Wali Kota Sutiaji, mengatakan dengan peraihan predikat tersebut, akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kinerja dan tranparansi mengenai laporan keuangan. “Meski demikian, Pemkot Malang akan terus mempertahankan predikat tersebut dengan peningkatan kinerja dengan transparansi dan akuntabel pada keuangan daerah,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dikatakannya, bahwa raihan predikat ke 11 kali ini, merupakan bentuk komitmen bersama antar seluruh elemen di Pemkot Malang. Baginya, prestasi ini tidak mudah untuk diraih. Banyak indikator yang harus dipenuhi, untuk mempertahankan predikat tersebut.

“Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK, selama ini disambut terbuka. Pemkot Malang selalu kooperatif dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan,” imbuhnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK tersebut, berjalan secara profesional dan independen serta memberikan rekomendasi yang konstruktif. (hms/cw2/sit)

Diketahui, pada tahun 2011 Pemkab Pamekasan meraih opini yang sama, yakni WTP. Hanya saja pada tahun 2012, dan tahun 2013 meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dan sejak 2014 sampai 2021 ini, Pemkab Pamekasan kembali mendapat WTP sebanyak delapan kali beruntun

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Terima kasih kepada BPK Jawa Timur, atas penghargaan ini dan tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Termasuk, dukungan dan doa dari para alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat Pamekasan secara umum,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, seusai menerima penghargaan dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Kantor BPK Jawa Timur.

“Predikat WTP, ini menandakan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal secara material. Mulai dari posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Artinya semuanya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di pemerintahan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengingatkan, agar semua stakeholder dan jajaran Pemkab Pamekasan, agar selalu berkomitmen menjadikan pemerintahan yang bersih, melayani, cepat dan inovatif. (azm/sit)

Menurut Suwito Saren Satoto, hasil ini menjadi bukti bahwa sinergisitas Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. “Perolehan predikat WTP dua kali berturut-turut memang layak untuk didapatkan,” pungkasnya.

Namun demikian, lanjut Suwito, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan hingga saat ini, yakni persoalan tanah aset Pemkab Blitar yang kini menjadi perumahan di Jatilengger Kecamatan Ponggok. Suwitopun menegaskan, beberapa bulan lalu sempat ada pembahasan lagi untuk menyelesaikannya, tetapi belum juga kelar.

“Iya kita akui memang persoalan aset di Jatilengger masih belum selesai. Jadi tentu itu menjadi prioritas kita agar segera menyelesaikannya”, tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Suwito juga menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Blitar tidak lengah atas perolehan ini, agar tahun berikutnya tidak turun ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Suwito berharap tahun depan bisa tetap memperoleh predikan WTP dengan cara terus meningkatkan kinerja dan mengevaluasi capaian kinerja tahun ini yang masih belum maksimal. (jar/yan)