“Saya sudah menyampaikan, tolong urusan dengan masyarakat sekitar diselesaikan. Pihak RSU juga sudah mengatakan ke kami, jika pihak ke tiga harus menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap kerusakan itu,” jelas Made, Selasa (02/08/2022) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Merespon persoalan yang terjadi itu, Made mengaku sangat terbuka dengan pihak RSU. Menurutnya, jika ada keluhan dari warga, maka bisa disampaikan pada DPRD dan pihak DPRD yang akan menindaklanjuti pada pihak ketiga atau pengembang.

“Mereka menyampaikan kalau ada keluhan warga, sampaikan ke dewan. Jadi, biar kami menindak lanjuti ke pihak ketiga,” lanjutnya.

Selain itu, dikatakan Made, bahwa dalam perekrutan tenaga kerja di RSU, alangkah baiknya bisa melibatkan warga sekitar. Namun, tentunya juga harus memenuhi kualifikasi khusus yang disediakan.

“Kalau warga sekitar situ berbadan hukum, maka bisa mengelola parkirnya. Monggo, itu akan menjadi penilaian juga. Kan tidak mungkin perawat tidak punya kualifikasi khusus,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan, bahwa akan melakukan sidak ke RSU tersebut. Hal itu dilakukan, tentunya untuk mengetahui persoalan apa yang terjadi di dalam RSU dan juga dengan warga sekitar.

“Kami akan menugaskan Komisi D, untuk turun terkait dengan kondisi di lapangan. Kami juga akan mendorong mereka terkait dengan BPJS kesehatan,” ucapnya.

Made berharap, pihak RSU mempunyai kebijakan internal, yakni ada kebijakan untuk menerima warga sekitar yang tidak mampu. Selain itu, menurutnya juga harus ada kerja sama dengan RT dan RW, untuk secepatnya mengurus BPJS Kesehatan. (rsy/sit)

“Untuk kompensasi memang diberikan, tetapi itu dicicil. Bahkan, dampak ini membuat rumah juga bocor. Namun, komplain ini tidak diberikan reaksi sampai sekarang,” ungkap salah satu warga Mayjend Panjaitan No 168A RT 06 RW 05, Sri Wahyuni, Kamis (28/07/2022).

Bahkan, tambahnya, banyak permintaan yang diminta oleh warga pada pihak RSU, itu tidak didengar dan tidak segera dilakukan. Sehingga, ini membuat warga kesal dan menilai pihak RSU tidak maksimal dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Apalagi, ujarnya, selama pengerjaan yang dilakukan 24 jam penuh tersebut, benar-benar mengganggu warga sekitarnya. “Waktu pembangunan atau saat ngecor, itu sudah mengganggu. Bahkan, sampai bertengkar dan itu ada videonya,” lanjutnya.

Seorang warga lain, Marlan, yang juga terdampak pembangunan RSU, juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Disampaikan, bahwa kompensasi yang diberikan kepada setiap warga, diketahui berbeda-beda. Namun, tanggung jawab penuh dari RSU yang hingga saat ini setelah diresmikan, masih dipertanyakan.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Kompensasinya ada Rp 4 juta, Rp 6 juta ada yang Rp 1,5 juta. Beda-beda untuk kompensasinya,” katanya.

Berbeda dengan Sri Sunarmi, dirinya yang dijanjikan menerima kompensasi sebesar Rp 1,5 juta dari RSU BRI Medika, justru mengaku belum mendapat apa-apa. Termasuk, tidak ada komunikasi apapun hingga RSU tersebut telah diresmikan.

“Janjinya mau diperbaiki, tetapi sampai sekarang belum. Dapat uang kompensasi katanya cuma Rp 1,5 juta, tapi saya belum dapat apa-apa. Belum ada komunikasi lagi,” tuturnya.

Direktur Utama PT Bakti Mandala Husada, Widodo Januarso, yang juga sebagai perwakilan manajemen RSU, saat dikonfirmasi terpisah mengaku bahwa seluruh permasalahan dengan warga sekitar sejak proses pembangunan hingga diresmikan saat ini telah selesai dilakukan. “Soal kompensasi sudah selesai masalahnya. Itu sudah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, saat dikonfirmasi mengenai hal ini mengaku tidak mengetahui soal apa yang dikeluhkan oleh warga sekitar RSU BRI Medika. Sebab, pihaknya masih belum menerima laporan keluhan tersebut. Sehingga, masih perlu mencerna dan mengetahui secara detail agar bisa dicarikan solusinya bersama.

“Saya belum tahu, karena belum ada informasi ke kami. Harusnya, kan laporan dari lurah atau kecamatan. Tetapi, ini belum ada,” imbuh Wali Kota Sutiaji. (rsy/sit)

Mereka menggelar konferensi pers, berkaitan dengan keberatan proyek pengerjaan RSU BRI Medika Malang, yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Bangunan dan PT Bringin Karya Sejahtera.

Proyek yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, itu dinilai ugal-ugalan. Pasalnya proses pengerjaan proyek, tidak mengenal waktu dan memberikan dampak eksternalitas yang sangat merugikan psikis serta kesehatan warga.

Baca: Diputus Kontrak Secara Sepihak, Dua PT Proyek Pembangunan Gedung di RSSA Bakal Tempuh Upaya Hukum

Salah seorang warga, Dadung Prasetyo, mengatakan bahwa kebisingan akibat pengerjaan proyek yang tidak kenal waktu, berlangsung selama 24 jam. Sehingga, membuat banyak warga gelisah dan terganggu.

“Belum lagi, banyak diantara warga yang memiliki Balita dan lanjut usia. Kami, warga yang rumahnya berdempetan, di sisi Timur dan sisi belakang, keberatan. Kami paling terdampak karena radius kami, 0 sampai 40 meter dari lokasi proyek,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, sempat terjadi getaran-getaran saat malam hari di lingkungan. Itu diakibatkan, karena proses pemasangan paku bumi. Dimana alat berat yang digunakan mengalami gangguan.

“Oleh karena itu, kami sampaikan beberapa poin keberatan dan pertimbangan,” tegasnya.

Menurutnya, warga tidak pernah menerima sosialisasi, apalagi menyepakati terkait penggunaan alat berat. Termasuk, soal penggunaan tower crane yang saat ini meresahkan, serta memberikan dampak pada kerusakan bangunan rumah.

Apalagi, kesepakatan rapat warga dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, tanggal 11 Juli 2019 lalu, memuat kesepakatan bahwa pembangunan RS, diberhentikan terlebih dahulu sampai izin izin dikeluarkan.

“Namun, sosialisasi terkait izin lingkungan, diduga hanya terjadi sekali yaitu pada tanggal 17 Juli 2019. Sehingga, bisa dikatakan bahwa sosialisasi tersebut belum memunculkan kesepakatan. Selain itu, legalitas surat Izin Mendirikan Bangunan baru terbit pada 11 Juni 2019, sedangkan izin lingkungan baru terbit pada 4 Februari 2020 sehingga kami menduga ini prosesnya ilegal,” tuturnya dengan nada kesal.

Beberapa surat tanpa kop dan stempel, juga sempat diterima oleh warga. Dimana surat tersebut diberikan oleh pihak tertentu dalam rangka meminta tanda tangan dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Dengan surat berisi tentang jam operasional proyek dan relokasi warga.

“Lebih dari itu, kami menilai wujud kompensasi yang diberikan tidak melalui proses pengkajian yang jelas sampai dengan keluarnya ketetapan insentif. Yang fatal juga tidak ada informasi awal soal metode pembangunan serta dampaknya dan dokumen kajian dampak lingkungan,” tambahnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan dan pertimbangan, disertai hasil diskusi bersama warga terdampak dalam pembangunan proyek RSU BRI Medika Malang, Solidaritas Bethek Melawan menuntut dua hal.

“Kami menuntut Pemkot Malang untuk mencabut izin lingkungan yang juga sekaligus izin pembangunan proyek RSU BRI Medika Malang karena menurut hemat kami telah cacat secara formil atau prosedural sejak pembongkaran dimulai. Kami juga menuntut pimpinan proyek untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan,” tegas Koordinator Solidaritas Bethek Melawan, M. Ainul Haq.

Namun sayang, kedatangan belasan warga perwakilan 16 KK yang protes terhadap pembangunan proyek tersebut, tidak bisa bertemu dengan Komisi C DPRD Kota Malang. Pasalnya, semua anggota Komisi C, saat itu sedang bertugas kunjungan kerja ke luar kota.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, ketika dihubungi terpisah melalui sambungan telefon, memberikan tanggapannya terkait dengan protes warga.

“Di sana, sebenarnya sudah ada kompensasi sebesar Rp 4 juta per rumah. Tetapi, kemudian kok ada gejolak lagi. Mereka, meminta kompensasi kembali,” ujarnya.

Baca Juga: Digugat Masalah Tanah, Sebanyak 45 KK Warga Dusun Junggo Hadir ke PN Kota Malang

Sehingga, kembalilah diberi kompensasi dengan memilah mana warga terdampak paling besar. “Akhirnya, warga terdampak diberi kompensasi lagi yang lebih besar. Namun tentunya, dipilah-pilah. Yang terdekat dengan lokasi proyek diberi Rp 6 juta,” tambahnya.

Tak hanya itu, pihak RS pun juga telah berkontribusi di lingkungan sekitar dengan melakukan perbaikan musholla dan jalan. Lebih lanjut, berkaitan dengan relokasi, disampaikan Fathol, bahwa pihak RS sudah menyiapkan tempat untuk itu.

“Tapi warga terdampak, berkeinginan agar uangnya sampai 2 tahun. Padahal, kalau relokasi sudah menyiapkan tempat,” terangnya. (cw1/sit)