Salah satu poin itu, yakni bahwa saat ini banyak keluhan yang diterimanya terkait dengan pelayanan. Tidak terkecuali, di pemerintahan desa. Pihaknya meminta persatuan perangkat desa di Kabupaten Kediri, tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di desanya masing-masing.

“Perangkat desa wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” papar Mas Dhito.

Ditambahkan, guna mendorong percepatan pembangunan, Mas Dhito menekankan kepada setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kediri, untuk menggenjot kinerja dan terus melakukan inovasi. Bagi mereka yang bekerja baik dan jujur, pun dipastikan bakal mendapatkan reward. Langkah yang dilakukan di pemerintah daerah, itu diharapkan juga terjadi di tingkat desa.

“Di bawah kepemimpinan kepala desa, perangkat desa harus bisa memetakan potensi desanya untuk membangun desa. Jadi, tidak melulu segala sesuatunya itu datang dari pimpinan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa banyak program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Baik itu dalam bidang pendidikan, infrastruktur maupun yang lain. Untuk mensukseskan program pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, diperlukan adanya sinergi dari pemerintah desa.

Baca juga :

“Perangkat desa juga harus bisa menyampaikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri,” tuturnya.

Menanggapi pesan yang disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut, Sekretaris PPDI Kabupaten Kediri, Manon Kusiroto, mengatakan bahwa PPDI akan terus bersinergi mensukseskan program pemerintah. Baik itu pusat maupun daerah, termasuk ikut aktif membangun Kabupaten Kediri dari desa.

“Kami siap mensukseskan misi Mas Bup (Mas Dhito) untuk memajukan desa supaya dapat cepat terealisasi,” ucapnya.

Terkait dengan pelayanan, diakuinya bahwa SDM yang ada di pemerintah desa sangat beragam. Ada yang berasal dari angkatan 70-an, 90-an dan bahkan 2000. Kondisi tersebut, menjadikan tidak semua perangkat bisa mengikuti apa yang menjadi tuntutan pelayanan saat ini.

“SDM ini sangat beragam, kalau disinkronkan dengan kebutuhan sekarang memang banyak teman-teman yang tidak bisa mengikuti,” bebernya.

Pun begitu, untuk mengatasi persoalan tersebut, PPDI Kabupaten Kediri melakukan program bimbingan teknis (Bimtek) baik dalam bidang pelayanan, leadership, termasuk persoalan hukum. Untuk mendukung program tersebut, PPDI berharap suport dari pemerintah daerah. (kom/pan/sit)

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada PPDI yang sudah merayakan ulang tahun ke-16. “Semoga doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT, diijabah sehingga Jombang semakin sejahtera, semakin maju dan semakin memberikan terbaik kepada masyarakat menjadikan Indonesia maju,” ujarnya.

Bupati Jombang juga berharap, PPDI semakin solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “PPDI merupakan wadah segenap perangkat desa. Saya berharap, di usia 16 tahun Organisasi PPDI, ke depannya tetap solid serta selalu bergerak bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus pembangunan tingkat desa di Kabupaten Jombang,” harapnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Pihaknya berpesan, agar perangkat desa terus aktif dalam pembangunan desa. Harus senantiasa profesionalitas dan kopetensi, memiliki semangat berinovasi bersama, karena memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan desa. Terutama, mampu mensejahterakan masyarakat, sehingga terwujudnya desa berinovasi dan desa mandiri sesuai yang diharapkan.

“PPDI adalah garda terdepan dalam mengawal pembangunan. Baik pembangunan nasional, provinsi maupun pembangunan di Kabupaten Jombang. Optimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya di desa masing-masing,” imbaunya.

Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jombang dan Forkopimda. Kepada perangkat desa, dirinya pun meminta agar mampu menunjukkan bhaktinya serta kinerjanya kepada Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Laksanakan tugas dan kewajiban selaku perangkat desa dengan melayani semua kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (azl/gie)

Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Yuhronur, saat menghadiri pengukuhkan Pengurus PPDI Kecamatan Karangbinangun di pendopo kecamatan, Senin (14/02/2022). Menurut Bupati Yuhronur, keberadaan PPDI yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, memiliki peran sentral dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang ditetapkan.

Sebab menurutnya, dengan kecepatan arus informasi seperti sekarang ini banyak sekali informasi yang tidak benar berseliweran di jagat sosial media. “Tugas PPDI di era digitalisasi saat ini tentu lebih berat, keberadaan PPDI tentu harus bermanfaat. Untuk itu sebagai organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat, PPDI harus memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar dan positif terkait kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tentu memberi semangat kepada masyarakat,” tuturnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

PPDI yang membuktikan komitmennya dalam mensejahterakan anggotanya juga diakui Bupati Yuhronur, telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Lamongan. Untuk itu koordinasi yang telah dijalin baik dengan pemerintahan desa agar terus dijaga supaya semua kegiatan yang dilakukan berjalan seiringan dan tentunya memberi kemanfaatan untuk masyarakat. “Mari terus bersama-sama bersinergi agar hasil yang yang dilakukan memberikan manfaat besar terutama kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Yuhronur juga mengajak seluruh PPDI turut aktif mensosialisasikan ketaatan dalam mematuhi protokol kesehatan. Meski kasus aktif Covid-19 varian Omicron di Kabupaten Lamongan masih terkendali, Bupati Yuhronur menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mewaspadainya.

Tak hanya mematuhi Prokes saja, Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergandeng tangan agar permasalahan banjir segera teratasi. “Penyebab banjir di Lamongan sangat beragam, mulai dari curah hujan yg sangat tinggi, angkanya mencapai 300 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu. Ditambah banyaknya sumbatan sampah dan banjir kiriman. Untuk menangani banjir, saya tidak bisa sendiri. Kita harus bergandeng tangan bersama. Saya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah lain dan BBWS. Kami akan berusaha maksimal dalam menangani banjir,” ujarnya. (zen/gie)

Sebanyak 34 orang pengurus tingkat kecamatan dilantik dan dikukuhkan. Mereka yang dilantik, terdiri dari 19 desa antara lain Desa Blimbing, Bugasur Kedaleman, Gempollegundi, Godong, Gudo, Japanan, Kedungturi, Krembangan, Sukopinggir, Mejoyolosari, Mentaos, Pesanggrahan, Sukoiber, Wangkalkepuh, Plumbongambang, Pucangro, Sepanyul serta Desa Tanggungan.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan, atas nama pribadi maupun Pemerintah Kabupaten Jombang, pihaknya mengucapkan selamat kepada PPDI Kecamatan Gudo, terlantik. Semoga, dengan amanah bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Selamat dan kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar PPDI, yang sudah melaksanakan pengukuhan dan pelantikan di beberapa kecamatan,” ujar Bupati Jombang.

Ditambahkannya, PPDI merupakan motor penggerak dalam melayani masyarakat secara berhubungan langsung kepada masyarakat. Diharapkan, hubungan antar perangkat desa dan kepala desa harus harmonis serta bisa sejalan bersama-sama.

“Mari kita berikan suatu kekuatan dalam lemerintahan desa mulai dari RT/RW, kepala desa, BPD dengan niatan ibadah kepada Allah. Serta, pengabdian terhadap bangsa dan negara serta siap melayani masyarakat dengan baik,” tuturnya.

Sebenarnya, papar Bupati Jombang, tujuan PPDI sama, meski wadahnya yang berbeda. Sehingga, harus kita bangun keharmonisan, keberagaman serta kebersamaan supaya menjadi kokoh dan kuat. Karena mulai dari RT/RW, perangkat desa, Kepala desa, BPD, camat, bupati hingga Presiden adalah pelayan masyarakat.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Sebagai pelayan masyarakat itu harus baik. Semua harus bersama-sama dalam menangani permasalah yang di desa, karena yang lebih tahu adalah perangkat desa. Sehingga, harus jeli dan harus bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, sebagai pemimpin harus bisa memberikan teladan dan bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Senanda dengan Bupati Hj Mundjidah, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, juga menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus PPDI serta perangkat desa Se-Kecamatan Gudo. Kepada Kepala desa Se-Kecamatan Gudo, dirinya mengucapkan bahwa keberadaan PPDI untuk membantu tugas pokok Kepala Desa di Kecamatan Gudo.

“Keberadaan organisasi kami tidak ada niatan dari hati untuk memusuhi kepala desa. Sebab, teman-teman perangkat desa berada di tingkat paling bawah yang di pimpin Kepala desa, sudah sepatutnya kita akan membantu pekerjaan Kepala desa dalam melaksanakan roda pemerintahan,” paparnya.

Di tempat sama, Ketua PPDI Kecamatan Gudo terlantik, Ahmad Sholikin, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada perangkat desa Se-Kecamatan Gudo, serta khususnya kepada panitia pelaksana pelantikan dan pengukuhan PPDI Kecamatan Gudo masa bakti 2022-2027

“Kami mohon bantuan serta dukungan dari semua teman-teman pengurus PPDI Kecamatan Gudo, supaya kita bisa menjalankan amanah. Sehingga, PPDI Kecamatan Guda bermanfaat bagi seluruh masyarakat Gudo. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Camat Gudo atas dukungan pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan PPDI Kecamatan Gudo,” sampainya.

PPDI merupakan wadah bagi perangkat desa yang di dalamnya perangkat desa mempunyai kewajiban harus memahami tugas pokok dari jabatannya. PPDI Kecamatan Gudo harus bisa menjalin sinergitas dengan pihak terkait, sehingga perangkat desa betul-betul bisa menjalankan kebijakan program kepala desa. (azl/sit)

Hadir dalam kegiatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang, Drs Purwanto mewakili Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, Camat Megaluh (lama), Eka Yulianto, Camat Megaluh (baru), Drs. Heri Prayitno, Forkopimcam Megaluh, Kepala Desa Se-Kecanatan Megaluh, APEDNAS Kecamatan Megaluh, Pengurus PPDI Kabupaten Jombang serta Ketua PPDI Kecamatan Megaluh, Irfan M Kholis di dampingi pengurus PPDI Kecamatan Megaluh terlantik

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang, menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Jombang, berhalangan hadir dalam kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PPDI Kecamatan Megaluh. “Tanpa mengurangi segala hormat Bupati kepada PPDI Kabupaten Jombang, Bupati mengucapkan selamat serta menyambut baik kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus PPDI Kecamatan Megaluh. Semoga, itikad baik membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di Kabupaten Jombang khususnya yang ada di Kecamatan Megaluh mendapat ridho Allah,” ujarnya.

PPDI Kabupaten Jombang, menurutnya, sangat luar biasa kiprahnya. Tidak hanya sebuah nama organisasi, tetapi sudah berhasil melakukan konsolidasi pengurus, keanggotaan serta organisasi. Hal ini, dibuktikan dengan pelantikan serta pengukuhan pengurus di Kecamatan Megaluh

“Semoga pelantikan pengurus PPDI Kecamatan Megaluh, menjadi awal yang baik untuk Kecamatan Megaluh. Untuk menjadi lebih baik dan manfaat bagi masing-masing pribadi, organisasi, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun. Semoga sukses dalam mengemban amanat serta tugas,” terangnya.

Di tempat sama, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, juga menyampaikan harapannya dengan adanya Persatuan Perangkat Desa di Kecamatan Megaluh, khusunya dan di Kabupaten Jombang. Tanpa melupakan tugas serta fungsinya sebagai seorang perangkat desa, yaitu membantu tugas Kepala desa dalam melaksanakan program pemerintah yang ada di desa.

“Keberadaan kami bukan untuk menjalin kekuatan. Tetapi kami membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan program yang ada di pemerintah tingkat desa. Sehingga setiap program dapat berjalan dengan lancar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dirinya berharap, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, sampai kapan pun Perbup nomer 10 tentang tunjangan tanah bengkok di pertahankan. Dirinya berharap, Jombang sangat memperhatikan serta mensejahterakan perangkat desa. Karena begitu berat tugas dan tanggung jawab kami di pemerintahan desa

“Kami berharap ada kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Jombang, terhadap aparatur Pemerintah Desa. Apabila, kami purna tugas ada kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Kami tidak menuntut banyak, hanya menuntut bentuk kepedulian dari Pemerintah Kabupaten, karena kami adalah ujung tombak Pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta melaksanakan program dari Pemerintah,” paparnya. (azl/sit)

PDDI Kota Malang mengakui, di bulan Ramadhan ini. selama puasa Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang memang agak kesulitan menyimpan stok darah itu sendiri.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

“Ada sedikit kesulitan di PMI untuk menyimpan donor darah. Karena yang pertama, pandemi dan juga puasa. Tapi insyaallah nanti PDDI akan tetap jalankan program kegiatan donor darah,” ujar Wakil Ketua II PDDI Kota Malang, Puryadi, Sabtu (24/04).

Pelaksanaan donor darah ketika bulan suci Ramadha pun tidak begitu berbeda dengan biasanya. Contoh saja, jam pelayanan donor darah melalui Unit Transfusi Darah (UTD) PMI di Jalan Buring, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen tetap buka pukul 07.30 hingga 19.00 WIB.

“Malah ketika bulan Ramadhan ini, para pendonor kita beri sembako. Minimal 5 kilogram beras,” ujar pria yang pernah menerima Penghargaan Penggerak Donor Darah Jawa Timur 2021 ini.

Dijelaskan Puryadi, pihaknya pun juga memanfaatkan momen bulan penuh berkah ini untuk makin menggiatkan donor darah. Seperti menggandeng takmir untuk menggelar donor darah di masjid.

“Selain itu, kami bekerjasama dengan beberapa takmir masjid yang ada di Kota Malang. Jadi setelah sholat trawih, kami adakan donor darah di masjid tersebut,” jelas Puryadi.

Beberapa masjid yang telah diajak berdonor darah oleh PDDI antara lain Masjid Al-Muhlishin di Jalan Batubara, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing dan Masjid Muhajirin di Jalan Sigura-gura, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru.

Pihaknya berharap bisa menggaet tiap masjid di Kota Malang untuk mengadakan donor darah usai sholat tarawih.

“Kita berharap lebih banyak masjid lagi yang bisa kita ajak kerja sama dan memberikan himbauan kepada takmir untuk mengadakan donor darah setelah tarawih. Yang penting dalam pelaksanaan kita sesuaikan dengan kesiapan masing-masing takmir masjid,” jelas Puryadi. (mus/ed2)

Ketua AKD Kabupaten Trenggalek, Puryono mengatakan, pihaknya menolak pengurangan ADD meski dengan tujuan penanganan Covid-19. Pasalnya, pengurangan anggaran itu nantinya akan mempengaruhi terhadap Anggaran Dasar Rumah Tangga (ARDT) desa.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kedatangan kami ke kantor DPRD Trenggalek ini dalam rangka menolak adanya pengurangan anggaran ADD yang difokuskan pada penangangan Covid-19. Jika hal ini dilakukan, tentu akan sangat mempengaruhi terhadap ADRT kita mulai dari RT, RW, BPD, PKK, dan Posyandu semua akan terkurangi,” ucap Puryono saat dikonfirmasi, Kamis (08/04/2021) sore.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut refocusing ADD yang mana didalamnya menjadi anggaran kebutuhan dasar desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek dibatalkan.

Dari hasil rapat dengar pendapat kali ini, ditegaskan pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangturi Kecamatan Munjungan bahwa DPRD menjamin untuk mengawal akan tetapi belum ada jawaban yang pasti dari OPD mengingat hari ini sifatnya masih sekedar dengar pendapat soal kebenaran refocusing ADD yang rata-rata ada pengurangan sekitar Rp 32 juta per desa.

“Jika dalam tuntutan kami tidak ditindaklanjuti maka hari Senin kami sepakat bersama teman-teman akan menagih rapat hari ini dan akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak secara keseluruhan, bahkan kami akan mogok,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Agus Cahyono menegaskan, kedatangan AKD dan PPDI kali ini dalam rangka menyampaikan aspirasi soal ADD.

“Kedatangan mereka hari ini adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan ADD, jangan sampai terdampak refocusing di tahun anggaran 2021. Dan kami di DPRD akan berkomitmen mengawal semaksimal mungkin agar pos anggaran itu tidak terkurangi,” kata Agus.

Sebelumnya, pada diskusi yang digelar secara intern dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek memang ada penurunan di pos ADD. Kurang lebihnya sekitar Rp 5 milyar.

“Dari aspirasi AKD dan PPDI hari ini, telah disepakati bersama jika permasalahan ini akan dikawal untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Masih terang Agus, refocusing ADD ini sebenarnya sudah diamanatkan dari Pemerintah Pusat. ADD itu sendiri, alokasinya 10 persen dari dana transfer. Dengan pengurangan dana transfer ini secara otomatis nominalnya berkurang. Walaupun sebenarnya secara prosentase di APBD tidak mengurangi.

“Bahkan sebelum refocusing, ada pengurangan hingga 11 persen dengan nominal Rp 101milyar. Yang kemudian ada pengurangan dana transfer, sehingga TAPD merencanakan penurunan angka sekitar Rp 5milyar menjadi Rp 96 milyar,” kata Politisi Partai PKS.

Jika dilihat secara prosentase, lanjut Agus, hal ini masih hampir mencapai 11 persen. Jadi diatas 10 persen. Makanya, jika berbicara prosentase tentu hal itu masih baik-baik saja.

“Tetapi melihat aspirasi yang disampaikan hari ini, kita sudah sepakat dan komitmen untuk mengawal agar pos ADD tidak terkurangi. Walaupun memang ada penurunan dana transfer dari pusat,” pungkasnya.

Disinggung soal pertimbangan pihak DPRD dalam rangka mendukung agar pos ADD tidak dikurangi bahwasanya yang melakukan pelayanan sampai ditingkat paling dasar dengan bertemu langsung ke masyarakat adalah Kepala Desa.

• Kabar Selebihnya Kabupaten Trenggalek, KLIK DISINI…

“Kita juga tau, kehidupan masyarakat paling bawah itu seperti apa. Lalu peran Kepala Desa dengan masyarakat seperti apa, itu yang menjadi pertimbangan,” ujar Agus.

Terlebih di era pandemi Covid-19, saat ada yang terpapar Covid-19 baik yang dalam perawatan maupun meninggal dunia. Peran Kepala Desa dan jajaran sangat penting, mengingat tidak ada pos khusus yang menangani hal tersebut. (mil/syn)

Pelantikan dan Pengukuhan pengurus PPDI di Kabupaten Lamongan Periode 2019-2024 ini untuk memastikan dan memperjelas pengurus yang sah dan diakui.

“Bagi pengurus yang dilantik sekarang diisi oleh Imam Mawardi sebagai Ketua Umum, Sali sebagai Sekretaris dan Muhammad Ali sebagai Bendahara,” Ujar Mujito menegaskan.

Selain itu, Mujito mengatakan, melalui momentum pelantikan dan pengukuhan pengurus PPDI Kabupaten Lamongan yang baru dilantik ini nantinya dapat menunjukkan kepengurusan yang sah.

“Dengan harapan keberadaan pengurus lain yang mengatasnamakan pengurus PPDI Kabupaten Lamongan dapat segera bersatu. Sebab, dengan menjadi satu kesatuan bisa membawa kemajuan PPDI di Kabupaten Lamongan,” Katanya menegaskan.

“Melalui pelantikan dan pengukuhan pengurus baru ini diharapkan kedua kubu bersatu. Baik kubunya Pak H. Hartono maupun Pak Imam,” Tambahnya berharap.

Tak hanya itu, Mujito Menegaskan agar kedua kubu melakukan upaya islah untuk bersatu.

“Namun demikian jika sampai terjadi dan tetap tidak bisa diatur, maka di satu kabupaten itu dimungkinkan bisa ada dua kepengurusan PPDI. Asalkan, ada pembagian yang jelas mengenai wilayah dan ruang kerja masing-masing,” Tegasnya menandaskan.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Lamongan, Dra. H. Kartika HidayatI, MM. Ia berharap, melalui pelantikan pengurus PPDI yang baru dapat menyatukan seluruh pengurus dan anggota PPDI Lamongan.

“Sehingga program pemerintah bisa berjalan dengan baik hingga ke tingkat bawah atau desa masing-masing. Dan segera lakukan konsolidasi anggota, jangan pernah ada gesekan antar pengurus atau anggota. Lewat PPDI, mari saling bekerja sama jalin komunikasi yang baik dengan kades, BPD hingga camat, sehingga bisa bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten Lamongan,” Pungkasnya. (Aju/zen/yan)

Amin Said yang juga caleg DPR RI nomer urut 4 melalui PKB ini disambut oleh seluruh perangkat desa dan sejumlah Kades se-Kabupaten Bondowoso serta seluruh Muspika Kecamatan Tenggarang.
Salah satu panitia JJS, Eko Junaidi ketua pelaksana kegiatan kepada Memo X mengemukakan bahwa JJS tersebut merupakan kegiatan untuk memperingati hari jadi PPDI dimana pembinanya adalah Drs.H. Amin Said Husni.

Selain itu, kata Eko kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturahim antar seluruh pengurus dan juga untuk mempererat jalinan persahabatan dan persaudaraan. “JJS ini memang merupakan inisiatif kita pengurus PPDI. Melalui kegiatan ini kami berharap PPDI semakin kompak dan semakin sukses membangun dan melayani masyarakat Bondowoso,” kata mantan alumi Unej ini.

Sementara itu, Ketua Umum PPDI, Wahyudi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam JJS tersebut, panita menyediakan berbagai macam hadiah baik berupa hadiah utama maupun hadiah hiburan serta hadiah menarik lainnya. Hadiah tersebut diperoleh melalui kupon penjualan dan sumbangan lain yang tidak mengikat. “Ada banyak hadiah menarik yang kita siapkan. Alhamdulillah acara kita berlangsung dengan aman dan tertib,”katanya.

Ia menambahkan bahwa PPDI merupakan salah satu wadah organisasi perangkat desa dalam menampung berbagai bentuk aspirasi sesuai dengan konteks sebagai abdi negara dan masyarakat. “Kinerja perangkat desa itu bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, lebih menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung yang bersentuhan dengan undang-undang serta menempatkan persoalan prioritas masyarakat, menciptakan kedamaian di tengah masyarakat merupakan salah satu kerja mereka sebagai bentuk pengabdian,” jelasnya. (cw1/yan)