Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika penghargaan PPD dapat diterima oleh Pemkot Malang, karena Kawasan Kayutangan dinilai menjadi Kawasan Wisata Heritage berada pada arah pembangunan yang benar. Sehingga, dapat diterima dan diakui hasilnya.

“Alhamdulillah, prestasi PPD yang kita raih ini benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Pembangunan di Kayutangan diharapkan dapat mendongkrak pariwisata di Kota Malang, dan arah pembangunan ini sudah tepat, buktinya bisa dilihat sendiri gimana kayutangan sekarang,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Masih menurut Wali Kota Sutiaji, konsep yang dikembangkan di Kayutangan, saat ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari PPD. Khususnya, dampak yang dihasilkan dari pembangunan sehingga memberikan stimulus yang luar biasa bagi wilayah tersebut.

“Konsep ini tentu sejalan dengan goal yang dimaksud di PPD, artinya bagaimana dampak yang diberikan, dan Insyaallah banyak dampak positifnya, secara sosial, ekonomi, semuanya terukur dan semuanya positif dan baik bagi wilayah tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Kemudian, ditambahkan jika kedepan penataan Kawasan Kayutangan dan sekitarnya akan terus dilakukan. Pihaknya yakin, dengan mengadopsi konsep inklusif dan berkelanjutan, akan semakin menguatkan kayutangan menjadi ikon heritage di Kota Malang.

“Penataan suatu wilayah tidak bisa parsial, tidak bisa setengah-setengah, harus inklusif dan berkelanjutan, Hasilnya sudah baik, tapi perlu di tingkatkan lagi. Ke depan kita maksimalkan lagi, ada beberapa rencana pembangunan yang disiapkan untuk mendukung dan menguatkan potensi Kota Malang sebagai kota heritage,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, mengatakan jika pemilihan tema mengusung aktivasi Malang heritage memang didasarkan pada perkembangan Kawasan Kayutangan yang terukur keberhasilannya. Terlebih, raihan prestasi tersebut juga berkat kerjasama dari berbagai pihak.

Perempuan yang kerap disapa Dwi ini menambahkan, jika ke depan akan ada beberapa rencana yang akan disiapkan untuk pembangunan Kawasan Kayutangan Heritage. “Kedepan akan ada beberapa rencana yang disiapkan yaitu pengembangan lanjutan meliputi koridor stasiun, balaikota, Kahuripan, Pecinan dan kauman. Selain itu juga melakukan kayutangan metaverse yang bekerjasama dengan akademisi, creative destination, cross selling serta perlindungan kawasan cagar budaya,” imbuh Dwi. (hms/rsy/sit)

“Sekda Syaifullah banyak berjasa mengenai pembangunan inklusi disabilitas di Kabupaten Situbondo. Karenanya, penghargaan ini layak diberikan,” kata Ketua PPDis, Luluk Ariyantini.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Sekda Syaifullah sudah banyak mewujudkan impian PPDis, untuk menjadikan Kabupaten Situbondo sebagai kabupaten inklusi. “Dukungan penuh Pak Sekda Syaifullah terhadap pembangunan inklusi di Kabupaten Situbondo, sangat membantu. Bahkan, sebelum PPDis punya program, orang yang selalu mendukung sepenuhi hati yakni Pak Sekda Syaifullah,” tambah Luluk.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Dirinya juga menjelaskan, tentang perjuangan Sekda Syaifullah dalam membantu teman-teman Disabilitas di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2013 hingga memasuki purna tugas. “Pada saat itu, saya menghadap almarhum Pak Dadang Wigiarto (Mantan Bupati Situbondo) dan mulai diperkenalkan dengan Pak Sekda Syaifullah. Pak Sekda kemudian diperintahkan untuk mengawal PPDis dalam membangun Situbondo inklusi. Dan alhamdulillah, amanah yang diberikan oleh almarhum Bupati Dadang dikerjakan dengan baik oleh Sekda Syaifullah,” jelas Luluk.

Masih menurut Luluk, saat PPDis akan melaksanakan program-progran kerja, Sekda Syaifullah selalu mensuport. Termasuk, juga memberikan masukan-masukan positif untuk keberlangsungan PPDis.

“Suport dan wejangan-wejangan yang disampaikan Pak Sekda Syaifullah inilah, yang menjadikan PPDis mampu menghadapi tantangan maupun rintangan dalam melaksanakan program kerja. Oleh karena itu, saya selaku Ketua PPDis mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda Syaifullah,” ujar Luluk. (her/gie)

Penghargaan tersebut diberikan kepada Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dalam pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim, tahun 2023, Selasa (19/04/2022) di salah satu hotel Surabaya.

Wawali Bung Edi, mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi Pemkot Malang untuk terus melaksanakan pembangunan secara terarah di wilayah Kota Malang.

“Tentu peran serta berbagai pihak yang selama ini kita kolaborasikan secara pentahelix menjadi wujud sinergitas yang terbangun selama ini,” ujar Bung Edi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jatim 2023, Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro. Kota Malang akan terus melakukan percepatan perluasan digitalisasi di berbagai sistematika pelayanan publik.

Hal tersebut, bertujuan untuk memudahkan serta menjamin masyarakat agar dapat memperoleh pelayan prima dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah, menyampaikan melalui forum Musrenbang, bahwa proses penyelarasan program kegiatan pembangunan yang direncanakan di daerah hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.

“Terima kasih atas kerjasama, suport dan tentu sinegitas dan kolaborasi yang sangat luar biasa yang sudah terbangun selama ini, mudah-mudahan terus kita bangun Jatim dengan semangat optimisme, jatim bangkit harus kita bangun optimisme bersama dengan kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan musrembang kali ini akan memberikan nilai tambah berbagai percepatan pembangunan di jawa timur,” papar Khofifah. (hms/cw2/sit)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), I Made Rian Diana Kartika, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dwi Rahayu dan juga stakeholder Pemkot Malang.

“Jadi, Kota Malang kan sudah masuk 10 besar. Lalu, ada dua yang mewakili ke pusat. Nah, yang terpilih adalah Kota Malang. Kita sudah lolos tahap verifikasi dan sekarang verifikasi lagi. Besok (Selasa, red) baru turun lapangan,” jelas Wali Kota Sutiaji, Senin (11/04/2022) tadi.

Dijelaskannya, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penilai independen dan juga penilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk poin penting yang disampaikan, yakni terkait data pembangunan.

“Verifikasi data ini berkaitan dengan masalah pembangunan sudah sustainable atau tidak. Lalu, itu diklarifikasi oleh masyarakat, komunitas, atau stakeholder,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Kepala Bappeda, Dwi Rahayu, dalam kesempatan itu menjelaskan jika di tahap III ini lebih untuk mengkonfirmasikan pada perangkat daerah dan juga stakholder di luar Bappeda.

“Jadi, ingin mengkonfirmasi apakah yang dipaparkan oleh Pak Wali itu benar atau tidak. Ketika melakukan praktek lapangan di masyarakat, apakah hanya bagus-bagusan saja,” ucap Dwi.

Dikatakan Dwi, jika dalam kegiatan tersebut diberi beberapa pertanyaan dan juga diberi waktu untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, akan dijawab besok ketika turun lapangan.

“Untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tadi contohnya seperti disabilitas gimana dan seperti apa. Nah, itu besok akan kita jawab ketika turun lapangan,” imbuhnya.

Dijelaskan Dwi, untuk beberapa poin pertanyaan diantaranya mengenai Malang Creative Center (MCC), dan juga mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Untuk contoh pertanyaannya itu, seperti apakah MCC itu nantinya bisa mengakomodir semua subsektor? Apakah bisa mengurangi tingkat pengangguran? Dan kalau terkait musrenbang, itu kalau yang nggak terakomodir itu karena apa? Apakah itu yang tidak terakomodir tersampaikan ke masyarakat? Seperti itu,” terangnya. (cw2/sit)