Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan, M Subhan, mengatakan dengan diadakannya sosialisasi tersebut, maka bisa membantu lurah atau kepala desa untuk bekerja dengan kehati-hatian. Sehingga, tidak sampai melakukan tindakan yang di larang menurut aturan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Secara umum, diharapkan lurah atau kepala desa dapat bekerja dengan tulus dan baik, sesuai aturan yang berlaku. Karena, berbuat baik saja belum tentu di nilai baik oleh masyarakat. Apalagi, kalau sampai melakukan hal yang tidak baik,” kata M Subhan, Selasa (30/11/2021).

Dirinya juga menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi hanya digelar sehari. Sedangkan dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pemateri dari instansi yang berbeda. Diantaranya, dari Inspektorat, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan dan Kanit 3 Polres Lamongan.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, juga turut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Babat, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Babat. (zud/zen/sit)

Bupati Jember, Hendy Siswanto, dalam kesempatan itu meminta kepada seluruh desa yang menyelenggarakan Pilkades, supaya menjalankan pesta demokrasi tersebut secara damai, lancar dan menaati peraturan yang berlaku.

“Terlebih, Pilkades tahun ini semuanya gratis. Sudah ditanggung APBD, jadi tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan calon kades. Sehingga, wajib menjaga ketertiban, kelancaran, kondusifitas dan tidak boleh ada serang fajar, serangan subuh, semua wajib jujur,” ungkap Bupati Hendy.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga berpesan, kepada para peserta Pilkades, saat ini Pilkades dalam masa pandemi Covid-19 dan Kabupaten Jember masuk PPKM Level 3. Sehingga, tidak boleh ada pengerahan massa yang berpotensi menyebabkan kerumuman dan kemungkinan klaster baru kasus Covid-19.

Bupati Hendy mengingatkan, tujuan utama mengikuti Pilkades adalah menjadi pemimpin yang mengayomi dan menjadi teladan yang baik untuk warganya sehingga jagalah Pilkades ini dengan baik. “Pilkades jangan sampai terciderai dengan hal-hal yang kita tidak inginkan bersama,” sambungnya.

Dirinya juga berpesan, apabila nanti terpilih sebagai Kades, jadilah pelayan masyarakat yang baik dan bagi yang belum terpilih, untuk berlapang dada dan tetap mendukung desanya. Sehingga, desa akan maju dan rakyat desanya sejahtera. (kom/sit)

Tim Saber Pungli akan berada di Jember selama dua hari. Yakni untuk monitoring dan evaluasi di sejumlah dinas. Bahkan juga wilayah pemerintah kecamatan juga desa. Kegiatan yang dilakukan Tim Saber Pungli Provinsi Jatim itu nantinya akan meninjau terkait penanganan Covid-19 di Jember. 

Wilayah yang akan ditinjau diantaranya Pemerintahan Kabupaten Jember, meliputi Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Bakesbangpol, Inspektorat Pemkab Jember, dan wilayah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes). Juga termasuk wilayah pemerintah kecamatan dan desa. Diantaranya, Kecamatan Bangsalsari, Sukorambi, Rambipuji, dan Mayang. Untuk wilayah desa, diantaranya Bangsalsari, Jubung, Sukorambi dan Sidomukti.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Maksud tujuan Tim Saber Pungli Jatim di Jember ini, untuk melakukan pengecekan yang dilakukan di tingkat bawah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai hasilnya. Dengan tema masalah anggaran yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19,” ujar Katim (Kepala Tim) Asistensi Pokahli Saber Pungli Jawa Timur Kompol Beny Elfian Syah saat dikonfirmasi disela rapat koordinasi.

Beny menyebutkan, Dinkes dan Dinsos menjadi sasarannya. “Termasuk juga wilayah Rumah Sakit Rujukan yang melakukan penanganan Covid-19,” sebutnya. Secara umum, Beny menjelaskan, Tim Saber Pungli tidak hanya khusus menangani soal penanganan Covid-19. “Tapi karena saat ini (menjadi atensi) menonjol adalah soal penanganan Covid-19, sehingga kita menuju sasaran ke wilayah-wilayah yang kompeten menangani Covid-19,” katanya.

Namun demikian, kata pria yang juga menjabat Kasubditwisata Dirpamovit Polda Jatim itu, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan menyelidiki temuan lain soal penanganan Covid-19. “Jika ada temuan yang sifatnya dinas-dinas lain yang tidak konsen menangani Covid. Juga akan kita jadikan referensi untuk dilakukan memberikan masukan kepada pimpinan. Intinya kegiatan ini direncanakan dulu. Sekarang kita laksanakan, dari hasil pelaksanaan ini akan kita evaluasi kendala dan hambatannya,” ujarnya. (rio/gie)

Hal itu, disampaikan Ketua Komisioner Forum Panggung Rakyat Lumajang (FPR), Dwi Wismo Wardono SH MH, yang mengaku sangat prihatin dengan kondisi carut-marutnya pertambangan pasir di Lumajang. Apalagi, dirinya menilai bahwa kondisi itu sampai sekarang, masih belum menemukan solusi yang terbaik.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Pemerintah daerah tidak boleh meremehkan hal ini. Sebaliknya, kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian dan penanganan. Karena jika kondisi ini terus-terusan dibiarkan, maka bisa berpotensi menimbulkan konflik horisontal,” tegasnya pada memontum.com, Sabtu (26/06) tadi.

Dijelaskan Dwi Wismo, dari pengamatan FPR, ada beberapa hal yang melatar-belakangi munculnya konflik yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Diantaranya, seperti maraknya pungutan liar (Pungli), kerusakan jalan dan status peredaran Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang masih terjadi polemik.

“Menjamurnya Portal liar di jalan umum, dengan dalih tertentu, apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Hal ini, tentu bertentangan dengan undang-undang. Sebab, dalam aktivitas apa pun, semua harus memiliki payung hukum yang jelas. Contohnya, saat kita lakukan pengecekan lapangan, ditemukan penarikan atau pungutan hingga Rp 50 ribu, yang harus dibayar oleh sopir di salah satu portal Wilayah Candipuro. Padahal, menurut info dari sopir, dalam satu hari itu bisa ratusan truk yang lewat dan itu memberatkan,” ungkapnya.

Masih menurut Dwi Wismo, praktek yang mengarah ke Pungli itu, yang selama ini terkesan kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Terbukti, praktek-praktek tersebut sudah berlangsung cukup lama di Kabupaten Lumajang.

“Kita berharap, Pungli seperti temuan itu, bisa segera dicarikan solusi. Karena bagaimana pun, dasar pungutan tidak ada dan bisa mengarah ke aksi premanisme. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum atau Tim saber Pungli Lumajang, harus sigap dalam menyikapi permasalahan tersebut sesuai kewenangan,” ujarnya.

Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan selanjutnya, adalah kerusakan jalan. Dirinya melihat, banyaknya jalan rusak akibat armada pasir. “Ini pengawasannya bagaimana, harusnya pemerintah memikirkan hal itu dan itu harus ditertibkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, SKAB yang sampai saat ini masih memicu polemik, juga perlu dipertegas dengan penerapan aturan yang jelas. Sebab, yang terjadi di lapangan seakan tidak terkontrol dan terkesan terjadi ‘permainan’.

“Peredaran SKAB yang liar, harus diteliti, harus dilakukan penindakan. Karena SKAB itu hanya bisa dikeluarkan oleh penambang legal. Sehingga, tidak terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang sopir truk pasir ketika diminta keterangan, mengatakan jika selama ini mereka terpaksa membayar portal-portal, meski pun sebenarnya merasa keberatan. Karena, apa yang dilakukan tidak terlepas dari alasan keamanan.

“Ya kita bayar mas, karena saya tidak ingin ruwet,” tutur Sopir yang enggan disebutkan namanya.

Dirinya juga berharap, kepada pemerintah untuk bisa menghilangkan tarikan-tarikan (Portal) yang membebani sopir truk pasir di Kabupaten Lumajang. Karena, secara tidak langsung hal itu mengurangi pendapatannya sopir. “Akibat adanya tarikan-tarikan itu, pendapatan pastinya berkurang,” paparnya.

Pantauan memontum.com dari banyaknya informasi dan fakta di lapangan, ditemukan cukup banyak portal tarikan untuk truk pasir. Sementara nilainya, memiliki variasi berbeda-beda. Informasi dari sopir, jalur pertambangan di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasirian, ada beberapa titik. Seperti, Gladak perak, Kampung renteng , Kebon deli, Sumber kajar, Jugosari, Danurojo hingga Bago.

Belum lagi, di beberapa titik lain, sebagaimana laporan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang, di mana ada tujuh kecamatan yang memiliki lokasi pertambangan. Yakni, mulai Kecamatan Sumbersuko, Pasrujambe, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo dan Kecamatan Tempursari. (adi/sit)

“SKAB itu harusnya tidak diperjual belikan, karena itu merupakan kewajiban bagi pemilik izin tambang untuk mengeluarkan SKAB. SKAB sendiri, biasanya include atau satu paket dengan harga pasir yang di beli konsumen,” terang Arsyad.

Baca Juga:

• Pemkab Lumajang Hadirkan Program Mudik Gratis 2026
• Redam Gejolak Harga, Pemkab Lumajang Gencarkan Gerakan Pasar Murah
• Jaga Keseimbangan Ibadah dan Layanan, Pemkab Lumajang Lakukan Penyesuaian Kerja Selama Ramadan

Dijelaskan, jika faktanya yang terjadi di lapangan pembelian pasir dengan penjualan SKAB seolah berbeda, itu karena surat tersebut dijual-belikan. Harganya sendiri, hingga mencapai ratusan ribu. Sementara, uang yang masuk ke kas daerah hanya berkisar Rp 25 ribu.

“Kondisi ini, masih belum lagi ditambah dengan armada pengangkut yang terkena pungutan-pungutan tidak resmi atau mengarah pada Pungli atau premanisme yang memunculkan keresahan masyarakat dan menjadi atensi Kapolri. Pungutan-pungutan itu, jika dikalkulasi disepanjang jalan yang dilalui armada, totalnya bisa mencapai Rp 35 ribu sampai Rp 50 ribu,” tegasnya.

Sudah SKAB harganya mahal, ditambah lagi pungutan liar disepanjang jalan dengan dalih untuk perbaikan jalan, kontan ini menjadi dilema yang dialami armada truk pasir. “Ini membuat teman-teman sopir truk makin menderita. Pemerintah dan petugas harus hadir menertibkan ini,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kalau ada yang memperjual-belikan SKAB, tentunya ini harus menjadi perhatian petugas atau pihak terkait. Apakah hal itu dibenarkan, ataukah tidak.

“Ini perlu ditindak tegas oleh aparat penegak hukum sebagaimana instruksi Kapolri tentang pemberantasan premanisme. Sekali lagi saya sampaikan, setiap pembelian pasir, sopir harusnya sudah mendapat SKAB, yang mana keluarnya SKAB itu sudah include dengan harga pasir yang dibelinya.

“Di sini kalau saya perhatikan, sopir itu membeli pasir dan dilain hal, juga harus beli SKAB. Dan yang perlu diperhatikan, SKAB itu keluarnya di tempat pemilik izin tambang,” ujarnya.

Pihaknya berharap, Bupati pun harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Agar, tidak menimbulkan problem yang baru di masyarakat. “Problem itu sudah lama terjadi di Lumajang. Dan itu tidak hanya meresahkan para sopir, tetapi meresahkan masyarakat. Di Lumajang sendiri sudah ada tim Satgas Daber Pungli dan tidak punya alasan lagi untuk tidak segera bertindak mengatasi kondisi ini,” paparnya. (adi/sit)

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor MAPI Jalan Sorojo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan dihadiri oleh Sekretaris Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli,Ketua Umum MAPI Pusat,Ketua MAPI Region se Indonesia, UPP Polda Jatim, Kepala UPP Kota Probolinggo, Wawalikota Probolinggo, Ketua DPRD Kota Probolinggo, LSM, Ormas Kota Probolinggo, dan siswa siswi SMA/K Kota Probolinggo.

Ketua MAPI Sub Reg Probolinggo, John Henry Rondonowu dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh pihak tidak main-main lagi dengan yang namanya pungli.

“Karena pada dasarnya Pungli masih berkeliaran di sekitaran kita, untuk itulah dibentuk Satgas Saber Pungli di daerah agar dapat meminimalisir hal itu, kesempatan untuk melakukan tindakan pungli ada dimana-mana,” terang Henry.

Lebih lanjut, Sekretaris Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli, Letkol Endang Agustian berharap semua pihak selama menjabat tidak sampai berbenturan dengan aturan hukum.

“Mari kita berubah diawali dari diri sendiri, jangan sampai terjadi yang namanya Operasi Tangkap Tangan (OTT), kalaupun terjadi aturan harus ditegakkan dan dijalankan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bidang Form Diskusi Penegakan Hukum,SW Djando menambahkan, pencegahan terhadap segala bentuk pungutan liar yang marak terjadi baik di lingkungan sekolah, masyarakat, pemerintah dan sebagainya.

“Saya berharap setelah diberikannya sosialisasi, peserta didik yang menemukan adanya pungutan liar segera dilaporkan kepada kami. Tujuan dilaksanakannya sosialisi ini adalah sebagai bentuk pencegahan dan merupakan bagian dari rambu-rambu,” ujar nya. (geo/mzm)

Walikota Sutiaji berkesempatan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan dimaksud. Dalam sambutannya, Sutiaji mengatakan bahwa Ketua RW adalah ujung tombak pelaksanaan Pemerintahan di tingkat masyarakat. “Ketua RW menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Malang untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sehingga kehadirannya sangat penting bagi kami untuk dapat menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.

Menyadari hal tersebut, Sutiaji menambahkan bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan yang baik pada masyarakat dan menghindari terjadinya pungli maka kedepan segala pelayanan akan dilakukan secara digital; melalui sistem yang seba digital maka akan meminimalisir terjadinya kontak langsung antara pelayan dengan mereka yang dilayani sehingga pungli akan dapat dihindari.

“Sebetulnya pungli itu terjadi karena birokrasi yang ruwet sehingga penyederhanaan proses birokrasi juga kami lakukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sutiaji juga berpesan agar Ketua RW yang hadir pada kegiatan tersebut dapat menyampaikan hasil sosialisasi kepada ketua RT yang ada di lingkungannya masing-masing; sehingga melalui sosialisasi ini nantinya terjadi pencerahan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pengertian pungli. (*yan)

Satu diantara petugas tersebut yakni Kepala Pasar Blega berinisial R sedangkan lainnya pegawai sipil dan satu Tenaga Harian Lepas (THL). Saat ini polisi terus mendalami kasus tersebut untuk mengusut lebih dalam.

“Kami terus lakukan pengembangan, dan hasil pemeriksaan kasus dugaan pungli Pasar Blega akan dilaporkan ke Tim Yustisi Kejari Bangkalan,” Ucap Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP David Manurung.

Meski kembali menunjukkan diri, Tim Saber Pungli dinilai belum maksimal dalam menuntaskan pungli di berbagai lini di Bangkalan. Sebab, Saber Pungli di Bangkalan, sudah dibentuk lama. anggaran yang digelontorkan pertahun juga tidak sedikit sedangkan tidak ada prestasi dalam jangka dua tahun terakhir.

Salah satu aktifis sekaligus Ketua Rumah Advokasi Rakyat (RAR) Risang Bima Wijaya menilai, OTT (operasi tangkap tangan) kepala pasar Blega sebagai langkah awal pengungkapan praktik pungli. Namun, ia menyayangkan berbagai pungli yang terjadi pada radius hitungan meter dari Mapolres tak juga terendus.

“Pungli di Bangkalan nyaris terjadi di semua lini. mulai urusan dokumen kependudukan, perijinan, usaha, lelang, pengujian kendaraan, sertifikasi guru, pensiun, rekomendasi cerai, parkir, retribusi, pendidikan, kesehatan, administrasi ASN, dan masih banyak lagi. Kalau masalah kutipan parkir, nggak usah jauh2 ke Blega. di sekitar Markas Polres Bangkalan, juga ada, ” Jelasnya.

Ia pun berharap, pungli di Bangkalan dapat diatasi dengan serius, profesional dan tidak jalan ditempat. (Isn/nhs/yan)

“Pungli sepertinya sudah mewabah baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Sehingga timbul sikap tidak peduli di lingkungan tersebut. Ini sebenarnya penurunan martabat, sekaligus merusak citra dan kinerja lainnya, akibat ulah oknum,” ungkap Wakil Gubernur Jatim, Dr H Emil Elestianto Dardak, MSc, dalam Sosialisasi Peraturan Presiden 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), di Auditorium Widyaloka UB, Kamis (5/9/2019).

Animo kalangan akademisi, pejabat publik, dan masyarakat. (rhd)

Dalam laporan ke Satgas Saber Pungli melalui SMS 1193, tercatat ada 36427 dalam kurun waktu 2016-2018. Laporan via SMS ini paling besar. Website sekitar 10 persen, Call Center 193 ada 2.335, dan email paling sedikit.

“Dari laporan masyarakat yang masuk tersebut dipilah. Pengaduan Layanan Masyarakat mendominasi 50 persen, dilanjutkan pendidikan, dan lainnya. Dari kisaran lebih 39 ribu laporan, yang tidak dapat ditindaklanjuti 13 ribu laporan, karena bukan masuk kategori pungli, hoax, dan lainnya,” beber mantan Bupati Trenggalek ini.

Dijelaskannya, apa yang dicover oleh pemerintah, tidak boleh ada pungutan lagi. Namun jika tidak dicover pemerintah, harus dipikirkan solusinya jika mendesak.

“Dananya darimana? Jadi boleh dilakukan secara gotong royong, dan ini tidak masuk kategori pungli. Misal untuk ekstrakurikuler, karnaval, bersih desa, dan lainnya,” seru suami artis Arumi Bachsin ini.

Penandatangan MoU antara Saber Pungli dan UB. (rhd)

Menurutnya, sosialisasi semacam ini penting, karena sebagai fungsi kontrol dengan mengingatkan, sekaligus upaya pencegahan dalam rangka gerakan anti korupsi. Pencegahan sebagai upaya menangkal, sehingga orang tidak berani melakukan daripada berurusan dengan hukum.

“Meskipun tidak memungut, petugas juga tidak boleh menerima pemberian. Karena itu bisa masuk kategori gratifikasi. Jika menemukan pungli atau gratifikasi, laporkan,” seru orang nomor dua di jajaran Pemprov Jatim ini.

Senada, Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Dr Drs Widianto Poesoko, SH, MSi, mengatakan, masih ada beberapa kondisi di masyarakat terjadinya kesepakatan untuk dilakukan gotong royong dalam pembiayaan mandiri. Seperti urunan karnaval, lomba antar kelas, ekstrakurikuler, dan lainnya. Ironisnya, keminiman informasi, masyarakat langsung melaporkan ke Saber Pungli.

“Sebagian besar masyarakat tidak mengerti prosesnya, atau hanya tahu dari mulut ke mulut langsung menjustifikasi itu pungli. Setelah kami investigasi, ternyata itu karena kesepakatan bersama untuk ditanggung secara gotong royong. Ada yang ikhlas, ada pula yang terpaksa terus lapor,” seru Widianto.

Pungli menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Pun bagi perekonomian bangsa menjadikan harga barang naik.

“Karena pungli ini, pastinya akan berdampak negatif, terutama kepada masyarakat luas. Untuk itu, kami mengapresiasi akan didirikannya Unit Pemberantasan Pungli di Universitas Brawijaya,” ungkap Widianto, usai menandatangani MOU dengan Rektor Brawijaya, Prof Dr Nuhfil Hanani MS, serta pemberian plakat dan penyematan pin kepada beberapa pejabat yang peduli dalam kampanye anti pungli ini. (adn/yan)