Kiai Thohir-sapaan akrabnya mengatakan, kalau memang benar-benar kiai, seharusnya menjadi pengayom seluruh masyarakat. Bukan hanya menjadi ‘alat’ dari salah satu kubu yang sedang bertikai.

“Kalau menampung informasi dari kedua belah pihak, hasilnya akan utuh. Tapi kalau mendengarkan informasi dari salah satu pihak, akan memberikan penilaian yang tidak seimbang,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Senin (21/03/2022) tadi.

Alumni PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini tidak setuju, dengan gerakan Kiai Selatan, yang mendukung sikap politik Kiai Salwa-sapaan Bupati. Sebab, kiai jangan ditarik pada pusaran konflik politik.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, kritikan Ketua DPRD pada Pemkab Bondowoso, adalah wajar karena memang salah satu tugasnya sebagai pengawas. Justru, kalau Ketua DPRD diam ketika Pemkab diduga melakukan pelanggaran, itu yang salah. Gaji yang diterimanua, bisa sama dengan gaji buta. Karena tidak menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

“Sebetulnya, saat itu PPP sedang menggelar Musancab (Musyawarah Anak Cabang) di PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan. Jadi, kiai-kiai yang hadir bukan dalam rangka dukung-mendukung,” jelasnya.

Para kiai tersebut, tambahnya, menginginkan Bondowoso kondusif. Harusnya, yang mempunyai inisiatif itu, juga membawa kiai tersebut melakukan tabayun pada Ketua DPRD.

Dikatakannya juga, bahwa perseteruan ini mulai terjadi, setelah politisi H Syamsul Hadi Merdeka, bergabung dengan PPP dan melakukan orasi dengan mengobarkan ‘peperangan’. Sebelum itu, Ketua DPRD dan bupati hubungannya juga harmonis. (zen/gie)

Sekretaris PPP, H Barri Sahlawi Zain, MAg, mengatakan bahwa Pileg tahun 2019 lalu, yang dibranding adalah Calegnya. Sesuai survei, yang menggunakan nama besar PPP, hanya 29 persen.

“Artinya, pada saat itu Caleg PPP one man one show. Hasilnya, kurang maksimal. Maka, pada Pileg yang akan datang, kita akan bekerja time work dan PPP yang akan kita branding,” kata Sahlawi, Minggu (06/02/2022).

Ketua Fraksi PPP ini menambahkan, dalam Pileg mendatang, PPP harus mempunyai wakil di DPR di atas 10 orang. Karenanya, PPP akan mengubah sistem, dari branding Caleg ke branding PPP.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sahlawi optimis, target itu akan mampu tercapai. Apalagi, dalam struktur yang baru, ada tokoh politik, Drs. H. Syamsul Hadi, Msi, yang turut bergabung dengan PPP.

Dikatakannya, bahwa sosok Syamsul dipercaya oleh Ketua DPC, KH Salwa Arifin, sebagai Wakil Ketua Bidang Fungsional, yang tergabung dalam Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK 3).

Dikonfirmasi terpisah, mantan Ketua DPRD ini menjelaskan, sebelumnya pernah menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. Bahkan, pernah juga menjadi Caleg PDI-Perjuangan, meski pada akhirnya gagal.

“Sekarang saya pindah ke PPP. Ini dinamika politik. Karena pada hakikatnya, seluruh Parpol itu sama. Bertujuan membangun daerah. Saya pindah ke PPP, karena Parpol ini lebih memberikan ruang untuk membangun Bondowoso. Parpol yang lain sama, namun saya lebih respect ke PPP,” ujarnya. (zen/gie)

“Ahmad Fauzan Abdi telah menuduh Bupati melantik 3 pejabat BUMD itu tidak benar ,yang betul adalah Bupati melantik 2 orang yaitu Bhirawa sebagai Direktur PDAM dan Joko Nugroho sebagai Direktur Administrasi dan umum PT.Bondowoso Gemilang itu yang benar,” Kata Haryoto kepada Memontum Senin siang ( 30/12/2019)

Bupati selaku KPM atau organ tertinggi di BUMD yang punya kewenangan mengangkat Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas

” Kalau Bupati dianggap tidak taat aturan justru beliau sangat taat pada Peraturan Pemerintah dengan memerintahkan jajaran dibawahnya untuk melaksanakan seleksi untuk posisi Direktur PDAM serta Dewan Pengawas juga mengisi kekosongan jabatan di salah satu direktur PT Bogem dengan berpedoman pada PP no 54 tahun 2017 tentang BUMD,” Kelakar Haryoto.

PP 54 tahun 2017 adalah PP terbaru yang mengatur BUMD dan berlaku sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 27 Desember 2017 , Andaikan Direktur PDAM tidak segera diisi tentunya akan berakibat fatal yaitu kegiatan manajemen di PDAM akan terhenti dan karyawan tidak akan terbayar gajinya,karena pengangkatan jabatan PLT Direktur PDAM hanya bisa melaksanakan tugas dalam waktu 6 bulan

Lebih lanjut Haryoto menyampaikan perekrutan Direksi juga telah sesuai dengan Peraturan yg ada,dimulai dengan membuka pengumuman dan iklan di beberapa media sampai bebarapa kali kemudian pelaksanaan Psychotes , Presentasi Business Plan 5 tahun ,Fit and proper test dam Wawancara Oleh tim seleksi

Terkait pelantikan yang tidak menunggu Perda yang sedang dalam proses di legislatif perlu di ketahui bahwa Perda yg sedang diajukan adalah perda terkait perubahan nama / nomenklatur PDAM menjadi PERUMDA (perusahaan umum daerah ) dan tanggal SK pengangkatannya antara Direktur PDAM serta Dewan Pengawas tidak berbarengan.

Untuk itu Haryoto mengingatkan semua pihak agar berhati -hati dalam menyampaikan pernyataan di media jangan hanya berdasarkan kata orang yang belum tentu kebenarannya. (dul/yan)

Ketua DPC PPP H. Buchori Mun’im menegaskan bahwa PPP mempunyai cita-cita dan perhatian besar memperjuangkan undang-undang maupun peraturan daerah yang bernuansa agama. “Merupakan kewajiban PPP sebagai partai politik yang berazaskan Islam memperjuangkan undang-undang atau Perda yang bernuansa syariah dilingkungan pemerintah daerah,”tegasnya.

Ditegaskan dalam Al Quran Surat Al-Imron ayat 104 yang artinya “Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

Menurut dia, ayat ini mempunyai arti bahwa di setiap lini perjuangan dalam kehidupan, harus ada sekelompok orang yang bekerja untuk menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wadah perjuangan tersebut diantaranya ada dalam bidang politik.

“Di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran secara konstitusional. Caranya adalah membuat UU/Perda di tingkat nasional dan perda di tingkat daerah yang membuat atau memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka,” kata Buchori.

Untuk itu, DPC PPP, melakukan kegiatan yang dijalankan hari ini adalah mengimplementasikan perintah Al-Quran untuk mewujudkan amar makruf nahi mungkar.

“Ziarah yang kami lakukan dalam rangka mendapatkan barokah dari para ulama’ yang telah banyak berjasa kepada negeri ini baik dalam hal ubudiyah maupun mu’amalah,”tutpnya. (ifa/yan)