Sebelumnya, ketiga ruas jalan itu ditutup selama 24 jam untuk mengurangi mobilitas warga, yaitu, Jalan Tunjungan, Raya Darmo, dan Pemuda.

Baca Juga:

• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen
• Pemkot Surabaya Perkuat Komitmen Program MBG Berjalan Optimal, Aman dan Tepat Sasaran
• Libur Tahun Baru Imlek, PT KAI Daop 8 Surabaya Layani 215.176 Penumpang

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra mengatakan bahwa pembukaan ruas jalan itu dilakukan per Selasa (10/8). “Ada tiga ruas jalan yang dibuka. Jalan Tunjungan, Raya Darmo, dan Pemuda,” kata Teddy.

Pembukaan jalan itu, kata Teddy, tidak dilakukan selama 24 jam seperti masa sebelum PPKM, namun memiliki batas waktu tertentu. “Pembatasan mobilitas tetap diberlakukan pada malam hari. Pada pukul 20.00,” jelas dia.

Lanjut teddy, Jalan raya baru dibuka lagi pada pukul 05.00 keesokan harinya. “Pembatasan dilakukan pukul 20.00 sampai pukul 05.00,” tegas dia.

Pembatasan itu tetap dilakukan karena mengingat angka positif Covid-19 di Surabaya belum menunjukkan tanda-tanda melandai. “Harapannya bisa memutus mata rantai Covid-19 di Surabaya,” ujar Teddy.

Sementara itu, Kanit Turjawali Polrestabes Surabaya, mengatakan bahwa aturan yang sama masih dijalankan untuk beberapa jalan lain yang ditutup di Surabaya. Di antaranya, jalan Raya Kupang dan Mayjend Sungkono. Selain itu, Warih mengingatkan warga untuk tetap mengurangi mobilitas. “Penutupan jalan kemarin bukan untuk menyusahkan, namun untuk menjaga warga,” jelas Warih. (ade/ed2)

Kakumdan V/Brawijaya dan rombongan dalam kunjungannya ke wilayah Kodim 0820/Probolinggo, dalam rangka melaksanakan peninjauan Pos PPKM di wilayah kodim 0820/ Probolinggo.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Dalam peninjauan ke Pos PPKM ini, Kolonel Chk R Deltanto SH MH, menyampaikan, bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 semua Kecamatan di Kota dan Kabupaten Probolinggo agar lebih kerap lagi menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

“Kami dari jajaran TNI/Polri serta pemerintah daerah tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat untuk dapat menahan diri, serta tetap menerapkan Protokol Kesehatan 5M. Yakni memakai masker, nencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi di luar rumah di manpun berada,” ucap Kakumdan V/Brawijaya.

Selesai kegiatan di kelurahan Jati, Kolonel Chk R Deltanto SH MH,  berserta rombongan menuju ke Kelurahan Mayangan dilanjut Pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Selanjutnya Kakumdan V/Brw berserta rombongan meninggalkan kantor Kelurahan Mayangan menuju Kelurahan Ketapang.

Usai kegiatan seluruh rangkian peninjauan PPKM Mikro di wilayah Kota Probolinggo Kolonel Chk R Deltanto SH MH, (Kakumdam V/Brw) berserta rombongan langsung  kembali ke Malang. Hadir mendampingi Kakumdan V/Brawijaya, antara lain, Pabung Kodim 0820/Probolinggo, Mayor Inf Puguh Sujatmiko, Pasi Intel Kodim 0820/Probolinggo, Kapten Arh. Heri Widodo, Kumdam V/Brw, Kapten Chk. Asep, Pasi Ops Dim 0820/Probolinggo, Letda Inf Isnaini. (geo/ed2)

Dalam Rakor yang bertempat di Gazebo Balai Kota itu, Sutiaji menekankan penguatan PPKM Mikro sebagai salah satu alternatif untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19. Penguatan tersebut, mencangkup beberapa hal penting dengan meningkatkan peran Rt/Rw.

baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan

“Pertama, tugas Rt Rw dikuatkan karena nanti akan ada training dari Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Puskesmas, untuk pengawas dan pendampingan kesehatan. Mungkin masing-masing Rt ada satu sampai tiga relawan,” ujar Wali Kota.

Untuk para relawan tersebut, lanjut Sutiaji, akan ada pemberian insentif sebagai bentuk apresiasi. Pasalnya, mereka akan bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan kesehatan hingga pandemi usai di Rt/Rw masing-masing.

“Lalu, kami juga sudah pengadaan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk 600 tabung oksigen. Jadi, nanti per Rw ada satu tabung oksigen bagi warga yang isolasi mandiri (Isoman),” jelasnya.

Tabung tersebut, rencananya akan dipesankan dari China dengan menelan biaya Rp 2.5 juta sampai Rp 2.8 juta per tabung. Begitu juga, dengan obat gratis yang akan digelontorkan oleh Pemerintah Pusat.

Diungkap Sutiaji, bahwa Provinsi Jawa Timur mendapat jatah sebanyak 300 ribu paket. “Nanti untuk Kota Malang sendiri kita data berapa Isoman kita dan kondisi klinis seperti apa. Karena ada tiga level obat sesuai klinis Isoman,” terangnya.

Perangkat daerah setempat seperti Rt/Rw maupun lurah akan menjadi akses warga yang ingin mendapatkan obat gratis. “Nanti aksesnya melalui Rt atau Rw, lurah dan Koramil akan terjun. Karena dibaginya per Kodim dan yang ngedrop langsung Koramil,” terang Sutiaji. (hms/mus/ed2)

Disampaikan orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu, saat awal pandemi Maret 2020, Kota Malang sudah mengusulkan pengendalian ketat dengan pertimbangan kasus masih rendah. “3T Tracing, Testing, dan Treatment lebih mudah dilakukan dan dampak ekonomi dikaji lebih rendah. Rasio tenaga kesehatan dan Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) masih mencukupi. Namun, usul tersebut tertunda persetujuannya,” kata Sutiaji.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Oleh karena itu, pihaknya menerapkan lockdown lokal saat penanganan kasus Covid-19 di Kelurahan Mergosono dan Bunulrejo. Yang mana, berhasil tuntas dalam jangka waktu singkat dan berefek luar biasa.
“Sehingga, muncullah 100 Kampung Tangguh binaan TNI/Polri dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yang saya rasa ketika itu dikuatkan mampu menjadi embrio substansi PPKM Mikro. Di mana, setidaknya ada enam ketangguhan di dalamnya. Yaitu ketangguhan pangan, kesehatan, informasi, psikologis, budaya, serta ketertiban dan keamanan,” terang Sutiaji.

Pada ketangguhan pangan, dijelaskan pemilik kursi N1 itu, terdapat urban farming di 57 kelurahan. Serta dapur umum dari warga untuk warga yang menjalani isolasi mandiri. “Kemudian ketangguhan kesehatan dengan penguatan Standart Operasional Prosedur (SOP) antisipasi Covid-19 dan pelatihan implementasinya hingga tingkat Rt/Rw. Kita juga telah mengaktifkan kembali pemakaman mandiri untuk mempercepat proses. Selain itu juga percepatan vaksinasi berbasis wilayah agar menguatkan peran RT/RW dalam pemetaan kelompok sasaran vaksinasi,” tambahnya.

Selain itu, juga penambahan bed Rumah Sakit (RS) rujukan, RS Darurat terus dilakukan demi penguatan ketangguhan kesehatan. Sentra ICU sebanyak 70 bed juga dirancang bertempat di RSUD Kota Malang. “Begitu pula dengan rekrutmen tenaga kesehatan. Meski agak kesulitan tapi kami telah berkoordinasi dengan univeritas di Kota Malang untuk mengutus mahasiswanya membantu kami,” jelas Sutiaji.

Untuk ketangguhan informasi, adanya kampanye masif penguatan media sosial, group WA pamong hingga Rt/Rw untuk mencegah hoax. Begitu pula dengan penguatan psikologis yang mengoptimalkan dan menyediakan kanal psikologis bersama perguruan tinggi. “Itu telah kami wujudkan dalam bentuk program Sama Ramah (Satgas Malang Trauma Healing) yang telah diresmikan beberapa hari lalu,” sambung Sutiaji.

Sedangkan ketangguhan budaya, dikatakan politisi Partai Demokrat itu, pihaknya melakukan berbagai jenis pendekatan karena masyarakat Kota Malang yang dinamis. “Karena kita perlu peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberi literasi warga tentang Covid-19,” tegasnya.

Terakhir tentang ketangguhan ketertiban dan keamanan, dimana penguatan siskamling untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan selama pandemi. “Saat PPKM Darurat kami juga aktif menertibkan warga yang melanggar, bahkan ada sidang tindak pidana ringan (tipiring),” urainya.

Bantuan bagi warga terdampak ekonomi pun dikatakan Sutiaji juga terus digelontorkan melalui bantuan sosial (bansos) APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, maupun dari pemerintah pusat. “Di Kota Malang ada 4 jenis Bansos, namun kami data dengan teliti agar tidak terjadi tumpang tindih. Supaya tidak double dan yang lain bisa berkesempatan dapat,” tutur Sutiaji.

Usai pemaparan, pihaknya bersama Kabaharkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Drs Arief MSi, Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto, beserta jajaran memberi sumbangan pada perwakilan warga di Lobby Balaikota. Kemudian melanjutkan mendampingi Kabaharkam Polri peninjauan ke Safe House Kawi dan posko PPKM Mikro Kelurahan Karang Besuki. (hms/mus/sit)

“Kalau saya, berharap tidak diperpanjang lagi (PPKM, red),” kata salah satu PKL, Hendro, Minggu (25/07) tadi.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Saat disinggung kembali mengapa harapannya PPKM Level 4 tidak ingin diperpanjang, dirinya mengatakan, tidak hanya membawa dampak ekonomi. Namun, pembatasan itu juga berdampak sosial.

“Pertama, karena memang dampak ekonomi. Kedua, dampak sosial kepada masyarakat cukup tinggi. Jadi harapannya, ya pandemi segera berakhir,” ungkapnya.

Meski tidak diperpanjang, dirinya berharap, masyarakat tetap disiplin. Sehingga, apa yang dikhawatirkan pemerintah, bisa diantisipasi. Sehingga, tidak sampai ada PPKM kembali. “Ini satu fakta yang ada, penyebaran itu masih terjadi,” ucapnya.

Sebagai bentuk perhatian kepada warga utamanya PKL, dirinya berharap adanya bantuan dari pemerintah selama PPKM Level 4. Termasuk, jika pada akhirnya PPKM kemudian diperpanjang.

Ketua PPKL Kota Probolinggo, Munadi, mempertanyakan insentif yang dijanjikan pemerintah melalui Dinas DKUPP selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

“Kondisi yang paling terdampak itu adalah teman-teman entah pedagang, PKL dan sebagainya. Sebagian besar mereka adalah di sektor informal,” jelasnya.

Munadi menyebutkan, bahwa masih banyak masyarakat yang sehari-hari menggantungkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Dengan adanya PPKM ini jika diperpanjang, maka akan semakin menyulitkan. Ya memang ada bantuan dari Pemkot berupa uang Rp 200.000 bagi PKL yang ada di wilayah Pasar Tugu, dan itu tidak menyeluruh untuk PKL,” tambahnya. (geo/ed2)

Bantuan paket sembako ini secara simbolis dilaksanakan di halaman depan Mapolresta Malang Kota pada Sabtu (24/07). Bantuan kali ini dengan sasaran kepada ojek online, ojek pangkalan, serikat sopir dan pedagang pasar dan masyarakat terdampak lainnya.

Baca juga:

• Lindungi Pencari Kerja dari Loker Palsu, Kemnaker Integrasikan Aplikasi Karirhub dengan Job Portal Swasta
• Puncak Peringatan HPN 2026, Cak Imin Tegaskan Pers Tidak Boleh Kalah dari Algoritma
• Peringatan HPN 2026, Ketua PWI Pusat Tegaskan Pers sebagai Pilar Penting Demokrasi

Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto SIK MSi, mengatakan, bahwa ribuan paket sembako ini di dapat dari beberapa donatur untuk dibagikan ke masyarakat. “Kami mendapatkan bantuan dari J99 Corp sebanyak 2.000 paket sembako. Kami juga mendapatkan 5,1 ton beras dari Yayasan Buddha Tzu Chi, lalu dari Menko Marves sebanyak 51 ton beras dan dari Pak Kapolri sebanyak 5 ton beras,” ujar AKBP Budi.

Dijelaskan pula bahwa pembagian sembako kali ini menyasar kepada ojek online, ojek pangkalan, serikat sopir dan pedagang pasar, karena mereka terdampak pandemi Covid dan PPKM. “Karena mereka ini merupakan yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya pandemi Covid dan PPKM. Seperti ojek yang tidak boleh membawa penumpang di situasi sekarang ini,” ujar AKBP Budi.

Berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak. “Melalui bantuan sosial tersebut, ini juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia hadir di tengah tengah masyarakat. Dan dalam kesempatan ini juga, kami ucapkan terima kasih kepada para donatur atas bantuan yang telah diberikan,” ujar AKBP Budi.

Tak lupa pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terutama selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. (gie)

Menyikapi realita itu, Bupati Trenggalek bersama jajaran Forkopimda Trenggalek, mengambil beberapa langkah lanjutan. “Kami menghimbau dengan tegas, optimalisasi Pelaksanaan PPKM Darurat di sisa 5 hari ini. Diantaranya yang utama, penerapan mikro lockdown di lingkungan yang warganya terpapar Covid-19,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi, Kamis (22/07) tadi.

Baca Juga:

• Komisi III DPRD Trenggalek Hearing Tambang Galian C bersama PT Djawani dan Pemdes Ngentrong
• Polres Trenggalek Rilis Capaian Penegakan Hukum sepanjang 2025
• Tegaskan Komitmen Stabilitas Fiskal, Pemkab Trenggalek Lakukan Audiensi bersama Kemenkeu RI

Lebih lanjut Bupati menegaskan, penertiban kegiatan sosial masyarakat yang mengakibatkan kerumunan, juga perlu ditertibkan. Hal ini, disampaikan karena bupati masih melihat ada kelonggaran di beberapa wilayah.

“Yang jelas, saya tadi koordinasi dengan seluruh desa untuk jangan mengendurkan seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan selama 2 minggu terakhir ini,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, pertumbuhan kasus setiap hari juga masih bertambah. Penertiban sejumlah kegiatan masyarakat memang menjadi perhatian pemerintah.

“Meskipun kita masuk ke Level 3, sesuai i-Mendagri 22, tetapi kita sangat berhati-hati untuk menentukan relaksasi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat,” kata Suami Novita Hardiny ini.

Bupati Arifin mengatakan, seperti pemberlakuan jam malam, atau sudah memperbolehkan warung untuk makan ditempat dan segala macam. Meskipun itu dimungkinkan di daerah yang level 3, tetapi pihaknya sangat berhati hati untuk menerapkan hal itu.

“Jadi, kita lihat nanti tanggal 25 Juli bagaimana pertambahan kasus harian. Kemudian di desa-desa kita menginginkan mikro lockdown dikawal ketat. Terus pembatasan di desa desa kami masih menemukan, beberapa desa yang jauh dari pantauan kami yang ada di kabupaten, masih menggelar hajatan yang menyebabkan kerumunan,” tegasnya.

Mas Ipin-sapaan akrabnya menegaskan, jika pihaknya menekankan ke desa desa, untuk jangan sampai terulang. Karena fasilitas kesehatan pemerintah saat ini sangat terbatas.

“Kita menyiapkan rumah sakit darurat Covid juga masih butuh waktu. Membangun rumah sakit juga masih membutuhkan waktu,” papar Bupati Arifin.

Masih menurut Bupati muda ini, setidaknya untuk hal hal semacam itu bisa dieksekusi. Dan masih ada waktu 1 atau 3 bulan lagi untuk bisa termanfaatkan. “Ya kalau tidak bisa menahan laju di hulu, maka nanti bisa terjadi lonjakan yang kita tidak berharap terjadi di Kabupaten Trenggalek,” tuturnya. (mil/sit)

Direktur Lippo Plaza Batu, Suwanto, menjelaskan efisiensi karyawan yang dilakukan semata-mata agar bisa bertahan pada situasi yang sulit seperti saat ini. Namun, efisiensi yang dimaksud sifatnya bukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara permanen.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Kami saat ini melakukan efisiensi tenaga kerja hingga 50 persen. Ini bukan PHK, kasihan juga sama mereka. Karena di awal-awal PSBB dulu kami juga sudah merumahkan beberapa karyawan,” paparnya, Kamis (22/07) tadi.

Kali ini, ujarnya, pihaknya mencoba mengatur jadwal ratusan karyawan dengan cara gajinya kita potong 50 persen. Namun, sistem kerja mereka juga bergiliran atau tidak full bekerja.

Dijelaskan, Lippo Plaza Batu hanya memperbolehkan membuka supermarket dan restoran dengan ketentuan yakni tidak boleh makan ditempat. Sehingga, itu membuat trafik pengunjung mall turun drastis.

“Sekarang kondisinya tentu sepi, trafik pengunjung tinggal 10 persen. Karena memang, tidak boleh makan ditempat dan yang buka hanya hypermart sama restoran. Kan ya berat ini,” bebernya.
Untuk menghemat biaya operasional, pihaknya juga mengurangi penggunaan fasilitas penunjang mall. Misalnya mematikan AC mall dan hanya menyalakan sebagian listrik yang digunakan saja.

Suwanto yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang Raya itu mengatakan, pihaknya sudah menghargai kebijakan pemerintah dengan mematuhi peraturan yang ada.

Di mana, operasional mall telah ditutup kecuali beberapa gerai yang memang diperbolehkan beroperasi dengan syarat ketat dalam PPKM Darurat yang diperpanjang dengan istilah PPKM Level 4 hingga 25 Juli itu.

“Namun, kami berharap jangan sampai nanti diperpanjang lagi. Sampai tanggal 25 sudah cukuplah. Kami kan juga ingin beroperasi kembali, kalau terus diperpanjang ya berat juga buat kami,” ucapnya.

Demi dapat kembali memulihkan perekonomian pekerja atau karyawan mall, pihaknya sangat berharap pemerintah tak melakukan perpanjangan PPKM lagi. Sehingga tak sampai ada PHK permanen yang dilakukan pihak mall.

“Kami sangat berharap dan optimis seharusnya PPKM bisa selesai sampai tanggal 25 saja. Kami belum melihat skemanya terkait PHK untuk karyawan kami, tapi kami berharap tanggal 26 harusnya bisa boleh operasional lagi,” terangnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya juga merasa prihatin dengan kebijakan penutupan mall dalam PPKM yang diterapkan saat ini. Sementara dalam mall selalu mengedepankan penerapan prokes ketat mulai pintu masuk mall hingga memasuki tiap gerai yang ada dalam mall.

“Padahal secara aturan prokesnya justru kami lebih ketat dari pada tempat lain misalnya di pasar. Tapi kenapa justru kami yang tidak diizinkan beroperasi,” ujarnya.

Dirinya juga berharap, agar pemerintah lebih bijak dalam memutuskan aturan dalam penanganan pandemi ini. Nasib karyawan maupun pekerja mall juga harus dipertimbangkan. Di mana, mall sudah ditutup sejak PPKM Darurat berlangsung. (bir/ed2)

Maklum, selama PPKM Darurat berjalan dan berakhir hingga 20 Juli lalu, pendapatan pedagang sudah menurun drastis.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Seperti diungkapkan seorang penjual makanan, Samsudin, mengaku akhir-akhir ini dagangannya semakin sepi. Dirinya mengatakan, sejak PPKM Darurat diberlakukan penjualan sangat menurun

“Saya berjualan makanan dan minuman setiap hari di Alun-Alun, tapi sejak ada PPKM Darurat penjualan menurun drastis. Memang sepi, keadaannya lagi begini,” katanya, Kamis (22/07).

Bahkan, Samsudin mengeluh, bahwa seminggu ke belakang kondisi penjualan semakin parah. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada omzet yang didapat. Adapun keuntungan yang dia dapat sangat minim.

“Seminggu terakhir ini penjualan tambah parah. Omzet saya juga menurun sejak adanya PPKM. Boro-boro keuntungan, paling banter Cuma dapat Rp 10.000,” ujar Samsudin.

Lanjutnya, perhatian dari pemerintah sangat diharapkan pada situasi saat ini. Lalu, dia juga berharap bahwa kondisi akan segera membaik.

“Ya, saya sudah dapat bantuan berupa sembako Alhamdulillah. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai, biar seperti semula lagi,” ucapnya. (geo/ed2)