“Di awal kami merefocusing anggaran, terdapat Rp 10.35 milyar yang bisa dipindahkan untuk penanganan Covid-19. Tapi beberapa waktu lalu ketika pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saya minta Sekretaris Dewan menyisir lagi mana anggaran yang tidak mungkin diserap,” ungkap Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Sabtu (28/08).

Baca Juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Beberapa anggaran direfosuing, antara lain makan minum (mamin) tamu dan mamin paripurna. Bahkan dijelaskan pria yang akrab disapa Made, terbesar berasal dari anggaran reses.

“Dalam kondisi dan situasi seperti ini, kita tidak mungkin melakukan reses. Sehingga kami dapat lagi, anggaran yang bisa direfocusing. Itu sekitar Rp 8.1 milyar,” tambah politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Sehingga total anggaran di DPRD Kota Malang yang bisa digeser untuk pemulihan dan penanganan pandemi, kurang lebih Rp 18 milyar.

“Nah Rp 18 milyar tersebut, dewan minta dipakai 50 persen untuk bantuan sosial (bansos) dan 50 persen untuk kesehatan,” tekannya.

Made berharap bansos terus bergulir, sehingga paling tidak dapat mempertahankan daya beli masyarakat.

“Kalau 50 persen anggaran dari dewan ya berarti di angka Rp 9-10 milyar untuk bansos. Itupun tidak akan mengganggu anggaran di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB). Karena kami ingin daya beli warga Kota Malang itu terus ada dengan disalurkannya bansos,” terangnya.

Namun Made menjelaskan bahwa alokasi 50 persen untuk bansos dan 50 persen untuk kesehatan hanyalah usulan DPRD Kota Malang. Selebihnya semua diserahkan dan diputuskan oleh TAPD.

“Itu sekedar usulan dan harapan, tapi semua terserah TAPD. Dewan hanya sekedar menggeser penggunaannya seperti apa, lalu kita serahkan pada TAPD,” katanya.

Menurutnya, anggota legislatif tidak berhak melakukan eksekusi pada anggaran. Pihaknya hanya boleh menggeser atau merefocusing sejumlah anggaran yang dirasa tak mungkin terpakai, untuk program maupun kegiatan yang lebih penting dan urgent. “Karena sebagai perwakilan dari masyarakat, maka usulan kami, anggaran tersebut 50 persen untuk bansos. Sisanya untuk penanganan covid-19 lainnya di Kota Malang, seperti kesehatan,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar itu. (mus/ed2)

Seperti yang diketahui, banyaknya anggaran pada ruang fiskal yang terdampak penanganan wabah Covid-19. Membuat Komisi II minta OPD tetap mengedepankan program dengan super skala prioritas, dan menunda kegiatan yang masih bersifat biasa saja.

Baca Juga:

• Pansus III DPRD Trenggalek Matangkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes dan Madrasah
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Ruang fiskal anggaran menjadi sorotan kami dalam pembahasan KUA PPAS kali ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Kamis (29/07).

Dikatakan Pranoto, dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek kali ini. Komisi II melihat bahwa program Dishub memang sesuai visi Bupati, akan tetapi ruang fiskal anggaran yang belum ada.

Diketahui, ruang fiskal pemerintah saat ini tengah terdampak penanganan Covid-19. Sehingga sebagian program kegiatan OPD yang belum masuk skala prioritas wajib ditunda dulu.

“Terlebih, untuk pembiayaan program tersebut juga masih belum ada. Jadi harus di sepakati bersama penilaiannya,” imbuhnya.

Dijelaskan Politisi Partai PDIP ini, beberapa hal yang masuk skala prioritas maupun yang digunakan untuk mencukupi RPJMD, wajib di dorong agar tetap dilaksanakan.

Ia mencontohkan, ruang untuk pesepeda harus ditampung atau diwadahi dulu. Mengingat, ada korelasi terkait kategori kota hijau. Selain itu, juga harus terbebas dari asap, sehingga untuk mengurangi itu perlu diwadahi juga.

“Adapun program ‘desa terang’ sesuai misi Bupati. Ini juga harus terang benderang dari sisi penerangannya,” jelas Pranoto.

Dengan adanya program desa terang ini, lanjutnya, akan menjadi program yang dapat didorong dari dana Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)  yang secara penuh akan menangani program tersebut. (mil/ed2)

Dalam Rakor itu, Bupati Hendy menyampaikan beberapa poin dalam mengantisipasi lonjakan kasus terbaru per Minggu (27/06) kemarin. Diantaranya, seperti penambahan ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) yang saat ini penggunaannya sudah mencapai 70 persen.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026

Selain itu, orang nomor satu di pemerintah Kabupaten Jember itu, menginstruksikan BPKAD untuk menyiapkan anggaran refocusing sebesar Rp 150 miliar untuk beberapa kebijakan yang akan diambil.

“Tolong siapkan anggaran refocusing minimal Rp 150 miliar, karena kita akan memberlakukan langkah pembatasan aktivitas masyarakat. Termasuk, juga tempat yang menimbulkan kerumunan lebih ketat lagi serta penyekatan mulai tingkat kabupaten hingga Rt/Rw diaktifkan kembali,” kata Bupati Hendy.

Penyekatan Rt/Rw, tambahnya, akan diberlakukan bagi wilayah dengan kondisi darurat. Di mana, terdapat kasus positif, bahkan kematian akibat Covid-19.

Skema Work From Home (WFH) dengan pola 50 persen di kantor dan 50 persen di rumah, paparnya, diaktifkan kembali bagi seluruh dinas pemerintah. “Eselon 1 dan 2, tetap bekerja di kantor. Sedangkan untuk eselon 3 dan 4, diberlakukan skema 50 dan 50 dalam bekerja. Dengan catatan, meski bekerja di rumah tidak boleh keluyuran,” papar Bupati Hendy.

Dengan langkah itu, Bupati berharap, dengan kebijakan ini dalam waktu seminggu ke depan, kondisi sebaran Covid-19 di Kabupaten Jember, dapat menurun kembali. “Ketika menurun, kita gas lagi aktivitas perekonomian warga kita tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Bupati Hendy. (kom/ed2)

Adanya refocusing anggaran beberapa waktu lalu, mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaan kegiatan ulang sesuai dengan anggaran yang ada.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Mugiyanto saat dikonfirmasi usai rapat mengatakan pasca refocusing anggaran APBD 2021 Kabupaten Trenggalek disetujui untuk penanganan pandemi Covid-19, ada beberapa program prioritas Dinas Pendidikan yang mendesak tidak bisa dibiayai akan diatur kembali di APBD Perubahan tahun 2021.

“Hari ini kita memanggil Dinas Pendidikan dan melakukan klarifikasi pasca refocusing kemarin. Apakah ada program -program prioritas yang benar-benar mendesak kemudian tidak terbiayai itu nanti akan kita atur kembali di APBD perubahan 2021,” ungkap Mugiyanto, Senin (31/05/2021) sore.

Pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan lebih memprioritaskan program kegiatan yang penting atau urgent. Hak ini dikarenakan perkembangan Covid-19 di Kabupaten mulai ada penurunan.

“Kita hanya ingin Dinas Pendidikan menginventarisasi mana kegiatan yang prioritas dan belum ada anggaran karena dampak refocusing. Dan akan menjadi prioritas di APBD Perubahan tahun ini,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Obeng sapaan akrabnya, pihaknya juga akan melihat perkembangan Covid-19 di Trenggalek selama 3 bulan kedepan.

“Apakah perkembangannya semakin menurun atau malah justru meningkat. Kalau semakin menurun, otomatis anggaran yang sementara parkir di BTT ini bisa dimanfaatkan kembali ke masing-masing OPD,” terang Mugiyanto.

Disinggung terkait anggaran yang hilang akibat refocusing, Politisi Partai Demokrat ini menyebut seperti halnya Bantuan Operasional Daerah (Bosda) untuk Madrasah Diniyah (Madin), pengadaan seragam, pengurangan gaji pegawai, dan lain-lain.

“Itu nanti jika benar-benar prioritas, harus kita kembalikan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar semua pihak bersabar untuk sementara waktu. Sampai pandemi Covid-19 ini benar-benar menurun, sehingga dana BTT ini bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Masih terang Mugiyanto, berdasarkan data yang ada sebelum terdampak refocusing. Anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek sekitar Rp 100 miliar lebih, dan terpangkas refocusing senilai Rp 27 miliar.

“Anggaran di Dinas Pendidikan sebelum refocusing itu ada sekitar Rp 100 miliar lebih, dan pasca refocusing jadi terkurangi Rp 27 miliar. Kami berharap, meski anggarannya terpangkas, program kegiatan yang menjadi prioritas tetap diutamakan,” pungkas Mugiyanto. (mil/ono)

Persetujuan ini disampaikan dalam rapat finalisasi antara Banggar DPRD Trenggalek dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) di Graha Paripurna Kantor DPRD.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan rencananya, kebutuhan anggaran refocusing sebesar Rp 105 milyar.

“Nilai anggarannya sekitar Rp 105 milyar, dan ini akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Hari ini baik Banggar maupun TAPD juga sudah menyepakati itu,” ungkap Doding saat dikonfirmasi, Selasa (11/05/2021) siang.

Menurutnya, refocusing anggaran ini merupakan hak prerogatif Bupati. Sedangkan DPRD hanya sebatas menerima pemberitahuan terkait rinciannya saja.

“Rinciannya seperti sumber dana itu dari mana, atau terpotong dari mana juga penggunaan dana itu nanti untuk apa saja,” imbuhnya.

Dari Rp 105 milyar, lanjut Doding, terdiri dari pengurangan dana transfer dari pusat sebesar Rp 27 milyar. Sedangkan untuk pos kegiatan pada Dinas anggaran terbesar ada pada Dinkes dan RSUD Dr Soedomo Trenggalek sebesar Rp 65 milyar.

“Sejauh ini penggunaan anggaran tertinggi ada di Dinas Kesehatan dan RSUD, yakni mencapai Rp 65 milyar,” jelas Doding.

Politisi Partai PDIP ini menegaskan, kedua OPD itu yang menjadi pengguna anggaran tertinggi penangangan Covid-19. Baik penanganan pasien Covid-19 maupun pelaksanaan proses vaksinasi lanjutan.

Doding juga menambahkan, alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini yang terbesar ada pada honor atau insentif petugas pelaksana vaksinasi Covid-19.

“Yang paling tinggi untuk insentif petugas vaksinasi Covid-19 dengan nilai anggaran sebesar Rp 55 milyar,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Kabupaten Trenggalek saat ini masuk zona kuning penyebaran Covid-19. Artinya, angka penyebaran Covid-19 tergolong sedang.

Meski begitu, Doding meminta agar masyarakat tidak lengah dan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada. “Meski angka penyebaran Covid-19 di Trenggalek tergolong sedang atau bisa dikatakan menurun. Kami juga tetap meminta agar masyarakat disiplin prokes sampai virus ini benar-benar hilang,” tutup Doding. (mil/syn)

Seperti yang diketahui, pasca melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama wakil rakyat di kantor DPRD Trenggalek beberapa waktu lalu, AKD bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merasa keberatan jika Pemerintah melakukan refocusing ADD.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Sebelumnya memang kita ketahui bersama, jika DPRD dan juga TAPD masih akan membahas lebih lanjut refocusing ADD untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Dan hari ini, kita semua sudah mendapatkan jawaban ADD positif tidak akan dipotong atau direfocusing,” ucap Ketua AKD Kabupaten Trenggalek, Puryono saat dikonfirmasi, Senin (12/04/2021) siang.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Daerah yang sudah menjawab aspirasi Pemerintah Desa.

Berdasarkan informasi yang diterima Ketua AKD Trenggalek, bahwa hari ini DPRD sudah positif meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak memotong ADD. Ibarat gayung bersambut, permintaan itu juga disanggupi oleh TAPD. Sehingga pada refocusing anggaran tahun ini, ADD tidak akan dipotong atau dikurangi.

“Kami tentu saja merasa senang, karena mau bagaimana pun ADD itu adalah kebutuhan pokoknya desa. Dan itu tidak bisa diutak-atik serupiah pun. Hidup mati desa ada di ADD itu,” imbuhnya.

Pihaknya juga turut berterimakasih kepada Bupati Trenggalek, TAPD dan juga DPRD karena sudah mengawal sampai mengabulkan aspirasi Pemerintah Desa.

Dengan tidak memangkas ADD ini, Puryono menilai rekonsiliasi angggaran sangatlah bagus.

“Yang jelas kita semua tidak akan melakukan aksi turun ke jalan, karena permohonan kita dikabulkan. Kemarin kan kita sempat akan melakukan aksi mogok kerja dan turun ke jalan dengan peserta yang lebih banyak demi menuntut keadilan. Akan tetapi, alhamdulilah itu semua tidak sampai terjadi karena aspirasi kita didengar,” kata Puryono.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, tolak rencana refocusing anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penanganan Covid-19, Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) datangi kantor DPRD Trenggalek. Mereka menuntut agar Pemerintah Daerah tidak memotong atau melakukan pengurangan anggaran di Pos ADD. (mil/syn)

Jika refocusing itu tetap dilakukan, dapat dipastikan sejumlah kegiatan di desa tak bisa dikerjakan. Parahnya, insentif bagi RT, RW, BPD, PKK dan lain-lain terancam tidak ada.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Ketua AKD Kabupaten Trenggalek, Puryono menyatakan jika ADD dipotong Rp 1rupiah pun, dampaknya akan sangat luar biasa.

“Jangan sampai ADD dikurangi Rp 1rupiah pun, karena menyangkut hajat hidup yang ada di desa karena dampaknya terhadap seluruh instrumen yang ada di desa karena ada pengurangan,” ungkap Puryono saat dikonfirmasi, Jum’at (09/04/2021) siang.

Pihaknya mencontohkan, untuk RT dan BPD kemungkinan bisa tidak digaji karena dampak refocusing ini.

Terkait dasar refocusing yang mengacu pada penanganan Covid-19, Puryono menegaskan hal itu sudah dibebankan pada Dana Desa (DD) melalui surat edaran dari menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan menteri desa, pada tahun 2020.

“Di tahun 2021 ada surat edaran lagi bahwa minimal 8 persen DD untuk penanganan Covid-19. Dan ini sudah kita lakukan,” imbuhnya.

Lanjut pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Karangturi Kecamatan Munjungan ini, sejauh ini desa sudah menangani Covid-19 menggunakan Dana Desa. Tetapi, jika hal itu dirasa tidak cukup, dan harus kembali memotong ADD. Pihaknya merasa sangat keberatan.

“Kalau ADD harus direfocusing lagi, penanganan Covid-19 yang mana lagi yang harus diselesaikan. Padahal dari Dana Desa itu juga sudah dilakukan,” kata Puryono.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kabupaten Trenggalek Joko Irianto menanggapi pihaknya akan mencarikan jalan keluar dengan melakukan koordinasi dengan Bupati.

“Kita akan mencari jalan keluar, mudah mudahan kita memperoleh dana pengganti ADD yang kemarin kita potong senilai 5 persen, yang hampir 5 milyar,” tutur Joko.

Dikatakan Sekda Joko, dari nominal Rp 105 milyar, salah satunya berasal dari ADD yakni sekitar Rp 5 milyar.

“ADD itu turunan dari DAU 10 persen, setelah kita mendapat penjelasannya, selanjutnya coba kita cari jalan keluar yang lain,” jelasnya.

Sesuai ketentuan, refocusing anggaran kabupaten ditujukan untuk penanganan Covid-19. Salah satunya untuk pembiayaan proses vaksinasi.

• Kabar Selebihnya Kabupaten Trenggalek, KLIK DISINI…

“Memang vaksinnya dari pusat namun tenaga perawat dan alat alatnya semua dari kita. Karena dari penghitungan kemarin, seperti untuk rehabilitasi rumah sakit darurat dan operasional lainnya totalnya hampir Rp 105, yang akhirnya masing masing OPD kita potong termasuk ADD,” pungkas Sekda.

Akan tetapi, setelah mendengar aspirasi dari AKD dan PPDI, pihaknya akan mencari jalan keluar yang nantinya juga akan dikoordinasikan dengan Bupati untuk mendapatkan tindak lanjut. (mil/syn)

Ketua AKD Kabupaten Trenggalek, Puryono mengatakan, pihaknya menolak pengurangan ADD meski dengan tujuan penanganan Covid-19. Pasalnya, pengurangan anggaran itu nantinya akan mempengaruhi terhadap Anggaran Dasar Rumah Tangga (ARDT) desa.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Kedatangan kami ke kantor DPRD Trenggalek ini dalam rangka menolak adanya pengurangan anggaran ADD yang difokuskan pada penangangan Covid-19. Jika hal ini dilakukan, tentu akan sangat mempengaruhi terhadap ADRT kita mulai dari RT, RW, BPD, PKK, dan Posyandu semua akan terkurangi,” ucap Puryono saat dikonfirmasi, Kamis (08/04/2021) sore.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut refocusing ADD yang mana didalamnya menjadi anggaran kebutuhan dasar desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek dibatalkan.

Dari hasil rapat dengar pendapat kali ini, ditegaskan pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangturi Kecamatan Munjungan bahwa DPRD menjamin untuk mengawal akan tetapi belum ada jawaban yang pasti dari OPD mengingat hari ini sifatnya masih sekedar dengar pendapat soal kebenaran refocusing ADD yang rata-rata ada pengurangan sekitar Rp 32 juta per desa.

“Jika dalam tuntutan kami tidak ditindaklanjuti maka hari Senin kami sepakat bersama teman-teman akan menagih rapat hari ini dan akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak secara keseluruhan, bahkan kami akan mogok,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Agus Cahyono menegaskan, kedatangan AKD dan PPDI kali ini dalam rangka menyampaikan aspirasi soal ADD.

“Kedatangan mereka hari ini adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan ADD, jangan sampai terdampak refocusing di tahun anggaran 2021. Dan kami di DPRD akan berkomitmen mengawal semaksimal mungkin agar pos anggaran itu tidak terkurangi,” kata Agus.

Sebelumnya, pada diskusi yang digelar secara intern dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek memang ada penurunan di pos ADD. Kurang lebihnya sekitar Rp 5 milyar.

“Dari aspirasi AKD dan PPDI hari ini, telah disepakati bersama jika permasalahan ini akan dikawal untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Masih terang Agus, refocusing ADD ini sebenarnya sudah diamanatkan dari Pemerintah Pusat. ADD itu sendiri, alokasinya 10 persen dari dana transfer. Dengan pengurangan dana transfer ini secara otomatis nominalnya berkurang. Walaupun sebenarnya secara prosentase di APBD tidak mengurangi.

“Bahkan sebelum refocusing, ada pengurangan hingga 11 persen dengan nominal Rp 101milyar. Yang kemudian ada pengurangan dana transfer, sehingga TAPD merencanakan penurunan angka sekitar Rp 5milyar menjadi Rp 96 milyar,” kata Politisi Partai PKS.

Jika dilihat secara prosentase, lanjut Agus, hal ini masih hampir mencapai 11 persen. Jadi diatas 10 persen. Makanya, jika berbicara prosentase tentu hal itu masih baik-baik saja.

“Tetapi melihat aspirasi yang disampaikan hari ini, kita sudah sepakat dan komitmen untuk mengawal agar pos ADD tidak terkurangi. Walaupun memang ada penurunan dana transfer dari pusat,” pungkasnya.

Disinggung soal pertimbangan pihak DPRD dalam rangka mendukung agar pos ADD tidak dikurangi bahwasanya yang melakukan pelayanan sampai ditingkat paling dasar dengan bertemu langsung ke masyarakat adalah Kepala Desa.

• Kabar Selebihnya Kabupaten Trenggalek, KLIK DISINI…

“Kita juga tau, kehidupan masyarakat paling bawah itu seperti apa. Lalu peran Kepala Desa dengan masyarakat seperti apa, itu yang menjadi pertimbangan,” ujar Agus.

Terlebih di era pandemi Covid-19, saat ada yang terpapar Covid-19 baik yang dalam perawatan maupun meninggal dunia. Peran Kepala Desa dan jajaran sangat penting, mengingat tidak ada pos khusus yang menangani hal tersebut. (mil/syn)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan bahwa pihaknya ingin masyarakat dapat divaksin gratis sesuai instruksi dari pusat.

“Anggaran Rp 37 miliar kita masukkan di BTT (Belanja Tidak Terduga) 2021. Dan itu kira-kira sudah bisa mengcover untuk awal-awal sekitar 200 ribu warga Kota Malang,” ungkap Made.

Dirinya menambahkan, bahwa ini sikapnya masih persiapan karena belum mengetahui petunjuk teknis dari pusat. Meski begitu, Kota Malang sudah siap jika vaksin Covid-19, harus menggunakan dana APBD tiap daerah.

“Kita sementara aman, karena ada anggaran sekitar Rp 200 miliar. BTT itu saat dianggarkan di PAK ada Rp 254 miliar, baru terpakai diangka Rp 80 miliar. Terus di 2021 kita juga menyiapkan anggaran BTT Rp 37 miliar. Jadi dari sisa sekitar Rp 174 miliar, kalau kita gabung dengan angka Rp 37 miliar, menjadi Rp 200 miliar,” paparnya.

Untuk skala prioritas yang diberi vaksin Covid-19, pria yang akrab disapa Made ini mengatakan, bahwa semua diserahkan ke Satgas Covid-19.

“Ya nanti prioritasnya Satgas covid yang menentukan. Tetapi saya sudah mengusulkan, pertama adalah Nakes, kemudian TNI dan Polri dan temen-temen media,” jelasnya.

Karena banyaknya jumlah yang akan dianggarkan, Made menegaskan akan melakukan refocusing anggaran pembangunan. Refocusing pada anggaran belanja modal atau pembangunan yang bisa ditunda.

“Salah satunya MCC (Malang Creative Center), sebesar Rp 25 miliar yang kita anggarkan akan ditunda. Refocusing anggaran harus kita siapkan untuk itu, kalau memang petunjuk dari pusat itu mewajibkan APBD mengcover untuk vaksin warganya,” ujarnya.

Masih menurut Made, pemulihan ekonomi akan susah jika warganya belum sehat. Karena tidak adanya rasa aman dan nyaman. Bahkan dia menginginkan seluruh warga Kota Malang yang berada di angka 850 ribu bisa tercover semua. (cw1/sit)