Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan agar supaya terbangun infrastruktur yang baik di Kabupaten Blitar, tentunya memerlukan bantuan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Hal ini, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kebetulan APBDnya tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur yang memerlukan anggaran besar.

“Anggaran daerah kita ini minim untuk perbaikan infrastruktur berat. Untuk itu, perlu bantuan, perhatian dari pemerintah pusat. Prinsipnya kitakan kekurangan anggaran. Kita membawa Komisi V DPR RI ke Kabupaten Blitar kemarin, untuk menjadi proses supaya anggarannya kita bisa dapatkan. Kalau membangun gampang, yang penting ada anggarannya,” kata Suwito, Rabu (08/02/2023) tadi.

Suwio menambahkan, kalau tahun 2023 ini, yang sudah bisa direalisasikan adalah jalan terusan dari Brongkos ke arah Selatan. Itu awal yang direalisasikan di 2023, karena anggarannya sudah ada.

“Berkaitan dengan pelurusan (Jembatan Kali Legi), yang perlu dipersiapkan adalah pembebasan lahan. Selebihnya, sudetan dan normalisasi sungai itukan berdampak pada jembatan itu,” imbuhnya.

Suwito berharap, usulan anggaran untuk pembangunan Jembatan Kali Legi, Jalan terusan Brongkos ke Blitar Selatan, peningkatan kelas jalan di kawasan PT RMI di Desa Rejoso Kecamatan Binangun, serta infrastruktur Kabupaten Blitar dapat dicairkan. “Ini sangat diharapkan demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, menjelaskan jika dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan infrastruktur. Lantaran, kebutuhan biaya yang tidak ringan, apalagi kekuatan APBD yang pas-pasan.

“Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melakukan diplomasi dengan Komisi V DPR RI secara itens. Yaitu mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang prioritas dan memerlukan biaya besar,” jelas Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso menjelaskan, setelah beberapa kali berupaya keras untuk berproses agar usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut realiasinya disetujui dan diloloskan Komisi V DPR RI.

“Kami bersyukur, pada akhirnya Komisi V meloloskan usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Termasuk Blitar Selatan khususnya bidang infrastruktur. Menurut saya semuanya skala prioritas, karena anggaran sudah siap semuanya dan tadi juga dikatakan Komisi V DPR RI. Kalau kita cepat bisa tahun ini realisasinya,” ujarnya.

Rahmat Santoso menambahkan, Komisi V DPR RI sangat menyetujui usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. “Jadi begini, pemerintah pusat itu kan tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kabupaten/kota, makanya saya aktif ke Jakarta. Karena APBD kita itu tidak cukup untuk membiayai jalan infrastruktur yang begitu mahal dan luas. Makanya saya minta bantuan di pemerintah pusat melalui DPR. Ini jalur yang benar melalui DPR RI Komisi V dan Kementerian PUPR,” imbuhnya.

Terkait berapa kebutuhan biaya untuk tiga usulan pembangunan infrastruktur kepada Komisi V DPR RI, Rahmat Santoso menjelaskan, permintaan persetujuan biaya kepada Komisi V DPR RI tersebut, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Blitar. (jar/gie)

“Karena sepanjang kami menjadi anggota DPRD, belum pernah terlambat seperti ini. Apalagi, sebentar lagi sudah musim hujan. Ironisnya, sekarang bulannya sudah masuk triwulan III. Menjadi pertanyaannya, cukup tidak waktunya. Padahal, sebentar lagi sudah berganti musim hujan, ini yang menjadi persoalan. Jadi, kasihan juga kepada rekanannya yang mengerjakan ketika terburu-buru,” ujar Bashori Sanhaji.

Baca juga: 

• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket

Dirinya pun, juga mempertanyakan persoalan keterlambatan pelaksanaan pembangunan proyek yang dananya bersumber dari non DAK tahun 2021. “Sebenarnya, benang kusutnya dari mana sehingga mengalami keterlambatan. Ini yang membuat kita bertanya tanya, kenapa tidak segera digarap. Padahal, itu secara ekonomi akan bisa membantu masyarakat secara langsung untuk memulihkan perekonomiannya akibat dampak dari PPKM Covid-19,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Bashori Sanhaji mengatakan, seharusnya masalah keterlambatan ini ada penjelasan dari OPD-OPD terkait. “Sebab proses penunjukan langsung (PL) terkait dengan anggaran yang melekat pada OPD. Walaupun mekanismenya ada pada lembaga LPSE dan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) selama ini masih belum ada penjelasan apapun ke Komisi III DPRD Situbondo dari OPD terkait,” ujarnya. 

Mantan Ketua DPRD itu menambahkan, bahwa proyek pembangunan fisik ini sifatnya untuk kepentingan fasilitas umum. Maka, jelas-jelas merugikan masyarakat. ” Seharusnya saat ini sudah segera membangun proyek fisik. Khususnya dana yang bersumber dari Non DAK agar segera selesai dilaksanakan. Karena waktunya sudah mepet dan waktunya sudah tinggal dua bulan lagi untuk masuk ke tahun 2022. Karena yang digarap sekarang ini hanya dana yang bersumber dari dana DAK saja, yang non DAK masih belum dikerjakan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, saat diwawancarai usai rapat Paripurna di DPRD, menjelaskan bahwa pihaknya masih melihat progres yang sudah berjalan. “Saya berharap, kepada OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo harus mampu melaksanakan dengan baik. Sehingga, dalam pencairannya nanti juga berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya. (her/mam/gie)

Kepala Desa (Kades) Bomo, Ir Moh Sutikno menjelaskan bantuan dari Pemprov Jatim untuk pembangunan perbaikan sarana jalan desa berupa hot mix dan pavingisasi. Untuk pembangunan infrastruktur ini pihaknya milibatkan tiga pilar, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

Jalan Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari saat melaksanakan perbaikan jalan desa dan Pavingisasi di 6 titik yang ada di Desa Bomo. (ant)

“Pembangunan jalan desa dan pavingisasi ini untuk mensejahterakan masyarakat Desa Bomo. Dengan pembangunan jalan ini diharapkan roda perekonomian di Desa Bomo bisa berjalan dengan baik, dan masyarakatnya bisa sejahtera,” ujar Kades Bomo, Moh. Sutikno kepada Memontum, Sabtu (18/7/2020) siang.

Setiap titik kata Moh Sutikno dianggarkan biaya pembangunan sebesar Rp 200 juta. Pembangunan infrastruktur (perbaikan jalan desa dan pavingisasi) sangat diharapkan masyarakat desa Bomo.

“Saya sebagai Kepala Pemerintahan Desa Bomo, bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana Desa, tujuan saya adalah untuk memberikan kemudahan pada seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas, dan bertransportasi,” katanya.

Lanjut Kades Bimo, 6 titik proyek pokmas dari Pemprov Jatim, dengan rincian 2 titik proyek Aspal Hotmix, sedang yang 4 titik proyek pavingisasi. Dari 6 titik tersebut tiap titik berjarak 262 Meter, baik yang berupa proyek Aspal ataupun paving.

“Sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Provinsi telah menganggarkan dana sebesar Rp 200 juta pada tiap titik, jadi ya tinggal di kalikan kalau kita mendapatkan 6 titik berarti dana total yang kita terima dari Provinsi sebesar Rp 1,2 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut Moh Sutikno menghimbau kepada seluruh masyarakat desa Bomo hendaknya turut menjaga dan merawat proyek bantuan dari Pemprov Jatim. Selain itu, perbaikan jalan desa dan pavingisasi ini menjadi impian seluruh masyarakat desa Bomo.

“Alhamdulillah jerih payah, rasa capek yang kita lakukan sudan terbayar. Musthil Desa itu bisa maju dan berkembang kalau sarana dan prasarana yang ada di Desanya tidak memadahi. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat desa Bomo agar menjaga dan merawat proyek infrastruktur dari Pemprov Jatim ini, agar aktivitas masyarakat desa bisa berjalan dengan baik, dan tidak ada kendala, sehingga masyarakat desa Bomo bisa sejahtera,” pungkasnya. (ant/oso)