Penolakan itu, karena dinilai proses rekrutmen PPPK Bawaslu, itu dianggap oleh peserta aksi tidak mengakomodir PPNPNS Bawaslu, yang notabene telah mengabdi untuk Bawaslu. Ditambah lagi, rekrutmen PPPK Bawaslu dibuka untuk umum dengan formasi pendidikan yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Sedangkan PPNPN Bawaslu, mayoritas latar belakang pendidikan tidak linier, sehingga tidak berkesempatan mengikuti seleksi.

Baca Juga :

• Wisata Pantai Balekambang, Keindahan Alam Eksotis Kabupaten Malang yang Mirip Tanah Lot Bali
• Respon Persoalan Penghentian SPPG MBG, Wawali Kota Malang Tegaskan Itu Kewenangan Pusat
• Dorong Nobar Piala Dunia 2026, Wali Kota Malang Minta ASN Kenakan Jersey Tiap Jumat
• 1.600 Warga Kota Malang Jalani Pengobatan Gangguan Jiwa, 370 Kasus Berada di Kecamatan Sukun
• Pemkot Malang Targetkan Psikolog Klinis Hadir di Puskesmas Mulai Tahun Ini

Dalam aksi itu, terdapat enam poin suara hati PPNPN Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang kemudian diserahkan langsung ke Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifula, bersama anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Penyerahan itu, dengan harapan dapat diteruskan ke Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah, mewakili lembaga Bawaslu Provinsi Bengkulu, mendukung penuh aksi solidaritas yang dilakukan oleh PPNPNS Bawaslu seProvinsi Bengkulu. “Kami para pimpinan, sangat mendukung aksi ini dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan Bawaslu RI. Ini perjuangan kita bersama, bagaimana mempertahankan keberadaan kawan-kawan PPNPNS,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa ibarat tubuh, tanpa PPNPNS tentu Bawaslu akan pincang. “Apalagi, di tengah tahapan pemilu yang sudah padat,” terang Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. (bkl/sit)