“Saya sudah perintahkan bahwa OPD di Kota Malang tidak boleh membangun aplikasi sendiri-sendiri melalui jasa vendor. Segala jenis aplikasi yang akan dibangun harus disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang terlebih dahulu,” ungkapnya, Senin (21/06).

Baca Juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Jika sudah mengkomunikasikan aplikasi yang ingin dibuat pada Diskominfo, perlu juga memberikan rancangan proses bisnis dan datanya, agar dikembangkan. Hal ini bagian dari langkah integrasi aplikasi, sekaligus efisiensi anggaran.

“Maka saya apresiasi dengan telah terbangunnya aplikasi Redivet ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dispangtan Kota Malang, Sri Winarni, mengatakan bahwa tujuan awal dari aplikasi ini sebenarnya untuk mengetahui data penyakit hewan dari pemeriksaan di tempat praktik dokter-dokter hewan yang ada di Kota Malang.

“Namun untuk sementara ini, penggunaan aplikasi Redivet diawali terbatas. Hanya di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan),” jelasnya.

Meski begitu ia berharap ke depannya, aplikasi ini bisa digunakan tak hanya pada praktik dokter hewan, namun juga masyarakat luas.

“Harapannya aplikasi Redivet ke depannya dapat dikembangkan untuk digunakan oleh umum. Sehingga masyarakat dapat ikut andil menggunakan aplikasi Redivet ini. Terutama pengaduan masyarakat terkait penyakit yang diderita hewan peliharaan dan atau hewan ternak,” tegas Sri Winarni.

Seperti yang diketahui, Diskominfo Kota Malang telah melakukan serah terima aplikasi Redivet dengan Dispangtan Kota Malang pada Kamis (17/06) lalu.

“Adanya aplikasi Redivet ini sangat membantu, terutama untuk pendataan pasien dan pencatatan rekam medis pasien di Puskeswan. Karena selama ini rekam medis pasien masih menggunakan dokumen fisik,” ujar Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto. Pria yang pernah menjabat sebagai Kabid Humas Pemkot Malang ini membenarkan bahwa Redivet adalah aplikasi pertama di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Aplikasi Redivet ini dapat digunakan untuk melihat tren persebaran penyakit yang menyerang hewan. Terutama hewan peliharaan masyarakat Kota Malang,” ujar pria yang akrab disapa Wiwid itu. (mus/ed2)

Kalapas kelas II B Kabupaten Lamongan, Ignatius Gunaidi melalui Kasubsie Registrasi dan Bimkemasy, Idris Pauzi mengatakan bahwa perekaman identitas dari beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini untuk memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.

Puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lakukan ulang perekaman data (identitas, red) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan

“Kami memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), KPU dan Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan perekaman e-KTP bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bertempat di Aula Lapas Kelas II B Lamongan,” kata Idris kepada awak media, Minggu (13/1/2019).

Menurutnya, jika ada sejumlah WBP yang masih belum melakukan perekaman identitas. Tercatat, dalam penghuni Lapas ada 10 WBP dilakukan perekaman secara keseluruhan, 16 WBP sudah terekam sebelumnya, namun belum mempunyai KTP dan 4 WBP belum dapat dilakukan perekaman e-KTP dikarenakan beberapa hal.

Selesai dilakukan perekaman identitas, Lanjut Idris, kami juga melakukan koordinasi singkat dengan Disdukcapil, KPU dan Bawaslu Kabupaten Lamongan terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lapas Kelas II B Lamongan.

“Mereka (WBP) langsung kembali ke kamar hunian dengan tertib sekitar pukul 11.45 WIB. Perekaman E-KTP bagi WBP diharapkan mampu memberikan data terkini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan guna mendorong terselenggaranya Pemilu yang Demokratis,” Pungkas Idris Pausi. (Lai/zen/yan)

Menurut Kepala desa Sidomukti Sumardi hari prayitno, kegiatan yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil itu sangat membantu dan mempermudah warganya untuk mengurus data kependudukan.

” Begitu dapat informasi dari Pemerintah Daerah, kami langsung sosialisasikan kepada masyarakat dengan siaran keliling, alhamdulillah Masyarakat sangat antosias, ” Ujar Kades yang akranmb di Sumardi ini.

Sambung Sumardi, Kesadaran dalam kelengkapan Adminduk sangat banyak, mulai dari perekaman, pengajuan KK baru, refisi KK, Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA). ” Perekaman KTP baru bagi kaum milenial yang pas berumur 17 tahun ini banyak juga,” Katanya.

Sumardi berharap, melihat Antosias dan banyaknya warga yang belum memiliki data kependudukan supaya menambah waktunya untuk acara one the sport waktu yang di berikan Dispendukcapil.

“Jadi kalau masyarakat kami harus datang sendiri ke Dispendukcapil yang mana jarak tempuhnya juga jauh, mereka juga harus luang waktu, tenaga, biaya, ini kasihan sekali, jadi lebih baik harapan kami Dispendukcapil ngalah untuk ngantor di desa-desa,” harapnya.

Sementara itu Kepala KUA Kecamatan Mayang Didik Kurniawan bahwa ini inisiatif KUA untuk turun ke desa, program ini merupakan program Pemkab Jember, KUA Mayang juga turut menyukseskan program Pemkab Jember terkait kelengkapan masyarakat terkait Adminduk.

” Kami merasa kasihan kepada masyarakat untuk bolak balik dari desa ke KUA untuk meminta legalisir Buku Nikah sebagai kelengkapan dalam persyarat Adminduk, sekalian juga menyukseskan Program Pemerintah Kabupaten Jember,” ungkapnya.

Didik Kurniawan menyampaikan bahwa meski banyak buku nikah yang dirubah perbedaan antara KTP, KK, dan buku nikah itu ada solusinya sendiri-sendiri, misalkan kalau buku nikah itu ingin dirubah yaitu setiap data kependudukan itu perubahannya harus melalui pengadilan.

“Tetapi kalau hanya KK dan KTP mau dirubah cukup hanya ke Dispendukcapil, itu persoalan yang adadi masyarakat,” kata Didik Menandaskan. (yud/yan)