Ketiga partai tersebut, mendaftar di hari yang sama atau tepatnya Sabtu (13/05/2023) kemarin. Sementara yang menarik, PKB saat mendaftar diiringi tim rabana menuju ke Kantor KPU. Ke tiga partai tersebut, digadangkan bakal mengusung satu nama Cabup di tahun 2024 mendatang.

Dalam Pileg 2024 nanti, Partai Gerindra menargetkan 14 kursi atau dua kursi di masing-masing Dapil. Begitu juga dengan target PKB. Sedangkan PPP tidak menargetkan angka, namun menargetkan kemenangan dari partai.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dalam penyerahan itu, PKB dan PPP mendaftarkan 50 Bacaleg. Pendaftaran sendiri, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Sedangkan untuk Partai Gerindra, masih dalam proses perbaikan berkas.

Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo dari Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Ali Wafa, mengatakan bahwa selain tiga partai tersebut, pada Sabtu (13/05/2023) kemarin, pihaknya juga menerima berkas Bacaleg dari sejumlah partai lainnya. Seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang menyerahkan berkas perbaikan dan Partai Bulan Bintang (PBB).

“Semua dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, kecuali Gerindra yang masih ada perbaikan,” terangnya, Minggu (14/05/2023) tadi. (nun/pix/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Karna Suswandi, menyampaikan ucapan selamat kepada Faisol. Dirinya berharap, Faisol mampu menjaga dan menjalankan amanah masyarakat. “Semoga bisa menjaga amanah ini dengan baik. Dan jangan khianati amanah rakyat, khususnya di Dapil IV,” ucapnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengungkapkan, dengan dilantiknya Faisol, maka jumlah anggota DPRD Situbondo, lengkap sebanyak 45 anggota. “Semoga antara eksekutif dan legislatif bisa bekerjasama dengan baik. Khususnya, dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan. Sehingga, semua program kesejahteraan rakyat dan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, meminta kepada Faisol untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi) menjadi wakil rakyat. “Mudah-mudahan bisa segera meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Jhi Muhdor (anggota sebelumnya, red). Perjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga di sana (Dapil IV, red),” ujar legislator Dapil III ini.

Ditambahkannya, Faisol bakal menempati Komisi II DPRD Situbondo, atau posisi yang sebelumnya di tempati oleh almarhum Muhdor. “Aturannya memang seperti itu,” tambah Edi.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Situbondo, Faisol, mengaku siap memperjuangkan kepentingan masyarakat di Dapil IV. “Saya selaku wakil rakyat, sudah sepatutnya memperjuangkan kepentingan rakyat,” jelasnya. Sekedar informasi, Muhammad Faisol menggantikan Agus Idris atau yang akrab disapa Jhi Muhdor yang meninggal pada 26 Agustus 2022 dikarenakan sakit. (her/gie)

Menurutnya, bahwa Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, pastinya mendapat prioritas pertama dari DPW PPP, dalam bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 mendatang. “Kyai Salwa masih mempunyai magnet yang cukup besar, untuk mengajak warga Bondowoso ke Parpol berlambang Ka’bah. Maka, tentunya DPW PPP Jatim akan memprioritaskan dalam Pilbup 2024 nanti,” kata Mujahid-sapaannya.

Tentunya, lanjut Mujahid, dengan catatan bahwa Kyai Salwa bisa mendongkrak suara PPP hingga 10 kursi di DPRD Bondowoso. Jika perolehan suara tetap atau apalagi menurun, tentunya DPW PPP Jatim akan mengevaluasi ulang. Apakah, Kyai Salwa akan dicalonkan menjadi bupati periode kedua atau sebaliknya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK3) DPC PPP, H Syamsul Hadi Merdeka, mengaku optimis dengan target tersebut. Bahkan, dirinya optimis peroleh kursi bisa sampai 12 hingga 13 kursi.

“Kyai Salwa satu-satunya calon PPP dalam Pilbup Mendatang. Beliau merupakan tokoh berpengalaman. Bahkan, dua kali menjadi Wabup dan sekarang masih menjadi bupati,” kata Syamsul, Senin (10/10/2022) tadi.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Kyai Salwa, mempunyai kemampuan dalam birokrasi. Terbukti, Bondowoso menjadi lebih baik. Sementara Calon Wakil Bupati, tentunya masih dalam pembahasan.

Untuk menggaet massa lebih banyak, Syamul mengaku, dirinya bersama timnya terus melakukan road show ke desa-desa dan kota. Kehadiran untuk menyapa warga melalui tokoh-tokohnya, setidaknya dalam satu desa ada lima tokoh yang menjadi target silaturrahmi. (zen/gie)

Namun yang menarik, hanya Komisi IV yang dilakukan pergantian Ketua. Yang semula Ketua Komisi IV adalah Adi Krisna, kini digantikan oleh Kukuh Rahardjo. Sementara Krisna-sapaannya, menduduki posisi Kukuh-panggilannya, sebagai Wakil Ketua Komisi III.

Dari pantauan memontum.com, seluruh fraksi mendapat jatah pimpinan alat kelengkapan DPRD. Baik itu untuk posisi Komisi, Badan Kehormatan maupun Bapmeperda. Sebaliknya, hanya Fraksi PPP yang sama sekali tidak mendapatkan jatah.

Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, menjelaskan bahwa sesuai aturan, yang mengusulkan anggotanya untuk menjadi anggota komisi adalah fraksi masing-masing. “Kemudian, setelah itu anggota komisi memilih pimpinannya yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris,” ujarnya Rabu (11/05/2022) tadi.

Hasil dari pelaksanaan itu, tambahnya, Ketua Komisi I, II dan III, tidak ada perubahan. Ketua Komisi I, tetap dijabat H Tohari dari Fraksi PKB, Ketua Komisi II dijabat Andi Hermanto dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Ketua Komisi III dijabat H Sutriono dari Fraksi PKB.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Fraksi Golkar sendiri, mendapat jatah Ketua Komisi IV, yaitu dengan menempatkan Kukuh Rahardjo. Dalam penempatan anggota fraksi pada komisi, ada yang protes yaitu Yondrik dari Fraksi PG yang ditempatkan di Komisi I, dari sebelumnya di Komisi III.

Di Badan Kehormatan, pun utusan Fraksi PPP terpental. Dari 45 yang hadir, 1 abstain tidak memilihnya. Ada enam calon yang diusulkan dan akan diambil lima, berarti satu harus gugur.

H Tohari dari Fraksi PKB dapat 9 dukungan. Bambang Mujiono dari FPDI-Perjuangan mendulang delapan suara. Perwakilan FPPP, Hj Siti Masyarafatul Manna Wassalwa hanya dapat satu suara.

Kemudian H Abdul Malik Attamimi dari PAN didukung tujuh suara, Ketut Yudi Kartiko meraup tiga suara dan Sukadi 16 suara atau total 44 pemilih. Jadi, yang tereliminasi dari BK adalah Ning Ufa. (sam/sit)

Acara Silaturrahmi dan Taaruf pengurus DPC PPP, dihadiri oleh seluruh pengurus PAC se-Kabupaten Situbondo, Dewan Pakar, Dewan Syariah, Dewan Pertimbangan dan turut hadir pula Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Wabup, Hj Khoirani.

Usai acara, Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo, Zeiniye, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda konsolidasi partai setelah turunnya SK dari DPW PPP Jatim. “Setelah turunnya SK itu, Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi dan sudah merampungkan kepengurusan 17 PAC se-Kabupaten Situbondo,” ucap Zeiniye.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Selain itu, di pertengahan Ramadan ini pihaknya juga sudah menyelesaikan kepengurusan Ranting PPP di 17 PAC yang ada. Zeiniye menambahkan, seluruh ranting yang ada di 17 PAC nantinya akan diberi SK secara simbolis melalui PAC masing – masing.

“Di Bulan Agustus ini sudah memasuki tahapan pendaftaran di KPU. Untuk itu kami sudah melakukan starting awal. Untuk Longlist Caleg sudah dilalui. Pada 6 Dapil yang ada, sampai saai ini sudah memenuhi kuota dan mencapai 80 persen. Dan bahkan ada 2 Dapil sudah mencapai 100 persen, sedang 4 Dapil 80 persen. Dengan rampungnya beberapa tahapan tersebut untuk Pemilu 2024 nanti, kami optimis PPP akan memperoleh kursi sesuai harapan, yaitu minimal 14 kursi,” urainya. (her/gie)

Ketua Tim Penggerak PKK, Widayati Sutiaji, mengatakan bahwa tujuan diadakan kegiatan tersebut untuk menguatkan branding Kota Malang. Sehingga, diharapkan dapat menguatkan ekonomi masyarakat.

“Ada tiga kolaborasi, yang akan dilakukan. Dimulai dari yang membuat batik, kita kolaborasi dengan desainernya dan yang membawakan nanti adalah kepala dinas beserta istrinya. Keren ya, jadi di sana akan menguatkan branding,” ujar Widayati, Selasa (29/03/2022) tadi.

Dijelaskannya, jika jajaran para Kepala Dinas Kota Malang, sudah memiliki sosial media instagram dengan jumlah followers yang tidak sedikit dan bisa dilihat oleh masyarakat luas. Hal itu, dinilai juga sebagai branding Kota Malang.

“Karena kepala dinas di satu sisi sudah mempunyai IG. Sehingga, pasti dilihat banyak orang,l. Dari sana nanti, harus dituliskan nama desainernya siapa,l hingga alamatnya mana. Insyaallah, di sana membentuk branding kita,” lanjutnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Untuk pemasaran batik tersebut, tambahnya, akan dilakukan selama lima hari dan dihadiri dari berbagai macam daerah. Melalui expo tersebut, akan terus dikuatkan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Tidak hanya batik, namun juga ada kerajinan ataupun kuliner makanan dan minuman, kurang lebih ada 47,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga menegaskan, bahwa warga Kota Malang harus bangga dengan produk-produk buatan dalam negeri, terutama produk lokal milik Kota Malang sendiri. Hal ini, tentunya juga sejalan dengan tagline Wali Kota Malang Sutiaji.

“Harapannya, produk-produk Kota Malang ini seperti tagline Pak Wali Kota Malang. Yaitu, untuk Indonesia dan Dunia,” terangnya. (cw2/sit)

Turut hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Malang, Sutiaji, Bupati Malang, HM Sanusi, serta pejabat daerah yang lain. Selain itu juga turut hadir, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Rais Aam PBNU, KH Afifudin Muhajir, Ketua PBNU Choirul Saleh Rasyid, KH Amin Said Husni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Gus Saifullah Yusuf, serta beberapa kiai dan bu nyai yang lain.

“Saya ditemani oleh pengurus PBNU yang lumayan banyak. Termasuk, Bu Nyai Hj Khofifah Indar Parawansa,” kata KH Yahya Cholil Staquf.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Jubir kepresidenan era Gus Dur tersebut juga mengajak hadirin yang hadir, mengingat kembali peran KH Hasyim Muzadi, dalam perkembangan NU pada saat itu. “Peran KH Hasyim Muzadi dalam perkembangan NU sangatlah besar. NU banyak berhutang jasa dari KH Hasyim Muzadi. Beliau berhasil membangun konsolidasi yang begitu kuat. Kalau kita perhatikan, kemampuan KH Hasyim membangun konsolidasi yang luar biasa ini, berakar pada satu hak yang harus jadi teladan bagi semua kader NU. Kapanpun juga di seluruh Indonesia,” jelas Gus Yahya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menyampaikan bahwa sosok KH Hasyim Muzadi, merupakan panutan yang perlu dicontoh. “Beliau merupakan sosok yang berperan dalam berbagai perkembangan. Penguatan umat, penguatan bangsa dan negara. Semoga ini juga menjadi penguat dalam peningkatan kehidupan sosial dan lainnya di Jawa Timur,” ucap Ketua PBNU tersebut.

Terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Suharso , enyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kedatangan para pengurus PBNU. “Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi PPP, yang juga merupakan partai yang cikal bakalnya dari NU. Saat ini, kita mulai menambuh genderang dari Jawa Timur. Kita ingin merebut kembali suara PPP yang dibawa pergi oleh mereka-mereka yang nanti akan kembali juga. Mudah-mudahan, dengan kerja dan cara cerdas hal itu bisa tercapai,” tutur Suharso Monoarfa.

Dirinya juga menjelaskan, kegiatan Harlah PPP digelar di Malang, karena dirinya besar di Malang serta KH Hasyim Muzadi, merupakan salah satu tokoh berpengaruh di PPP. “Karena saya juga besar di Malang, bahkan orang tua dan nenek saya disemayamkan di Malang,” terangnya. (cw1/sit)

Dua saksi itu, yakni Sekretaris PPP Bondowoso, H Barri Sahlawi Zain, yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Bondowoso dan Pengurus PPP, Ahmadi. “Semalam sebelum saya memenuhi panggilan polisi, saya melakukan konsultasi kepada bupati. Beliau memberi petunjuk, agar kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Ahmadi, Jumat (25/03/2022) tadi.

Hal yang sama diungkapkan Sahlawi-sapaan Sekretaris PPP. Pihaknya tidak akan melakukan mediasi, dalam kasus ini. Jadi, biarlah proses hukum tetap berjalan sampai titik keputusan.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bupati, lanjut Ketua Fraksi PPP DPRD Bondowoso, yang mengaku mendapat 38 pertanyaan selama 2 jam dari penyidik, itu meminta agar kasus ini terus berjalan. Karena, ini menyangkut kehormatan diri.

Salah satu pertanyaan yang diajukan polisi, ujarnya, adalah penyebab langkah hukum yang diambil oleh pelapor. Dijawabnya, statement Ketua DPRD telah memunculkan stigma negatif pada Kyai Salwa atau Bupati Bondowosi. (zen/sit)

Karenanya, mensikapi laporan pimpinan DPRD Bondowoso, dirinya pun berusaha untuk bersikap bijak. Yakni, tetap memenuhi panggilan atau undangan klarifikasi penyidik Polres Bondowoso.

“Saya sebagai bagian pimpinan DPRD Bondowoso, tentunya harus tetap menghadiri undangan polisi, sebagai bentuk penghargaan kami terhadap korp Aparat Penegak Hukum (APH). Sebagai warga negara yang baik, tentunya harus menghadiri undangan ini,” kata H Buchori, seusai diklarifikasi penyidik Polres Bondowoso, Kamis (24/03/2022) tadi.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Secara etika politik, lanjut mantan Ketua DPC PPP ini, pihaknya telah memberitahu undangan tersebut pada fraksi. Sekaligus, juga minta izin menghadiri undangan untuk memberikan klarifikasi.

Ditambahkannya, secara pribadi pihaknya mengharap ada mediasi antara pimpinan DPRD dengan PPP. Sehingga, persoalan ini berakhir happy ending. Namun tampaknya, upaya ini belum berhasil.

H Buchori mengaku, dirinya harus ambivalen menghadapi persoalan ini. Sebagai kader partai harus loyal pada PPP. Sebagai anggota DPRD, tentu harus menjalankan yang telah menjadi keputusan Banmus.

Dari banyaknya pertanyaan, sampai lupa jumlah pertanyaannya yang dicercakan kepadanya. Yang pasti, waktu yang dibutuhkan untuk memberikan klarifikasi kepada polisi, menurutnya sekitar 2,5 jam. “Sekitar 2,5 jam,” ujarnya. (sam/zen/sit)