Bupati Hendy Siswanto dalam sambutannya mengapresiasi beroperasinya KA Pandalungan dengan relasi Jember langsung ke Jakarta dan sebaliknya. Bahkan, disampaikan bahwa KA Pandalungan sebagai lokomotif kemakmuran untuk masyarakat Kabupaten Jember.

“Dengan adanya KA Pandalungan ini, warga kami bisa dengan mudah ke Jakarta. Dan saya katakan, ini lokomotif kemakmuran Jember, sebab dengan adanya sarana transportasi ini, warga kami yang mempunyai jaringan bisnis dengan wilayah ibu kota. Selain warga, pun demikian dengan orang Jakarta dapat dengan mudah datang ke Jember. Sehingga, ini dapat meningkatkan perekonomian warga kami dan tentunya banyak wisatawan juga akan mudah ke Jember,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati Hendy juga menyinggung, mengenai jam pemberangkatan atau operasional KA Pandalungan, yang menurutnya adalah waktu spesial untuk warga Jember. “Waktunya juga istimewa. Berangkat sore dari Jember dan sampai pagi di Gambir Jakarta. Jadi, kalau punya bisnis tidak perlu lama-lama dan tidak perlu menginap. Cukup tidur di atas kereta,” terang Bupati Hendy.

Sementara itu, Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa, mengatakan bahwa KAI akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan transportasi kereta api. Termasuk hari ini, KAI menambah kereta api baru yaitu KA Pandalungan.

“Kami memberikan opsi lain kepada masyarakat Jember, untuk bisa mengakses ibu kota Jakarta,” kata Hadis Saputra Palapa.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa sejak 2022 KAI melakukan pembenahan besar-besaran, terutama fasilitas infrastruktur. Sehingga, diharapkan akan berdampak pada kenyamanan penumpang dan percepatan waktu tempuh lokomotif. (pro/rio/sit)

Atas terhambatnya perjalanan kereta api akibat musibah tanah longsor ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf. “Kami atas nama Manajemen KAI mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api akibat jalur KA terkena longsor di wilayah tersebut,” ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif.

Bahkan, tambahnya, kejadian longsor ini membuat KA Matarmaja yang tertahan dari Stasiun Malang menuju Pasarsenen, keberangkatan pukul 09.25. KA Matarmaja tertahan di Stasiun Sumberpucung dan rencana dialihkan melewati Lawang-Bangil-Sidoarjo-Tulangan-Mojokerto lanjut Kertosono. Selain KA Matarmaja, juga KA Penataran relasi Surabaya – Blitar saat ini tertahan di Stasiun Kepanjen.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Para pelanggan yang terdampak telah kami informasikan seluruhnya terkait kondisi terbaru perjalanan KA-nya. Info selengkapnya terkait perjalanan KA, pelanggan dapat menghubungi customer service di stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, WhatsApp KAI121 di 08111- 2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121,” jelasnya dalam siaran pers.

Luqman Arif menambahkan, KAI Daop 8 Surabaya saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perjalanan kereta api di lokasi tersebut. Penanganan dilakukan baik dari sisi pengaturan operasional KA maupun prasarana jalur KA. KAI juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses perbaikan.

“Kami berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan perjalanan KA. Semoga cuacanya mendukung dan longsor segera teratasi agar jalur kereta api yang terdampak kembali normal serta perjalanan kereta api dapat beroperasi dengan lancar,” terang Luqman Arif. (gie)

Hal itu, seperti sebagaimana disampaikan warga RT09 RW07, Utami. Menurutnya, jika sterilisasi tersebut dilakukan dengan panjang masing-masing enam meter, maka rumah yang ditempati banyak yang akan habis. Karena jarak rel ke dinding atau depan rumah warga, hanya mencapai sekitar tiga meter.

“Ini sudah saya bongkar dan yang hilang kamar mandi dan dapur. Karena jaraknya yang diminta enam meter, maka ini masih kurang, karena ini baru tiga meter. Kalau diminta enam meter, ya jelas habis semuanya,” ucap Utami, Kamis (25/08/2022) tadi.

Dirinya yang sehari-harinya sebagai juru parkir di salah satu toko Pasar Besar, Kota Malang, kontan menjadi miris. Apalagi, meski telah membongkar kamar mandi dan juga dapur, namun secara hitung-hitungan masih kurang. Sementara di satu sisi, pihaknya juga baru saja membangun kamar mandi, untuk mengganti yang sudah dibongkar.

“Jadinya, ini saya membangun disamping dengan kondisi seadanya. Tujuannya, supaya kalau butuh kamar mandi, tidak numpang ke tetangga. Meskipun kemarin, juga sempat ada tikus masuk,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Karenanya, dirinya meminta keringanan pada pihak KAI Daops 8, untuk sterilisasi yang akan dilakukan. Yakni, meminta agar panjangnya bisa diberi kompensasi. Karena, jika memang harus pindah rumah, dirinya merasa keberatan.

“Kalau saya harus kontrak dan pindah rumah dari sini, saya nggak punya tabungan. Anak saya juga masih kecil-kecil,” lanjutnya.

Senada dengan itu, salah satu warga RT11 RW06, Iwan, juga mengatakan bahwa dirinya meminta keringanan atas rencana sterilisasi tersebut. Agar jalur kanan-kiri, cukup tiga meter. “Saya minta keringanan sepanjang tiga meter saja. Kalau enam meter, rumah saya habis. Hanya sisa sedikit,” ucap Iwan.

Pihaknya juga sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, di depan rumahnya tersebut. Itu sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu, semenjak adanya pemberitahuan mengenai sterilisasi kawasan.

“Ini sudah dua bulan yang lalu dan di sekitar sini, sudah ada 20 rumah yang dibongkar secara mandiri,” imbuh Iwan. (rsy/gie)

Manager Humas PT KAI Daop 8, Lukman Arif, menjelaskan bahwa pengunduran tersebut dilakukan karena pihaknya masih akan terus melakukan sosialisasi bersama dengan warga. Seperti pada Rabu (24/08/2022) kemarin, pihaknya telah melakukan sosialisasi bersama dengan warga yang terdampak sterilisasi.

“Kemarin sudah kami lakukan sosialisasi dengan warga (terdampak, red), itu akan terus dilakukan selama tiga minggu ke depan. Kemudian, akan dilanjutkan dengan penerbitan surat. Lalu, pelaksanaan sterilisasinya tepat pada 20 sampai 21 September mendatang,” jelas Lukman melalui sambungan telepon, Kamis (25/08/2022) tadi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selain itu, tambahnya, mengenai uang biaya bongkar, nantinya juga akan diberikan jika proses sterilisasi tersebut selesai. Untuk bangunan semi permanen bakal diganti Rp 200 ribu permeter persegi dan bangunan permanen Rp 250 ribu permeter persegi.

“Nanti kalau semua bangunan sudah clear, uang bongkar akan kami berikan juga di bulan September,” katanya.

Dikatakannya, jika para warga telah menyetujui terkait dengan pelaksanaan sterilisasi jalur tersebut. Warga juga mengakui bahwa bangunan yang ditempati membahayakan diri mereka sendiri.

“Mereka awalnya memang mengakui bahwa itu membahayakan kehidupan sehari-hari. Karena yang lewat situ kan kereta BBM. Mau tidak mau mereka menyetujui,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua RT09 RW07, Moh Suli, menyampaikan bahwa beberapa warganya telah melakukan penertiban bangunannya secara mandiri. Yakni ada sekitar 40 rumah yang melakukan pembongkaran dan itu sudah berjalan selama dua bulan.

“Warga di RT09 ini beberapa sudah melakukan pembongkaran. Itu dilakukan secara gotong royong, jadi mereka nggak melakukan pembongkaran sendiri. Itu sudah 20 rumah,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa di wilayahnya banyak warga yang terdampak. Yakni sekitar 113 KK dan sebagian besar sudah tinggal berpuluh-puluh tahun lamanya di kawasan rel kereta api tersebut.

“Banyak yang sudah lama tinggal di sini. Sehingga, kalau mereka disuruh pindah, mau tinggal dimana? Uang sehari-harinya hanya cukup buat makan. Banyak warga yang nangis-nangis datang ke saya,” imbuh Suli. (rsy/sit)

Lukman Arif mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi atas rencana tersebut kepada warga sekitar bangunan rel KA Jagalan-Kotalama. “Diperkirakan, sterilisasi mulai Minggu terakhir di bulan Agustus. Mudah-mudahan, ini bisa terlaksana sesuai program,” ujar Lukman.

Sterilisasi tersebut dilakukan, tambahnya, agar tidak membahayakan warga. Pasalnya, kini jarak bangunan dan rel hanya sekitar 1,5 meter. Pihaknya meminta sterilisasi dilakukan di jalur kanan dan dikir rel KA selebar 6 meter.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Karena kereta yang melewati jalur tersebut, jenis pengangkut bahan bakar yang mudah terbakar, seperti BBM. Maka, guna meminimalisir kejadian yang tak diinginkan, perlu mensterilisasi jalur dan menertibkan bangunan liar,” lanjutnya.

Sterilisasi tersebut, ujarnya, menyasar 301 KK di sepanjang 1,3 km jalur KA Jagalan-Kotalama. Mereka juga telah menyepakati biaya ganti bongkar, untuk bangunan semi permanen bakal diganti Rp 200 ribu per meter persegi dan semi permanen Rp 250 ribu per meter persegi.

Untuk persoalan ganti bongkar bangunan, PT KAI menyiapkan untuk bangunan semi permanen bakal diganti Rp 200 ribu per meter persegi. Lalu untuk bangunan permanen sebesar Rp 250 ribu per meter persegi.

“Uang bongkar ini belum disalurkan, ini sedang proses. Pokoknya semua proses itu kami kerjakan dan selesai di bulan Agustus semua,” imbuhnya. (rsy/sit)

KTN Turen sendiri, merupakan implementasi konsep pentahelix penanggulangan terorisme. Di mana, BNPT berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Universitas Islam Malang (Unisma), PT Kereta Api Indonesia, Corteva Agriscience, MIND ID, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Smelting, Koperasi Artha Harmoni Bangsa serta masyarakat.

Kepala BNPT RI, Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar, menyampaikan bahwa KTN ini adalah sebuah kegiatan deradikalisasi di luar Lapas yang kegiatannya sudah dilaporkan juga kepada Presiden Republik Indonesia. “Alhamdulillah, 16 hektare ini merupakan lahan yang cukup lumayan. Pada saat soft opening waktu itu, kami baru menanam jagung, alpukat dan peternakan kambing di bagian belakang. Ini merupakan cikal bakal tiga konsep besar dari KTN yaitu di bidang keekonomian, edukasi dan turizm.Tiga aspek ini kita coba jadikan satu dan diwadahi oleh Koperasi Arta Harmoni Bangsa yang merupakan koperasi milik mitra deresikalisasi,” kata Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang memberikan atensi yang sangat luar biasa pada kegiatan panen raya ini. “Kami berharap, Kementerian Pertanian agar dapat memberikan suport. Karena semua dari hasil ini, nantinya juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi dan mendukung program dari Kawasan Terpadu Nusantara. Di mana KTN merupakan hal yang baik dalam mengedukasi masyarakat terhadap adanya ketahanan pangan.

“Kami berharap, kegiatan semacam ini nantinya bisa menjadi pilot projct di daerah-daerah yang lain,” tutur Harvick Hasnul Qolbi.

Bupati Malang, HM Sanusi, dalam kesempatan itu juga mengucapkan kebahagiaan tersendiri lantaran momentum panen raya perdana di KTN Turen, dapat dilaksanakan. Di mana hal ini, merupakan sebuah hasil kerja keras para kelompok tani yang ada.

“Kami berharap, panen perdana ini memperoleh hasil yang maksimal. Sekaligus, mampu menjadi titik awal untuk mencapai peningkatan hasil panen berikutnya, yang tentunya harus semakin baik,” harap Bupati Sanusi.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut hadir pula Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa timur. (cw1/gie)

Hal tersebut, dijelaskan oleh Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, mengatakan bahwa hal tersebut Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022, mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 8 Juli 2022.

“KAI mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan kembali penyebaran Covid-19 di masyarakat,” kata Luqman Arif, Senin (11/07/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa persyaratan tersebut akan dimulai pekan depan, Minggu (17/07/2022). KAI sendiri saat ini sudah menyediakan fasilitas vaksinasi di berbagai lokasi stasiun dan klinik kesehatan KAI. Jumlahnya juga akan terus ditambah.

“Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dipersilakan untuk membatalkan tiketnya,” tegasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar pelanggan tetap menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun. Untuk masker yang digunakan yakni harus masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.

“Pelanggan harus mengganti masker secara berkala setiap 4 jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan,” tambahnya.

Dikatakannya, untuk membantu calon pelanggan yang akan melengkapi persyaratan, KAI juga menyediakan layanan Rapid Test Antigen seharga Rp 35 ribu di tiga stasiun wilayah Daop 8 Surabaya, yakni Stasiun Surabaya Pasarturi, Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Malang, dan akan berkordinasi lebih lanjut untuk penambahan antigen di beberapa lokasi lainnya.

“KAI akan memastikan seluruh pelanggan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk tetap menjadikan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan sehat sampai di stasiun tujuan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dijelaskannya bahwa kompensasi yang diusulkan yakni Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu permeter persegi. Kompensasi itu, sebagai ganti rugi uang bongkar bangunan dan hanya diperuntukkan untuk 301 KK yang terdampak.

“Ini masih kami usulkan untuk kompensasi bangunan permanen Rp 250 ribu dan semi permanen Rp 200 ribu. Ini akan kami pertanggung jawabkan ke perusahaan dan kembali lagi kepada uang negara,” jelas Luqman Arif di Gedung DPRD Kota Malang.

Dijelaskannya, bahwa kompensasi itu masih bersifat usulan. Untuk keputusannya, masih dalam proses dan pertimbangan. Dengan begitu, hal ini sebagai upaya memperlancar program penertiban di jalur KA Malang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, pun merespon dengan memberikan dukungan rencana pemberian kompensasi sebagai jasa pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI. Karena, lahan yang ditempati sudah jelas milik PT KAI.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Masyarakat kita, yang penting ada kompensasi dan semoga mereka mau. Pihak swasta menertibkan lahan, juga ada kompensasinya,” ucap Made.

Dijelaskan Made, terkait dengan tempat tinggal warga yang terdampak, pihaknya mengusulkan bahwa ada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang belum termanfaatkan. Yakni, berada di daerah Tlogowaru, Kota Malang.

“Untuk menampung mereka, kita ada rusunawa di daerah Tlogowaru dan itu belum termanfaatkan. Namun, yang menjadi masalah apkah mereka mau dipindah ke situ, karena tidak gampang,” lanjutnya.

Selain itu, Made menyampaikan untuk penertiban yang dilakukan oleh PT KAI Daops 8, saat ini terlalu mendadak. Karena masih dalam pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

“Paling tidak ini (penertiban) setelah agustus lah. Biarkan juli ini pemulihan ekonomi, Agustus kita merayakan kemerdekaan, nanti kita sampaikan kepada tim setelah Agustus,” imbuh Made. (rsy/sit)

Manajer Humas PT KAI, Luqman Arif, menjelaskan alasan melakukan sterilisasi kawasan tersebut karena dinilai dari segi sosial sangat membahayakan. Baik itu dari warga yang tinggal, maupun perjalanan Kereta Api yang melintas. Hal itu, sudah dijelaskan dalam aturan yang sudah dilegalkan.

“Itu sudah sesuai dengan dasar Undang-Undang 23 tahun 2007 mengenai perkeretaapian, tepatnya pasal 178, pasal 181. Di dalam pasal tersebut berisikan setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api,” jelas Luqman, kepada anggota legislatif.

Dijelaskannya, untuk tindakan yang dilakukan oleh PT KAI tersebut, ditugaskan oleh negara sebagaimana harus memberikan layanan jasa transportasi yang aman bagi masyarakat. Untuk sterilisasi tersebut sedang dalam proses perencanaan yang dibahas di dalam tim.

“Rencana itu dibahas di tim, keputusan tim dan di dalamnya terdiri dari beberapa unsur Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, RT/RW, lurah. Data semuanya yang memutuskan tim dan keputusannya nanti juga di tim,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh PT KAI tersebut sudah sesuai dengan aturan UU. Sebab, keselamatan masyarakat itu diatas segalanya, dan menurutnya itu harus dipahami oleh masyarakat.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Hari ini kami sedikit lega dengan adanya penjelasan dari KAI terkait adanya tim. Ada TNI/Polri, Pemkot dan sampai di tingkat lurah, camat. Saya rasa tinggal pola komunikasi saja. Kalau dibandingkan dengan keselamatan bersama itu yang harus ada di atas segalanya, perlu dipahami,” tegas Made.

Pihaknya meminta secara tegas, agar PT KAI saat ini segera menertibkan aset-aset yang menjadi miliknya. Mengingat, warga yang terdampak sebanyak 301 KK dan perlu adanya pendekatan secara humanis (kemanusiaan, red).

Senada dengan Made, Ketua Komisi B, Trio Agus, mengatakan bahwa secara regulasi memang tindakan dari PT KAI harus bisa dilaksanakan. Namun, pertimbangan yang muncul yakni sisi kemanusiaannya.

“Yang menjadi pertimbangan kami nantinya adalah masalah waktu. Artinya, ini menyangkut sisi kemanusiaan, karena dalam waktu segitu mereka tidak bisa, mau pindah kemana,” ungkap Trio.

Pihaknya berharap, agar PT KAI melakukan rencana sterilisasi dengan matang dan mempersiapkan secara masif. Sehingga, ada waktu lebih longgar untuk persiapan bagi masyarakat kawasan Kotalama-Jagalan.

“Hari ini kita sudah tahu semua, tinggal bagaimana selanjutnya yaitu sosialisasi yang lebih masif. Persipan ini jangan sampai terlalu mepet, harapan kami itu,” imbuh Trio. (rsy/sit)