Raperda APBD – Memontum

Raperda APBD Trenggalek Tahun 2023 Resmi Disahkan, Ini Pesan Bupati Arifin

Memontum 1 — Mon, 28 Nov 2022 04:55:00 +0000

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Trenggalek setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2023 menjadi peraturan daerah (Perda). Persetujuan itu, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (28/11/2022) siang.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengaku bersyukur sehingga dengan proses yang berjalan relatif tepat waktu, diharapkan tidak ada keterlambatan khususnya dalam hal pelaksanaannya. “Alhamdulillah, hari ini kita bersama DPRD melaksanakan rapat paripurna dengan agenda persetujuan Raperda APBD Trenggalek tahun 2023,” ujarnya.

Suami Novita Hardiny ini berpesan, kepada jajaran eksekutif untuk bekerja sebaik-baiknya. Terlebih, di tahun 2023 dan 2024, di mana memasuki tahun politik. Sehingga, APBD yang telah disetujui bersama agar benar-benar dikawal dengan baik.

“Ingat, dalam pembahasan bahwa anggaran tahun 2023 kita mengarahkan kepada fokus pemulihan bencana. Kemudian kedua, bagaimana mempercepat proses akselerasi ekonomi di masyarakat,” kata Bupati Arifin.

Baca juga :

Dirinya juga menekankan, agar belanja daerah bisa dieksekusi dengan baik. Dan, tidak terjadi permasalahan ditengah-tengah waktu.

“Untuk belanja, jangan lagi ngedown di tengah-tengah sampai akhir. Tolong eksekusinya, kalau bisa lelang mulai Februari sudah harus lelang. Saya tidak mau lagi, ada pekerjaan melalui konvoi masa anggaran. Mending gagal tender berkali-kali, tetapi kita dapat penyedia yang qualified,” tegasnya.

Dari pada kalau mepet waktu, ungkapnya, kita nggak bisa evaluasi. “Ujung-ujungnya, ternyata ketika dikerjakan, mereka nggak punya modal. Padahal, kita nyusun anggaran susahnya setengah mati dan jangan sampai tinggal nyerap saja tidak terserap,” sambungnya.

Apalagi, tambah Mas Ipin, ada tanggung jawab yang tidak mudah. Karena, pada tahun 2024, Indonesia dituntut untuk bisa mewujudkan nol kemiskinan ekstrim.

“Untuk itu, saya meminta agar penyerapan anggaran benar-benar maksimal. Sehingga, ekonomi benar-benar berputar,” tegas Bupati Trenggalek. (mil/sit)

Bupati Yuhronur bersama DPRD Lamongan Lakukan Penandatanganan Dokumen Persetujuan Raperda APBD 2023

Memontum 1 — Mon, 21 Nov 2022 10:09:17 +0000

Memontum Lamongan – Kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat gejolak the perfect storm yang mampu meningkatkan risiko stagflasi dan resesi di berbagai negara di belahan dunia. Salah satu yang menjadi kunci menghadapi terpaan krisis global, yakni industri pangan. Di mana, ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak, dinilai mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sehingga, ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan. Seperti, mewujudkan pangan yang berdaulat (food sovereignty) dan mandiri (food resilience). Hal tersebut, disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam sambutannya seusai melakukan penandatanganan dokumen Persetujuan Raperda APBD 2023 bersama Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H Abdul Ghofur, pada rapat paripurna hari keempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (21/11/2022) tadi.

“Momen inilah yang seharusnya kita tangkap menjadi peluang oleh Kabupaten Lamongan. Karena sektor pertanian masih menjadi penopang terbesar, khususnya produksi beras dan jagung di tingkat regional. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus berkomitmen mempertahankan pangan dengan menjaga predikat sebagai daerah lumbung pangan nomor satu se-Jawa Timur,” ujar Bupati Yuhronur.

Selain mempertahankan menjadi lumbung pangan nomor satu di Jatim, ungkapnya, Kabupaten Lamongan terus mendorong untuk melakukan diversifikasi pangan sebagai upaya untuk lebih menguatkan ketahanan pangan. Salah satu diantaranya, yakni pengembangan tanaman sagu, sorgum, hingga peningkatan produksi buah-buahan seperti pisang Cavendish, semangka, melon dan tanaman holtikultura yang sudah dikembangkan oleh masyarakat.

Baca juga :

“Sudah saatnya potensi besar di sektor pangan dikembangkan lebih optimal dengan berbagai inovasi, sehingga menghasilkan produk-produk pangan substitusi yang kompetitif dan berdaya saing,” imbuhnya.

Melalui persetujuan APBD 2023, juga diharapkan Bupati Yuhronur, mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan perekonomian masyarakat guna terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

Sementara itu, Juru Bicara DPRD Lamongan, Alim Makhfudi, mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Lamongan, menyepakati postur rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 dengan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3.236.135.543.700. Sementara belanja daerah, dialokasikan sebesar Rp 3.180.421.258.000. Dengan konfigurasi tersebut, rancangan APBD 2023 mengalami surplus sebesar Rp 55.714.285.700.

Sebagai penyeimbang dari surplus yang terjadi, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran. (zen/gie)

Bupati Lumajang Sampaikan Nota Raperda Perubahan APBD 2023

Memontum 1 — Wed, 09 Nov 2022 07:34:00 +0000

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, sampaikan Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (09/11/2022) pagi. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lumajang, H Bukasan, turut dihadiri Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam penjelasannya, Bupati Lumajang menjelaskan bahwa penyusunan R-APBD TA 2023 telah diawali dengan menyusun KUA/PPAS dan telah dibahas serta disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. Di mana, KUA/PPAS disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang No 41 tahun 2022, tentang RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2023.

“Di dalam RAPBD tahun 2023, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Pemprov Jawa Timur tahun 2023,” ujarnya.

Cah Thoriq-sapaan Bupati Lumajang juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memprioritaskan pembangunan tahun 2023, yang antara lain pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata, peningkatan layanan struktural pendukung ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Baca juga :

Selanjutnya, imbuh Cak Thoriq, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai budaya lokal, peningkatan pertanian berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Serta, peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik.

“Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 adalah Optimalisasi Reformasi Struktural untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan,” tegasnya.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam kesempatan sama mengharapkan bahwa dengan waktu yang terbatas, TAPD, Badan Anggaran dan seluruh fraksi serta komisi DPRD dan seluruh OPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan R-APBD tahun anggaran 2023. Tentunya, dengan tepat waktu. (kom/adi/gie)

Paripurna Nota Keuangan Raperda APBD 2023, Tujuh Fraksi DPRD Lamongan Sampaikan Pandangan Umum

Memontum 1 — Thu, 03 Nov 2022 10:55:48 +0000

Memontum Lamongan – DPRD Lamongan menggelar rapat paripurna Nota Keuangan Raperda APBD (Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2023, Kamis (03/11/2022) tadi. Dalam paripurna itu, menyampaikan pandangan umum (PU) dari tujuh fraksi partai (PKB, Demokrat, PDIP, PAN, Golkar, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia dan Partai Gerindra) di DPRD Kabupaten Lamongan.

Mengawali paripurna yang memiliki tema rencana kerja pembangunan yakni ‘Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan hingga mengatasi dampak inflasi.

Menanggapi hal itu, tujuh fraksi partai menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Diantaranya, yakni usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal pupuk dan juga wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan itu selain menyampaikan apresiasi, juga memberikan saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai dan saluran drainase.

“Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan, untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas,” kata Sri Setyowati.

Baca juga :

Sedangkan Fraksi Partai Golkar, dalam kesempatan itu berharap, agar APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan Bengawan Njero harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI dan PDI-Perjuangan, mengharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.

“Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan,” harap Moch Dachlan.

Bupati Yuhronur menanggapi hal itu, menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari berbagai fraksi partai di Kabupaten Lamongan. “Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, insyaallah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp 3,06 triliun. Sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp 60 miliar. Untuk penyeimbangan dari surplus, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol. (zen/sit)

DPRD Trenggalek Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda APBD 2023

Memontum 1 — Mon, 26 Sep 2022 06:55:00 +0000

Memontum Trenggalek – DPRD Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2023. Dalam rapat kali ini, fraksi-ftaksi di DPRD mengkritisi besarnya beban pada APBD di tahun 2023 dan masih banyaknya insfratruktur yang perlu dibenahi.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan saran, masukan, harapan juga himbauan atas nota APBD tahun 2023 yang disampaikan Bupati Trenggalek dalam rapat sebelumnya. “Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD Trenggalek tahun 2023. Tadi, fraksi-fraksi menyampaikan saran, harapan juga himbauan yang tujuannya untuk menyempurnakan APBD tahun depan,” ungkapnya, Senin (26/09/2022) siang.

Ditegaskannya, masing-masing fraksi memiliki pandangan tersendiri terhadap nota APBD Trenggalek tahun 2023. Akan tetapi intinya, sama. Yakni, demi peningkatan program atau kegiatan yang lebih baik lagi.

“Kalau dari fraksi PKB tadi meminta agar ada peningkatan anggaran BOS Madin. Mengingat, saat ini pandemi Covid-19 sudah berakhir. Jadi, perlu ditingkatkan seperti semula (sebelum pandemi, red),” tegas Samsul.

Selain itu, masukan lain datang dari Fraksi PDI-Perjuangan, yang mana disampaikan jika Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Utamanya, di sektor pariwisata, perikanan, pertanian dan yang lainnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2023. “Kami ucapkan terima kasih atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Trenggalek atas APBD tahun 2023. Nantinya, akan kita tindak lanjuti dengan rapat-rapat di tingkat eksekutif,” kata mantan anggota DPRD Trenggalek ini.

Pihaknya menegaskan, jika saat ini yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Daerah ada di sektor infrastruktur. Yang mana masih banyak ruas jalan di Kabupaten Trenggalek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

“Hasil rapat hari ini, akan kita jawab di rapat paripurna selanjutnya. Yang insyaallah, akan dilaksanakan Kamis (29/09/2022) besok dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Trenggalek tahun 2023,” paparnya.

Perlu diketahui, sesuai nota yang disampaikan Bupati bahwa APBD Trenggalek tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 4 persen atau sekitar Rp 75 miliar. Akan tetapi, peningkatan itu tidak berdampak banyak pada kegiatan pembangunan di tahun depan.

Pasalnya, meskipun ada peningkatan anggaran, masih ada nominal belanja yang harus dibayar. Diantaranya tanggungan hutang pinjaman dana PEN sebesar Rp 50 miliar, dana cadangan Pemilu sebesar Rp 15 miliar dan dana cadangan penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar. (mil/sit)

Pemkab dan DPRD Situbondo Sepakati Raperda Perubahan APBD 2022

Memontum 1 — Tue, 20 Sep 2022 09:20:00 +0000

Memontum Situbondo – DPRD Kabupaten Situbondo bersama Pemkab Situbondo menandatangani persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Selasa (20/09/2022) siang. Kesepakatan bersama itu, ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Situbondo, Karna Suswandi dengan Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Situbondo, dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi.

Sebelumnya, penandatanganan persetujuan bersama juga dilakukan Bupati Situbondo bersama DPRD Kabupaten Situbondo. Penandatanganan tersebut, menyepakati Raperda Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

“Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada DPRD yang terhormat, yang telah melakukan pembahasan bersama-sama dengan jajaran eksekutif dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Sehingga, diperoleh suatu kesepakatan dan persetujuan untuk menetapkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Hal ini, merupakan kebutuhan riil guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo, yang kita cintai ini,” ungkap Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo, dalam sambutannya di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo.

Bung Karna juga mengatakan, terjadinya perubahan APBD dimaksud, tidak dapat terlepas dari masih adanya aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum dapat tertampung dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022. Sedangkan, saat ini kita juga dituntut untuk melakukan antisipasi dampak dari adanya kenaikan inflasi. Sehingga, perlu dilakukan penyempurnaan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini.

“Berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap Raperda ini, maka untuk selanjutnya tinggal satu tahapan lagi yang harus dilalui. Yakni, evaluasi Gubernur Jawa Timur,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini, Bung Karna mengaku, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislatif dalam menyikapi beberapa program, baik kegiatan dan sub kegiatan yang telah disampaikan. Akan tetapi, dinamika yang terjadi selama proses tersebut justru menunjukkan sikap, kedewasaan dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

“Cita-cita pembangunan yang berkesinambungan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak berhenti sampai disini. Melalui semangat bersama, kita selalu berupaya untuk berbuat lebih baik pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Menurut Bung Karna, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, transparan serta dapat dipertanggungjawab kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan APBD.

“Pada kesempatan ini, kami selalu mengingatkan kepada segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena, pengabdian yang kita lakukan ini merupakan kewajiban selaku aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat,” paparnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna itu, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Forkopimda. (her/sit/adv)

Tiga dari Lima Usulan Raperda DPRD Trenggalek Mulai Dibahas

Memontum 1 — Tue, 06 Sep 2022 03:20:00 +0000

Memontum Trenggalek – Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD. Dalam rapat paripurna kali ini, beragendakan penyampaian DPRD atas dua Raperda inisiatif Bupati dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2022.

Dikonfirmasi usai rapat, Wabup Trenggalek mengatakan jika akan mendukung pembahasan Raperda tersebut. Karena, Raperda usulan DPRD ini bermanfaat besar dalam memenuhi perkembangan dan amanah undang-undang.

“Saya menyampaikan apresiasi, semoga peraturan yang diusulkan dapat memberikan dampak baik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat luas,” papar Wabup Trenggalek, Selasa (06/09/2022) pagi.

Dalam paripurna itu, adapun lima Raperda usulan DPRD, yang diantaranya Raperda tentang kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang atau lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan atau pekerjaan daerah. “Kemudian yang kedua, Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah, Raperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan, Raperda tentang perda Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Disabilitas dan ketua forum komunikasi anak Trenggalek,” jelas Wabup Syah.

Serta, tambahnya, Raperda ke lima mengenai penyelenggaraan riset pasar luar untuk produk daerah. Disampaikannya, jika pemerintah daerah sangat setuju dan mengapresiasi terkait dengan Raperda NPWP Cabang atau lokasi bagi pengusaha dari luar Trenggalek yang memiliki cabang usaha di Trenggalek.

“Kita sepakat agar pembahasannya bisa dipercepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, lahirnya peraturan daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah,” imbuh mantan anggota DPRD Trenggalek ini.

Baca juga :

Selanjutnya, terkait Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, menurut mantan anggota DPRD Trenggalek itu akan memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Dukungan dan persetujuan pembahasan lebih lanjut terkait Raperda usulan DPRD ini juga disampaikan Wakil Bupati untuk tiga Raperda yang lain. “Karena tiga Raperda itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi saat ini. Apalagi kesemuanya demi kebaikan Kabupaten Trenggalek,” tegas suami Fatihatur Rohmah ini.

Selain menyampaikan pendapatnya terkait dengan lima Raperda usulan DPRD, dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Trenggalek juga mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2022.

Beberapa fraksi DPRD mengapresiasi peningkatan PAD Kabupaten Trenggalek, sehingga asumsi APBD Trenggalek melampaui Rp 2 triliun. Selain itu juga, terkait dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang juga meningkat, salah satunya untuk peningkatan infrastruktur jalan. Dukungan dan apresiasi tersebut datang dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan catatan dari fraksi-fraksi baik terkait Raperda usulan maupun Raperda APBD perubahan tahun 2022. “Kalau catatan ya banyak, tapi tadi juga ada apresiasi dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD. Seperti, belanja modal kita yang naik di belanja peralatan mesin dan gedung senilai Rp 100 miliar lebih. Dan ini tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman fraksi,” katanya.

Masih terang Politisi PDI-Perjuangan ini, selanjutnya hasil rapat kali ini akan kembali diparipurnakan, Rabu (07/09/2022) besok, dengan agenda jawaban bupati sekaligus jawaban fraksi-fraksi atas Raperda usulan bupati.

“Setelah itu kita bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Raperda-Raperda usulan. Sedangkan untuk Raperda APBD perubahan akan dibahas ditingkat Badan Anggaran (Banggar DPRD). Target kita untuk Raperda APBD perubahan akan selesai pembahasannya di pertengahan September 2022,” papar Doding. (mil/sit)

Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, DPRD Pamekasan Soroti Program Wira Usaha Baru

Memontum 1 — Thu, 14 Jul 2022 14:45:00 +0000

Memontum Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar sidang paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Kamis (14/07/2022) siang. Dalam sidang paripurna tersebut, ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan.

Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Kedua, permintaan persetujuan anggota mengenai hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abd Rasyid Fansori, menyampaikan sejumlah saran dan masukan terkait program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal dalam pelaksanakannya. Salah satunya, Program Wira Usaha Baru (WUB) Yang merupakan program prioritas pemerintah untuk menciptakan sepuluh ribu WUB.

Dalam pelaksanaan program tersebut, terangnya, dinilai masih kurang maksimal dan terkesan apatis tanpa adanya sentuhan anggaran. Sehingga, pelaku WUB kehilangan arah dalam menjalankan programnya.

“Kami dari Fraksi PPP berharap, pada pembahasan APBD 2023 dapat dibahas dan disupport anggarannya guna menuntaskan program prioritas bupati. Sehingga, hal ini bisa tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat,” ucap Abd Rasyid.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Abd Rasyid juga menyampaikan mengenai beberapa program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal. Misalnya, kawasan desa atau desa tematik serta pembangunan terminal kargo.

Wakil Bupati Pamekasan, Raden Bagus Fattah Jasin, seusai paripurna mengatakan bahwa catatan dari semua fraksi-fraksi akan menjadi pegangan Pemkab Pamekasan di Tahun 2023 mendatang. Seperti salah satunya, masuk dari Fraksi PPP.

“Seperti catatan PPP terkait WUB, kita akan urai dan kita akan lihat di RKP, dalam setiap tahunnya. Kita akan lihat di dokumen RKP, seperti target bupati 10 ribu WUB dan sampai tahun ini berapa. Dan sisanya, kita akan tuntaskan. Sehingga, ini bisa selesai di akhir periode Bapak Bupati,” kata Wabup Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, pada kesempatan sama menyampaikan bahwa DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021. Meskipun, ada beberapa catatan dari beberapa fraksi dan akan ditindak lanjuti.

“Sudah disampaikan semua dan DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD 2021. Dengan beberapa catatan dari fraksi-fraksi, baik yang dibacakan atau yang tidak dibacakan, maka tinggal nanti bagaimana tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait rekomendasi tersebut,” paparnya. (azm/srd/sit/adv)

Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Komisi IV Beri Catatan Penting OPD Mitra

Memontum 1 — Thu, 14 Jul 2022 11:34:13 +0000

Memontum Trenggalek – Komisi IV DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat itu, beberapa dinas turut dihadirkan ke Gedung DPRD Trenggalek.

“Komisi IV juga mengundang beberapa OPD mitra, seperti diantaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, untuk melakukan pembahasan,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Trenggalek, Bambang Sutopo, saat dikonfirmasi seusai rapat, Kamis (14/07/2022) sore.

Hasil dari rapat ini, tambahnya, untuk Disnakertrans diharapkan bisa lebih aktif dalam rangka menyebarkan informasi melalui media sosial terkait informasi maupun progres kegiatan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di masyarakat luas. “Disnakertrans kami mengharapkan agar lebih aktif dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan kepada masyarakat. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Sosial media dalam hal ini meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia visual. Saat ini, siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital,” jelasnya.

Komisi IV berharap, agar Disnakertrans lebih mengoptimalkan informasi kepada masyarakat. Karena selama ini, informasi itu kurang sesuai dengan standar, maka harapan itu informasi diketahui oleh masyarakat banyak sehingga masyarakat banyak sehingga masyarakat menerima manfaat.

Baca juga :

“Kemudian untuk Dinas Pariwisata, kita sampaikan jika di sana anggarannya banyak dipakai untuk kepentingan seni dan budaya. Dan justru kurang perhatian terhadap destinasi wisata baru, utamanya pembinaan terhadap desa wisata yang saat mana masuk dalam program kerja Seratus Desa Wisata (Sadewa) inisiatif Bupati Trenggalek,” terang Bambang.

Maka dari itu, pihaknya berharap seiring dengan selesainya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), Dinas Pariwisata lebih memperhatikan destinasi wisata yang baru. Sehingga, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek

“Kita contohkan untuk destinasi wisata yang ada di kabupaten tetangga yang dilalui JLS, itu sudah dikatakan menarik bagi penikmat wisata. Sedangkan di sini, yang sudah dilalui JLS hanya Pantai Pasir Putih di Kecamatan Watulimo dan Pantai Pelang di Kecamatan Panggul,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Politisi PDI-Perjuangan, wisata Guo Lowo diperkirakan juga akan tertinggal seiring dengan terbangunnya JLS. Dirinya menegaskan, jika di Trenggalek ada destinasi wisata baru yang belum dimanfaatkan dengan baik. Bahkan informasinya, wisata tersebut akan dikelola oleh swasta. Jika ini sampai terjadi, tentu Pemkab akan ketinggalan untuk mengelolanya.

“Sedangkan tahun ini, belum ada anggaran yang diarahkan untuk mengerjakan distinasi wisata baru. Padahal, jika Pemerintah Daerah fokus pada pengelolaan wisata, maka sudah tentu akan menambah PAD kita,” papar Bambang. (mil/sit)