“Di hari Ke-7 untuk kegiatan TMMD ini, mengunjungi Dusun Mojan. Untuk hari ini, ada pengobatan gratis dan bantuan untuk duafa. Selain itu, ada 20 rumah Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang sedang dikerjakan,” kata Wabup Jember.

Baca Juga :

Program TMMD ini, paparnya, sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Terutama, yang membutuhkan bantuan seperti Sembako dan RTLH. Karena program ini, para anggota TNI bersama Pemkab Jember langsung terjun ke lapangan untuk melihat perkembangan proyek yang telah dikerjakan.

Wabup Jember dalam kesempatan itu berpesan, untuk menjaga dan memelihara semua wujud Program TMMD. Sehingga, dapat bermanfaat dan terus digunakan oleh masyarakat. (kom/rio/gie)

“Saya bersama Pak Bupati, Baznas dan juga Forkopimcam dan Pemerintah Desa, menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni untuk warga. Total ada lima titik, yakni pertama dan ke dua di Desa Jatisari, ke tiga Tempeh Tengah, ke empat di Desa Lempeni Tempeh dan yang ke lima di desa Selok Anyar Pasirian,” terangnya.

Dirinya berharap, dengan adanya bantuan RLTH, ini mampu merangsang pemerintah desa ataupun masyarakat untuk turut serta membantu. Sehingga, bangunan rumahnya bisa lebih layak untuk di tempati.

“Harapan saya dan pemerintah, dengan adanya bantuan RLTH ini bisa dijadikan sebagai perangsang. Dimana, dari bantuan itu nantinya bisa dioptimalkan dengan melibatkan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, untuk memberi bantuan tambahan atau pendukung. Sehingga, bangunan nantinya bisa lebih layak, karena anggarannya memang terbatas. Jadi, kita melibatkan masyarakat untuk bisa berswadaya turut guyub lingkungan untuk supaya bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Secara bertahap, kata Rahman, pihaknya ingin menuntaskan rumah-rumah yang tidak layak huni. Sehingga, agar bisa memberikan kenyamanan ketenangan bagi warga yang menempati.

Baca juga :

• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang
• 19 Pasar Takjil di Kota Malang Disampling, Dinkes Temukan 9,9 Persen Sampel Terkontaminasi Bakteri
• Antisipasi Potensi Pelanggaran Perusahaan, Disnaker PMPTSP Kota Malang Buka Posko Pengaduan THR
• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang

“Paling tidak ‘Rumahku Surgaku’ itu dirasakan walaupun sangat sederhana. Semoga, langkah ini bisa memberikan berkah dan ketenangan bagi penerima RTLH serta kebetulan ini juga banyak yang mengajukan. Karenanya, kami secara bertahap terus berkomunikasi dengan Baznas untuk memberikan prioritas terhadap rumah-rumah tidak layak huni,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Thoriqul Haq, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan itu berupa uang tunai sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing rumah. “Ini bantuan dari Baznas Kabupaten Lumajang, yang dikumpulkan dari orang-orang yang bayar zakat,” ungkapnya.

Bupati meminta, agar kepala desa juga turut serta dalam pembangunan dan perbaikan RTLH untuk warganya. Karena sebagai pemimpin di desa, sudah seharusnya kepala desa bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, apalagi yang tidak mampu.

“Saya minta, nanti juga membantu warganya. Kalau ada kurang-kurangnya, nanti biar dibantu,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mengajak para tetangga atau warga sekitar, juga membantu proses perbaikan RTLH dari warga yang kurang mampu. “Nanti ini juga dibantu warga dan tetangga. Baik itu mulai gotong royong sebagaimana masyarakat, sehingga biar lebih ringan,” paparnya. (adi/sit)

Angka sebanyak 201 sendiri, awalnya didapatkan dari usulan pokok pikiran (Pokir) atau usulan DPRD Kota Batu sebanyak 159 KPM. Lalu, pendataan kelompok masyarakat desa/kelurahan se-Kota Batu sebanyak 42 KPM.

Seiring dengan penambahan itu, maka penambahan anggaran pun mengalami perubahan. Jika sebelumnya Rp 6,03 miliar, maka kini menjadi Rp 6,4 miliar. Pagu anggaran yang disediakan untuk masing-masing penerima, senilai Rp 30 juta.

Sekretaris Dinsos Kota Batu, Adiek Imam Santoso, mengatakan bahwa penambahan penerima bantuan sesuai hasil pembahasan anggaran bersama antara Tim Anggaran (eksekutif) dan Tim Banggar DPRD Kota Batu. Sehingga, angka anggaran bertambah sebesar Rp 390 juta.

Baca juga :

• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang
• 19 Pasar Takjil di Kota Malang Disampling, Dinkes Temukan 9,9 Persen Sampel Terkontaminasi Bakteri
• Antisipasi Potensi Pelanggaran Perusahaan, Disnaker PMPTSP Kota Malang Buka Posko Pengaduan THR
• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang

“Dinsos mendapatkan amanah menjalankan program bedah RTLH yang ditambahkan sebanyak 13 KPM. Sehingga, totalnya nanti ada 214 KPM. Dari total itu, yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi sebanyak 170 KPM,” ungkap pria yang akrab disapa Dedek.

Dirinya juga mengatakan, realisasi program RTLH masih menunggu hasil peraturan kepala daerah yang saat ini masih direvisi Bagian Hukum Pemkot Batu, untuk disinkronkan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Diperkirakan peraturan kepala daerah rampung saat awal September.

Dijelaskannya, bahwa landasan pelaksanaan ini dari peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan rehabilitasi RTLH berdasarkan arahan BPK. Hal itu menyesuaikan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Yakni, bantuan sosial dan hibah yang bersumber dari APBD, dijadikan dalam satu payung hukum berupa peraturan kepala daerah.

“Dalam payung hukum itu dicantumkan pula nama-nama penerima bantuan. Saya mengamanatkan agar masa pelaksanaannya tidak lebih 45 hari kalender. Maka, diperkirakan program RTLH selesai digarap pada 15 Oktober nanti,” terangnya. (bir/sit)

Kepala Dinas Perkim Jombang, Heru Widjayanto, menyampaikan bahwa pembayaran upah pekerja peningkatan RTLH maupun bantuan korban bencana, dilaksanakan bersama dengan pihak Kecamatan, pihak Desa, Bank Jatim, Dinas Perkim serta Penerima bantuan

“Pembayaran upah dari Bank Jatim langsung diserahterimakan kepada penerima bantuan untuk dibayarkan kepada pekerja yang melaksanakan rehab atau perbaikan peningkatan RTLH dan korban bencana. Besaran nilai upah, sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan maksimal sebesar 15 persen dari nilai bantuan. Sedangkan pemerima bantuan akibat bencana di Kecamatan Bareng, nilainya bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan,” ujarnya.

Baca juga :

• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang
• 19 Pasar Takjil di Kota Malang Disampling, Dinkes Temukan 9,9 Persen Sampel Terkontaminasi Bakteri
• Antisipasi Potensi Pelanggaran Perusahaan, Disnaker PMPTSP Kota Malang Buka Posko Pengaduan THR
• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang

Pembayaran upah pekerja peningkatan kualitas RTLH Desa Seketi Kecamatan Mojoagung, tambahnya, sebanyak lima penerima. Bantuan per unit rumah, masing-masing mendapatkan sebesar Rp 2,5 juta. Sehingga, total upah yang di bayarkan sebesar Rp 12,5 juta. Sedangkan upah pekerja penanganan rumah dampak bencana yang ada di Kecamatan Bareng, di bagi dalam tiga desa dengan total pembayaran upah sebesar Rp 28,250 juta.

“Rincian untuk 3ltiga desa di Kecamatan Bareng adalah Desa Bareng sebesar Rp 18,250 juta untuk 11 penerima. Bantuan per unit, besarannya bervariasi antara Rp 750 ribu sampai Rp 2,5 juta, Desa Ngampungan sebesar Rp 5 juta untuk empat penerima. Bantuan per unit rumah, besaran upahnya antara Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta, Desa Ngrimbi sebesar Rp 5 juta untuk empat penerima bantuan per unit rumah dengan upah antara Rp 1 juta sampai Rp 2 juta,” ungkapnya.

Mudah-mudahan, tambahnya, program Bupati Jombang dalam hal peningkatan RTLH maupun penanganan rumah dampak bencana, bisa membantu meringankan beban warga desa. Termasuk, bisa meningkatkan kualitas rumah menjadi lebih sehat dan lebih baik. (azl/sit)

Memontum Kota Batu – Dinas Sosial Kota Batu di tahun 2020 ini, menyasar 160 rumah tidak layak huni (RTLH) yang diberikan program bedah rumah. Program bedah rumah tersebut, merupakan agenda rutin tahunan Dinsos Kota Batu.

Selama pelaksanaan yang dilakukan pada akhir tahun 2020, sedikitnya Rp 4,8 miliar, total anggaran yang sudah dihabiskan.

“Program bedah rumah tersebut disebar di tiga kecamatan di Kota Batu. Program sendiri, baru bisa dilaksanakan akhir tahun, akibat adanya pandemi Covid-19. Dana yang sebelumnya sudah disiapkan, terkena refocusing. Sehingga dalam PAK baru bisa dijalankan kembali,” ujar Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri.

Dirinya merinci, dari total 160 unit RTLH yang dibagi di tiga kecamatan, Kecamatan Junrejo merupakan wilayah RTLH yang mendapat kucuran paling sedikit. Yakni, berjumlah sekitar 39 penerima RTLH.
Sementara Kecamatan Bumiaji, mendapatkan sebanyak 59 penerima dan Kecamatan Batu mencapai 62 penerima.

“Untuk tahun ini bedah rumah lebih banyak dari tahun kemarin. Kami mencatat di tahun kemarin atau 2019, Pemkot Batu melakukan perbaikan pada 100 unit rumah atau sekitar Rp 3 miliar. Dengan anggaran tiap rumah Rp 30 juta,” terangnya.

Ririk menjelaskan, masyarakat penerima program bedah rumah, dalam proses pemberian bantuan dilakukan selektifitas berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Seperti salah satunya, seperti status lahan milik pribadi dan merupakan warga Kota Batu.

“Syarat utama masyarakat pra sejahtera dan harus memiliki tanah pribadi. Kemudian, rumah yang dihuhi memang tidak layak huni. Program ini juga upaya untuk meningkatkan status Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Untuk itu tahun depan rencananya ada 164 RTLH yang akan dibedah,” paparnya. (cw2/sit)

“Kali ini bakti sosial yang dilakukan oleh Pramuka adalah pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Jadi yang menjadi sasaran adalah Gakin (Keluarga Miskin),” kata Irwan, sapaannya.

Politisi PDIP ini berharap, pembangunan RTLH ini bermanfaat bagi Warga Bondowoso. Agar kehidupannya lebih sejahtera, mereka kami bangunkan rumah yang layak huni. Masih banyak, lanjutnya, warga Bondowoso menempati rumah yang tidak layak dihuni. Kadang kumpul dengan hewan ternaknya. Itu sangat tidak baik bagi kesehatan.

“Saya minta Kwarcab Pramuka terus berinovasi membantu pemerintah dalam mengentaskan kemisikinan. Disamping RTLH, warga juga membutuhkan sandang dan pangan. Pramuka tersebar dimana-mana. Dari desa hingga kota. Mulai dari SD hingga SMP. Jumlahnya cukup banyak. Ini kalau digerakkan semua, bisa membantu pemerintah untuk menggapai visi dan misi ‘Melesat’,” kata Irwan.

Pramuka, merupakan organisasi yang anggotanya masif. Lembaga ini merupakan instrumen pembelajaran bagi murid-murid agar peka terhadap kondisi sosial masyarakat Bondowoso.

“Saya yakin, kalau murid-murid aktif di Pramuka, akan mempunyai kepekaan sosial dalam kehidupannya. Dan itulah sebetulnya konsep hidup yang kita bangun,” terangnya. (sam/mzm)

“Namanya bu Ma’ati, ya ini sekitar 4×6 meter dan menempati di rumah ini karena cucunya terlilit hutang di bank atau disini disebutnya mindring, bank yang tidak resmi, sehingga tanahnya dijual 25 juta untuk menyelesaikan hutang itu, sekarang tidak punya rumah,” kata Bupati.

Ma’ati, nenek berusia sekitar 60-an tahun saat ini tidak bisa beraktifitas banyak karena kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan. Untuk menyambung hidup sehari-hari, ia mengandalkan upah dari cucunya yang bekerja sebagai tukang memandikan bayi.

Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan segera memfasilitasi pembangunan rumah agar layak dan lebih nyaman ditinggali. Ia bersyukur, pemilik tanah, Jumani merelakan hak pakai sebagian tanahnya yang lain agar lebih luas ditinggali nenek Ma’ati beserta cucu dan cicitnya.

“Saya akan segera koordinasikan dengan Kepala Desa dan Pak Camat untuk segera dibangun tapi saya harus meminta izin supaya tanah milik bu Jumani bisa digunakan sebagai tempat tinggal meskipun bukan dimiliki,” pungkasnya. (adi/yan)

Namun dalam kebisuannya, nampak rumah Supriyadi memberikan pesan moral kepada setiap insan manusia. diartinya kita sebagai manusia harus tetap tegak berdiri dikaki sendiri yang kokoh, rendah diri dan jangan mempunyai sifat jumawa, karena kehidupan itu berputar bagaikan bumi.

” Bantuan yang diberikan ini adalah Kemurahan Allah kepada keluarga kami, yang hidup pas – pasan. Untuk itu, rasa terima kasih tentunya terus kami ucapkan kepada sang pencipta dan TNI yang telah memberikan kesempatan untuk menikmati Rumah layak Huni,” ujar Supriyadi, Minggu(12/7/2020).

“Rasa syukurpun selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rejeki tak terduga ini. Sekaligus kepada TMMD, semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT.” Katanya

Supriyadi juga mengatakan akan selalu menjaga Rumah Bantuan dengan sebaik baiknya.” semoga kedepanya membawa manfaat serta berkah bagi keluarga kami untuk menuju pada kehidupan yang lebih layak dan mapan.” ungkapnya

Dengan dibangunnya rumah terlihat lelaki berpenghasilan pas pasan trrsebut mempunyai semangat hidup untuk maju dan berkembang pulih kembali menuju kehidupan yang lebih baik san sejahtera.  (yud/yan)

Memontum Banyuwangi – Imran (65) dan Ariyani pasangan suami (Pasutri) warga Dusun Krajan Geluduk, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo harus menelan pil pahit. Pasalnya impian untuk mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah kandas karena aturan.

Kondisi rumah yang ditempati Imran dan istrinya memang tidak layak huni. Kondisinya sangat memprihatikan. Rumah berdinding Gedeg (anyaman yang terbuat dari bambu) sudah banyak yang jebol, reyot dan sudah miring mau roboh. Bahkan lokasi rumahnya ditempat yang rawan longsor.

Menurut Imran, jika musim penghujan tiba, atap banyak yang bocor, dan kayunya banyak yang sudah lapuk.

“Beberapa waktu lalu, saat itu hujan lebat yang diiringi angin kencang. Kami sekeluarga sedang di dalam, kami cemas kalau angin kencang itu akan membuat rumah kami diseret angin ke dalam jurang,” kata pria paruh baya dengan nada sedih.

Menurut Imran, dulu dirinya pernah dijanjikan oleh pemerintah desa akan dibangunkan rumah yang berdekatan dengan kediaman anaknya. Sayang janji tersebut hingga saat ini tidak pernah terealisasi.

“Terkadang saya menginap di rumah anak saya, yang lokasinya tidak jauh dari tempat yang dijanjikan oleh pemerintah desa,” ungkapnya.

Untuk bertahan hidup, Imran berdagang sayuran. Dia keliling kampung untuk menjajakan dagangan. Hasil dari berdagang sayuran tersebut cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan untuk istrinya yang sakit-sakitan.

“Istri saya punya penyakit asam urat, kalau sudah kambuh tidak bisa jalan, sehingga tidak bisa membantu saya,” keluhnya.

Imran berharap keluhan ini didengarkan oleh pejabat pemerintah dan mendengar jeritan dari rakyatnya yang hidup serba kekurangan, agar membangun rumahnya yang hampir roboh.

“Rumah saya sangat kecil, hanya ada satu kamar, ruang tamu yang sangat sempit dan berdinding bambu yang sudah lapuk,” tandasnya.

“Pinginnya ingin membangun sendiri, tapi mana mungkin. Bisa makan saja sudah untung,” cetusnya.

Sementara Ketua RW setempat, Zeanul berdalih jika pihaknya sudah mengusulkan bantuan bedah rumah sebanyak 4 kali. Sayangnya, usulan tersebut tidak bisa terealisasi dikarenakan tanah yang ditempati Imran itu bukan tanah milik sendiri.

“Kami sudah mengusulkan empat kali agar Imran mendapat bantuan bedah rumah. Usulan kami tidak bisa terealisasi karena terbentur aturan. Karena tanah yang ditempati Imran itu bukan milik Imran. Syarat warga mendapat bantuan bedah rumah itu tanahnya harus atas namanya sendiri. Ini kendalanya,” ujar Zaenul.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Wongsorejo, Abdul Bakar membenarkan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Imran tidak bisa terwujud dikarenakan yang bersangkutan menempati tanah kas desa. Sehingga bantuan bedah rumah tersebut dialihkan ke warga yang lain.

“Usulan bedah rumah milik Imran sudah kami terima. namun terkendala oleh aturan, karena tanah yang ditempati Imran itu tanah kas desa. Sehingga bantuan bedah rumah yang seharusnya untuk Imran, dialihkan ke warga yang lain,” pungkas Abdul Bakar. (kur/oso)