Memontum Lumajang – Guna menekan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai tidak hanya melakukan giat operasi. Namun, juga mengampanyekan gempur rokok ilegal dengan mengadakan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi.

Hal itu, dibuktikan dengan adanya kegiatan talkshow off air Jelita Show tentang pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Lumajang Pemkab Lumajang, bertempat di Pring Pitu Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Rabu (13/10/2021).

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang, Yoga Pratomo, menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal yakni selain melakukan operasi peredaran, juga dilakukan upaya sosialisasi baik kepada pengguna maupun pedagang rokok untuk membeli rokok legal. Karena dengan membeli rokok legal, maka masyarakat juga turut mendapatkan manfaat dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan secara keseluruhan.

“Hari ini kita melakukan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal, karena rokok ilegal tidak resmi dan tidak membayar pajak atau cukai. Cukai itu sendiri, sangat berguna karena yang didapat dari cukai rokok nantinya akan kembali untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk kesehatan, sekolah, pembangunan sarpras dan masih banyak lainnya,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berpesan kepada masyarakat agar ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah memerangi rokok ilegal, dengan semboyan Gempur Rokok Ilegal. “Silahkan merokok dengan rokok yang legal namun harus mengetahui tempat dan waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Probolinggo, Nangkok P. Pasaribu, menjelaskan bahwa manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Jenis barang kena cukai, barang kena cukai ilegal, hingga identifikasi pita cukai palsu serta sanksi hukum bagi yang melanggarnya.
Untuk itu, diharapkan masyarakat bisa melaporkan terkait adanya peredaran rokok ilegal ke pihak bea cukai Probolinggo. Seperti bisa datang langsung ke kantor ataupun melalui media sosial.

“Kami sangat mengharapkan adanya peran serta dan kerjasama dari masyarakat untuk bisa mensukseskan kegiatan gempur rokok ilegal. Kami akan terus melakukan sosialisasi undang-undang cukai kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan paham dan bisa mengidentifikasi rokok ilegal dan legal,” paparnya. (kom/adi/sit)

‘Jutaan batang rokok yang dibakar hasil penindakan beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang berada di bawah Kanwil DJBC Jatim l. Peredaran rokok illegal ini negara dirugikan Rp 9,72 miliar selama hampir setahum,’ terang

Kepala Kanwil DJBC Jatim l, Muhamad Purwantoro kepada Memo X, Selasa (19/12/2017).

Lebih jauh Purwantoro mengungkapkan sejumlah KPPBC yang melakukan penindakan untuk peredaran rokok ilegal itu diantaranya KPPBC TMP C Bojonegoro yang telah melakukan penindakan sebanyak 50 kali dan menyita barang bukti 112.063 batang rokok.

Peringkat kedua KPPBC TMP A Pasuruan yang menindak sebanyak 43 kali dengan barang bukti sebanyak 2,3 juta batang rokok. Ketiga disusul KPPBC Madura 39 penindakan dengan barang bukti 820.580 batang. Sisanya KPPBC Sidoarjo 20 penindakan, Gresik 22 penindakan, Juanda 5 penindakan dan KPPBC Tanjung Perak 8 penindakan.

‘Tapi jumlah barang bukti terbanyak dari KPPBC Tanjung Perak dengan jumlah barang bukti 10,19 juta batang rokok,’ ungkapnya.

Sementara itu lanjut Purwantoro pada Tahun 2017 penyidikan dan penindakan berupa pita cukai palsu sebanyak 4.216 lembar pita cukai palsu, dengan potensi kerugian negara senilai Rp 1,2 miliar serta penagihan cukai mencapai Rp 811 juta.

‘Untuk penyidikan perkara pita cukai ini sudah ditetapkan 6 orang tersangka. Saat ini berkasnya sudah dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejati Jatim. Tinggal pelimpahan ke pengadilan untuk proses persidangannya,’ pungkasnya.

Sementara dalam pemusnahan hasil sitaan setahun itu selain dihadiri pejabat Kanwil DJBC Jatim I, juga dihadiri jaksa Kejati Jatim, Kepala

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim II, Pomal TNI AL serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (wan/yan)