Kepala DKUPP, Fitriawati, menjelaskan kegiatan ini untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan terkait sertifikat halal kepada masyarakat. “Sekaligus, sebagai upaya pengembangan usaha dari produk halal untuk pelaku UMKM Kota Probolinggo. Menumbuhkan dan meningkatkan produk yang memiliki sertifikat halal dan memperluas pasar dari produk yang memiliki sertifikasi halal,” ujarnya.

Festival Halal ini, ujarnya, diikuti sekitar 100 pelaku usaha yang terdaftar dalam Sehati (sertifikasi halal gratis), 25 toko retail seperti KDS, GM, Bolinggo, Rengganis dan Indomaret. Tujuannya, toko retail dapat melihat langsung produk halal yang diharapkan dapat dipasarkan di toko tersebut.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi, mengapresiasi kegiatan ini untuk menambah sinergi antara pemerintah dengan stakeholder dan masyarakat. Menurutnya, pengembangan UMKM tidak hanya dipandang melalui produknya saja, tapi sekaligus meningkatkan semua lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren agar mempunyai olahan khas masing-masing.

Wali Kota Habib Hadi menyampaikan, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, UMKM harus diberikan ruang atau akses untuk memasarkan produknya. “Saya ucapkan terima kasih kepada pelaku usaha retail sudah hadir disini. Mudah-mudahan partisipasi dan kebersamaan untuk memberikan wadah bagi hasil olahan UMKM lokal Kota Probolinggo sehingga kolaborasi ini sangat penting. Jika ada kendala segera didiskusikan dengan PD (Perangkat Daerah) terkait, sehingga bisa menyalurkan produk sesuai dengan kewajiban kita,” tuturnya.

Tercatat, jumlah UMKM di Kota Probolinggo tahun 2022 mencapai 19.753. Dari jumlah itu, yang bergerak di sektor makanan dan minuman mencapai 6.325 UMKM (32 persen) dan yang telah bersertifikat halal sebanyak 321 UMKM.

Dengan banyaknya pelaku UMKM, diharapkan DPUPR mulai melakukan pembangunan jogging track di Gladak Serang tembus ke Taman Maramis. Sehingga nantinya, di sisi kanan dan kiri akan menjadi spot UMKM.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Jika ini sudah terwujud, tentunya wadah bagi pelaku UMKM akan sangat nyaman karena ada perhatian dari pemerintah. Jadi, pemerintah bukan hanya memperhatikan, mendukung, memberikan sertifikat halal, membantu izin-izin saja, tetapi juga memberikan fasilitas,” bebernya.

Wali Kota Habib Hadi juga berpesan, kepada pelaku UMKM, jika produknya sudah laris, maka mutu kualitasnya jangan berkurang. Dirinya juga menyarankan, agar pelaku UMKM bisa berdiskusi dengan pengusaha retail untuk memberikan gambaran terkait produknya.

“Saya berharap, agar pelaku UMKM terus berusaha meningkatkan daya saing dan tidak berpangku tangan. Karena, pemerintah akan terus mendorong supaya bisa bangkit, tumbuh dan berkembang. Mari kita dukung upaya mewujudkan pelaku UMKM yang sejahtera demi Kota Probolinggo yang hebat dan handal,” harapnya.

Dalam kegiatan ini, wali kota juga menyerahkan simbolis sertifikat halal kepada lima pelaku UMKM yaitu Eva Ressa Food (aneka minuman olahan), Tiara Prihandini (olahan kripik tempe), Darmi Asih, Mar’atus Sholihah dan Supita Maharani (minuman olahan) serta mengunjungi stan produk UMKM halal.

“Saya tertarik dengan beberapa produk UMKM, rasanya cocok dan kemasannya juga menarik untuk ditaruh di store kami. Artinya produk ini recommended dijual di pasaran,” ujar Ismail dari Toko Roti Libelle.

Pada Sabtu (22/10/2022) besok, di Festival Halal, rencananya akan digelar sarasehan pelaku usaha dan pendamping halal, pentas seni pencak silat dan gelar produk halal UMKM. Berikutnya atau Minggu (23/10/2022) lusa, ada sosialisasi pembiayaan syariah, hiburan seni hadrah dan lomba produk halal. (kom/pix/gie)

Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa dalam mewujudkan produk halal, tentunya dibutuhkan konektivitas antar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama (Kemenag). “Mudah-mudahan ini perwujudan untuk membangun sinergi yang lebih kuat lagi. Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Jatim harus melakukan dan menambah konektivitas pendampingan bersama BPJPH dan Kemenag,” ungkap Gubernur Khofifah dalam sambutannya.

Kegiatan tersebut, menurutnya penting untuk dilakukan oleh para UMK. Karena kedepan pemasaran produk akan berjalan secara online melalui berbagai e-commerce. Maka, itu juga harus terus dikuatkan dengan memberikan bekal pelatihan.

“Karena di tahun 2030 menurut Jack ma, UMKM dunia itu nantinya 99 persen akan berjalan secara online, dan 85 persen berjalan melalui e-commerce. Maka bangun sinergi ini terus dikuatkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Karena beberapa negara telah memiliki pandangan terhadap produk halal. Selain itu, halal juga mendorong tumbuhnya ekonomi syariah.

“Halal ini sudah menjadi gaya hidup masyarakt global, misalnya saja jepang menjadi negara industri halal, arab saudi menjadi pusat islam dunia, Australia menjadi pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah, dan sebagainya,” katanya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Selain itu, pihaknya juga memiliki program one pesantren one product. Dimana ini untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, alumni pesantren, dan pondok pesantren. Tentunya agar mampu mandiri secara ekonomi, serta sosial.

“Ini program pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis one pesantren one product. Dengan adanya program tersebut diharapkan mampu mandiri secara ekonomi, sosial, memacu skill, hingga pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) ISNU Jatim, Mas’ud Said, menyampaikan bahwa UKM di Jatim sangat banyak. Dimana dari 9,7 juta, itu menopang perekonomian Jatim sebesar 65 persen. Sehingga, perlu untuk diberikan sertifikat halal kepada mereka.

“Karena itu masyarakat kecil. Kita harus mempermudah, mempermurah dan mempercepat. Dan ISNU Jatim memberikan yang 100 ini adalah gratis. Kalau diluar ada yang bayar Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta. Dan inilah peran untuk itu,” ucap Mas’ud.

Kemudian dikatakan bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Gubernur Jatim, mengenai digitalisasi juga akan terus dikuatkan. Agar nantinya para UMK bisa lebih berkembang, dan bisa menyesuaikan kondisi global yang ada.

“Tentu sesuai dengan permintaan Bu Gubernur, teknologinya yang kita kuatkan. Dan kawan-kawan sangat bagus merespon ini. Insyaallah Jatim akan bangkit melalui ISNU, sudah tersebar di setiap kecamatan juga ada. Kita akan latih, diluar ada MUI juga minta ke kita,” ujarnya. (rsy/sit)