Bupati Malang, HM Sanusi, hadir dalam kegiatan gerakan revolusi mental yang dikemas dalam kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdi (KSM) Festival Egois (Etos Kerja, Gotong Royong dan Integritas) Universitas Islam Malang (Unisma). Bertempat di sentra wisata Dewi Sri, kegiatan tersebut juga dihadiri Rektor Unisma, Prof Dr Maskuri MSi bersama jajaran wakil rektor dan pastinya para mahasiswa KSM.

Dibuka dengan flashmob Tari Wayang Topeng, Bupati Malang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk integrasi antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Malang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dari lingkup masyarakat terkecil yang dalam hal ini yakni desa. “Saya berharap, melalui kerja sama terintegrasi ini tidak ada lagi kendala untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Apalagi, tambahnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang tengah membuka peluang selebar mungkin guna pengembangan daerah. Baik itu pada sektor infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Komitmen tersebut di antaranya dilakukan dalam bentuk pembangunan kampus negeri maupun swasta, di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Malang.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Salah satunya, termasuk pembangunan Kampus II Unisma di wilayah Kecamatan Karangploso. Ke depan, saya berharap agar kesamaan visi dan misi ini dapat sekaligus memacu para mahasiswa Unisma untuk mengabdi di Kabupaten Malang, lewat berbagai peluang kerja sama. Sehingga, selain memberikan manfaat untuk kesejahteraan pribadi, juga turut menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Sanusi.

Sebagai informasi, gerakan KSM Festival Egois yang digagas oleh Unisma ini merupakan bentuk kerja sama swakelola kampus dengan Kemenko PMK dalam gerakan upaya revolusi mental. Dalam hal ini, dampak yang diharapkan bukan hanya secara parsial bagi pihak kampus. Melainkan, pada tahap yang lebih serius yakni melalui upaya yang memberikan manfaat lebih luas juga berkelanjutan.

Adapun program yang dieksekusi di lapangan, juga telah dipersiapkan secara matang agar dapat terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh desa sasaran. Di Kabupaten Malang sendiri, saat ini terdapat 20 desa yang menjadi lokus program KSM Unisma.

“Konsep ini juga mendukung penuh program one village one product dan one village one destination yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Bapak Bupati,” ujar Rektor Unisma.

Tidak cukup sampai di situ, ke depan Unisma juga akan terus meningkatkan kualitas pendampingan program di wilayah Kabupaten Malang dengan melibatkan langsung para kepala desa. (pro/sit)

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang menyampaikan bahwa kehadiran pandemi Covid-19, telah memberi dampak positif untuk digitalisasi di Indonesia. Hal ini, juga dapat mempercepat perkembangan digital di tengah masyarakat.

“Bahkan, mulai sekarang hingga empat sampai lima tahun ke depan, perkembangan digital di tengah masyarakat semakin pesat. Namun yang menjadi tantangan sekarang, adalah dampak negatif dari digital itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk menghadapi hal tersebut, perlu di terapkan pendidikan yang berkebudayaan dan kepribadian, yang perlu dijaga. “Seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Karno Presiden Pertama kita, Indonesia harus mempunyai karakter generasi emas yang harus dipertahankan,” imbuhnya.

Dirinya juga menegaskan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh GRNM sendiri, yaitu meningkatkan karakter generasi emas bermartabat. “Sekarang ini kita lihat dampak negatif dari digitalisasi itu sendiri. Seperti menjamurnya hoax, kejahatan digital, lunturnya nilai dan budaya nusantara, mudahnya menebarkan kemarahan, fitnah dan aib orang lain serta mudah mengeluh dan individualis,” tegasnya.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Diketahui, dasar terbentuknya GRNM ini dilandasi oleh Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional, Trisakti sebagai landasan konseptual yang meliputi bidang pokok yang harus di bangun dan instruksi presiden nomor 12 tahun 2016 sebagai landasan Operasional. (hms/mg2/sit)

“Tadi saya lihat di sini ada ‘mlijo’ gratis atau pasar gratis. Masyarakat siapa saja yang membutuhkan bisa ambil beras di sini, yang mampu jutga bisa ikut menyumbang. Saya kira inilah bentuk revolusi mental yang bisa kita jadikan contoh,” ujarnya usai meninjau Kehidupan Normal Baru di KTM tersebut pasca pelonggaran PSBB oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/6/2020) siang.

Muhadjir juga sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan KTM RW 5, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang dalam menyiapkan rumah isolasi bagi ODP/PDP/pun masyarakat yang disinyalir terinfeksi Covid-19. “Sudah tepat, rumah isolasinya jangan bagus-bagus. Kalau terlalu bagus, malah kerasan di sana,” kata Muhadjir disambut tawa rombongan.

RT tangguh itu juga punya tim terlatih untuk pemulasaraan jenazah Covid-19. Muhadjir menyaksikan peragaan penanganan jenazah Covid-19. Jenazah pertama dimasukkan plastik dari arah kepala, lalu dikafani, dan dilapis plastik lagi. “Terakhir, kalau tidak ada peti, dimasukkan kantong jenazah sebelum dikubur,” kata satu dari tiga petugas berbaju “astronot”. Dalam peragaan, jenazah diganti boneka ukuran manusia.
Kampung itu sendiri bebas Covid-19, namun telah siap bila ada kedaruratan.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan kebijakan berakhirnya PSBB sejak 31 Mei lalu dan kemudian dilanjutkan dengan masa transisi menuju Kehidupan Normal Baru lebih kurang selama tujuh hari.

Menurut Menko PMK, Kehidupan Normal Baru artinya masyarakat hidup normal kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Tidak cukup memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, atau menghindari kerumunan tetapi lebih spesifik mematuhi aturan selama berada di area publik.

“Sebetulnya yang dimaksud normal kembali itu ya menuju normal. Tetapi memang masih belum bisa penuh karena masih harus bersama-sama Covid-19 maka normalnya itu harus dengan syarat-syarat tertentu antara lain mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.

Kendati demikian, dalam upaya pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19, pemerintah akan memperpanjang periode pemberian bantuan sosial. Salah satunya bantuan sosial tunai yang awalnya hanya sampai Juni akan diberikan hingga bulan Desember mendatang. Hanya bantuan yang diberikan dari semula Rp 600 ribu berkurang menjadi Rp 300 ribu, pengurangan ini seiring geliat ekonomi setelah pemberlakuan Kehidupan Normal Baru.

“Pengurangan ini untuk seluruh indonesia. Sementara hingga kini, Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos ini sudah (tersalurkan) mendekati 90% sedangkan sisanya 10% itu masuk wilayah remote area yang sulit dijangkau dan presiden sudah menyetujui untuk tidak diberi bertahap persatu bulan tapi langsung tiga bulan sekaligus khusus wilayah tersebut,” pungkas Menko PMK.

Pada kesempatan itu, Muhadjir didampingi Wali Kota Malang Sutiaji juga melakukan peninjauan ke Kantor PT Pos Indonesia di Jl. Merdeka Selatan No. 5, Malang, guna memastikan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk wilayah sekitar. (hms/yan)

Memontum Kota Malang – Pemkot Malang berupaya untuk meningkatkan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungannya. Peningkatan ini salah satunya dengan melakukan kegiatan Revolusi Mental. Hal ini akan dilakukan secara terus-menerus agar para ASN ini tetap bisa meningkatkan skill-nya.

“Komitmen kami ya terus mengasah. Terkait revolusi mental ini untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, rasa senang, dan ikhlas. Namanya juga manusia, pasti ada salah dan rasa ingin nambah. Makanya ini kita tingkatkan terus supaya ingat bahwa ada yang lebih penting di kemudian hari,” jelas Walikota Malang, H. Sutiaji, usai membuka Bimtek Revolusi Mental, di Aria Gajayana Hotel, Senin (11/3/2019).

Kepala BKD Kota Malang, Anita Sukmawati, menyampaikan rangkaian Bimtek Revolusi Mental. (rhd)

Bimtek Revolusi Mental diikuti oleh 392 orang pejabat pengawas eselon IV di Lingkungan Pemkot Malang. Revolusi mental merupakan salah satu agenda dalam nawa cita yang bertujuan untuk menggalakkan pembangunan karakter dan mempertegas kepribadian, serta jati diri bangsa sesuai dengan amanat Trisakti Soekarno, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sutiaji menjelaskan, Sumber Daya Manusia merupakan aset paling baik dalam memaksimalkan sumber daya yang lain. Pasalnya, segala kekayaan bangsa tidak akan bisa maksimal tanpa ada SDM bermental baja. Revolusi mental merupakan investasi jangka panjang dan kunci dari sebuah keberhasilan.

“Dengan membangun karakter yang mengutamakan kejujuran, terdidik, dan toleran, diyakini bisa membawa perubahan bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang memiliki karakter kuat, jujur, dan beretos kerja tinggi,” jelas suami Widayati Sutiaji ini.

Dalam penerapan di lapangan, Sutiaji bakal melengkapi ASN dengan aplikasi semacam GPS yang dilengkapi chip, sehingga keberadaannya saat jam kerja bisa terlacak.

“Kalau mereka sudah tanda tangan (presensi), tapi masih di rumah, nah ini akan kelihatan. Nah ini juga berkaitan langsung dengan tukin-nya (tunjangan kinerja). Bukan bermaksud membatasi, harapannya nanti mereka bisa menyadari bahwa melayani masyarakat itu sebuah kebutuhan yang memerlukan perilaku baik,” tandas Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Anita Sukmawati, menyatakan, maksud dilaksanakannya bimtek revolusi mental ini, diantaranya agar ASN mampu mengubah dan memiliki pola pikir baru dalam rangka memimpin dan/atau mengelola reformasi birokrasi di unit kerjanya. Serta menyelaraskan program reformasi birokrasi secara menyeluruh, khususnya di lingkungan Pemkot Malang.

“Tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara dalam melakukan perubahan yang cepat, agar terwujudnya aparatur sipil negara yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” terang Anita. (adn/yan)

Menurut Kepala Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek, Widarsono, kegiatan ditujukan untuk menyukseskan program Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Ada lima rencana aksi dalam gerakan ini yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Berani dan Gerakan Indonesia Bersih.

“Kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan salah rencana aksi gerakan Indonesia bersih di Kabupaten Trenggalek, ” tutur Widarsono saat dikonfirmasi usai kegiatan, Sabtu (17/11/2018).

Selain itu, pihaknya juga ingin merubah mental masyarakat yang dulunya kurang menghargai kebersihan untuk berubah. Dan hari ini, melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait dpaat memberikan contoh kepada masyarakat.

Berbagai elemen TNI-POLRI, berbagai elemen masyarakat termasuk LSM, berbagai unsur ASN kurang lebih ada 400 orang yang terlibat dalam aksi ini.