Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, pun mengaku sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. “Tentunya, kami akan memikirkan untuk berkolaborasi dengan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan kelurahan, untuk mengadakan pembinaan kepada mereka,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, Sabtu (18/02/2023) tadi.

Dikatakannya, jika pihaknya tidak akan melarang siapapun untuk berjualan. Namun, seharusnya mereka juga memilih tempat untuk berjualan yang strategis. Agar, tidak terlihat seperti menjual kesedihan atau pun memamerkan keprihatinan.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami tetap mengimbau untuk berjualan itu di tempat yang ramai. Jangan ditempat yang sepi atau jangan di pinggir jalan. Karena sebenarnya, itu seperti tidak berjualan atau jatuhnya seperti menjual kesedihan. Saya masih memaklumi ada yang berjualan di depan salah satu bank, karena itu masih ramai,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika sebelumnya pihaknya juga telah menemui produsen dari bakpao, yang jadi produk yang dipasarkan. Kemudian, pihaknya juga telah menanyakan terkait dengan alasan-alasan apa yang mendasari anak itu, untuk melakukan jualan.

“Kami tanya ke produsen itu, alasannya karena mereka membantu orangtuanya untuk mencari nafkah di sela-sela jam sekolah,” imbuhnya.

Dari pantauan Memontum.com, diketahui saat melewati Jalan Besar Ijen, memang beberapa terlihat ada seorang anak yang berjualan bakpao. Bahkan, berjualan hingga malam, meski kondisi kadang hujan. (rsy/sit)

Kapolres Blitar, yang sekaligus Ketua Satgas PPA Kabupaten Blitar, AKBP Adhitya Panji Anom, mengatakan bahwa pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 43 kasus. Sedangkan dari awal sampai pertengahan 2022 ini, sudah ada 62 kasus.

“Jadi, pada tahun 2021 lalu ada 43 kasus. Sementara tahun 2022 ini ada 62 kasus. Ini artinya, terjadi kenaikan 69 persen. Ini merupakan masalah serius yang memprihatinkan,” kata AKBP Adhitya Panji Anom, Kamis (01/09/2022) tadi.

Lebih lanjut AKBP Adhitya menerangkankan, hal ini menjadi atensi seluruh elemen. Karena, perempuan adalah pilar peradaban dan anak sebagai penerus bangsa. Untuk itu, baru-baru ini dibentuk Satuan Tugas (Satgas) PPA untuk menekan dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga:

• Tinjau Dampak Banjir Terparah, Pj Bupati Pasuruan Sambangi Rumah Duka Korban Meninggal 
• Pj Bupati Pasuruan bersama Forkopimda Pantau Pelaksanaan Malam Takbiran
• Kayutangan Heritage Jadi Inovasi dalam Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 
• Kasus Penolakan Pasien, Komisi D DPRD Gelar Hearing bersama Dinkes dan RS Hermina Kota Malang
• Pemkab Malang Boyong Penghargaan Top BUMD Awards 2024

“Meningkatnya kasus ini, menjadi dasar untuk membentuk Satgas serta adanya surat telegram dari Polda Jatim guna penanganan dan mencegah. Kami berharap dengan adanya Satgas kasus kekerasan PPA dapat menurun,” tandasnya.

AKBP Aditya menyampaikan, anggota Satgas PPA terdiri dari lintas sektor. Diantaranya Polres Blitar dan Polres Blitar Kota, Kodim 0808 Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri Blitar, Dinas PPKBP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kemenag dan RSUD Ngudi Waluyo. (jar/gie)

Dijelaskan Kapolres Jombang, salah satu tugas Satgas PPA adalah bersama-sama melaksanakan sosialisasi pada institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang. Dengan melaksanakan audiensi bersama guru, orang tua dan murid, terkait pencegahan terhadap aksi kekerasan seksual terhadap anak. Jika mengetahui ada indikasi tersebut, masyarakat supaya tidak segan melaporkan ke pihak Kepolisian.

“Satgas nantinya akan menggencarkan ajakan kepada masyarakat, untuk bersama-sama menentang terjadinya aksi pencabulan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik melalui media cetak maupun media sosial,” ujarnya.

Satgas tersebut, ujarnya, berperan mengantisipasi terjadinya aksi pencabulan dan kekerasan seksual. Termasuk, hingga pada tingkatan gejolak di masyarakat. ” Untuk itu, Satgas PPA dalam tugasnya juga memberdayakan Bhabinkamtibmas beserta tiga pilar desa setempat, untuk rutin melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada institusi pendidikan. Termasuk, di tempat mengajar mengaji,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam penanganan korban, paparnya, Satgas PPA nantinya juga akan menyiapkan Tim Trauma Healing untuk menghilangkan trauma pada korban pencabulan serta membuka layanan konsultasi psikologi terhadap orang tua korban pencabulan. “Tentunya, Polres Jombang nanti tidak bisa bekerja sendiri. Makanya, nanti akan berkoordinasi dengan Pemkab Jombang, untuk dibuatkan satu tempat khusus seperti Safety House atau Trauma Healing Center,” paparnya.

Kapolres Jombang berharap, dengan adanya Satgas PPA yang telah terbentuk tersebut, seluruh stakeholder yang ada di Jombang, untuk saling bersinergi dengan berkolaborasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. “Jadi, yang saya tekankan adalah memberikan sosialisasi, pemahaman, edukasi pada masyarakat Jombang yang belum paham terhadap kekerasan pada perempuan dan anak,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Kejaksaan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Pengadilan Agama Jombang, Dinas P2KB dan P3A Kabupaten Jombang, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kominfo serta Poli Psikiater dan Psikologi RSUD Jombang. (azl/gie)

Tak perlu menjalani tes masuk. Untuk prestasi akademik, cukup menyerahkan fotokopi legalisir raport semester 5 (kelas IX semester 1) dengan rata-rata minimal 7,5. Sedangkan prestasi non akademik, cukup menunjukkan sertifikat kejuaraan dalam bidang apa saja, minimal tingkat kota/kabupaten. “Untuk jalur PPA ini, SMK PGRI 3 Kota Malang memberikan 2 pilihan kemudahan. Bisa jalur akademik atau non akademik. Bahkan bisa keduanya,” jelas Akbar Muhammad, staf humas SMK PGRI 3 Malang, mewakili Kepala Sekolah M Lukman Hakim, ST.

Uniknya jalur PPA, selain dibuka hanya 1 bulan mulai 2 Januari hingga 2 Februari 2018, juga memberikan pilihan diskon dari biaya masuk normal hanya Rp 3,5 juta, lebih murah 50-70 persen dari jalur reguler. Diantaranya diskon pelunasan dapat cashback Rp 500 ribu, diskon nilai UAN rata-rata lebih 80 dapat cashback Rp 1 juta, atau rata-rata UAN 70-79 dapat cashback Rp 500 ribu.

“Melalui jalur PPA ini, siswa-siswi diterima lebih awal, tak perlu menunggu kelulusan. Lebih hemat 50-70 persen dari jalur reguler. Bahkan, saking tingginya animo. Baru dibuka 2 Januari 2018, sudah ada 256 siswa-siswi berprestasi yang telah diterima, baik dari Malang Raya maupun luar kota,” jelas guru yang mahir photography ini.

Itu pun masih mendapatkan beberapa fasilitas, diantaranya tablet 10 inchi, tas laptop, 7 stel seragam jadi, topi dan ikat pinggang, latihan beladiri, akun aplikasi OCS Rp 1 juta, asuransi jiwa cover 24 jam selama 3 tahun, rekreasi, pelatihan mengemudi dan SIM A gratis, pengantaran prakerin, fasilitator pendampingan rekrutmen kerja, outbond, sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 & LSP 2 yang diakui dunia industri dan dunia usaha.

Ada 18 program keahlian yang disiapkan untuk mencetak generasi unggul siap kerja, diantaranya PLN Distribusi (PLN Class), Kimia Pembangkit (PJB Class), Instrumen Pembangkit (PJB Class), Mekanik Pembangkit (PJB Class), Listrik Pembangkit (PJB Class), Elektronika Industri dan Sistem Kontrol Audio Video (LG Class), Manajemen Niaga (Alfamart Class), Permesinan (Partnership Class), Pengelasan (Transformer Class), Otomotif Sepeda Motor (Suzuki Class), Kendaraan Ringan/Mobil (Toyota Class), Perbaikan Bodi Otomotif (Morodadi Class), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Multimedia (MM), Komputer Jaringan (Mikrotik Class), Animasi, dan yang terbaru Hotel Engineering.

Selain itu, nantinya bagi lulusan SMP atau MTs yang lolos masuk SMK PGRI 3 Malang, akan diberikan kesempatan untuk memberikan pengabdian ke almamater SMP atau MTs-nya dalam program Bakti Alumni. Seperti halnya yang dilakukan beberapa siswa-siswi SMK PGRI 3 Malang yang melakukan pengabdian mulai bulan Desember 2017 hingga April 2018, di beberapa tempat. (rhd/yan)