Menurut Gunadi, bahwa hanya ada satu opsi, yakni pihak PT Hakim Sentausa harus kembali membeli hak kliennya atau kompensasi sebesar Rp 75 miliar. “Kita mengusulkan harga Rp 75 miliar. Tentunya, ini sesuai dengan harga sekarang. Salah satu cara menghitungnya dengan kurs harga emas sekarang atau harga property saat ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, pihak PT Hakim Sentausa belum memberikan jawaban. “Mereka akan berunding terlebih dahulu. Kami berikan batas hingga 30 hari kerja atau batas akhir pada 27 Juli 2023. Mereka nantinya bisa menawar berapa? Namun jika tidak ada penyelesaian, kita akan menempuh jalur hukum. Baik jalur hukum pidana maupun perdata,” tegas Gunadi.

Baca juga :

Sementara itu, kuasa hukum PT Hakim Santausa, Ridwan Rachmat, mengatakan pihaknya tetap beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Nilai harga dari tenant sudah diajukan ke kami. Tinggal, kami bicarakan di internal para pemegang saham untuk menyelesaikan ini seperti apa,” ungkapnya.

Dirinya berharap, pengurangan dari jumlah yang diajukan karena kejadian kebakaran adalah musibah. “Nantinya tentunya kami akan meminta penurangan. Apalagi, pemilik sudah menyewakan tenantnya dan mereka sudah menikmati hasilnya. Pada intinya, kami tidak ada manuver untuk saling kuat-kuatan lawan-lawanan, karena kami juga sama-sama kena musibah kebakaran ini,” jelasnya.

Perlu diketahui, bahwa Malang Plaza terbakar pada 2 Mei 2023. Akibatkan kejadian, banyak pemilik tenant yang menjadi korban. (gie)

Hal itu, disampaikan oleh Direktur Utama PT Selecta, Sujud Hariadi, seusai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2020 di Hall Arjuna, Hotel dan Taman Rekreasi Selecta, Kamis (25/11/2021). “Dari pendapatan yang terjun bebas tersebut, secara tidak langsung membuat keuntungan Taman Rekreasi legendaris di Kota Wisata Batu, untuk tahun lalu tidak mencapai Rp 1 miliar,” paparnya.

Sujud menegaskan, bahwa hasil RUPS PT Selecta tahun 2020, revenue atau pendapatan kotor tahun 2020 mengalami penurunan hampir 70 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp 80 miliar. Dengan hasil pendapatan laba yang tidak mencapai Rp 1 miliar tersebut, maka dari total 5000 lembar saham dari 1110 pemegang saham di tahun 2020, mendapatkan deviden atau bagi hasil sebesar Rp 80 ribu per lembarnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dirinya juga menguraikan, dengan kondisi pendapatan yang menurun drastis akibat dari pandemi, bisa membuat para pemilik saham memahami dan menerima kondisi yang ada. Begitu juga jajaran direksi tidak akan meminta tambahan modal ke pemilik saham.

Meski begitu, dirinya sangat bersyukur karena meski dalam keadaan pandemi, PT Selecta tidak melakukan PHK karyawan dan masih mencatatkan keuntungan. Sujud berharap, untuk tahun depan keadaan pandemi ini bisa turun status menjadi endemi sehingga perekonomian nantinya bisa kembali pulih seperti sedia kala.

Kepada wartawan dirinya juga merinci, bahwa untuk kunjungan wisatawan tahun 2020 mencapai 486.000 wisatawan. “Sedangkan tahun 2019 mencapai 1.000.396 wisatawan. Saat ini, sampai dengan November, belum mencapai 300.000 pengunjung,” paparnya. (bir/sit)

Bahkan FPB mempertanyakan merosotnya nilai saham tersebut. Padahal saham sebesar 10 % non delusi (komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan pihak tambang) dari seluruh kepemilikan saham PT MCG.

“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Banyuwangi, ingin mempertanyakan urgensi dan argumentasi usulan mereka kepada Pemkab Banyuwangi untuk melepas sahamnya di induk perusahaan tambang emas Tumpang Pitu, “ ucap Ketua Forum Pondok Bahagia, Heru Prastista, SE, Minggu (21/6/2020) siang.

Heru Pratista menegaskan, saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG merupakan investasi rakyat dan bentuk keikhlasan rakyat Banyuwangi atas terganggunya habitat alam, sosial dan lingkungan sekitarnya selama operasi pertambangan berlangsung.

“Akibat operasi pertambangan, diprediksi bisa 60 tahun jika dilakukan pemulihan, “ tegas Heru Pratista.

Selain hal lanjut Heru Pratistha, dalam siaran persnya Forum Pondok Bahagia telah melakukan kajian dan penyelidikan yang hasilnya menemukan ketidakbenaran atau kejanggalan proses hibah saham PT. MCG kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 10 % non dilusi dari seluruh modal PT. MCG

“Apa yang disampaikan Bupati Banyuwangi, bahwa Pemkab menerima golden share atau saham istimewa yang diberikan secara hibah dari PT MCG yang sebelumnya bernama PT Merdeka Serasi Jaya (MSJ) sebesar 10 persen non dilusi, tidak seluruhnya benar, “ ujar Heru Pratistha sembari menunjukkan bukti publikasi kepada wartawan.

Ketidakbenaran itu terbukti dari fakta yang saat ini terjadi, saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG semakin tergerus hingga pada angka 5,23 %.

Sehingga dalam beberapa tahun ke depan atau sampai berakhirnya operasi produksi pertambangan, saham Pemkab akan tersisa 2 %.

“Saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG bisa mencapai titik nol sekian persen, jika induk perusahaan tambang tersebut secara bertahap terus menambah nilai modal dasar dan modal disetor hingga terpenuhi, “ jelasnya.

Kemudian dampak lain atas terdelusinya saham Pemkab Banyuwangi dari 10 persen yang saat ini menjadi 5,23 % adalah timbulnya kerugian materi dan non materi. Secara materi Pemkab mengalami opportunity loss (hilangnya keuntungan) sebesar 4,77 %.

“Jika dikonversi dengan harga saham saat ini, nilai kerugiannya hampir 1,4 triliun rupiah , “ beber Heru sapaan sehari-hari Heru Pratistha.

Sedangkan kerugian non materinya, Pemkab Banyuwangi kehilangan hak istimewanya diantara pemegang saham utama PT MCG, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT MCG.

Menurutnya, Pemkab Banyuwangi hanya akan ditempatkan sebagai pemegang saham ritel, yakni pemegang saham skala kecil dan bukan lagi sebagai bagian dari penentu kebijakan perusahaan.

Semua fakta dan skema hipotesa kami diduga telah diketahui Bupati Banyuwangi, bahkan sebelum dilakukannya IPO atau penawaran perdana saham PT MCG menjadi publik company.

Sebagaimana pendapat dari segi hukum atas perseroan dalam rangka penawaran umum saham perdana, yang disusun oleh sebuah Konsultan Hukum tertanggal 8 juni 2015.

“Seluruh fakta dan skema hipotesa, Bupati banyuwangi kami duga sudah mengetahui bahkan sebelum dilakukanya penawaran perdana saham, “ jelas Heru.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dasar-dasar regulasi yang mendukun hipotesa. FPB mendesak DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk tidak menjual sebagian maupun seluruh kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG.

Meminta DPRD untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif dan yuridis atas perjanjian hibah saham 10 % non dilusi hingga menjadi terdilusi.

Meminta Bupati Banyuwangi untuk secara terbuka mempertanggungjawabkan semua pernyataan atau statement saham hibah golden share 10 % non dilusi di banyak media.
Karena kenyataannya tidak sesuai dengan fakta sehingga berdampak timbulnya potensi kerugian hampir 1,4 triliun yang seharusnya didapatkan oleh rakyat Banyuwangi.

DPRD dan Bupati Banyuwangi untuk melakukan upaya-upaya kepada PT.MCG, sehingga rakyat dapat menikmati secara nyata investasi mereka yang diwakili Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan yang telah disampaikan bahwa saham hibah golden share sebesar 10 persen non dilusi. (ras/oso)

Kabar gembira ini, diungkapkan bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, usai penandatanganan MoU dengan Operator tambang emas PT. Bumi Suksesindo (BSI) dalam pengelolaan Corporate Social Respinsibility (CSR).

Saat penandatangan MoU bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dengan direktur PT. BSI Cahyono Seto di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (12/4/2018) siang

“Dari 229 juta lembar saham PT BSI yang milik Pemkab, nilainya terus meningkat. Dulu hanya Rp 20 miliar, kini sudah Rp 580 miliar,” kata Anas, Kamis (12/4/2018) di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

Lanjut Anas, yang mebanggakan, dalam pengelolaannya, PT BSI adalah satu-satunya tambang di Indonesia yang sebagian sahamnya milik Pemerintah Daerah. Pemberian saham sebesar 10 persen tersebut merupakan program Golden Share, sehingga keuntungan dari kepemilikan saham bisa langsung masuk ke APBD Banyuwangi.

“Dan tambang emas PT BSI dikelola dengan teknologi ramah lingkungan yang tidak menggunakan merkuri,” pungkas Anas.

Sementara, direktur PT. BSI, Cahyono Seto, MoU ini dibuat untuk mensinergikan program sosial pemerintah Banyuwangi dengan program sosial PT BSI. Sehingga, dalam implementasinya di masyarakat tidak terjadi tumpang tindih program.

“Kami berharap program CSR kami dapat beriringan dengan program pemerintah. Keduanya dapat saling melengkapi,” terangnya.

Hal yang disepakati dalam MoU ini meliputi empat bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur publik. Dengan ditandatanganinya MoU ini, PT BSI berharap manfaat program-program CSR dapat dirasakan oleh lebih banyak anggota masyarakat.

“Semoga dengan prencanaan dan pelaksanaan program CSR yang semakin baik dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar perusahaan kami beroperasi,” imbuh Seto, panggilan akrab direktur PT.BSI

MoU pelaksanaan program CSR ini akan berlaku selama dua tahun terhitung sejak ditandatangani. Dengan MoU ini, PT BSI semakin mantap dalam menjalankan program program CSR-nya untuk masyarakat. (tut/nay)