Penolakan itu, karena dinilai proses rekrutmen PPPK Bawaslu, itu dianggap oleh peserta aksi tidak mengakomodir PPNPNS Bawaslu, yang notabene telah mengabdi untuk Bawaslu. Ditambah lagi, rekrutmen PPPK Bawaslu dibuka untuk umum dengan formasi pendidikan yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Sedangkan PPNPN Bawaslu, mayoritas latar belakang pendidikan tidak linier, sehingga tidak berkesempatan mengikuti seleksi.

Baca Juga :

• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket
• Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang Kian Turun
• Genjot Capaian PBB 2026, Bapenda Kota Malang Siapkan Program Sambang ke 300 Titik
• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan

Dalam aksi itu, terdapat enam poin suara hati PPNPN Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang kemudian diserahkan langsung ke Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifula, bersama anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Penyerahan itu, dengan harapan dapat diteruskan ke Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah, mewakili lembaga Bawaslu Provinsi Bengkulu, mendukung penuh aksi solidaritas yang dilakukan oleh PPNPNS Bawaslu seProvinsi Bengkulu. “Kami para pimpinan, sangat mendukung aksi ini dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan Bawaslu RI. Ini perjuangan kita bersama, bagaimana mempertahankan keberadaan kawan-kawan PPNPNS,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa ibarat tubuh, tanpa PPNPNS tentu Bawaslu akan pincang. “Apalagi, di tengah tahapan pemilu yang sudah padat,” terang Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. (bkl/sit)