Hal itu, dikatakan oleh Kabid Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode Kualita B Al Fitra. Dijelaskan, bahwa untuk meminimalisir tindakan asusila kembali terjadi di wilayah tersebut, maka langkah antisipasi dilakukan. Itu karena, di sekitar kursi taman yang disegel di Jalan Ijen, juga memiliki penerangan yang sangat minim (kurang).

“Sementara ini, sambil menunggu hasil kajian, kita perbaiki lagi. Segel plangnya itu kita kuatkan sementara. Sampai nanti diputuskan, kita harus mengapakan kursi itu,” jelas Laode, Rabu (22/02/2023) tadi.

Dikatakannya, jika keputusan mengenai hasil kajian kursi taman Jalan Ijen, akan segera diputuskan paling lambat pada pekan ini. Sebab, sampai saat ini masih dilakukan kajian oleh beberapa OPD yang terlibat.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

 “Sudah dikaji dan dibahas. Paling sebentar lagi akan muncul keputusannya seperti apa,” katanya.

Saat disinggung mengenai masyarakat yang banyak menyanyangkan jika kursi taman Jalan Ijen dihilangkan, pihaknya menegaskan masih akan menunggu hasil kajian. Dimana hal itu, menurutnya akan diwujudkan, melalui perintah dari pimpinan. “Setelah dikaji ada, perintah dari pimpinan bagaimana. Kita sebagai pelaksana, tinggal melaksanakan beritah dari pimpinan,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk mengurai permasalahan tindak asusila di Jalan Ijen, ada beberapa opsi yang sebelumnya akan dilakukan, yakni membentuk polisi taman, menambah CCTV, menambah penerangan, mengubah model kursi dan opsi terakhir yakni membongkar seluruh kursi. (rsy/gie)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menyampaikan jika kewenangan untuk pemeliharaan, perbaikan dan perawatan PJU, ada pada dua OPD. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang dan DLH.

“Jadi, PJU itu dibedakan ada yang kewenangannya DPUPRPKP dan yang sifatnya dekor kota masuknya kewenangan DLH. Dimana, itu meliputi di 86 taman kota maupun di 8 hutan kota,” ujar Rahman, saat dikonfirmasi, Sabtu (05/11/2022) tadi.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa yang menjadi kendalanya untuk saat ini, adalah anggaran. Namun, itu sudah diajukan dengan nilai kurang lebih Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar, yang akan digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan hingga perawatan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami berharap, ada anggaran sebesar kurang lebih Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar, untuk pemeliharaan dan bukan hanya perawatan. Karena saat ini, kondisi PJU perlu diganti dan bunga-bunga di taman juga perlu diganti,” lanjutnya.

Upaya penganggaran tersebut dilakukan oleh DLH, paparnya, agar RTH yang ada di Kota Malang bisa lebih baik lagi dan membuat aman, nyaman, bagi masyarakat Kota Malang. “Upaya ini terus kami lakukan. Harapannya supaya Kota Malang kedepan bisa lebih berseri lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa hal tersebut selaras dengan program prioritas peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga, juga melengkapi fasilitas dan sarana prasarana penunjang olah raga di Kabupaten Lamongan. “Alhamdulillah, tahun ini kita siap untuk mulai membangun Lapangan Sepak Bola Gajah Mada. Secara bertahap, juga akan dibangun fasilitas yang lain. Semoga, ini dapat terealisasi sesuai rencana. Dengan adanya episentrum fasilitas publik di Lapangan Gajah Mada, semoga bisa menjadi wadah bakat dan minat pemuda Lamongan untuk terus berprestasi,” ujarnya, Selasa (06/09/2022) tadi.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Lamongan, Kandam, juga mengungkapkan bahwa telah disiapkan total anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pembangunan fisik training ground Gajah Mada. Serta untuk pengerjaannya, akan mulai dilaksanakan dari September hingga Desember tahun ini.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Sesuai rencana, tahun ini untuk pembangunan fisik training ground Gajah Mada akan mulai direalisasikan. Perkiraan antara September hingga Desember, ini untuk pengerjaannya, dengan total anggaran Rp 3 miliar,” terang Kandam.

Seperti yang diketahui, episentrum fasilitas publik yang direncanakan di Lapangan Gajah Mada Lamongan, akan dibangun di atas lahan dengan luas 12 hektar. Dari luas total 12 hektar tersebut, lahan yang akan digunakan seluas 11.88 hektar, dengan presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30.1 persen dari luas lahan.

Di Lapangan Gajah Mada ini, selain training ground, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga akan membangun fasilitas publik lain yakni drop off pendopo, lapangan upacara, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli, co-working space, gedung pertunjukan, masjid, reservoir, playground, lapangan sepak bola dan lintasan atletik, tribun, PKL kios bunga dan taman. (zen/sit)

Fathol juga menyampaikan bahwa untuk dinas pengampu yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pun harus memperhatikan taman-taman yang membutuhkan perawatan. Karena, taman sendiri termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tentu memiliki banyak fungsi.

“Pemkot Malang dalam membangun taman itu harus fungsional. Jangan sampai, malah kurang ada perhatian untuk perawatan. Nanti kita akan segera cek ke sana langsung dan akan menindaklanjuti ke dinas terkait,” tegas Fathol, kepada Memontum.com saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (01/09/2022) tadi.

Sebagaimana diberitakan, dua taman yang minim perhatian itu adalah Taman Bunga Merjosari dan Taman Singha Merjosari Kota Malang. Akibat minimnya perawatan, pun mengundang perhatian warga.

Terkait dengan Taman Bunga Merjosari, yang tidak memiliki pagar pembatas, menurut Fathol itu sudah sesuai dengan Detail Engineering Desain (DED). Namun menurutnya, jika memang diperlukan untuk penambahan pagar, maka akan dilakukan pemasangan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dulu memang ingin menciptakan suasana indah, kemudian memang trotoar dibikin seperti itu agar memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Jadi, kita tidak berpikir sejauh itu untuk memberi pagar. Tetapi nanti kalau memang perlu, maka kita akan minta dinas untuk melakukan pemasangan,” lanjutnya.

Ditanyai terkait dengan anggaran pembangunan kedua taman tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa untuk Taman Bunga Merjosari sendiri memakan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar dalam lelang di tahun 2021. Sedangkan untuk Taman Singha Merjosari, pihaknya tidak mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan. Sebab, dalam proses pembangunannya itu ada pada Wali Kota sebelumnya.

“Kalau untuk Taman Singha Merjosari, anggarannya saya nggak tahu. Karena, saya masih belum menjabat (legislatif, red) dan pembangunannya dengan Wali Kota sebelumnya,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, keberadaan dua taman itu sempat menuai sorotan. Meski pun, kondisi Taman Bunga dinilai lebih bagus dibandingkan dengan Taman Singha. Hanya saja, keberadaan tempat pembuangan sampah yang dekat dengan Taman Bunga, menjadi perhatian masyarakat. (rsy/sit)

“Melindungi segenap tumpah darah, itu melindungi generasi yang sekarang sekaligus melindungi generasi yang akan datang. Kalau hari ini kita bisa menghirup udara yang segar, ya kita harus pastikan anak cucu kita besok bisa menghirup udara yang lebih segar dari pada kita,” ucap Bupati Trenggalek, saat dikonfirmasi, Senin (18/07/202) siang.

Begitu pula, tambahnya, memastikan generasi mendatang masih bisa melihat laut yang biru, hutan yang rindang, maupun air yang jernih dari sumber yang tetap terjaga. “Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri sejak 3 tahun yang lalu, telah mendeklarasikan cita-cita menjadi kota yang berkelanjutan di tahun 2030. Langkah kecil melalui lomba Adipura Desa, telah melahirkan desa-desa yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar,” terangnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Salah satu alasan diadakannya lomba Adipura Desa, menurut Mas Ipin-sapaannya, untuk menjaga kebersihan se-Kabupaten Trenggalek seberapa besarpun APBD tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah tersebut. “Maka, semua orang harus punya tanggung jawab yang sama untuk kemudian melakukan mitigasi dan juga adaptasi. Makanya, saya percaya bahwa kepala desa dan tokoh-tokoh di lingkungan sekitarnya, itu menjadi kunci utama,” kata Bupati muda ini.

Mas Ipin juga menyampaikan, bahwa dampak dari kerusakan lingkungan, akan berpengaruh pada nilai rupiah yang harus ditanggung jauh lebih besar. Dan tentu, lambat laun akan terasa manfaat menanam pohon, membersihkan sungai, maupun mengelola sampah.

Untuk itu, Mas Ipin berpesan kepada seluruh desa untuk berpartisipasi dalam gelaran lomba Adipura Desa, yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bahkan menjadi peserta saja, desa yang berpartisipasi sudah mendapatkan hadiah.

“Karena ini pertaruhan kita dan kalau kita mau mendapatkan ekonomi yang berkelanjutan, ya tahap awalnya adalah ekonomi yang berbasis konservasi,” paparnya. (mil/sit)

Kepala DLH, Wahyu Setianto, mengatakan bahwa capaian tersebut masih rendah. Namun menurutnya, di setiap tahun dipastikan akan ada penambahan mengenai RTH di Kota Malang.

“Karena lahan kita di perkotaan, makanya agak lambat dan pembebasan lahan yang menjadi kesulitan. Tapi bukan lambat juga, insyaallah tiap tahun kita selalu nambah terus untuk RTH,” jelas Wahyu.

Selain itu, menurutnya banyak titik-titik yang bisa dijadikan sebagai RTH, tetapi masih terbatas dan terkendala oleh lahan. Namun, upaya DLH untuk melakukan pembebasan lahan akan terus dilakukan dengan cara ke hati-hatian.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kalau pembebasan lahan di pulosari harus ada kehati-hatian, dan kita terus berupaya untuk itu. Karena orang yang berjualan disana sudah cukup lama, kita juga sudah pernah diskusikan dengan opd. Itu bisa untuk menambah RTH di Kota Malang,” katanya.

Dijelaskannya, untuk di tahun 2022 ini akan ada rencana penambahan wilayah RTH baru di Kota Malang. Diantaranya, yakni Alun-Alun Kedungkandang, taman merjosari, dan dibawah flyover Kedungkandang. Tentu dengan adanya tiga lokasi tersebut diharapkan dapat menjaga dan memaksimalkan jumlah presentase RTH yang ada.

“Lahan kita terbatas, jadi belum semua terakomodir. Sebenarnya untuk RTH itu ada banyak, seperti wilayah kawasan heritage, makam, Alun-Alun Tugu ini juga termasuk,” tambahnya.

Tentu dengan adanya penambahan RTH juga dapat mempengaruhi kadar oksigen dan udara yang ada di wilayah Kota Malang. Selain itu juga bisa menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. (rsy/sit)

“Finalnya masih belum, ini FGD awal. Jadi, masih ada proses-proses selanjutnya,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

Orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu menambahkan, bahwa berkaitan dengan hiburan masyarakat, saat ini pihaknya tengah konsentrasi pada taman dan RTH. “Alun-Alun Tugu dilakukan penataan ulang, memang masukan dari masyarakat itu. Selain itu, kita konsentrasinya juga ke taman-taman, seperti Alun-Alun untuk tempat hiburan,” terangnya.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, berujar bahwa akan ada beberapa penambahan pada Alun-Alun Tugu. “Kami sudah minta izin ke pak Wali untuk penataan biar lebih bagus. Nanti ada permainan lampu-lampu biar kalau malam tidak terlalu redup, lalu masalah temboknya juga kita rundingkan, jalannya diperbaiki agar ramah disabilitas. Tetapi tidak ada penambahan fasilitas, karena kalau ada area bermain maka harus ada toilet umum, kan jelek Alun-Alun Tugu diberi toilet umum. Intinya eksisting tetap dan tidak mengurangi estetika dari Alun-Alun tugu yang sekarang,” jelas Wahyu.

Ditambahkannya, beberapa kali bangunan tembok yang menjadi pembatas taman rusak akibat kecelakaan di bundaran Alun-Alun Tugu. Sehingga ada pembahasan lebih lanjut bagaimana tembok tersebut ke depannya.

“Tadi sempat dibahas, masalah tembok ini kan sering hancur karena kecelakaan juga. Nah nanti tembok itu mau diapakan, apakah diganti tanaman, dibongkar, atau bagaimana. Kami ingin bagaimana masyarakat merasa nyaman dan aman, sehingga kami juga perlu diskusi dengan konsultan tentang itu,” bebernya. Untuk perencanaan awal, DLH Kota Malang menganggarkan Rp 80 juta untuk konsep Detail Engineering Design (DED). “Perencanaan di tahun ini, konsep DED saja, pembangunan baru 2022 tetapi setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Karena di tahun 2022 tidak anggaran untuk Alun-Alun Tugu, soalnya terkena refocusing,” terang Wahyu. (hms/mus/sit)

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana mengatur bahwa sebuah daerah harus memiliki setidaknya 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH private.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Namun Kota Malang masih sekitar 11 persen RTH publiknya,” ungkap Kepala DLH, Wahyu Setianto, Rabu (16/06).

Diakui pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) ini, DLH tak hanya mengupayakan bertambahnya RTH. Namun optimalisasi juga dalam segi perawatannya, yaitu dengan cara merevitalisasi atau mempercantik RTH yang sudah ada. Salah satunya adalah RTH Taman Merjosari.

“Detail Enginering Design (DED) juga sudah jadi. Insyaallah dalam waktu dekat akan dipublikasikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelangkan,” sambungnya.

Dijelaskan Wahyu, taman yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru tersebut menelan anggaran Rp 4.2 milyar.

“Kali ini anggaran untuk revitalisasi Taman Merjosari murni dari APBD. Kalau dulu ada CSR dari salah satu provider,” ujar Wahyu.

Dengan tetap mengusung konsep taman edukasi, diharapkan setelah dipoles, taman akan makin asri dan nyaman.

“Konsepnya taman edukasi, dan akan lebih bagus daripada yang sekarang. Disana kita sediakan tempat parkir juga,” terang Wahyu. (mus/ed2)