Wali Kota Malang, Sutiaji, hadir dan menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Suharso Monoarfa. Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, namun lebih dari itu.

“Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah atas raihan prestasi suksesnya pembangunan di Kota Malang. Namun lebih dari itu, penghargaan ini merupakan wujud motivasi bagi Pemkot Malang untuk terus memacu kinerja dalam rangka peningkatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa kinerja seluruh Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemkot Malang harus terus dipacu demi bangkitnya ekonomi dan pembangunan di Kota Malang. Terlebih, dalam menghadapi masa pasca pandemi Covid-19.

“Tentunya kami akan terus berbenah dan mengejar pembangunan yang tertinggal selama pandemi,” lanjutnya.

Pencapaian Penghargaan Pembangunan ini diraih Kota Malang, karena melakukan inovasi dalam pembangunan Ekonomi Kreatif. Itu sebagai solusi mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang, serta untuk mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis Ekonomi Kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan.

“Inovasi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Kota Malang dilakukan dengan bersinergi dan kolaborasi hexahelic antara Pemerintah, Pengusaha/Pelaku Bisnis, Kominitas, Lembaga Keuangan dan/atau Masyarakat Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Rakyat di Wilayah Kota Malang,” katanya.

Sementara itu, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, dengan perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan terbaik. “Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Suharso.

Sebelumnya, Kota Malang telah menjalani penilaian PPD melalui multiple assesment, collective scoring, dan expert involvement yang diterapkan pada tiga tahap penilaian, yakni penelaahan data dan dokumen, presentasi dan wawancara, serta verifikasi. (hms/rsy/sit)

Diketahui, pembahasan Raperda PPNS, ini sudah dilakukan sejak tahun 2021. Akan tetapi, tahun 2022 ini Pansus III sudah menyelesaikannya. “Alhamdulillah, kita hari ini menyelesaikan Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Karena kita tahu, di tahun 2021 kemarin pembahasannya belum selesai. Maka tahun ini, kita kebut dan bisa diselesaikan,” ungkap Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi (10/03/2022) sore.

Adapun beberapa hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan Raperda ini, diantaranya persyaratan menjadi PPNS, pendelegasian, mekanisme tata cara melakukan perekrutan dan teknis pelaksanaannya. “Untuk hari ini, 43 pasal dari Raperda PPNS sudah kita putuskan bersama. Dan tinggal kita kirim ke Gubernur Jawa Timur untuk difasilitasi,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Disinggung terkait tujuan Raperda PPNS ini, Obeng-sapaan akrabnya, menjelaskan agar tingkat kedisiplinan dan ketertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa lebih ditingkatkan. “Intinya, dengan diberlakukannya Perda ini, nantinya kedisiplinan pegawai negeri terkait pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang lainya bisa diminimalisir,” terang Obeng.

Masih menurut Politisi Partai Demokrat ini, jadi jika ada ASN yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebelum masuk ke ranah penegak hukum, tentunya bisa diselesaikan dahulu dengan pemerintah daerah melalui Perda PPNS ini. “Sasarannya tentang kedisiplinan pegawai negeri kita. Secara umum tentang kedisiplinan, ketertiban , keamanan kepada ASN kita,” paparnya.

Mekanismenya, sambungnya, secara teknis akan diatur dan diampu oleh Satpol-PP. Untuk teknisnya, masih ada turunan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur dengan OPD pengampu yaitu Satpol-PP. “Untuk Sekertariat PPNS, nanti akan tersentral di Satpol PP. Dalam aturan mainnya, juga sudah dijelaskan secara keseluruhan. Mudah-mudahan, tahun ini Perda PPNS sudah bisa diundangkan dan bisa diimplementasikan,” terang Obeng. (mil/sit)

Dalam pembahasan Raperda tentang PPNS, pasal demi pasal dikupas tuntas demi kesempurnaan Ranperda tersebut. Mengingat, peranan penting untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Hari ini kita melanjutkan pembahasan Ranperda tentang PPNS. Ada sekitar 43 pasal yang dibahas untuk disempurnakan,” ungkap Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi seusai rapat, Rabu (16/02/2022) sore.

Demi kesempurnaan pembahasan Ranperda ini, dirinya menjelaskan, perlu adanya ketelitian dalam mencermati pasal per pasal dan ayat per ayat untuk memperoleh hasil yang maksimal. “Ada beberapa yang telah kita sepakati bersama untuk disempurnakan, seperti ada beberapa pasal yang di hapus dan ada yang kita pertahankan, tentunya untuk kesempurnaan Perda PPNS,” imbuhnya.

Penghapusan pasal ini, lanjut Mugiyanto, dinilai sudah tidak sesuai dengan ketentuan maupun aturan terbaru. Nantinya, setelah disempurnakan akan menjadi 40 pasal saja.

Sementara itu pada dua pasal yang dihapus ini, memang kelihatannya agak krusial dan tidak relevan. Selain itu, karena sesuai dengan turunan Permendagri sudah dicabut sehingga dalam penyusunannya harus menyesuaikan.

“Bab yang dihapus berisikan masalah hak tentang tambahan insentif dan kewajiban tentang mekanisme penyidikan,” kata Obeng-sapaan akrabnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, alasan dihapusnya dua pasal tentang hak dan kewajiban dalam Raperda PPNS. Itu dikarenakan, hak tentang penyidik pegawai negeri sipil di Trenggalek sudah ada tambahan penghasilan tentunya tidak harus muncul kata-kata insentif bagi penyidik PNS.

Sedangkan kewajiban pada aturan tentang tata cara penyidikan, misal tentang pemotretan dan yang lainnya. Yang sudah tidak relevan lagi dengan aturan yang terbaru. “Setelah perda ini diundangkan tentunya perda nomor 17 tahun 2012 akan otomatis dicabut. Dan untuk langkah selanjutnya tinggal finalisasi, kemudian nanti kita usulkan untuk difasilitasi gubernur setelah itu paripurnakan untuk diundangkan,” terangnya.

Disinggung tentang Perda yang belum ditindaklanjuti oleh Perbup, Obeng menegaskan, jika pihaknya juga sempat menyingung sedikit tentang tindak lanjut Perda-perda yang harus ditindaklanjuti oleh peraturan bupati ke eksekutif. Dan memang masih ada beberapa perda yang harus ditindaklanjuti oleh Perbup.

“Harapannya, setelah Perda ini diundangkan, tentunya bisa dijalankan oleh eksekutif dan bupati segera membentuk PPNS agar bisa dijalankan dan yang menjadi kesekretariatan, serta yang akan menjadi pengampunya adalah Satpol PP,” paar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Trenggalek ini. (mil/sit)

“Jadi, kita dari Pansus III ada beberapa PR Raperda yang harus segera diselesaikan. Dan hari ini, kita mulai masuk tahap akhir untuk pembahasan Raperda terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil,” ucap Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi Rabu (12/01/2022).

Dalam pembahasan Raperda ini, Pansus III menyebut sudah menyelesaikan 38 pasal dan masuk tahap akhir. Seiring jalannya pembahasan, juga ada dinamika-dinamika yang diperdebatkan demi kesempurnaan Raperda ini.

“Karena ini Raperda inisiatif, jadi kita juga perlu melakukan diskusi panjang dengan badan hukum. Mengingat, yang akan menjalankan Raperda ini adalah ASN kita nantinya,” imbuhnya.

Disinggung hal-hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan kali ini, Mugiyanto menerangkan, mulai dari persyaratan menjadi anggota PPNS, pendelegasian juga terkait mekanisme atau tata cara melakukan rekruitmen maupun teknis pelaksanaannya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Terkait tugas fungsinya, Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan jika memang Pemerintah Daerah perlu memiliki PPNS ini. “Yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan langkah-langkah awal, sebelum nantinya masuk ke ranah pidana,” kata Mugiyanto.

Lebih lanjut Obeng-sapaan akrabnya menjelaskan, terkait dengan Satpol PP, tidak lain adalah yang akan menjadi leader dalam jalannya PPNS ini adalah Satpol PP. “Tak hanya Satpol PP, nantinya juga akan melibatkan Bagian Hukum, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah yang bertugas sebagai pengawas,” paparnya.

Pihaknya menegaskan, mengingat saat ini pembahasan Raperda PPNS sudah masuk tahap akhir. Dalam waktu dekat, Raperda ini bisa segera diparipurnakan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Dengan demikian, dari 5 sisa Raperda tahun 2021 tinggal 4 Raperda lagi yang harus segera diselesaikan. Baik dari Pansus I, II maupun Pansus III. (mil/sit)

Seperti diketahui, PMDK-PN merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta/siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, UMPN ialah jalur penerimaan mahasiswa Politeknik Negeri secara nasional. Melalui UMPN, calon mahasiswa dapat memilih program studi yang tersedia di Politeknik Negeri seluruh Indonesia.

“Seringkali siswa-siswi hanya mengandalkan SNMPTN dan SBMPTN, padahal mereka juga bisa mendaftarkan diri melalui jalur PMDK-PN dan UMPN untuk masuk Politeknik Negeri,” kata H. Zainal Nur Arifin, Ketua Forum Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Se-Indonesia, di PENS, Senin (4/2/2019).

Zainal menambahkan, jalur seleksi ini memang dikhususkan untuk seleksi masuk PN vokasi. Selain itu, proses seleksinya juga menggunakan seleksi akademik dan prestasi non akademik.

“Jalur ini dibuka untuk lulusan SMA/SMK/ MA yang masih duduk di kelas 12 atau kelas 3 semua jurusan,” tambahnya.

Beberapa karyawan PT Agincourt Resources akan dilatih dalam bidang Fixed Plant Maintenance. Penandatangan kerjasama dilaksanakan oleh Direktur PPNS dan Direktur Operations PT Agricourt Resources di hadapan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Direktur PPNS, Ir. Eko Julianto, M.Sc.,FRINA menyampaikan terima kasih kepada perusahaan yang telah mempercayakan pelatihannya kepada PPNS.

“Tentu hal ini akan menjadi sinergi yang baik antara perusahaan dan kampus. Banyak yang mengira bahwa PPNS hanya identik dengan perkapalan, padahal mitra kami sangat banyak dari bidang pertambangan dan oil and gas,” tambah Eko.

Director Operations PT Agincourt Resources, Edward Cooney, juga menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu hal yang amat penting. Itulah mengapa program ini dilakukan untuk membuktikan bahwa perusahaan komit terhadap pengembangan SDM.

“Lebih dari 70% karyawan kami adalah pekerja lokal dan kami sangat memperhatikan pengembangan skill dan kemampuan mereka,” ungkap Edward.