamanan di setiap gereja yang ada di wilayah hukum Kota Malang, sejak Kamis (06/04/2023) malam. Pengamanan ini, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para jemaat gereja saat melaksanakan ibadah.

Salah satu gereja yang mendapat pengamanan dari Polresta Malang Kota melalui Polsek Klojen, yaitu Gereja Hati Kudus Yesus di Jalan MGR Sugiyopranoto, Kecamatan Kloje, Kota Malang. Kegiatan ibadah yang mendapat pengamanan dari sinergitas TNI-Polri, ini dihadiri oleh 500 orang.

“Pengamanan yang kami laksanakan ini bukan hanya karena tugas semata. Namun, pengamanan juga merupakan bagian dari wujud toleransi kita dalam beragama. Sehingga, kami berusaha memastikan agar saudara-saudara kita menjalankan ibadahnya dengan rasa aman dan nyaman,” tegas Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Seluruh personel Polresta Malang Kota yang bertugas dalam pengamanan ibadah di setiap gereja, juga dibantu oleh anggota dari jajaran TNI. Pengamanan dilanjutkan dalam rangkaian Ibadah Jumat Agung.

Di wilayah Kecamatan Sukun, pengamanan Jumat Agung pada ibadah pagi dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) JalanJanti Barat, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun. Ibadah masa Paskah atau Jumat Agung di GKJW ini dihadiri oleh 400 jemaat. Animo masyarakat yang merayakan rangkaian menyambut Hari Paskah sangat terasa semangatnya.

“Kami merasa bersyukur karena setelah pandemi berlalu akhirnya tahun ini kami semua dapat merasakan ibadah bersama di gereja menyambut Paskah. Selama kami beribadah di dalam gereja, kami juga merasakan rasa damai dan aman,” ucap Debora salah satu jemaat gereja.

Pengamanan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota akan terus berlangsung hingga perayaan Paskah pada Minggu mendatang. Dalam pengamanannya unit K9 juga dilibatkan sebagai bentuk sterilisasi dan memastikan bahwa proses pelaksanaan ibadah akan berjalan dengan aman dan lancar. (gie)

Kegiatan penggeledahan sendiri, diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Malang, Heri Azhar dan dihadiri langsung oleh Kepala BNN Kota Malang, Kombes Pol Raymundus Andhi Hedianti di Lapas Kelas I Malang. Setelah itu, petugas menuju di kamar-kamar hunian, untuk melakukan pengeledahan.

Saat dilakukan pengeledahan, para WBP yang ada di dalam kamar, pun diminta untuk keluar kamar dengan pengawasan. Penggeledahan di sudut kamar-kamar hunian WBP tanpa terkecuali, pun dilakukan dengan sasaran Narkoba, handphone dan benda-benda terlarang berbahaya lain.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, mengatakan bahwa operasi ini akan terus dilakukan dan untuk memastikan bahwa Lapas Kelas 1 Malang, tidak ada Narkoba, handphone dan benda terlarang lainnya.

“Barang bukti hasil razia atau penggeledahan, akan kami inventarisir dan didata. Selanjutnya, akan langsung kami musnahkan bersama. Kegiatan operasi penggeledahan ini berjalan aman, tertib dan lancar. Kami tetap komitmen dengan memberantas benda-benda terlarang di dalam Lapas, sehingga terciptannya lingkungan Lapas Kelas I Malang yang aman dan tertib,“ tegas Heri Azhari, Sabtu (25/02/2023) tadi.

Dari operasi ini, petugas berhasil menemukan beberapa benda terlarang seperti korek api, alat pencukur, kartu remi, sendok dan beberapa barang terlarang lainnya. (gie)

Kegiatan tersebut, dipimpin langsung Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono dan Dandim 0808 Blitar, Letkol Inf Sapto Dwi Priyono. “Karena penyelidikan di TKP sudah selesai, kami melepas garis polisi dan membersihkan sisa-sisa reruntuhan di lokasi. Ini agar tidak menimbulkan rasa traumatik kepada keluarga korban dan warga sekitar,” kata AKBP Argowiyono.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Disampaikannya, selain itu untuk menghindari aktivitas masyarakat membuat konten di lokasi pusat ledakan, kemudian disebarkan lewat media sosial yang dapat menimbulkan efek tidak baik kepada masyarakat.

“Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak membuat konten di lokasi ledakan dan disebarkan lewat media sosial yang dapat menimbulkan efek tidak baik di tengah masyarakat,” jelasnya.

Kapolres Blitar Kota menambahkan, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat membersihkan sisa-sisa reruntuhan material di TKP ledakan. “Saat ini lokasi pusat ledakan sudah bersih. Lantai rumah sudah bersih dari tumpukan reruntuhan material bangunan,” ujarnya. (jar/gie)

Untuk akses jalan sendiri, TNI bersama Polri dan BPBD serta masyarakat, bersama-sama melakukan pembersihan matrial. Termasuk, membangun jembatan darurat sebagai penghubung antara satu perkampungan atau dusun dengan blok atau dusun perkampungan lain. Tentunya, agar masyarakat tidak terhambat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Bahkan, sebanyak tiga jembatan darurat dibangun di Desa Kalisat dan empat jembatan di Desa Sempol.

Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, mengatakan bahwa pembangunan jembatan darurat ini untuk penghubung antar perkampungan. “Kami bersama TNI – Polri dan BPBD akan membangun jembatan darurat agar tidak menggangu aktifitas warga setempat. Tidak hanya untuk dilewati pejalan kaki, tapi kami upayakan juga bisa dilewati oleh kendaraan. Karena jembatan ini adalah akses jalan penghubung antar perkampungan,” jelas Kapolres Bondowoso, Senin (20/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Akibat banjir bandang Ijen, warga untuk sementara terpaksa menyeberangi sungai saat hendak menuju desa seberang dan sebaliknya. “Jadi, untuk sementara kita akan berupaya membangun jembatan darurat, agar masyarakat bisa melakukan beraktiftas sehari-hari,” tegasnya.

Salah satunya jembatan permanen yang menghalangi laju arus air di saat curah hujan tinggi, dilakukan pembongkaran. “Kita bongkar dan kita bangun jembatan darurat, sebagai jembatan pengganti. Khawatirnya, saat terjadi banjir, maka akan rusak lagi. Untuk sementara kita bangun jembatan darurat agar bisa dilewati oleh masyarakat sebagai jalan penghubung antar perkampungan,” ujar Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko. (zen/gie)

Menanggapi hal tersebut, Kanit Reginent Polres Pamekasan, Iptu Eddy Sugiantoro, mengatakan bahwa pemberlakukan penghapusan data bagi STNK yang tidak diperpanjang tersebut, belum berlaku di Kabupaten Pamekasan. Alasannya, karena belum mendapatkan Surat Telegram (TR).

“Kami belum menerima surat telegram. Sehingga, ada kemungkinan itu hanya sebuah wacana,” paparnya, Kamis (12/01/2023) tadi.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Menurut Eddy, ada beberapa mekanisme sebelum penghapusan data STNK tersebut dilakukan. Salah satunya, pemilik STNK akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu. Jika tidak ada tanggapan sesuai dengan rentan waktu yang ditentukan, maka secara otomatis datanya terhapus.

“Jika mati selama 2-3 tahun nantinya ada pemberitahuan kesatu, kedua dan ketiga, jika tidak ada tanggapan akan diblokir secara otomatis,” jelasnya. Sekedar diketahui, regulasi penghapusan identitas dan registrasi data di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 74 ayat 2 huruf b. (azm/gie)