Rapat Kerja – Memontum

Raker Program Bangga Kencana, Sekda Kediri Ingatkan Sinergitas dan Kolaborasi untuk Turunkan Stunting

Memontum 1 — Thu, 06 Apr 2023 06:40:00 +0000

Memontum Kediri – Kasus stunting di wilayah Kabupaten Kediri, terus mengalami penurunan yang signifikan. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, pun secara masif terus melakukan intervensi program dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk maksimalkan target 1 digit stunting.

Disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohammad Solikin, bahwa saat ini kasus stunting mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan, menurut Dinas Kesehatan (Dinkes) pada data bulan timbang tahun 2021-2022, mengalami penurunan dari 13,55 persen menjadi 10,23 persen.

“Data terakhir yang saya peroleh sudah mencapai 9, 78 persen. Mudah-mudahan, ini dapat dipertahankan dan sesuai target Mas Bupati yaitu 1 digit stunting tahun 2024,” tegas Solikin, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Daerah Program Bangga Kencana di Gedung Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Kamis (06/04/2023) tadi.

Dalam Raker itu, hadir sejumlah mitra kerja, seperti dari TNI dan Polri, OPD terkait hingga TP PKK Kabupaten. Sedangkan untuk nara sumber, dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Polres Kediri Kota dan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Dijelaskan Sekda Solikin, bahwa pelaksanaan ini sangat penting. Karena, banyak melibatkan sejumlah pihak, yang itu erat kaitannya dalam penurunan angka stunting.

“Harapannya, dengan kegiatan ini bisa menjadi acuan sebagai tolak ukur capaian kinerja dalam bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, penurunan stunting serta upaya perlindungan perempuan dan anak-anak. Sehingga, jika kita memiliki generasi yang kuat dan cerdas serta didukung dengan keluarga yang kuat, maka itu adalah modal dasar untuk membangun ketahanan nasional,” papar Solikin.

Ditekankan oleh Sekda Solikin, hal yang tidak kalah penting dari stunting adalah pekerjaan rumah, yaitu dalam melindungi perempuan dan anak. Solusi dari DP2KBP3A membuat inovasi layanan aduan Sanak, yang bisa diakses melalui WhatsApp.

“Untuk menanggulangi kekerasan pada perempuan dan anak, DP2KBP3A juga telah memiliki layanan aduan Cafe Sahabat Anak dan Keluarga (Sanak). Kini, layanan online ‘Sanak’ bisa diakses melalui WhatApp,” terant Solikin. (kom/pan/sit)

Evaluasi APBD 2022, Komisi III DPRD Trenggalek Gelar Rapat bersama OPD

Memontum 1 — Tue, 04 Apr 2023 12:40:00 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama OPD mitra kerja, dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022. Kali ini, Komisi III juga melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek TA 2023, untuk persiapan pembahasan APBD Perubahan TA 2023 dan sinkronisasi perencanaan kegiatan APBD TA 2024.

“Agenda kita hari ini menindaklanjuti temuan yang ada di lapangan terkait evaluasi APBD tahun 2022, khususnya beberapa paket pekerjaan yang belum diselesaikan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Selasa (04/04/2023) sore.

Dari hasil rapat kali ini, ada dua ruas jalan yang kontraknya terputus dikarenakan terkendala cuaca (hujan) dan kurang profesionalnya penyedia jasa. Sehingga, perlu adanya evaluasi dari kesiapan penyedia jasa. Karena, ada kemungkinan saat itu penyedia jasa hanya melihat nominal paket pekerjaan, tanpa memikirkan kesanggupannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Dan ini, tentunya berimbas pada masyarakat. Dan masyarakat pasti merasa dirugikan. Harusnya jalan tersebut sudah bisa dibenahi, tetapi justru terbengkalai karena ketidaksiapan penyedia jasa,” imbuhnya.

Pihaknya juga menekankan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar lebih serius memilih penyedia jasa yang bertanggungjawab dan profesional. Karena, dari hasil evaluasi kali ini ada beberapa kegiatan yang ketersediaan barangnya kurang atau tidak memadai. Sehingga, berdampak pada paket pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan.

Baca juga :

“Misalnya, jenis kegiatan hotmix. Dimana sampai saat ini, ada sekitar 12 paket pekerjaan yang belum terbayarkan selama 4 tahun anggaran,” kata Pranoto.

Dijelaskan Pranoto, evaluasi lain terkait pelaksanaan APBD tahun 2022 harus benar-benar dirasakan masyarakat Trenggalek. Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, APBD perubahan disetujui di bulan Agustus – Oktober. Akan tetapi, ia menginginkan di tahun 2023 ini APBD perubahan bisa disetujui lebih awal yakni di Bulan Juli.

“Ketika APBD perubahan disetujui di Bulan Juli, harusnya paket pekerjaan yang ada sudah dikerjakan minimal 80 persen. Jadi, kekurangan pekerjaan itu akan lebih cepat diselesaikan jika APBD perubahan disetujui lebih awal,” tegasnya.

Masih terang Politisi PDI-Perjuangan ini, evaluasi lain yakni terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ada beberapa yang dikembalikan. Artinya, ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam SIPD.

“SIPD ini kan aspirasi masyarakat, dan sifatnya konvensional. Maka kalau diberi ya lebih baik, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sedikitnya ada sekitar 30 persen yang dikembalikan karena kurang persyaratan,” jelas Pranoto. (mil/gie)

April Mendatang Banmus DPRD Gelar Rapat Kerja Pembahasan LKPJ Bupati 2022

Memontum 1 — Fri, 31 Mar 2023 12:10:00 +0000

Memontum Trenggalek – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja dengan agenda penyusunan jadwal kegiatan pada April 2023 mendatang. Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD, Agus Cahyono, mengatakan bahwa kegiatan DPRD di April 2023, akan difokuskan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek.

“Untuk agenda di April, kita fokuskan pada rapat Pansus. Dimana, Pansus nantinya akan membahas terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, yang akan diparipurnakan sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (31/03/2023) sore.

Politisi PKS ini menyampaikan, dalam pembahasan Pansus LKPJ, ini akan ada empat kali rapat. Yakni, dua hari rapat bersama bupati, tiga hari bersama narasumber dan dua hari rapat tindaklanjut bersama nara sumber. “Dan selanjutnya, rapat keempat adalah finalisasi,” tegas Agus.

Masih menurut Agus, pembahasan LKPJ Bupati ini ditargetkan selesai dalam sebulan. “Jadi, mau tidak mau pembahasannya harus selesai dalam waktu sebulan. Untuk selanjutnya, diparipurnakan setelah Hari Raya Idul Fitri,” sambungnya.

Baca juga :

Dirinya menuturkan, kegiatan DPRD juga ada yang dilaksanakan di sore hari sekaligus ada ceremonial bersama dalam rangka MoU dengan kejaksaan.

Disinggung adanya larangan bukber dari Pemerintah, Agus menilai jika acara itu sebenarnya bukan bukber. “Kegiatan ini bukan Bukber, karena bertepatan acaranya sore, dan menjelang buka puasa,” kata Agus.

Ditambahkan Agus, di April nanti juga ada kegiatan kunjungan kerja (Kunker) keluar daerah, yakni Badan sekali, Komisi sekali dan Pansus sekali. “Tidak hanya itu, namun ada juga rapat-rapat Komisi yang tidak kita agendakan secara rinci.Tapi kita satu klausul. Intinya rapat Komisi dan kunjungan dalam daerah itu sifatnya fleksibel,” ujarnya. (mil/gie)

Gelar Rapat Kerja bersama Tiga OPD, Komisi III DPRD Trenggalek Beri Catatan Penting

Memontum 1 — Thu, 02 Mar 2023 09:40:00 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) dengan memanggil tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Pelaksanaan yang berlangsung di Ruang Banmus Kantor DPRD Trenggalek, itu sekaligus melakukan evaluasi kinerja.

Dalam rapat tersebut, masing-masing anggota Komisi III memberikan masukan kepada OPD, agar program yang dilaksanakan bisa berjalan maksimal. “Hari ini, Komisi III memanggil beberapa OPD mitra, yang diantaranya adalah Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Dinas Perhubungan. Intinya, kita ingin melakukan sinkronisasi, khususnya dengan tiga OPD ini. Alasannya, tentu ada korelasi diantara tiga OPD itu,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Kamis (02/03/2023) siang.

Dirinya menjelaskan, terkait pelabuhan Prigi, meski pembangunannya merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi, akan tetapi untuk Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan bagaimana pelabuhan Prigi ini segera terwujud. Komisi III menilai,.banyak faktor demi terwujudnya Pelabuhan Prigi ini. Salah satunya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemkab Trenggalek dengan Pemprov Jatim.

“Kita ingin Pelabuhan Prigi ini terwujud dan segera beroperasi seperti yang diharapkan masyarakat. Jika ini terwujud, kita yakin akan ada potensi yang luar biasa utamanya di sektor ekonomi,” imbuhnya.

Selanjutnya, soal Indeks Kota Hijau (IKH), Komisi III menyoroti masih adanya sampah dijalan-jalan. Hal itu menjadi fokus wakil rakyat, karena belum bisa dikatakan suatu daerah memiliki predikat Kota Hijau kalau masih banyak sampah yang berkeliaran.

“Ini akan mengurangi faktor pendukung Indeks Kota Keripik. Kalau alasan yang disampaikan dinas terkait tadi adalah minimnya armada pengangkut sampah serta operasionalnya. Ditambah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kita terlalu jauh,” kata Pranoto.

Baca juga :

Menurut kajian dari Dinas PKPLH, sambungnya, dalam waktu dekat penanganan sampah akan lebih dimaksimalkan. Mengingat masih ada sedikit anggaran sekitar Rp 200juta yang bisa digunakan untuk operasional.

“Sisa anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membuat tempat pembuangan sampah (TPA, red) sementara. Jadi nanti, tidak ada alasan lagi tempat pembuangannya jauh dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kedepannya, Dinas PKPLH juga sudah mengajukan anggaran terkait pengembangan TPA sementara ke Bakeuda. Intinya, jika hal itu merupakan suatu kebutuhan dan bukan keinginan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan TPA, Bakeuda secara tangan terbuka mengupayakan untuk anggaran pengembangannya.

Sedangkan untuk Dinas PUPR, Komisi III menanyakan adanya temuan-temuan soal infrastruktur utamanya jalan berlubang. “Ini menjadi atensi kita (Komisi III), saat melakukan kunjungan dalam daerah melihat ada jalan berlubang itu sangat memprihatinkan. Makanya kita ingin bersama-sama mencari solusi untuk penanganan infrastruktur ini agar lebih baik lagi,” jelas Politisi PDI-Perjuangan.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas PUPR kepada Komisi III, bahwa perbaikan infrastruktur akan dilakukan usai musim hujan selesai. Sehingga, kualitas pekerjaannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. “Logikanya, kalau hari ini hujan kemudian jalan di hot mix, tentu akan sulit dilakukan. Karena kondisi jalan berlubang usai hujan pasti akan tergenangi air. Yang jelas jika musim hujan ini bisa sedikit reda, maka dipastikan perbaikan jalan akan dilakukan secepatnya. Sepanjang hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Pemerintah Daerah,” paparnya. (mil/sit)

Siapkan Inorga Lebih Terarah, KORMI Kota Malang Gelar Raker

Memontum 1 — Mon, 19 Dec 2022 08:40:00 +0000

Memontum Kota Malang – Komite Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) menggelar rapat kerja bersama dengan jajaran Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, serta KORMI Provinsi Jawa Timur, di salah satu rumah makan Kota Malang, Senin (19/12/2022) siang. Hal itu dilakukan, dengan tujuan agar agenda ke depan bisa lebih semakin jelas dan terarah.

Ketua Umum KORMI Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan bahwa melalui kegiatan tersebut, pihaknya menginginkan untuk menata keanggotaan para induk olahraga (Inorga). Agar ke depan, bisa lebih terarah dan mewadahi keinginan dari masyarakat.

“KORMI sendiri ini sifatnya rekreasi hobi. Beda dengan olahraga prestasi. Kalau hanya membentuk tanpa ada keinginan yang kuat apalagi tidak hobi, nanti ada organisasi yang aktivitasnya nggak ada. Makanya cara mengemas dan mengolah KORMI ini yang membuat berbeda seperti itu. Jadi muncul keinginan dari bawah untuk melakukan aktivitas yang sama,” jelas Bung Edi.

Dijelaskan Bung Edi, jika di Kota Malang sendiri ada 25 cabang Inorga, diantaranya yakni senam, pelayang, drumband, reog, barongsai dan beberapa lainnya. Hal tersebut muncul dari hobi masyarakat itu sendiri. Ke depan, akan dilakukan penataan kembali, agar lebih linier dengan provinsi.

Baca juga :

“Kota Malang ada 25 Inorga, sedangkan Provinsi Jatim ada 40 Inorga. Tetapi, itu bisa jadi di Kota Malang ada inorga A di Provinsi belum ada, dan begitu sebaliknya. Itu masih kami lakukan penataan, agar di provinsi juga linier dengan di Kota Malang,” katanya.

Kemudian, dikatakan jika olah raga tersebut muncul dari hobi masyarakat itu sendiri. Sehingga, memasyarakatkan olah raga dan membudayakan masyarakat untuk berolahraga ini menjadi penting. Agar kebugaran masyarakat Indonesia itu tidak jauh di bawah dan semakin bagus.

“Melalui KORMI masyarakat harus gemar untuk berolahraga. Ini harus diajak, diimbau, dikuatkan, dan difasilitasi. Hal itu merupakan kunci awal untuk menunjukkan olah raga berprestasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, tahun depan Kota Malang ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORDA) Jawa Timur. Karena itu, fasilitas dan sarana prasarana olah raga di Kota Malang juga akan terus dilakukan perbaikan. (rsy/gie)

Bahas Raperda bersama TAPD, Pansus IV DPRD Trenggalek Sampaikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Sangat Penting

Memontum 1 — Mon, 07 Nov 2022 09:45:00 +0000

Memontum Trenggalek – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pemaparan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Ditemui seusai Raker, Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan jika Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dirasa sangat penting. “Mengapa Raperda ini sangat penting untuk dibahas, karena kita melihat rasa nasionalisme generasi penerus bangsa semakin berkurang,” tegasnya, Senin (07/11/2022) sore.

Terkait Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ini memang tidak bisa dikesampingkan. Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman negara, harus bisa melekat dalam setiap pribadi masyarakat.

“Oleh karenanya, dibutuhkan penanaman Pancasila dalam berbagai hal. Hal itu, tentu akan semakin optimal jika dilandasi sebuah peraturan daerah,” terang Sukarudin.

Politisi PKB ini juga menyambut baik inisiatif dari eksekutif. Menurutnya, Raperda ini merupakan jawaban atas bentuk keprihatinan rasa nasionalisme generasi muda serta masyarakat di Indonesia saat ini.

Baca juga :

Dengan alasan keprihatinan itu, sambungnya, maka disemua elemen tentu harus peduli. Titik tekannya berada di pendidikan formal yang berada di Dinas Pendidikan.

“Pada pasal 6, kita cantumkan kata (wajib) agar serangakaian kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka. Implementasi dan output dari pada kegiatan itu mesti sesuai harapan, karena sesuai yang kita rasakan bersama anak kita ketika ditanya Pancasila, maupun lagu kebangsaan banyak yang belum begitu mengenalnya,” jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, pihaknya meminta agar di waktu diluar pendidikan agar anak didik untuk diberikan wawasan tentang kebangsaan melalui lagu. “Diputarkan lagu lagu kebangsaan yang isinya kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Itu salah satu bentuk pembelajaran yang akan mudah diingat dan nantinya akan dilakukan atau diterapkan,” papar Sukarudin.

Dalam pelaksanaannya di tingkat pendidikan, tambahnya, sangat jelas jika sarana prasarana termasuk guru nantinya tidak perlu menunggu Raperda ini diundangkan. Agar para generasi bangsa maupun masyarakat bisa lebih cepat belajar memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. (mil/sit)

Bahas Agenda Kerja Februari, Banmus DPRD Trenggalek Gelar Rapat Kerja

Memontum 1 — Wed, 02 Feb 2022 13:05:57 +0000

Memontum Trenggalek – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Trenggalek, menggelar rapat kerja mengenai agenda kegiatan Februari. Rapat itu, digelar di ruang Banmus Kantor DPRD Trenggalek dan salah satu bahasan adalah mengenai agenda-agenda pokok.

“Ada sejumlah agenda pokok di Februari 2022. Diantaranya, agenda Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Musrena Keren) dan juga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan,” ungkap Pimpinan Rapat yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Rabu (02/02/2022).

Dijelaskan Agus, nantinya akan ada 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yang akan melaksanakan Musrenbang. “Untuk teknis pelaksanaannya, dalam setiap Daerah Pemilihan (dapil) akan ada dua kecamatan yang menggelar Musrenbang. Dan diharapkan dalam setiap kegiatan itu, anggota DPRD diwajibkan untuk hadir. Sehingga, nanti dalam sehari ada 1 kecamatan yang melaksanakan Musrenbang,” imbuhnya.

Selain agenda pokok yang disebutkan, Agus juga menyampaikan kegiatan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait dengan pengawalan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI). “Terkait dengan progres pinjaman daerah ini, komisi-komisi harus melakukan pengawasan khususnya pembangunan Rumah Sakit. Kita taju, jika hampir sebagian dana pinjaman difokuskan ke pengembangan Rumah Sakit dan juga sebagian lainnya untuk infrastruktur,” imbuhnya.

Agus juga menambahkan, agenda lain di bulan Februari adalah rapat paripurna tentang perubahan Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2022.

Baca juga :

Disinggung terkait PR pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum terselesaikan di tahun 2021, politisi PKS ini menegaskan jika dalam waktu dekat Pansus DPRD akan segera menyelesaikannya. “Tadi sudah disampaikan juga dari sekretariat, untuk jadwal pembahasan Raperda sudah dibuat. Jadi, untuk Pansus I akan membahas Raperda apa, juga Pansus II sudah masuk finalisasi karena sebelumnya sudah melalui evaluasi dari Gubernur,” kata Agus.

Tidak hanya itu, untuk kunjungan kerja (kunker), Agus menuturkan di Februari ini akan dilakukan oleh komisi-komisi dan juga badan. “Untuk Kunker itu ada dua hari yang dilakukan oleh komisi. Dan dua hari lain Kunker dilakukan oleh badan kegiatan kunker ini nantinya juga akan dilakukan disela-sela Musrenbang,” terangnya.

Masih menurut Agus, kunjungan kerja dilakukan disela-sela Musrenbang, bukan tanpa alasan. Mengingat, jadwal Musrenbang sudah ditentukan oleh Bupati Trenggalek. Sehingga DPRD harus menyesuaikan jadwal tersebut.

Perlu diketahui, untuk Raperda yang belum terselesaikan di tahun 2021, Banmus DPRD Trenggalek sudah menjadwalkan rapat khusus untuk Pansus.

“Yang jelas, di minggu keempat bulan Februari ini akan difokuskan rapat-rapat Pansus dengan agenda penyelesaian Raperda sisa tahun sebelumnya,” papar Agus. (mil/sit)

Gelar Rapat Kerja, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil Camat dan OPD Mitra

Memontum 1 — Wed, 26 Jan 2022 11:30:00 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) terkait pembahasan agenda kegiatan di tahun 2022. Dalam Raker itu, Komisi I memanggil beberapa camat dan mitra kerja.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa agenda kerjanya kali ini adalah koordinasi terkait kepegawaian pemerintah desa. “Hari ini agendanya adalah rapat kerja Komisi I dengan leading sektornya, terkait kepegawaian pemerintah desa,” ungkapnya Rabu (26/01/2022) sore.

Dikatakan Alwi, mengingat di Trenggalek ada 14 kecamatan, pihaknya tidak mungkin langsung mengundang semua camat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, baru empat camat yang menghadiri undangan Komisi I.

“Empat kecamatan yang kita panggil hari ini, adalah Kecamatan Kota, Bendungan, Pogalan dan Kecamatan Durenan,” imbuhnya.

Dari hasil rapat kerja kali ini, politisi PKS ini menyebut, jika tahun ini Bupati Trenggalek mempunyai program 100 desa wisata. Di dalam program 100 desa wisata tersebut sebagian bersinggungan dengan perhutani.

“Komisi I melihat, sejauh mana kerjasama dengan perhutani dengan kecamatan maupun desa-desa yang sudah dilaksanakan. Sudah terjalin kerjasama secara legal atau belum,” terang Alwi.

Baca juga :

Menurut laporan dari Kecamatan Bendungan, di tahun 2021 kemarin, sudah terjalin kerjasama secara legal dengan pihak perhutani. “Dan itu sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara desa dengan pihak perhutani. Namun di tahun 2022, Kecamatan Bendungan akan mengajukan tiga Desa Wisata lagi,” katanya.

Jika di tahun 2021, Kecamatan Bendungan sudah memiliki 3 Desa Wisata. Di tahun 2022, akan ada 3 Desa Wisata baru yakni Mas Kumambang Desa Srabah, Jalu Mapan Desa Suren Lor dan Kwdung Sido Gede Desa Sumurup.

Sementara itu terkait kepegawaian, Alwi menuturkan, masih ada Kepala Dinas yang merangkap jabatan. “Tadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menyebutkan jika ada 8 jabatan eselon 2 yang kosong dan diisi dengan Plt. BKD juga menyampaikan ke Bupati dan hanya mengikuti apa yang diperintahkan,” papar Alwi.

Masih terang Alwi, kalau tahapannya dimulai sekarang, mungkin 2 bulan lagi kekosongan jabatan itu sudah terisi. “Tentunya kita juga mendorong kepada Bupati, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena kalau satu orang merangkap jabatan, tentu konsentrasinya tidak bisa penuh. Dan masyarakat juga yang akan dirugikan,” harapnya.

Menurut informasi yang diterima, rapat kerja selanjutnya, Komisi I akan memanggil camat-camat sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil). Jika hari ini Komisi I memanggil Camat dari Dapil 1, agenda selanjutnya adalah mengundang Dapil 2, 3 dan yang terakhir Dapil 4. (mil/sit)

Buka Raker GOW Situbondo, Bupati Karna Titipkan Program Pengentasan Kemiskinan

Memontum 1 — Mon, 17 Jan 2022 13:49:37 +0000

Memontum Situbondo – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Situbondo, menggelar Rapat Kerja (Raker) pertama masa bhakti 2021 hingga 2025, Senin (17/01/2022). Pelaksanaan itu, dibuka secara langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani, yang juga selaku Ketua GOW Situbondo, serta dihadiri Pembina GOW, Hj Juma’ati, anggota DPRD Provinsi Jatim Komisi E, Zeiniye S.Ag serta dihadiri Ketua Bhayangkari dan Ketua Persit Candrakirana dan organisasi wanita lainnya yakni dari GOW Cabang Kecamatan sebanyak 17 Kecamatan.

Banyaknya persoalan yang berkaitan dengan kaum perempuan di Kabupaten Situbondo, menjadi prioritas program utama Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Organiasi gabungan dari sebanyak 19 organisasi perempuan yang ada 17 kecamatan dan diketuai Wakil Bupati Situbondo, mulai memantapkan programnya lima tahun ke depan.

Salah satu program yang diprioritaskan, adalah membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Ketua GOW Situbondo, Nyai H Khorani, mengatakan bahwa pihaknya masih memerlukan persamaan persepsi dengan seluruh organisasi perempuan yang ada. “Ini kan baru rapat kerja. Jadi, baru nanti kita action,” ujar Hj Khaironi kepada sejumlah awak media usai mengikuti pembukaan rapat kerja GOW Situbondo.

Baca juga :

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, pihaknya berharap program GOW harus bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Salah satunya, dengan program pengentasan kemiskinan. Bagaimana angka kemiskinan di Situbondo, bisa menurun,” kata mantan anggota DPRD Situbondo ini.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, berharap dengan adanya GOW ini, nantinya program-programnya dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten. “GOW masih menentukan program lima tahun dan satu tahun ke depan. Tentu, programnya harus bersinergi dengan misi dan visi pemerintah Kabupaten Situbondo,” ujar Bung Karna-panggilan akrab Bupati Situbondo.

Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Zaineyah, mengatakan bahwa sejak dari dahulu GOW ini sudah ada dan sifatnya masih formalitas dengan tuntutan aturan yang ada di kabupaten. “Maka hari ini, karena wakil bupatinya perempuan dan salah satu program prioritasnya bupati itu PUSPA, yakni program penguatan kaum perempuan dan anak,” kata Zeiniye.

Dikatakan oleh politisi yang juga Ketua DPC PPP Situbondo, bahwa secara populasi perempuan lebih banyak dari kaum laki laki. Namun, dari sisi kualitas, perempuan tertinggal jauh dari laki laki. (her/sit)