Dari keterangan warga, dijelaskan bahwa pemasangan tiang tersebut, dilakukan sejak Kamis pekan lalu. Dalam hal ini, warga mempertanyakan izin lingkungan penggalian puluhan tiang tersebut. Warga menilai, bahwa pemasangan bisa membahayakan karena tidak sesuai mekanisme dengan K3.

“Kita ini kaget, Kamis kemarin tahu-tahu mereka sudah pasang tiang dan kabel. Katanya hari ini, pihak perusahaannya mau izin dengan warga ke sini. Namun, sampai sekarang belum ada juga dan tahu-tahu sudah mau pasang kabel saja. Ini juga sebagai bentuk protes warga kepada pemasang,” kata warga setempat, Slamet Supriyadi.

Ditambahkannya, bahwa seharusnya sebelum melakukan pemasangan, terlebih dahulu pihak perusahaan meminta izin kepada warga agar tiang yang dipasang tidak sembarangan dan mempersempit jalanan. “Harusnya pihak provider ada etika. Namanya masuk rumah orang, ya permisi. Ini malah main pasang-pasang saja dan malah mengganggu jalan. Jalan ini juga mau dilebarkan dan malah dipasang tiang. Ini semua dipasang di sepanjang jalan ini, di depan-depan rumah warga dan tidak ada izinnya. Kita minta, pihak provider izin dahulu dengan warga. Jika tidak ada tindaklanjutnya, maka kami akan mencabut,” paparnya.

Baca juga :

Tokoh masyarakat asal Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Joko, dalam kesempatan itu menyampaikan agar apa yang menjadi permintaan warga bisa dipenuhi. Artinya, jika memang pihak provider telah mengantongi izin, maka diminta untuk menunjukkan kepada warga. Namun jika belum, warga meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius.

“Jika pihak provider mengaku sudah mendapatkan izin dari dinas terkait, ya kami juga mempertanyakan dan mana izinnya iti. Kalau memang ada izinnya, provider bisa memperlihatkan kepada warga. Karena kami dari warga berharap, pemerintah juga harus pro aktif jika memberikan izin,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pekerja, mengaku ditugaskan untuk melakukan pemasangan di area Situbondo, tepatnya di Kelurahan Dawuhan hingga Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. “Pengawasnya mengaku namanya Agus. Kalau PTnya, kita tidak tahu. Kita disuruh pasang tiang dari sini sampai Kelurahan Dawuhan. Totalnya yang bakal kita pasang puluhan tiang dari tiang di utara ke tiang sini saja,” ujar salah seorang pekerja. (her/gie)

Dari pantauan Memontum.com, kondisi bangunan gedung perkuliahan terkesan terbengkalai. Dimana, kanopi atau atap tengah di antara gedung tersebut terlihat jebol. Kemudian, beberapa plafon dan lantai yang ada juga rusak. Bahkan, tidak ada mahasiswa yang melakukan aktivitas perkuliahan di gedung itu.

Karena kondisi tersebut, beberapa mahasiswa melayangkan protes. Yakni, dengan memasang banner atau spanduk bertuliskan ‘Dimana Direktur dan Wakil Direktur,’ ‘Gak Butuh Janji, Butuhnya Bukti Nyata’ dan beberapa tulisan lain.

Salah satu mahasiswa, Mahbub Ubaidillah, menyampaikan jika pihaknya sudah beberapa kali meminta penjelasan pada pihak kampus hingga yayasan. Namun, tidak ada hasil sama sekali.

“Poltekom dahulunya dipegang oleh Pemkot Malang. Tetapi setelah berjalannya waktu, setahu saya ada semacam UU bahwa pemerintahan atau sejenisnya tidak boleh mendirikan suatu instansi atau perguruan tinggi menggunakan APBD. Dari situ, mungkin sebabnya Pemkot Malang tidak lagi memegang Poltekom ini dan mungkin akhirnya diserahkan ke yayasan dari pihak swasta murni,” jelas Mahbub di Poltekom, Senin (20/11/2023) tadi.

Bahkan, dikatakannya jika sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini, dosen Poltekom juga tidak digaji. Karena itu beberapa dosen yang ada, pelan-pelan juga mengajukan resign (mengundurkan diri, red).

Baca Juga :

“Saya masuk di Poltekom ini di tahun 2021 (sebagai mahasiswa). Tetapi saat itu kami tidak tahu apa permasalahan yang terjadi. Saat itu, saya sudah merasa ada yang aneh. Saya ingat, saat itu dosen yang aktif hanya enam orang. Di awal 2023, itu jadwal kuliah langsung kacau. Dosen banyak yang mengajukan resign, di Prodi saya, Mekatronika hanya tersisa dua dosen saja. Di Prodi Informatika, waktu awal 2021 dahulu juga masih 6 orang, tapi sekarang mungkin 3 yang tersisa,” tuturnya.

Padahal hingga saat ini, pihaknya juga masih terus membayar uang kuliah (SPP). Di mana uang semester yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa itu, berkisar mulai Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. Namun, pihaknya juga tidak mengetahui kemana penggunaan uang tersebut.

Sementara itu, Direktur Poltekom, Drs Dino Sudana, saat dikonfirmasi menyampaikan tidak bisa berkomentar banyak. “Mohon maaf. Mohon hubungi pihak yayasan saja. Kami, direksi tidak memiliki kewenangan untuk bicara ke publik. Karena menurut pandangan kami, direksi tidak punya masalah dengan segenap sivitas akademika. Mohon maaf,” ucap Dino.

Dari pihak yayasan, pun juga belum ada konfirmasi atau penjelasan apapun. Salah satu anggota yayasan yang dinilai memegang peran penting, yakni Nurcholis Sunuyeko, ketika dikonfirmasi juga belum memberikan penjelasan hingga berita ini ditulis.

Hal ini, pun ternyata juga menarik perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang secara kebetulan melihat banner-banner tersebut ketika menghadiri kegiatan pagelaran wayang oleh dalang cilik yang ada di komplek Poltekom.

“Kami juga baru tahu, tadi pas masuk ke sini. Masalahnya saja kami tidak tahu. Nanti akan saya minta laporan dahulu,” kata Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Penanaman pohon pisang ini, dilakukan warga di jalan utama Desa Pule, Desa Pakel, Desa Kembangan hingga Desa Joho, Kecamatan Pule. Diketahui, jalan dari arah Desa Pule hingga Desa Joho, ini menjadi akses utama warga setempat dalam mencari nafkah ataupun menempuh pendidikan (sekolah, red).

“Aksi ini kita lakukan sebagai bentuk protes, karena jalan utama di sini tidak segera diperbaiki. Kalau untuk penanaman pohon pisang di jalan ini, itu mulai kita lakukan sejak Jumat (22/09/2023) kemarin,” kata salah satu warga setempat, Wanto, saat dikonfirmasi, Senin (25/09/2023) tadi.

Baca juga;

Dirinya juga menegaskan, jika warga setempat sudah habis kesabaran akibat jalan tersebut dibiarkan rusak bertahun – tahun. Bahkan, saat ini kondisi jalan semakin parah dan akses masyarakat menjadi lebih sulit.

“Kita tidak menuntut apa-apa. Hanya ingin jalan ini diperbaiki, itu saja. Setidaknya, pemerintah mau mendengar keluhan kita ini dan segera memperbaiki jalan ini. Karena kita tahu, yang lewat jalan ini juga banyak, mulai truk, pick up dan yang lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Pule, Dwi Ratna Widyawati, meminta agar masyarakat lebih bersabar. Mengingat, dana perbaikan jalan itu juga perlu dianggarkan.

“Kami minta agar masyarakat bersabar. Karena perbaikan jalan ini anggarannya juga perlu proses dan tidak instan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar secepatnya jalur ini diperbaiki. Sehingga, akses utama warga di Kecamatan Pule dan sekitarnya bisa kembali normal,” kata Ratna.

Terkait aksi penanaman 100 pohon pisang yang dilakukan warga setempat, Camat Pule bersama instansi terkait, pun langsung turun ke lokasi untuk membersihkan dan menyingkirkan pohon pisang yang ada ditengah jalan itu. “Puluhan pohon pisang dan batu yang letakkan di tengah jalan, ini kami singkirkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Yang mana, ini justru bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas,” tuturnya.

Selama ini, lanjutnya, warga setempat memang menginginkan jalan tersebut bisa segera dibangun. Setidaknya, ada proses perbaikan berupa penambalan jalan yang tidak agar tidak mempersulit akses warga dari satu desa ke desa yang lain.

“Kami akan berusaha agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan ini. Diusahakan minimal ada penambalan jalan, kalau tidak bisa tahun ini ya tahun depan,” papar Ratna. (mil/sit)

Aksi warga ini, pun sempat memanas. Mereka bersitegang dengan sopir truk tronton, karena tidak diperbolehkan melintas. Perseteruan kedua belah pihak tersebut, akhirnya berhasil diselesaikan setelah petugas Satlantas Polres Probolinggo, turut mendatangi lokasi kejadian.

Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Sapari, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Pihaknya kemudian juga melakukan penindakan kepada truk tronton, yang diketahui tidak sesuai dengan prosedur yang ada. “Alhamdulillah, sudah ada pertemuan kedua belah pihak. Dari kami Satlantas, tetap akan melaksakan penindakan dengan tilang sesuai tupoksi kami,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alami, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan dan bermusyawarah bersama para penambang maupun pihak pengangkutan. Kedua pihak telah menyepakati, untuk tidak melanggar aturan yang ada. Namun sayangnya, truk tronton tersebut masih melintas di Jalan Kelas 3.

Perlu diketahui, bahwa Jalan Kelas 3 sendiri, hanya boleh dilintasi oleh kendaraan dengan berat maksimal 8 ton. Sedangkan truk tronton tersebut, memiliki berat sekitar 15 ton lebih. “Sudah kita peringatkan, Satlantas juga sudah menindak. Semua penambang dan angkutan sudah dikumpulkan di Pemda dan sepakat mentaati regulasi yang ada. Namun kenyataannya masih tetap ada yang melanggar,” katanya.

Atas kejadian tersebut, pihaknya telah menyerahkan kepada Satlantas Polres Probolinggo, untuk dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur ataupun regulasi yang berlaku. “Itu sudah ditangani Satlantas untuk penilangannya,” katanya. (nun/pix/gie)

Korlap Aksi, Eko Cahyono, mengatakan jika pihaknya melihat bahwa sikap Islamophobia masih tumbuh subur di kalangan politikus eropa. Sikap kebencian terhadap Islam dianggap merupakan bentuk kemunduran dalam berpikir.

“Di saat para ilmuan dunia mulai menemukan bukti-bukti nyata kebenaran Al Quran, para Islamophobia justru menutup mata akan kebenaran-kebenaran itu hanya karena kebencian yang membabi buta,” kata Eko.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Tindakan Rasmus Paludan itu dinilai telah mencederai hubungan umat beragama. Sehingga, dirinya mengimbau kepada sesama umat manusia untuk saling menghormati keyakinan agama masing-masing.

“Kita menghimbau agar lebih banyak mempelajari dan mengenal keindahan serta kesempurnaan Al Quran untuk menanamkan keimanan yang mantap terhadap Al Quran sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan,” ujarnya.

Dengan aksi yang dilakukan itu, menurutnya sebagai bentuk amarah kepada Rasmus Paludan. Ke depan, pihaknya juga akan mengadakan kegiatan yang merespon kemanusian maupun pelecehan terhadap agama. “Ini adalah bentuk iman kita dengan segala keterbatasan, walaupun nanti tetap akan terjadi seperti itu, kami akan tetap turun lagi,” imbuhnya. (rsy/gie)

Sesuai dengan permintaan sumbangan saat rapat komite dan sekolah bersama wali murid pada Sabtu, 3 September 2022 yang lalu, bahwa jumlah dana sumbangan yang dibebankan kepada siswa bermacam-macam. Untuk siswa Kelas X diminta Rp 2,7 juta. Untuk siswa kelas XI diminta Rp 1,4 juta dan siswa kelas XII diminta Rp 1,6 juta. Peruntukannya, untuk biaya pembelajaran selama setahun.

Salah satu wali murid mengatakan, bahwa jumlah angka nominal yang diminta itu cukup memberatkan bagi wali murid, yang rata-rata hanya memiliki penghasilan pas-pasan. Apalagi, kondisi ekonomi yang masih labil, akibat paska Covid-19.

“Apalagi kami yang peternak sapi, juga tertimpa musibah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Banyak sapi kami yang mati. Kok sekarang, malah dimintai sumbangan. Duit dari mana lagi, untuk bayar sumbangan,” keluh salah satu wali murid.

Belum lagi, tambahnya, sebelumnya ada tarikan Rp 200 ribu untuk yearbook alias album buku berisi foto-foto siswa-siswi yang hendak lulus. Plus biaya kunjungan industri berkisar Rp 500 ribu. Jika ditotal, maka sudah berkisar hingga total Rp 2,5 juta persiswa.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Salah satu wali murid juga mempersoalkan, mengenai transparasi dana sumbangan. Dua tahun lalu, pihaknya diminta Rp 1,5 juta untuk pembangunan parkir. “Katanya bangun Gedung Parkir II lantai. Eh, jadinya cuma parkir nempel di tembok pagar sekolah,” ucapnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah siswa kali ini, itu dilakukan seusai mengikuti upacara bendera di halaman sekolah yang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Suasana sempat memanas, sebelum akhirnya Kepala Sekolah mempersilahkan wali murid yang keberatan untuk menghadap ke pihak komite.

Kepala SMKN 1 Boyolangu, Arik Eko Lestari, menjelaskan bahwa ada tiga sumber dana sekolah yang menjadi tumpuan. Pertama yaitu APBN melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian, dari APBD provinsi dan kabupaten, serta terakhir berasal dari wali murid.

“Dana dari pusat dan daerah masih kurang. Kekurangannya, itu sekitar Rp 3 miliar. Itulah sebabnya, kami kumpulkan bapak dan ibu wali murid untuk membahas hal tersebut,” ungkap Arik dihadapan wali murid, Senin (05/09/2022) tadi.

Menurut Kepala Sekolah, bahwa dana tersebut untuk berbagai kegiatan di sekolah. Beberapa diantaranya, adalah ujian kompetensi, wisuda, bursa kerja khusus dan masih banyak lagi lainnya. “Dari kekurangan nominal Rp 3 miliar, itu kemudian dibagi (dibebankan, red) 800 siswa. Sehingga, tiap siswa menanggung Rp 1,6 juta,” ujarnya.

Dalam pertemuan Kepsek bersama Ketua komite SMKN 1 Boyolangu, Winarto serta wali murid, sempat diterangkan mengenai peruntukan mengenai dana sumbangan. Namun, semua tetap pada pendirian agar dana sumbangan dibatalkan. Sehingga, untuk sementara sumbangan dibatalkan dan uang wali murid yang terlanjur membayar akan dikembalikan. (and/gie)

Dalam dialog yang juga diikuti Muspika dan Satpol PP itu, akhirnya didapati kesepakatan bahwa Pemkot Batu akan mengakomodir kebutuhan pedagang. Yakni, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dijual. Hal itu, seperti yang disampaikan Asisten II, Sugeng Pramono.

“Pertama soal keluhan pedagang, itu sudah kita akomodir. Kedua, ini sudah ada kelonggaran setelah dilakukan vaksinasi. Jadi, nanti akan ada regulasi lagi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Saat ditanyakan terkait maraknya penjual kambing dadakan menjelang Idul Adha, Sugeng mengatakan, akan dilakukan penertiban. “Ya nanti kita tertibkan,” katanya sambil buru-buru meninggalkan acara pertemuan.

Kabid Peternakan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nurcahyani Rahayu, menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melakukan survey bersama polisi, TNI, Satpol-PP, Dishub, dokter hewan dan Diskoumdag, yang selanjutnya direkomendasikan untuk tempat penjualan dan untuk hewan yang mau dijual harus sudah mendapatkan keterangan dari dokter hewan. Seperti, hanya ternak yang sehat yang boleh di perdagangkan.

Ditambahkan pula, bahwa pengecekan oleh dinas, hanya dilakukan pada pemilik ternak yang di Kota Batu. “Pedagangnya kan dari mana saja. Jadi, kita hanya melakukan pengecekan hanya yang ada di Batu,” ujarnya. (bir/sit)

Dalam kesempatan itu, pedagang kambing meminta pihak Pemerintah Kota Batu, untuk memberi kelonggaran dan tetap membuka pasar hewan bagi perdagangan kambing. Karena, sejauh ini untuk kasus penyakit mulut dan kaki (PMK), hanya menyerang hewan ternak Sapi dan bukan kambing.

Seperti yang salah satunya disuarakan perwakilan pedagang, Kai alias Ambon. Dirinya dan sejumlah pedagang Kambing kecewa, karena tidak bisa menggelar dagangannya di Pasar Hewan Kota Batu. Padahal, hewan ternak Kambing mereka, bebas dari PMK.

“Yang jelas, kalau kami tidak diperbolehkan berjualan, maka kami juga meminta agar para pedagang yang berjualan di pinggir jalan juga ditutup. Apa gunanya pasar ditutup, kalau di pinggir jalan masih diperbolehkan jualan,” tegasnya, Rabu (29/06/2022).

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Dikatakannya, bahwa sejak atau selama penyebaran wabah PMK di Kota Batu, pihaknya atau pedagang juga sudah menuruti dan tidak berjualan setelah ada pemberitahuan penutupan pasar hewan sementara. Namun yang terjadi sekarang, perkembangan dari tindak lanjut ini tidak ada. Lebih-lebih, untuk pedagang hewan ternak Kambing.

“Kami menghormati upaya pemerintah mengantisipasi penyebaran PMK. Tetapi, kami yakin juga bahwa kambing yang dijual, juga sehat semua. Kalau untuk sapi, kami semua menyadari memang bahaya. Tapi ini kambing dan sehingga paling tidak ada dinas terkait yang mengecek pasar hewan ini. Mana yang diperbolehkan masuk atau dilakukan tes atau pemeriksaan terhadap hewan,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan mendatangi dinas terkait di Kota Batu dan meminta hak-haknya sebagai pedagang mendapat kepastian. Sehingga, dirinya bersama pedagang hewan ternak Kambing lainnya, bisa menyambung roda perekonomian selama wabah PM.

“Padahal saat Idul Adha ini, penjualan bisa banyak dan memberikan keuntungan. Tetapi dengan ditutupnya pasar ini tanpa adanya solusi, yang jelas kami kerepotan dan tidak bisa hidup,” imbuhnya.

Terkait penjualan ditahun ini, harga kambing kurban dijual mulai harga Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta. “Sehari biasanya bisa lima ekor Kambing terjual. Namun karena wabah, sampai saat ini belum terjual sama sekali,” paparnya. (bir/sit)

“Saya cek ke Dinkes di provinsi (Jatim, red), belum masuk (data tracing). Seharusnya, kita ini masih masuk di Level 1. Karena tracing kita di angka 16, bukan 14. Saya sudah protes terkait hal itu,” kata Wali Kota Sutiaji, kepada Memontum.com, Rabu (05/01/2022).

Dirinya juga memastikan, bahwa pihaknya telah melayangkan protes ke Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Sebab, dari data yang masuk, terdapat ketidakcocokan data tracing yang telah masuk dan yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang.

“Sehingga, saya protes melalui Dirjen. Ternyata, tracing kita belum masuk di laporan si Lacak Provinsi,” tambah Sutiaji.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Mu’arif, membenarkan bahwa ada kesalahan dalam laporan si Lacak Provinsi Jatim hingga Kota Malang yang menyebabkan masuk dalam kategori PPKM Level 2. Pihaknya kini tengah berupaya mengklarifikasi ke si Lacak Propinsi Jawa Timur, untuk segera merevisi data.

“Kan yang tercatat itu kurang dari 15 (tracing). Jadi, 5 kasus terakhir itu tracingnya 14 (yang masuk di si Lacak Provinsi). Ini kami lakukan konfirmasi ulang untuk tracing yang tidak masuk di si Lacak,” ucap dr Husnul Mu’arif.

Dirinya juga menargetkan, bahwa proses klarifikasi data tracing ke Si Lacak Propinsi Jawa Timur, bisa rampung secepatnya. Dengan begitu, akan dapat mengubah data di dashboard Kementerian Kesehatan dan Kota Malang, bisa masuk Level 1 kembali.

“Kalau dari Kemenkes bisa berubah setiap harinya. Sedangkan kalau Inmemdagri, baru bisa berubah nanti di tanggal 14 Januari. Saat ini masih kami usahakan untuk merubah data yang ada di Kemenkes, sehingga Kota Malang nantinya masuk PPKM level 1,” terang Husnul. (cw1/sit)