Berdasarkan data BPJS, di Malang Raya total peserta yang dinonaktifkan mencapai 125 ribu orang. Rinciannya, Kota Malang sebanyak 9.920 peserta, Kota Batu 3.974 peserta dan Kabupaten Malang 112.140 peserta.

Meski angka itu sudah diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengaku belum menerima data resmi rinci dari pemerintah pusat terkait jumlah pasti warga Kota Malang yang dinonaktifkan. “Belum ada surat secara resmi berapa angka yang dinonaktifkan di Kota Malang. Tetapi, BPJS yang tidak aktif itu nanti kita petakan dulu. Kita sudah koordinasi dengan Dinsos dan BPJS. Berapa yang dinonaktifkan dari PBI pusat di Kota Malang masih menunggu data resmi,” ujar Husnul, Rabu (18/02/2026) tadi.

Namun, Husnul menegaskan perhatian utama pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan bagi pasien dengan kebutuhan medis rutin tetap berjalan. Terutama, penderita penyakit kronis seperti gagal ginjal yang harus menjalani hemodialisis (cuci darah).

Baca juga :

“Kasus yang rutin seperti HD itu harus tetap dilakukan. Layanan tidak boleh berhenti. Nanti kita diskusikan bersama untuk reaktivasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, juga meminta waktu untuk memastikan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. “Saya minta waktu untuk segera konfirmasi supaya tidak terjadi misinterpretasi informasi,” ucap Erik.

Pemkot Malang saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data peserta nonaktif. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab penonaktifan, seperti data ganda, perubahan status ekonomi, atau peserta yang telah meninggal dunia.

“Kami lakukan verifikasi lapangan karena mungkin ada data rangkap atau yang bersangkutan sudah meninggal,” imbuhnya.

Peserta yang dinonaktifkan akan dikelompokkan sesuai penyebabnya, untuk menentukan langkah penanganan. Termasuk, kemungkinan pengaktifan kembali bagi warga yang benar-benar membutuhkan. (rsy/sit)

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Pamekasan, Sigit Priyono, menyampaikan bahwa soal wacana itu, pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat. “Sampai hari ini, belum ada keputusan akhir bahwa reaktivasi kereta api ini dilaksanakan atau tidak,” ujarnya, Kamis (23/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkan Sigit, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) sejak tahun 2009 sampai 2018, sudah melakukan studi kelayakan. Baik dari segi kelayakan tehnis, ekonomi dan finansial. “Reaktivasi kereta api ini adalah domain pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan. Kami di Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, akan mendukung jika pemerintah pusat sudah memutuskan,” tambahnya. (azm/gie)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang meresmikan RSL Ijen Boelevard sebagai pendukung Isoter ini, didampingi oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Nurchahyanto, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jatim, Marsma TNI Rudy Iskandar, Penanggung Jawab RSL Ijen Boelevard, dr. Kohar Hari Santoso.

Selain itu juga turut hadir dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, Bupati Malang, HM Sanusi, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Kadinkes Kota Malang, dr. Husnul Mu’arif, Kadinkes Kabupaten Malang, dr Arbani Mukti Wibowo, serta beberapa jajaran OPD yang lain.

Penanggung Jawab RSL Ijen Boelevard Malang, dr Kohar Hari Santoso,, mengatakan bahwa sejak Desember 2021 sudah hampir tidak ada pasien Covid-19 di RSL Ijen Boelevard. Oleh karenanya, pihaknya meliburkan seluruh aktivitas yang di RSL Ijen Boelevard.

“Namun, beberapa pekan terakhir kasus Covid-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Karenanya, kami aktifkan kembali sesuai arahan dari Pemprov Jatim,” kata dr Kohar Hari Santoso.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dokter Kohar juga menjelaskan, bahwa RSL Ijen Boelevard akan difungsikan untuk pasien Covid-19 yang tergolong tanpa gejala dan gejala ringan saja. “Kemarin perlengkapannya belum lengkap, tapi semalam sudah kita siapkan semua. Saat ini kita sudah menyiapkan 60 relawan tenaga kesehatan yang sudah siap melayani pasien yang masuk. Rencananya mulai sore ini sudah ada 5 pasien yang mas untuk kita tangani di RSL Ijen Boelevard,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur menuturkan bahwa beberapa hari yang lalu pihaknya sudah memantau kesiapan RSL Ijen Boelevard untuk dijadikan Isoter. “Infrastrukturnya sudah sangat siap, tenaga kesehatan juga siap, bahkan sistemnya juga belum di shut down. Jadi, koneksitas seluruh sistem informasi diseluruh kamar-kamar sudah terata dengan baik,” tutur Khofifah Indar Parawansa.

Dirinya juga menjelaskan, diantara RS Darurat Lapangan yang ada di Jawa Timur, pihaknya mengatakan bahwa RSL Ijen Boelevard dinyatakan secara sistem terbaik. “Sistem informasi dan komunikasi antara pasien dan nakes di Ijen Boelevard menurut kami adalah yang terbaik. Bahkan, ketika kita melakukan pengembangan di Jember dan beberapa tempat lainnya, saya minta disini (RSL Ijen Boelevard) rujukannya,” tambahnya.

Khofifah juga berharap, agar tenaga kesehatan yang ada selalu diberikan kesehatan serta pasien yang terpapar segera diberikan kesembuhan. “Bismillah, ikhtiyar kita bersama serta Ridho dari Allah Ta’ala, RS Lapangan jen Boelevard kita resmikan dan reaktivasi kembali,” terangnya. (cw1/sit)

“Dalam membuka kembali pariwisata ini tentunya kita butuh dukungan industri, karena akhirnya yang mengeksekusi adalah teman-teman yang di garda terdepan yaitu yang bergerak di industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno usai Rakor dengan Bali Tourism Board, di Bali, Sabtu (12/06).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Pelaku industri yang tergabung di dalam Bali Tourism Board dapat membantu memastikan berbagai macam prakondisi reaktivasi Bali dilakukan dengan baik. Pra kondisi tersebut meliputi pengendalian Covid-19 yang dapat ditekan, percepatan vaksinasi untuk menciptakan herd immunity, kesiapan destinasi baik dari zona dan rute aman berwisata, serta sertifikasi CHSE end to end.

“Adapun prakondisi lainnya adalah kondisi Covid-19 secara global. Dan tentunya yang berkaitan dengan travel corridor arrangement yang sekarang sedang difinalkan untuk menentukan prasyarat agar wisatawan bisa masuk ke Bali,” ungkap Menparekraf.

Menparekraf berharap, reaktivasi pariwisata Bali ini dapat memulihkan perekonomian masyarakat Bali. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima pada akhir kuartal kedua bulan Juni 2021, Menparekraf mengatakan perekonomian Bali kembali terkontraksi.

“Data yang saya dapat, bahwa kontraksi di Bali berlanjut dan angkanya ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan kuartal pertama, malah termasuk kategori yang cukup dalam,” ujarnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R. Kurleni Ukar, Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, Pengamat Kebijakan Agus Pambagio, Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Agung Partha Adnyana, dan sejumlah pelaku industri parekraf. (hms/kpe/aye/ed2)