Ketua Dekranasda Lumajang juga menyampaikan, bahwa menjaga kontinuitas produk menjadi hal yang paling utama dalam upaya mendapatkan manfaat maksimal dari pameran produk yang diikuti. Menurutnya, pameran produk adalah kesempatan yang berharga bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas, membangun jaringan bisnis baru dan meningkatkan penjualan.

Baca juga:

Namun, ujarnya, setelah pameran berakhir, UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam menjaga momentum dan kontinuitas produknya. “Partisipasi dalam pameran produk adalah langkah awal yang penting bagi UMKM untuk mempromosikan produknya. Sering kali, usai mengikuti pameran, konsumen melakukan order produk UMKM yang ditemuinya di pameran, namun produknya sudah tidak ada lagi,” kata Rahayu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Lumajang juga mengungkapkan bahwa pihaknya berterima kepada pemerintah daerah. Karena saat ini, Pj Bupati Lumajang mengeluarkan kebijakan agar jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, berbelanja produk UMKM minimal Rp100 ribu untuk setiap minggunya.

“Alhamdulillah. Kebijakan ini, bisa meningkatkan omset pelaku UMKM di Lumajang. Semoga, kedepannya UMKM di Lumajang bisa berkembang,” ungkapnya. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu berpesan agar tidak ada kebijakan pemerintah dan negara yang bersifat dispartas (perbedaan, red). “Perempuan itu mempunyai potensi yang luar biasa. Jangan sampai dalam kebijakan itu ada disparitas di bidang pelibatan komponen perempuan dan kaum rentan. Karena gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan tapi termasuk kaum rentan,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, ujarnya, perbandingan persentase jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kota Malang, lebih banyak perempuannya. Yakni 50,25 persen, sedangkan laki-laki hanya 49,75 persen. Sehingga, itu bisa memajukan ekonomi kreatif di Kota Malang, khususnya UMKM.

“Di Kota Malang, jumlah penduduk perempuannya lebih besar. Ini bisa berkesempatan untuk memajukan UMKM, karena perempuan ini biasanya lebih telaten. Saat Covid-19 mereka juga punya banyak aktivitas yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan jika kegiatan tersebut nantinya dilakukan secara berkala. Dengan tujuan, perangkat daerah dapat melakukan perencanaan dan sosialisasi, agar mengetahui anggaran responsiv gender seperti apa dan cara perhitungannya.

“Ini harus dilaksanakan secara berkala, karena sering ada rotasi. Misalnya kemarin diikutkan acara seperti ini ternyata sudah geser ke perangkat daerah yang lain, maka harus dilakukan rakorda. Ini juga beririsan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinsos. Teknisnya mereka, dan evaluasinya dari kami yang melaksanakan,” ungkap Dwi.

Kemudian, dalam penguatan pengarustamaan gender tersebut, bukan hanya tugas dari satu dinas saja, namun melibatkan seluruh perangkat daerah sampai di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, terkait dengan total anggaran yang digunakan untuk seluruh perangkat daerah tersebut, kurang lebih Rp 64 miliar, di tahun 2022.

“Untuk total anggaran di seluruh perangkat daerah Rp 64 miliar di tahun 2022. Untuk tahun depan diupayakan ada penambahan, karena sesuai pak wali dari 4 misi Kota Malang itu, masih ada kekurangan di misi ketiga tentang responsif gender,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Gubernur Jatim, yang kerap disapa Khofifah, menyampaikan bahwa Rakorda Regosek tersebut dilakukan guna untuk memberikan pengarahan kepada masing-masing daerah terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Ini merupakan program besar, yang lumayan berat menurut saya dan strategis untuk bisa menjawab persoalan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, agar tepat sasaran,” jelas Khofifah, seusai mengisi kegiatan Rakorda.

Menurutnya, di Jatim sendiri saat ini masih banyak ditemui orang-orang yang tidak terdata. Penyebab utamanya adalah validitas data yang kurang. Sehingga dirinya berharap, dengan adanya Regsosek nantinya seluruh masyarakat Jatim tidak luput dari pendataan.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Maka itu sesunggunya untuk memberikan jawaban agar data dan peta supaya intervensi sosial lebih tepat sasaran. Sehingga informasi ini harus tersampaikan kepada Kepala Daerah hingga lurah. Apalagi kalau pencacahan ini berbasis person (perorangan,red) semua harus terkonfirmasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiawan mengungkapkan, bahwa Regosek tersebut dinilai sangat penting. Sehingga dirinya berharap agar kedepan bisa teregister dengan bagus. Karena itu terkait dengan perlindungan masyarakat.

“Ini merupakan perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat. Contohnya saat pandemi Covid-19 ini kami membuat perencanaan atau tanggap darurat istilahnya, nah di dalam satu keluarga berapa yang kena, itu bisa kita layani dengan cepat,” katanya.

Dirinya menyampaikan bahwa pendataan tersebut nantinya akan berlangsung hingga tiga bulan ke depan. Untuk proses pendataannya akan dilakukan oleh 7350 petugas yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan door to door. Hal itu tentu menjadi jawaban yang di harapkan oleh Gunernur Jawa Timur.

“Terkait dengan bansos validitas datanya, memang kami akan melaksanakan dengan membagi habis kepada masing-masing petugas. Karena beban satu petugas itu sekitar 250 KK,” imbuh Dadang. (rsy/sit)

Wawali Kota Malang yang akrab disapa Bung Edi, menjelaskan bahwa rakor ini adalah bentuk komitmen kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komda Lansia untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia.

“Komitmen ini sangat penting sekali, karena niat dan tekat kita mewujudkan kewajiban. Kita punya tugas di Komda Lansia, OPD pun juga punya kewajiban yang banyak bagaimana mewujudkan komitmen agar mampu memberikan yang terbaik bagi warga lansia,” ujar Bung Edi.

Dalam pengembangan Kota Ramah Lansia, pihaknya berupaya memenuhi 15 indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosia (Permensos) No 4 Tahun 2017. Yang mana, dalam pedoman dan arahan tersebut, upaya pengembangan Kota Ramah Lansia bertujuan berikan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lansia. Kemudian juga memberikan perlindungan serta pendampingan bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Sehingga terwujud lansia yang mandiri, aktif, dan produktif.

“Maka, Pemkot Malang berkomitmen dalam pembangunan Kota Ramah Lansia. Sejumlah kebijakan ditempuh, salah satunya upaya pemenuhan kesehatan dan penguatan penduduk lanjut usia. Upaya tersebut, dikuatkan dengan adanya Perda No 13 Tahun 2005, Perwal No 49 Tahun 2019 dan Keputusan Wali Kota Malang No 188 tentang Komda Lansia. Jadi, semua sudah komplit. Ada Perda dan Perwal, tinggal kita kerja,” terangnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Orang nomor dua di Kota Malang itu menegaskan bahwa Komda Lansia memiliki peran menghimpun, menggerakkan, menyediakan serta memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif dan efisien untuk penanganan lanjut usia. Selain itu, mengkooordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan, dan langkah yang selaras dengan Pemerintah Provinsi.

“Jadi, Rakor ini bertujuan agar kita selaras, karena masalah lansia tidak hanya diampu Komda Lansia dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) saja. Namun juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bagaimana pengadaan taman khusus lansia, lalu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) bagaimana pembangunan fasilitas di Kota Malang sudah ramah lansia atau belum, dan seterusnya,” terang Bung Edi.

Sementara itu, Kepala Bapeda, Dwi Rahayu, menjelaskan bahwa Rakorda Lansia ini merupakan isu strategis dan prioritas bagi pembangunan secara nasional maupun pembangunan di Kota Malang. “Terlebih saat ini pandemi Covid-19 masih merupakan ancaman yang perlu menjadi perhatian. Dan dampak pandemi inilah yang perlu diperhatikan, karena para lansia juga menjadi bagian di dalamnya. Sehingga perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembaangunan daerahnya,” kata Dwi.

Dalam rakor ini, diikuti 40 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

“Telah terbentuk Komda Lansia masa bhakti 2021-2023 yang bertugas untuk melaksanakan pengendalian dan pemantauan. Peserta Rakorda Lansia kurang lebih 40 orang, terdiri dari perangkat daerah Kota Malang, anggota Komda Lansia, asosiasi atau paguyuban lansia, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang,” terang Dwi. (hms/mus/sit)

Bupati Lumajang, mengatakan, “Idenya bagus dan forumnya bagus, tetapi diskusi harus lebih komprenhensif dengan memaksimalkan semua ide pikiran. Sharing ini, diharapkan bisa menjadi bagian untuk pengembangan yang lebih menyeluruh dari semua potensi pariwisata di Kabupaten Lumajang,” tuturnya.

Cak Thoriq, menyampaikan bahwa saat ini kompetisi pariwisata itu menyatukan antara dunia pariwisata dengan seluruh tata kelola pariwisata yang variannya banyak. Untuk itu, tata kelola persaingan pariwisata harus bisa berjejaring dan harus melakukan perlengkapan untuk mendukung sektor pariwisata.

“Kita ini mau berinovasi sebenarnya, pilhannya banyak. Sudah peduli apa belum sama sensitifitas pariwisata, pariwisata itu bukan soal harga tapi jasanya standard apa tidak, serta apa makanan khas Lumajang. Karena sampai saat ini, itu semua masih belum bisa terjawab. Untuk itu, saya berkeinginan agar semua dapat mempolarisasi pikiran dan eksplor pariwisata dengan cara berjejaring/bekerjasama, sehingga ada hasil yang maksimal,” harapnya.

“Konten terhadap bagaimana membangun dunia pariwasata itu sebenarnya referensinya banyak, misalnya mengkombinasikan antara pariwisata dengan kebudayaan, pariwisata tidak bisa kering, harus tumbuh dan berkembang, dinamis dan hidup. Maka dari itu perlu ada budaya yang menyertainya, ada event, fasilitas serta ada infrastruktur yang harus dibangun,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwasata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Agni Asmara Negara, S.STP., melaporkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan, meningkatkan koordinasi lintas sektor yang mendukung pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan, serta memberikan inspirasi kepada pelaku industri pariwisata berdasarkan kiat-kiat yang diberikan oleh narasumber.

“Diharapkan dari pelaksanaan Rakorda ini dapat menjadi salah satu cara mempercepat pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Rakorda kali ini dimoderatori oleh, DR. Moh. Hariadi Eko Romadhon, dengan narasumber Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang, Deni Rohman, AP., General Manajer Lava Lodge dari Probolinggo, Ahmadi Utomo, dan Pegiat pariwisata Pronojiwo, Abdul Karim.(adi/yan)