Seperti yang disampaikan juru bicara Partai Golkar, Abdul Aziz, yang mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun ini yang mencapai 100,08 persen lebih besar daripada tingkat realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020. Dimana pada tahun sebelumnya, realisasi pendapatan diangka 95,41 persen.

“Partai Golkar sangat mengapresiasi terhadap realisasi pendapatan tersebut. Hal ini, menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah berjalan secara maksimal,” terang Aziz.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hal senada juga diungkapkan Jubir Partai Demokrat, Noor Fatonah, dimana pihaknya berpandangan bahwa memang Lamongan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2021. Namun, pihaknya juga menilai masih banyak program unggulan pemerintah yang belum terealisasi dengan maksimal. Untuk itu, Partai Demokrat berharap di tahun 2022 ini pemerintah bisa lebih fokus dalam meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur serta skala prioritas lainnya.

“Kami juga mengapresiasi atas tercapainya PAD yang terealisasi hingga mencapai 126,48 persen. Kami berharap, agar PAD di Kabupaten Lamongan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Kenaikan PAD, tambahnya, juga mendapat apresiasi dari Fraksi PDI-Perjuangan, yang disampaikan melalui jubirnya, Ratna Mutia Marhaeni. Disampaikan, bahwa terdapat realisasi PAD dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan khususnya pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah. 

Sementara pada kekayaan daerah, Jubir Fraksi PKB, Aslichah, mengakui kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka semakin baik inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan berinvestasi.

Apresiasi juga datang dari Fraksi Partai Gerindra, PAN dan PNRI. Melalui masing-masing jubirnya, ketiga fraksi tersebut berharap agar pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama enam kali berturut-turut dapat terus dipertahankan dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat. (zen/sit)

Dalam rapat paripurna itu, DPRD Kabupaten Jombang memutuskan serta menetapkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Keputusan berlaku mulai tanggal penetapan 23 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, dengan nomor surat keputusan 128/19/DPRD/415.14/2021

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Ketua DPRD Jombang ketika di wawancarai menyampaikan, disaat Isoman-Isoman ada hal yang perlu di perbaiki ataupun ditingkatkan, maka disinilah evaluasi setelah itu baru masuk kedalam Isoter. Pelaksanaan di Isoter harus lebih baik.

“Orang yang melaksanakan Isoman masuk ke Isoter, ditangani dengan baik mulai dari pemeriksaan serta ada fasilitas yang betul-betul bagus. Seperti vitamin, tempat tidur dan tenaga kesehatannya supaya dapat terpantau dengan baik,” tutur Ketua DPRD Jombang.

Mungkin, tambah Mas’ud Zuremi, dalam waktu dekat akan ada paripurna lagi untuk kordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pembahasan P-APBD yang sudah di tetapkan dengan satu Raperda pengelolaan barang milik daerah. Terkait Nakes serta pasien dengan masalah Covid-19 sudah ada Pansus untuk menangani

“Fokusnya tetap pada pelaksanaan penanganan Covid-19, bahwa Tahun 2021 yang masuk kedalam perubahan adalah penanganan utamanya terkait Nakes yang di tahun 2020 belum terselesaikan. Insentif yang harus diterima Nakes akan di selesaikan pada tahun ini, sumber dananya berasal dari dana anggaran yang harus disisihkan seperti dari anggaran seragam siswa-siswi sebesar Rp 16 milyar, BPTT sebesat Rp 6.7 milyar hingga mencapai jumlah sebesar Rp 33 milyar,” ungkapnua.

Anggaran sebesar Rp 33 milyar untuk penanganan Covid-19 termasuk Isoter, Isoman, pasien yang masuk Rumah Sakit. Ini untuk Nakes seta di OPD-OPD lain. “Tahun 2021 seragam di tunda karena banyak penyampaian dari masyarakat termasuk lembaga-lembaga sekolah menyatakan seragam tahun kemaren masih baru semua karena tidak ada pendidikan tatap muka. Sehingga yang di prioritaskan adalah untuk penanganan Covid, masyarakat harus sehat, situasi juga harus sehat serta guru-guru juga harus sehat,” ujar Ketua DPRD Jombang

Ditempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, juga menyampaikan bahwa P-APBD diarahkan kesemua sektor yang kemaren tidak bisa terjangkau karena keterbatasan dana ketika APBD murni, dengan perubahan APBD akan bisa dilaksanan program-programnya.

“P-APBD juga digunakan untuk pemulihan ekonomi dampak dari Covid, Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada Bank Jombang untuk progran KURDa, ada sebesar Rp 50 milyar untuk dipinjamkan kepada UMKM, pertanian, wisata yang bunganya akan di subsidi dari APBD,” papar Bupati Jombang. Program KURDa sudah ada ketentuan dari pihak perbankan, yang sudah memiliki KUR di Bank lain otomatis tidak bisa mengajukan KURDa. (azl/ed2)