“Secara fungsional, Jalan Tol Solo – Yogya sepanjang enam kilometer siap untuk arus mudik dan balik lebaran,” kata Nelson.

Dirinya memastikan, pembangunan PSN Jalan Tol Solo – Yogyakarta dan Yogyakarta – Bawen telah berjalan sesuai target. Untuk Jalan Tol Yogyakarta – Bawen sendiri, saat ini fokus menyelesaikan pekerjaan pada seksi 1. Yakni, Yogyakarta-Banyurejo dan akan segera memulai konstruksi (groundbreaking) pada seksi 6, yaitu Ambarawa-Bawen.

“Pembangunan berjalan simultan dari dua sisi sekaligus,” ujarnya.

Helson mengungkapkan, pada rapat koordinasi, PT Jasa Marga Jogja Bawen melaporkan bahwa pengadaan tanah pada seksi 1 (Yogyakarta – Banyurejo) telah mencapai 64 persen. Sedangkan untuk pekerjaan fisik, mencapai 29 persen.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara pada seksi 6 (Ambarawa – Bawen), lanjut Helson, kontraktor sedang melakukan persiapan konstruksi yang rencananya akan dimulai setelah Lebaran. “Kami sangat optimistis pembangunan PSN Jalan Tol Solo – Yogyakarta dan Yogyakarta – Bawen selesai sesuai target,” tegasnya.

Helson juga meyakini, keberadaan dua ruas Jalan Tol di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut, akan semakin menggerakkan roda perekonomian dan aktivitas pariwisata di segitiga emas, yaitu Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar). Terlebih, wilayah tersebut merupakan sentra ekonomi kerakyatan dan daerah tujuan wisata utama di Indonesia.

Sebagai informasi, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo sepanjang 96,57 km terdiri dari tiga seksi. Yaitu seksi 1 Kartosura-Purwomartani, seksi 2 Purwomartani-Gamping dan seksi 3 Gamping-Purworejo yang juga akan tersambung ke Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo. Ruas ini, dikelola oleh PT Jogjasolo Marga Makmur selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Sedangkan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 76, 3 km, terdiri dari enam seksi. Yakni, seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo, seksi 2 Banyurejo-Borobudur, seksi 3 Borobudur-Magelang, seksi 4 Magelang-Temanggung, seksi 5 Temanggung-Ambarawa dan seksi 6 Ambarawa-Bawen, dengan pengelolaan di bawah BUJT PT Jasa Marga Jogja Bawen.

Nantinya, Jalan Tol Solo-Yogyakarta maupun Yogyakarta-Bawen akan terhubung dengan jaringan Jalan Tol Trans Jawa di Kartasura dan Bawen. (hms/ksp/sit)

“Progres fisik pada Seksi 4A telah mencapai 95 persen. Nantinya, bagian ini akan dibuka secara fungsional untuk mendukung arus mudik dan arus balik Lebaran 2023,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Helson Siagian, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Probolinggo, Kamis (09/03/2023) tadi.

Helson mengatakan, Tol Paspro merupakan salah satu ruas utama dari Jalan Tol Trans Jawa. Selain menjadi pintu masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo – Tengger – Semeru, jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ke depan, KSP juga berharap agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan keberadaan Tol Paspro dengan membangun sentra – sentra ekonomi dan kawasan produksi rakyat di sepanjang koridor jalan tol. “Kita optimistis Tol Paspro akan mampu menggerakkan roda perekonomian di kawasan Jawa Timur,” imbuh Helson.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik PT Transjawa Paspro Jalan Tol, Heri Supriyadi, mengatakan, tarif jalan tol ini relatif terjangkau guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menikmati manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun. Adapun tarif untuk kendaraan Golongan I kurang lebih dibanderol sebesar Rp 1 000 per km.

Sebagai informasi, Tol Paspro sepanjang 43,75 km terdiri dari empat seksi, yaitu Seksi 1 Grati Pasuruan – Tongas, Seksi 2 Tongas – Probolinggo Barat, Seksi 3 Probolinggo Barat – Probolinggo Timur, dan Seksi 4A Probolinggo Timur – Gending.

Ruas ini dikelola oleh PT Transjawa Paspro Jalan Tol selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pelaksana. Nantinya, ruas ini akan tersambung dengan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi yang telah melalui groundbreaking bulan lalu. (hms/ksp/gie)

Dalam peresmian ini, Presiden menempuh perjalanan udara menggunakan Jet Pribadi dari Bandara Halim mendarat di Pangkalan Udara Lanud Iswahyudi Madiun. Dari Lanud ini, rombongan RI 1 ini melanjutkan perjalanan menggunakan Heli menuju ke Trenggalek dan mendarat di Stadion Menaksopal.

Kedatangan Presiden ini, pun disambut langsung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Danrem 081 DJS Madiun, Kolonel Inf Waris Ari Nugroho, Forkopimda Trenggalek dan beberapa pejabat lainnya. Saat meresmikan bendungan ini, Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukurnya.

“Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur ada penambahan dua bendungan baru hari ini. Yaitu Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dengan kapasitas 12 juta m³ dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya, Selasa (30/11/2021) siang.

Presiden RI Ke-7 ini berharap, dengan terbangunnya dua bangunan bendungan itu, akan dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian. “Semoga kedepannya, kedua bangunan bendungan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Utamanya di sektor pertanian, sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud,” harap Presiden Jokowi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengatakan jika Bendungan Tugu ini bukan lagi sekedar harapan. Namun, bendungan ini sudah bisa sama-sama merasakan manfaatnya.

“Kita ingat mungkin 10 hari yang lalu, 3 hari berturut-turut curah hujan cukup tinggi. Kita tahu kapasitas bendungan 12 juta meter³. Itu posisi air sudah hampir separuh top bendungan atau tanggul utama. Saya membayangkan, kalau bendungan ini belum jadi atau Pak Presiden tidak membangun bendungan di Trenggalek ini, ya tentu malam itu saya sudah berjibaku dengan masyarakat. Khususnya di sekitar kawasan kota, di Kelutan dan sekitarnya. Kita pasti menghadapi banjir,” kata Bupati Arifin.

Dengan terbangunnya bendungan, tambahnya, maka ini bukan sekedar lagi harapan. Akan tetapi, ini sudah menjadi kenyataan. “Bahwa ada satu sarana reduksi terhadap banjir, khususnya di aliran Sungai Ngasinan yang menuju ke Niama,” lanjutnya.

Dikatakan suami Novita Hardiny ini, selain itu disaat menghadapi krisis air di masa kekeringan, beberapa daerah irigasi sekitar Kawasan Tugu, Karangan, Kota, Pogalan sampai ke Durenan, rata-rata kawasan datar, belum bisa panen dua kali padi, karena sering kekurangan air. Setiap panen biayanya tinggi, karena harus men-disel air dan sebagainya. Dengan adanya bendungan nanti, dimungkinkan akan ada tambahan 1.200 hektar sawah yang tercetak.

“Dan irigasi yang juga akan dibangun oleh kementrian untuk saluran primernya. Sedangkan saluran sekunder dan tersier sesuai dengan kewenangan harapannya bisa meningkatkan produktifitas petani dan mengurangi biaya produksi petani,” paparnya.

Masih kata Bupati muda ini, jika selama ini petani mungkin menggunakan diesel untuk mendapatkan air, maka diharapkan nantinya air dari bendungan ini bisa memenuhi kebutuhan irigasi yang ada.

“Dengan teknis bendungan ini bisa ter-irigasi sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi lagi nantinya,” tutup Mas Ipin sapaan akrabnya. (mil/sit)

“Awalnya disepakati alih fungsi lahan hutan untuk pemukiman dengan skema lahan pengganti. Ini diupayakan serius bisa pelepasan kawasan hutan,” kata Bupati Trenggalek, Selasa (30/11/2021) siang.

Saat ini, terang Bupati Arifin, Kementrian sudah membentuk tim atas usulan yang di berikan Pemkab Trenggalek. Bahwa komitmen pemerintah kepada masyarakat yang sudah merelakan tanahnya untuk menjadi proyek strategis nasional, untuk pembangunan yang ada di Bagong.

“Ini akan kita upayakan, agar mereka tetap tinggal di sekitar kawasan bendungan. Sehingga, ketika bendungannya ramai, maka mereka dapat menerima manfaat dari bangunan bendungan itu,” imbuh suami Novita Hardini itu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Salah satu skemanya, ujar bupati, adalah memohon kawasan hutan, untuk bisa menjadi tempat pemukiman baru bagi masyarakat. “Skema awal adalah tukar menukar kawasan hutan. Jadi masyarakat punya kewajiban untuk mengganti lahan,” jelas Mas Ipin sapaan akrabnya.

Namun, lanjutnya, kementrian melalui pemerintah kabupaten yang melakukan permohonan ini. “Jadi kita mohonkan tidak tukar menukar, namun pelepasan kawasan hutan. Sehingga nanti kawasan itu bisa didapatkan oleh masyarakat, kita bantu mendisainkan master plane-nya. Sehingga masyarakat nanti tidak perlu menyiapkan lahan pengganti,” terangnya.

Dirinya menyebut, jika itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan saat ini. Berharap kementrian nanti menyepakati dan masyarakat senang sudah menerima ganti rugi untuk selanjutnya warga mendapat lahan pemukiman kembali.

“Sedangkan beberapa hal seperti master plane, instalasi dan lain sebagainya nanti kita upayakan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga kementrian PU itu nantinya. Saya sampaikan, bahwa kita mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya. (mil/sit)