Pupuk Langka – Memontum

Antisipasi Kelangkaan Pupuk, Pemkab Situbondo Siapkan 51.514 Pupuk Bersubsidi

Memontum 1 — Tue, 24 Jan 2023 12:34:17 +0000

Memontum Situbondo – Antisipasi kekurangan pupuk bersubsidi, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, pada tahun 2023 ini menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 51.514 ton. Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, Selasa (24/01/2023) tadi.

“Terkait pemakaian pupuk, ada dua jenis pupuk bersubdi yakni Urea dan Phonska, yang dianjurkan oleh pemerintah agar digunakan sebagimana mestinya oleh petani,” jelas Bupati Situbondo yang akrab di sapa Bung Karna.

Ditambahkannya, kekurangan pupuk subsidi selama ini, akibat para petani tidak menggunakan pupuk secara berimbang Urea dan Phonska. Padahal, jika petani mau menggunakan pupuk secara berimbang, maka tidak akan ada kekurangan pupuk bersubsidi.

“Pupuk Urea yang disubsidi tahun ini, sejumlah 30.626 ton dan Pupuk Phonska sebanyak 20.889 ton. Total jumlah pupuk bersubdi Urea dan Phonska, ada sebanyak 51.514 ton,” ujar Bung Karna.

Baca juga :

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pupuk subsidi pada tahun ini ada peningkatan jumlah sebanyak 8.427 ton. “Peningkatan pupuk subsidi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk mengatasi kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Situbondo,” terang Bupati Situbondo.

Jika masyarakat petani benar-benar mau menggunakan pupuk secara berimbang, sambung Bupati Karna, maka pupuk bersubsidi sudah berkecukupan. Tapi, jika masyarakat petani hanya menggunakn pupuk Urea, jelas tidak akan cukup dan tidak ada jalan penyelesaian.

“Untuk itu, saya imbau agar masyarakat petani Situbondo, mau menggunakan pupuk bersubsidi secara berimbang,” imbaunya.

Dirinya juga menegaskan, jika ada kios-kios nakal dalam penjualan pupuk bersubsi, maka izin penjualannya akan dicabut. “Saya berharap, kios-kios penjual pupuk bersubdi agar menjual pupuknya kepada kelompok tani yang sudah ditentukan. Jika kios-kios melanggar ketentuan tersebut, maka izinnya akan kita cabut,” tegas Bung Karna.

Selain menyediakan pupuk bersubsidi, Pemkab Situbondo Situbondo juga menyediakan pupuk gratis jenis Urea sebanyak 30.626 ton dan Pupuk Phonska sebanyak 20.889 ton untuk petani. “Berbagai upaya Pemkab Situbondo untuk mengatasi persoalan pupuk, sudah dilakukan secara profesional dan semoga kebutuhan pupuk bagi masyarakat petani Situbondo tercukupi,” ujar Bupati Karna. (her/gie)

Sikapi Isu Kelangkaan Pupuk, DKPP bersama Tim KPPP Sumenep Lakukan Turba

Memontum 1 — Thu, 15 Dec 2022 08:40:00 +0000

Memontum Sumenep – Isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Kota Keris, langsung direspon cepat oleh tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP) Sumenep. Kabar itu, langsung disikapi dengan melakukan Turun Kebawah (Turba) di BPP Ganding dengan perwakilan beberapa petani desa, seperti dari Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, Desa Bragung, Desa Pordapor, dan Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Minggu (11/12/2022) lalu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, mewakili Tim KPPP, Arif Firmanto, mengatakan Turba itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Faktanya, dari hasil Turba itu ditemukan ada yang masih belum tergabung dalam kelompok tani.

Dengan itu, lanjut Arif, pihaknya langsung mengarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani. Agar, kedepannya untuk kebutuhan pupuknya bisa tercover oleh pemerintah.

“Memang, setelah kami melakukan Turba itu, ada masyarakat yang masih belum ikut kelompok tani. Itu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa terpenuhi kebutuhan pupuknya dan ada juga yang masih baru ikut-ikut kelompok tani. Sehingga, RDKK belum disusun. Itu karena, syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus bergabung dengan Kelomppok Tani dengan ketentuan maksimal luas lahan garapan 2 Ha,” tegasnya.

Baca juga :

Mengenai keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Arif memastikan, bahwa itu bukan karena terjadinya dugaan permainan. Melainkan, karena kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tidak sesuai dengan pengajuan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Atau, alokasi yang diberikan pemerintah di bawah RDKK yang diajukan oleh kelompok tani. Hal ini, terkait dengan kemampuan anggaran.

“Tidak langka, tapi memang kuota itu kurang atau di bawah jauh pengajuan kebutuhan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Arif, pengajuan penambahan pupuk bersubsidi pada 8 Desember 2022, sudah dapat terealisasi. Di kabupaten yang berlambang Kuda Terbang, ini mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton.

Realita ini, tambahnya, adalah bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam mengawal pupuk bersubsidi disamping melakukan monitoring. “Tambahan pupuk bersubsidi tersebut, insyaallah akan dapat mencukupi kebutuhan pupuk di Kabupaten Sumenep, untuk tanaman dalam waktu 15 hari ke depan. Dan alhamdulilah, atas petunjuk dari Bapak Bupati untuk mengajukan penambahan pupuk bersubsidi pada tanggal 08 Desember 2022 melalui DKPP pada hari ini tanggal 15 Desember 2022, dapat terealiasasi. Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton,” imbuhnya. (dan/sit/adv)

Sikapi Kelangkaan Pupuk, MPR MR Gelar Aksi di Pemkab Sumenep

Memontum 1 — Thu, 08 Dec 2022 05:30:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (08/12/2022) sekitar pukul 10.00. Dalam aksinya, puluhan massa membawa kertas ukuran satu meter yang bertuliskan ‘Pupuk sekarat petani melarat’ dan ‘Petani merdeka Indonesia merdeka’.

Menurut Korlap Aksi, Hamidi, mengatakan bahwa aksi kali ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan terhadap Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP) Sumenep. Mereka menduga, dari salah satu tim pengawas tersebut tidak ada yang memiliki data terkait kebutuhan pupuk di bawah.

“Tugas tim pengawas ini apa? Saya yakin salah satu dari tim itu tidak ada yang memiliki data real di lapangan. Sehingga patut kami duga tim tersebut tidak bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, tim yang sudah dibentuk itu seharusnya bisa memfasilitasi para petani yang merasa kesulitan dalam mencari pupuk. Petani saat ini merasa sangat kecewa dengan tanggung jawab yang mereka emban harus dilimpahkan lagi ke rakyat.

Baca juga :

“Jangan semua dibebankan ke petani. Petani sudah susah mencari pupuk, tapi kok masih disuruh laporan sana sini. Masak temuan di lapangan masih nunggu hasil laporan dari petani. Terus hasil kerja dari tim itu apa?,” tanya Hamidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Arif Firmanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag), Chainur R, menemui massa aksi. Disampaikannya, bahwa kelangkaan pupuk itu merupakan jatah dari pemerintah. Artinya, dalam pengajuannya tidak dipenuhi semua oleh provinsi.

“Kouta yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur ditahun 2022 itu hanya sekitar 31.267 ton. Artinya dari pengusulan 43 ribu ton itu tidak semua dipenuhi. Namun kami tetap usaha untuk melayangkan surat di bulan Oktober dan November untuk minta penambahan dari kuota yang diberikan,” jelasnya. (dan/gie)

Dinilai Tak Serius Tangani Kelangkaan Pupuk di Sumenep, MPR MR Rencanakan Aksi Unjuk Rasa

Memontum 1 — Wed, 07 Dec 2022 07:35:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) berencana melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (08/12/2022) besok. Rencana penyampaian aspirasi dengan menggelar aksi itu, untuk menyoroti kinerja Pemkab Sumenep, yang salah satunya dalam menyelesaikan masalah pupuk.

Ketua MPR MR, Hamidi, mengatakan bahwa rencana penyampaian aspirasi ini menyoal tentang kinerja Pemkab Sumenep. Yakni, berkaitan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang harus segera diatasi. Sebab, kelangkaan pupuk itu sangat berdampak fatal bagi petani.

Ditambahkannya, di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi dengan jargon ‘Bismillah Melayani’, Pemkab Sumenep terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kelangkaan pupuk. Bahkan menurut penilaiannya, kelangkaan pupuk tersebut merupakan sebuah kelalaian atau kurangnya pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP).

Baca juga :

“KPPP yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), itu seharusnya berfungsi dan punya peran penting dalam melakukan pengawasan pupuk. Inikan aneh, ada tim pengawas tapi kenyataannya di bawah tidak terawasi. Tim itu, seharusnya berfungsi untuk mengurai hal-hal yang mengakibatkan kelangkaan pupuk,” ujarnya, Rabu (07/12/2022) tadi.

Hamidi meminta, agar tim turun langsung ke lapangan guna bisa memastikan peredaran pupuk bersubsidi. Jadi, pengawasan peredaran pupuk, itu jangan berhenti di distributor. “Kalau tim itu tidak turun ke lapangan langsung, bagaimana bisa memastikan kalau pupuk itu beredar sesuai prosedur,” paparnya.

Menurutnya, dampak kelalaian atau kurangnya pengawasan dari hal tersebut sangat telak. Yakni, terjadinya kelangkaan pupuk hingga terdapat kios yang menjual harga di atas HET dan bahkan hal seperti itu terjadi setiap tahun. Sehingga, petani merasa sangat terpukul.

“Poinnya ini dari kurangnya pengawasan. Seakan-akan, Pemkab Sumenep ini terkesan main-main,” ujarnya. (dan/gie)

Pupuk Bersubsidi Langka, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Bondowoso sebut Ada Mafia Pupuk

Memontum 1 — Tue, 23 Aug 2022 12:33:02 +0000

Memontum Bondowoso – Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Bondowoso, Bambang Suwito, menyebut ada dugaan mafia dalam pendistribusian pupuk bersubsidi bagi para petani. Dirinya mengatakan, bahwa kelangkaan pupuk yang terjadi bukan hal klasik. Karena, ini berkaitan dengan hasil produksi pangan hingga subsidi pupuk sekitar Rp 30 triliun pertahunnya.

“Fakta di lapangan, itu petani kebingungan mendapat pupuk bersubsidi. Kalaupun ada yang harus dibeli, itu dengan harga mahal. Padahal, yang dibeli itu adalah pupuk berlabel subsidi,” ujar Bambang, Selasa (23/08/2022) tadi.

Itu artinya, kata Bambang, kios pupuk sudah menjadi bagian dari jaringan mafia pupuk. “Banyak petani tidak tahu, berapa jatah pupuk subsidi yang mereka dapat dari pemerintah. Karena selama ini, PPL Pertanian maupun kios tidak transparan,” ujar BK-sapaannya.

Baca juga :

Ditambahkannya, ketika pupuk bersubsidi didistribusikan, tidak satupun pun petani yang mengetahui jatahnya. Saat petani datang ke kios pupuk membawa KTP, dengan mudah dikatakan tidak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi.

Disebutkannya, malah para petani mendapat penawaran pupuk, tapi harganya lebih mahal. Karena sangat membutuhkan pupuk, petani dengan terpaksa membelinya. Laporan kios atas penjualan pupuk bersubsidi, diduga palsu, karena setelah dilakukan kroscek ke petani, mereka tidak pernah menebus.

“Menurut perkiraan saya, pupuk bersubsidi yang terdistribusikan kepada petani itu hanya sekitar 10 sampai 20 persen. Jadi, atas kenakalan mafia pupuk bersubsidi ini, negara sudah dirugikan sekitar Rp 24 triliun pertahun,” ujarnya. (zen/gie)

Pupuk Langka Harga Panen Murah

Memontum Editorial Team 1 — Mon, 12 Oct 2020 15:46:38 +0000

Derita Petani Lumajang di Tengah Pandemi Corona

Memontum Lumajang – Petani di Kabupaten Lumajang, mengeluhkan susahnya bertani di saat pandemi Corona. Di mana, mereka kesusahan akan kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga harga obat-obatan pertanian yang mahal. Penderitaan mereka semakin lengkap, manakala mahalnya biaya produksi, tidak ditunjang dengan harga hasil produksi yang sangat murah.

“Informasinya, kuota pupuk memang dikurangi, mas. Namun, faktanya di lapangan, pupuk justru tidak ada. Saya sendiri beli pupuk sampai ke Jember,” ungkap petani Lumajang, Imam, kepada Memontum.com, Senin (12/10) tadi.

Menurut Imam, sekarang ini biaya produksi terlalu mahal jika dibandingkan dengan hasil produksi. Bahkan, dalam dua kali panen, dirinya masih merugi. “Saya tanam padi dua kali, rugi semua,” ujarnya.

Ditambahkan, harga pupuk urea yang biasanya dijual Rp100 ribu, kali ini mengalami kenaikan sampai dikisaran angka Rp 300 ribu. Malahan, harga obat-obatan pertanian, pun sama mahalnya. “Bukan saya saja, yang merasakan mahalnya harga. Petani lain, sekarang ini juga sama menjeritnya. Harga tomat saja, sekarang ini harga jualnya cuma Rp 1000,” imbuhnya.

Memontum.com yang mencoba memastikan harga ke Pasar Baru Lumajang, nyatanya benar adanya. Seperti harga jual tomat di Pasar Baru, dipatok dengan harga Rp 2 ribu per kilo. “Untuk harga tomat, per kilonya seharga Rp 2 ribu,” kata seorang penjual, Umi. (adi/sit)