Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Edy Winarko, melalui Kepala Seksi Intelijen, Eko Budisusanto, menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam mendukung kegiatan sosial dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. “Nantinya hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada Lapas Malang 1 ekor kambing, Lapas Perempuan Malang 1 ekor kambing, Yayasan Peduli Anak  1 ekor Kambing dan 1 ekor Kambing untuk SDN Pandanwangi 1. Sementara untuk dua ekor sapi akan dibagikan untuk para pegawai dan warga sekitar,” ujar Eko Budisusanto, Rabu (28/06/2023) tadi.

Baca Juga :

Dijelaskannya, bahwa penyerahan hewan kurban oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang kepada RPH dilakukan dengan prosedur yang teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hewan kurban yang diserahkan telah melalui proses pemilihan yang cermat untuk memastikan kualitasnya.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima hewan kurban. Tetapi juga memberikan contoh bagi lembaga dan organisasi lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan sosial serupa. Langkah ini menunjukkan perhatian dan kepedulian Kejaksaan Negeri Kota Malang terhadap masyarakat dan kegiatan yang mendorong persatuan serta kemanusiaan,” tegasnya.

Pihaknya juga berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi membantu sesama. “Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk selalu berkontribusi dalam kegiatan sosial dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tambahnya. (gie)

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disperta Kabupaten Probolinggo, dr Nikolas Nuryuliarto, mengatakan bahwa enam RPH tersebut diantaranya RPH di Kecamatan Krejengan, Gading, Leces, Besuk, Banyuanyar dan Maron. Keseluruhan setiap RPH itu, berikut dengan petugas untuk mengecek hewan yang akan disembelih.

“Untuk persiapan menjelang Hari Raya Kurban, tempat pemotongan kurban di RPH digratiskan,” katanya Jumat (16/06/2023) tadi.

Baca juga:

Sebelum penyembelihan, ujarnya, petugas juga akan melakukan pengecekan terhadap hewan kurban. Mengingat akhir-akhir ini di masa virus Lumpy Skin Disease (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), menjangkiti hewan.

“Di RPH itu, nanti dilengkapi dengan SDM. Agar, saat mengecek hewan kurban mengetahui mana hewan ini bagus dan yang kurang sehat. Sehingga, biar aman juga saat dikonsumsi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan Tempat Pemotongan Sementara (TPS), yang biasanya ada di masjid-masjid setempat. “Ya biasanya di masjid. Seperti tahun kemarin di Masjid Arraudloh Kraksaan,” ujarnya.

Dirinya mengimbau, agar masyarakat berhati-hati saat mengkonsumsi daging dari hewan yang kuran sehat. Hendaknya, mengecek kondisi daging terlebih dahulu. Dan jika ditemukan kerusakan pada daging, untuk tidak dikonsumsi.

“Nanti dagingnya dicek, apakah ada kerusakan atau tidak. Jika ada, lebih baik jangan dikonsumsi,” pesannya. (nun/pix/gie)

Wali Kota Aris menyampaikan, saat ini sebenarnya RPH Kota Batu sudah memiliki dua orang juru sembelih halal (Juleha). Akan tetapi, RPH sendiri masih belum memiliki sertifikasi. “RPH Kota Batu ini masih belum memiliki sertifikasi halal. Padahal, banyak pedagang kita yang menjual daging olahan yang sangat membutuhkan juga sertifikasi halal,” terang Wali Kota Aris di RPH Kota Batu, Kamis (25/05/2023) tadi.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Atas kondisi tersebut, tegas Aries, maka RPH Kota Batu diminta untuk segera mengurus sertifikat, yang ditargetkan Juni 2023 harus sudah miliki sertifikasi halal. “Saya minta dikejar sertifikasinya, supaya pedagang kita yang menjual daging olahan segera dapat sertifikasi halal juga. Targetnya, Mei 2023 ini selesai sehingga Juni 2023 keluar sertifikasi halal untuk RPH ini,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto, membenarkan RPH Kota Batu memang sudah memiliki dua orang Juleha bahkan RPH sendiri masih belum memiliki sertifikat halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). “Jadi, tahun ini akan dilaksanakan rehabilitasi RPH dimana ini untuk memenuhi syarat teknis pengajuan NKV yang selanjutnya dilaksanakan pengajuan sertifikat halal melalui BPPOM MUI. Saat ini memang di Provinsi Jatim sedang dilaksanakan percepatan pengurusan sertifikat halal, karena Oktober 2024 diwajibkan seluruh RPH wajib halal,” jelasnya. (put/sit)

RPH-U yang baru saja diresmikan ini, nantinya akan dioperasikan secara modern untuk menjamin kualitas produk daging unggas yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Dimana, unggas yang disembelih juru sembelih halal yang tersertifikasi.

Bahkan, unggas yang disembelih melalui beberapa tahapan yakni ayam dikaitkan pada mesin conveyor, masuk alat stunning untuk proses pemingsanan, pemotongan oleh juru sembelih sesuai syariat Islam, penirisan (untuk mengeluarkan darah dan memastikan unggas benar-benar mati) selama 3,5 menit. Lalu, perendaman air panas dengan alat scalder, pencabutan bulu dengan alat plucker, pembersihan, parting karkas dan kemudian dilakukan pengemasan.

Bupati Yuhronur mengatakan, dengan dimilikinya RPH-U ini melengkapi potensi peternakan yang ada di Lamongan. Sehingga, populasi ternak dan pengembangannya akan lebih baik dan lebih sempurna. Dengan operasional modern, dirinya berpesan untuk terus sustainable menjaga dan mengoperasionalkannya dengan baik.

“Senang dan bangga sekali kita semua memiliki RPH yang ada di kompleks Pasar Sidoharjo. Lengkaplah sudah sesungguhnya potensi peternakan kita di Kabupaten Lamongan. Ini terasa lebih baik dan lebih sempurna lagi. Untuk itu, berikutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar terus mengupayakan sustainable di dalam mengelola RPH unggas ini,” kata Bupati Yuhronur, Senin (06/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Diungkapkannya, bahwa yang dimaksud sustainable ini adalah keberlanjutan RPH-U, setelah dibangun. Seperti, meliputi pemeliharaan, manajemen, perbaikan, operasional, hingga pelaksanaan evaluasi yang harus rutin dilaksanakan dengan baik.

“Pemeliharaannya yang baik, sustainable ini artinya habis dibangun juga operasional dengan baik. Sehingga, jangan sampai sepi atau tidak ada pengunjung. Ini akan sangat ironis kalau ini nanti sudah dilakukan secara ASUH tapi tidak ada pengunjung. Terus dipelihara dan manajemennya diperbaiki, operasional yang baik, juga harus terus dilakukan evaluasi setiap hari kenapa ini tidak bisa optimal dan sebagainya,” paparnya.

Kepala Disnakeswan Lamongan, Wahyudi, menambahkan bahwa potensi unggas di Kabupaten Lamongan, cukup besar. Berdasarkan data tahun 2022, yakni ayam buras sebanyak 1.987.917 ekor, ayam petelur 570.082 ekor, ayam pedaging 35.239.256 ekor, itik 172.100 ekor, dan entok 56.582 ekor.

RPH-U ini, tambahnya, akan memfasilitasi pemotong unggas disekitar kompleks RPH dan sekitar Jalan Papandayan. Namun, tidak menutup kemungkinan pengusaha pemotong unggas lainnya di Kabupaten Lamongan.

“Model gedung RPH-U seperti ini adalah satu-satunya di Indonesia. Dimana, model seperti ini memberikan kesempatan kepada para pemotong untuk bisa ikut memanfaatkan bersama. Karena, RPH-U dapat mengakomodir sampai dengan delapan orang pemotong unggas, dengan kata lain RPH-U tidak dimanfaatkan oleh satu pemotong,” urai Wahyudi. (jul/zen/sit)

Wali Kota Blitar, Santoso, mengatakan bahwa saat ini di RPH Dimoro sudah dilengkapi peralatan canggih dan tenaga yang berkompeten. Sehingga, kualitas daging kurban lebih terjaga.

“Saat ini sedang ada wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Untuk itu, hewan kurban harus benar-benar dicek kesehatannya sebelum dipotong,” kata Wali Kota Santoso, Minggu (10/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Lebih lanjut Wali Kota Santoso menyampaikan, ke 90 hewan kurban yang dipotong di RPH Pasar Hewan Dimoro tersebut, dipotong dalam waktu 3 hari. Karena seharinya, petugas bisa memotong maksimal 30 ekor sapi.

“Ini petugasnya terlatih. Sehingga, kualitas dagingnya akan lebih bagus,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, selama tiga hari ke depan, Pemkot Blitar menerjunkan petugas dan para dokter hewan untuk berkeliling memantau pemotongan hewan kurban dan memeriksa kondisi kesehatan hewan ternak, yang akan dijadikan kurban di masjid-masjid dan musala. “Menindaklanjuti anjuran dari pemerintah, karena saat ini sedang ada wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK), maka proses penyembelihan juga berkolaborasi dengan RPH,” terangnya.

Selain penyembelihan gratis di RPH, Pemkot juga menyebar dokter hewan untuk memeriksa hewan yang akan disembelih di masing-masing masjid dan musala. (jar/sit)

Kunjungan tersebut dilakukan, untuk meninjau langsung kesiapan RPH jelang Idul Adha. Disampaikan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurcahyanto, bahwa dari hasil kunjungannya itu diketahui jika prosedur yang diterapkan RPH, sudah bagus dan sesuai.

“Kami ingin melihat secara langsung kondisi di RPH. Selama ini, semua berjalan cukup bagus, bersih dan alur pemotongan hewan sesuai prosedur. Selain itu, saya juga ingin melihat pemotongan hewan kurban kesiapannya bagaimana,” jelas Mayjen TNI Nurcahyanto.

Dijelaskannya, bahwa dari hasil laporan direktur utama RPH Perumda Tunas Kota Malang, dirinya menyampaikan, hingga kini (06/07/2022), sudah menerima pemesanan pemotongan hewan kurban. Namun, dengan jumlah yang terbatas.

“Sampai hari ini, sudah menerima pemesanan pemotongan hewan. Walaupun, untuk kapasitas terbatas kurang lebih sebanyak 100 hewan sapi dan 150 kambing,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Selain melakukan peninjauan ke RPH, pihaknya juga melihat pos pantau penyekatan lalu lintas hewan ternak yang terletak di Pos Polisi Kacuk, Kecamatan Sukun. Menurutnya, pos satgas untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah berjalan sesuai dengan fungsinya.

“Sebelum ke sini, tadi kami melihat pos penyekatan yang disiapkan di Kota Malang. Seluruh unsur ada disana, mulai dari TNI/Polri dan Pemkot semua berjalan dengan lancar sampai hari ini,” katanya.

Sementara itu, Wawali Kota Malang, Bung Edi, mengatakan jika pemotongan hewan kurban di RPH sudah memenuhi batas maksimal kuota. Sehingga, masyarakat bisa melakukan penyembelihan di wilayahnya masing-masing. Namun, tetap harus ada pendampingan dari dinas terkait.

“Kalau RPH sudah terpenuhi, di lapangan pun tetap didampingi oleh tenaga yang sudah disiapkan. Masyarakat bisa minta pendampingan Dispangtan yang dikoordinir oleh drh Anton,” ucap Bung Edi.

Dijelaskannya, sebagai bentuk kesiapan Pemkot Malang menjelang Idul Adha, pihaknya menyiapkan lima dokter yang tergabung dalam satgas PMK. “Kita siapkan lima dokter hewan dan gabungan bersama TNI/Polri. Kemudian, kami kerja sama dengan FKH UB yang akan membantu dokter hewan yg kita punya. Partisipasi dari seluruh potensi yang ada di Kota Malang untuk memdampingi Idul Kurban,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Sejauh ini, masih belum ada yang menitipkan hewan di sini. Sementara untuk pendaftar penyembelihannya, masih tercatat 10 orang yang mendaftar. Dengan rincian, untuk jumlah hewan dan jenisnya yang bermacam-macam,” ucap Dodot kepada Memontum.com.

Menurutnya, sepinya peminat penitipan itu, diakibatkan karena masyarakat sudah mempunyai tempat lapangan atau kandang untuk menyimpan hewan kurban. Jika dititipkan di RPH, secara otomatis juga harus mengeluarkan biaya penitipan dan juga biaya transport.

“Kalau mereka harus menyimpan dan menitipkan di RPH butuh biaya transport, jadi akan menambah beban biaya lagi. Saya kira mereka punya tempat untuk menyimpan hewan kurbannya itu,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Untuk melakukan penyembelihan di RPH, masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu. Itu dilakukan, agar masyarakat bisa tertib tidak berebut pelayanan yang diberikan. Karena per harinya juga dibatasi kapasitas untuk pemotongan hewan. “Biasanya kan jamaah minta duluan di hari pertama, nah supaya tidak berebut yang mendaftar dulu ya kita layani duluan. Sehingga nanti akan kami berikan nomer antrian,” katanya.

Kapasitas pelayanan pemotongan di RPH saat ini, per harinya bisa melakukan pemotongan dengan jumlah 100 ekor sapi dan 150 ekor kambing. Itu karena berkaca dari tahun sebelumnya, banyak sekali masyarakat yang melakukan pemotongan. “Karena berkaca dari tahun lalu ada 5 ribu sapi dan kambing, jadi tidak mungkin kami layani semua karena kapasitas terbatas,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk biaya tarif pemotongan hewan bermacam-macam. Mulai dari paket sapi A dengan harga Rp 805 ribu, paket B sapi Rp 1,195 juta dan paket C sapi Rp 1,695 juta. Sedangkan untuk paket A kambing Rp 200 ribu dan paket B kambing Rp 300 ribu. Tentu dengan harga yang ditawarkan itu, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang berda-beda. (rsy/gie)

Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan. (Veteriner) dan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan (Kesrawan) dan Permentan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant), Jumat (28/05).

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN
• Peringatan Harlah 1 Abad NU, Wali Kota Probolinggo Ajak Warga NU Jadi Mitra Strategis Membangun Daerah

“Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berupaya mendirikan 6 RPH. Dimana dalam RPH itu sudah disiapkan SOP (Standart Operasional Prosedur), baik sebelum maupun setelah sapi dipotong,” kata Kepala DPKH Kabupaten Probolinggo, Yahyadi.

Dengan adanya RPH ini jelas Yahyadi, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar semua para pemotong atau jagal itu menyembelih sapi di RPH. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan daging ASUH. Dimana daging-daging yang dihasilkan oleh RPH itu sudah melewati sejumlah pemeriksaan oleh petugas RPH.

“Alhamdulillah saya turun ke sejumlah pasar tradisional dalam rangka pengawasan dan pembinaan kepada kios-kios daging sambil memberikan tanda ucapan terima kasih dari Bupati Probolinggo berupa banner kepada kios-kios yang telah istiqomah menyembelih atau memotong sapinya di RPH,” jelasnya.

Menurut Yahyadi, dengan memotong ternak di RPH dapat memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan. Sebelum dipotong sapi itu diperiksa terlebih dahulu layak dan pantas sesuai dengan SOP yang ada untuk disembelih. Jika sudah layak maka segera dilakukan penyembelihan. “Setelah disembelih, dagingnyapun akan diperiksa oleh tim kita yang ada di RPH. Daging yang dihasilkan itu adalah daging yang betul-betul ASUH,” terangnya.

Dengan menyembelih ternak di RPH jelas Yahyadi, para pemotong dan para penyembelih ternak sapi itu memberikan kontribusi berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Alhamdulillah, untuk PAD RPH ini dari target Rp 150 juta untuk tahun 2020 tercapai Rp 126 juta atau sekitar 85 persen,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para kios daging atau jagal yang telah memotong ternak di RPH tegas Yahyadi, maka Bupati Probolinggo menyampaikan ucapan terima dalam bentuk banner yang dipasang di kios-kios daging.

“Kios daging yang sudah ada banner ucapan terima kasih dari Bupati Probolinggo, saya jamin dagingnya betul-betul ASUH. Untuk itu saya harapkan kepada para pemotong daging sapi agar menyembelih di RPH. Semua ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan populasi ternak,” tambahnya.

Yahyadi meminta kepada jagal maupun masyarakat agar tidak memotong sapi yang produktif. Sebab hal tersebut akan memberikan dampak yang negatif dalam populasi ternak sapi.

“Jika semua sapi betina produktif dipotong, maka nantinya populasi ternak akan habis. Inilah yang menjadi tugas kami dalam rangka menstabilkan ketahanan pangan. Meskipun secara hitung-hitungan, daging sapi untuk Kabupaten Probolinggo surplus,” ujarnya.

Lebih lanjut Yahyadi menghimbau kepada para pemotong dan jagal agar berkomitmen untuk memotong ternaknya di RPH. “Kami selalu siap untuk membenahi segala kekurangan yang ada di RPH sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” ujar Kepala DPKH Kabupaten Probolinggo, Yahyadi. (geo/ed2)

Kegiatan yang dilakukan mulai pukul 03.00 hingga 04.30 ini, dipimpin oleh Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) DPKH Kabupaten Probolinggo, drh Nikolas Nuryulianto, didampingi staf Kesmavet, drh Peni Lestari dan Petugas Teknis RPH Banyuanyar dan Maron.

Dasar hukum kegiatan tersebut Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesmavet dan Kesrawan serta Permentan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Persyaratan RPH dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant).

Para penyembelih di RPH Banyuanyar dan Maron, yang ditemui semuanya beragama Islam, berakal sehat dan tidak gila.

“Lalu, juga akil baligh (sudah dewasa) dan mengucapkan doa kepada Allah SWT sebelum menyembelih ternak,” kata Kasi Kesmavet DPKH Kabupaten Probolinggo, drh Nikolas Nuryulianto.

Baca juga: 25 Jurnalis dan 256 Petugas Pelayan Publik Probolinggo Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap 2

Menurutnya, para penyembelih ternak ruminansia di RPH Banyuanyar berharap agar ketersediaan air untuk mencuci organ dalam selalu terpenuhi pada saat musim hujan maupun kemarau.

Para penyembelih ternak ruminansia di RPH Maron berharap agar akses jalan dan lampu penerangan masuk ke RPH untuk bisa difasilitasi dengan baik.

“Harga daging sapi di kedua RPH ini juga masih stabil berkisar Rp 90.000 hingga Rp 100.000 per kilogramnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Niko atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo menyampaikan ucapan terima kasih kepada para jagal atau pemilik sapi dan petugas penyembelih yang telah membawa ternaknya untuk di potong di RPH.

Para penyembelih ternak di RPH pun berharap agar kondisi dan ekonomi kembali normal seperti semula sebelum ada pandemi Covid-19,” paparnya. (geo/sit)