Dalam sambutannya, Sekda Budiar menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. “Perlu kita pahami bersama, bahwa kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang lebih tepat sasaran, terukur, serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Sehingga, setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Sekda Budiar menegaskan, bahwa konsultasi dan desk bersama Tim Kemenpan RB memiliki peran penting dalam penguatan implementasi SAKIP di setiap perangkat daerah. “Saya berharap, kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana evaluasi, pembinaan, sekaligus penyempurnaan kinerja perangkat daerah agar semakin akuntabel, efektif, selaras dengan perencanaan pembangunan. Serta, mendorong perbaikan berkelanjutan di setiap lini organisasi,” tegasnya.

Baca juga :

Melalui forum koordinasi ini, Sekda Budiar juga berharap para nara sumber dapat memberikan pemaparan yang komprehensif, aplikatif dan mendalam. Sehingga, tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman yang utuh dalam implementasi di masing-masing perangkat daerah.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh peserta, agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Sehingga, materi dan informasi yang diperoleh dapat diimplementasikan secara optimal di instansi masing-masing.

Hadir pula dalam kegiatan itu, nara sumber dari Kemenpan RB Republik Indonesia, Asisten Administrasi Umum, para Kepala Perangkat Daerah, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Termasuk, sejumlah camat di Kabupaten Malang. (pro/gie)

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Inspektorat Kota Malang, Mulyono, Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kota Malang serta sekretaris OPD.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, menyampaikan bahwa fokus dari RB di Kota Malang ada empat. Yaitu, penanggulangan kemiskinan ekstrim, digitalisasi pelayanan publik, penurunan angka stunting dan meningkatkan investasi di daerah.

Baca juga:

“Ini adalah tindak lanjut dari catatan-catatan tahun kemarin. Tentu dari keempat fokus tersebut, komitmen yang diharapkan pimpinan nantinya bisa berjalan dengan baik dan nantinya para sekretaris dari masing-masing perangkat daerah tinggal menjalankan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Dalam upaya tersebut, pihaknya juga memberikan beberapa pesan moral kepada para OPD di lingkungan Pemkot Malang, bahwa menolong sesama adalah bentuk kebajikan dan ibadah. Sehingga, ditegaskan pentingnya untuk selalu berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

“Sebetulnya berbuat menolong orang sama dengan menolong dirinya sendiri, jadi nilai ibadah. Jangan sampai berpikir kok enak itu saya tolong, nolong orang itu nolong dirinya sendiri dan jahat pada orang itu jahat pada dirinya sendiri. Sesungguhnya dia harus berbuat baik dan mempunyi nilai kebaikan,” lanjut Wali Kota.

Lebih lanjut disampaikan, menurutnya Pemkot Malang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Malang. Meskipun, terkadang masih ada perbandingan-perbandingan dengan daerah lain.

“Mindset masyarakat kan sekarang ekspetasinya luar biasa, jadi layanan baik disini mungkin sudah bagus. Tetapi kadang dibandingkan ke daerah yang notabene sudah bagus. Mohon maaf, ketika dibandingkan mungkin di lihat dulu dari segi operasional dan pendapatan, karena itu tidak sama, tapi masyarakat kita nuntunya sama,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, dalam kesempatan itu menekan kepada OPD untuk memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “SAKIP itu harus kita jalankan bersama,” tegas Aries, saat ditemui di Rupatama.

Sebenarnya, tambah Pj Wali Kota, kalau melihat potensi Kota Batu, ini sangat luar biasa. Dan, sumber daya manusianya juga orang hebat. Tinggal, bagaimana cara mengkolaborasikannya.

“Di Kota Batu ini potensinya luar biasa. Sumber dayanya juga hebat. Tapi, tinggal bagaimana cara kita mengkolaborasikan. Ini yang kita lihat dari teman-teman OPD. Apa SAKIP kita sudah sesuai dengan yang diharapkan,” terangnya.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Berangkatkan 419 Jamaah Haji Menuju Embarkasi Surabaya
• Jadi Kota Pertama Sukses Penerapan STBM 100 Persen, Kota Malang Siap Maju ke Tingkat Nasional
• Cegah Alih Fungsi Sawah, Pemkot Malang Jaga 900 Hektare Lahan Pertanian
• Pemkot Malang Usulkan Penambahan Koridor Trans Jatim dan Fokus Perluas Jangkauan Lintas Daerah
• Pemkab Malang Gandeng Navara Global Indonesia Optimalkan Potensi Daerah

Oleh sebab itu, papar Aries, setiap OPD untuk mencari satu orang yang pandai dan komitmen untuk mengerjakan SAKIP dan reformasi birokrasi. Dimana, dalam kurun waktu 24 jam kerja, semua sudah siap dan ketika diminta oleh pemerintah provinsi tanpa alasan lagi semua sudah selesai.

“Karena kerjaan itu tidak mengenal waktu. Kalau ada keluhan dari masyarakat dan kita tidak respon, itu kita berarti tidak berakhlak. Maka, suatu hal yang kecil itu harus kita terobos. Carilah tim-tim hebat ambil satu untuk perubahan,” ujarnya.

Sekedar diketahui, SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. (put/sit)

Penghargaan itu, disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, melalui daring, Selasa (05/04/2022) tadi.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengungkapkan bahwa SAKIP dengan nilai A merupakan hasil dari kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkab Situbondo. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

“Terima kasih saya sampaikan. Berkat kerja keras semua ASN serta dukungan masyarakat, SAKIP tahun 2021 kita mendapat nilai A. Ini suatu kebanggan buat warga Situbondo,” kata Bupati Karna Suswandi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Berangkatkan 419 Jamaah Haji Menuju Embarkasi Surabaya
• Jadi Kota Pertama Sukses Penerapan STBM 100 Persen, Kota Malang Siap Maju ke Tingkat Nasional
• Cegah Alih Fungsi Sawah, Pemkot Malang Jaga 900 Hektare Lahan Pertanian
• Pemkot Malang Usulkan Penambahan Koridor Trans Jatim dan Fokus Perluas Jangkauan Lintas Daerah
• Pemkab Malang Gandeng Navara Global Indonesia Optimalkan Potensi Daerah

Bupati Situbondo yang akrab disapa Bung Karna, mengatakan selain SAKIP dengan nilai A, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Situbondo juga meraih nilai bagus yaitu nilai B. “Alhamdulillah, saya merasa senang sekali dengan capaian kita ini, tetap semangat,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo ini, meminta agar para ASN di lingkungan Pemkab Situbondo, agar tidak puas dengan prestasi tersebut. Akan tetapi, mereka harus bisa menjadiksn penghargaan itu sebagsi cambuk pelecut supaya bisa bekerja lebih keras lagi.

“Kita jangan terlena dengan penghargaan itu. Tetapi tetap kerja keras agar prestasi demi prestasi bisa kita raih. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tagline PAKEM,” terangnya.

Lebih lanjut Bung Karna mengatakan, agar Kepala OPD bisa membuat 1 inovasi dalam setahun. “Ini wajib dilakukan ya. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (her/sit)

Sekretaris Daerah Situbondo, Syaifullah, menuturkan bahwa pada perolehan predikat A tahun 2020 ini terjadi peningkatan nilai dibanding tahun sebelumnya. Yakni, padatahun 2019 perolehan nilai SAKIP adalah 81,50 dan tahun 2020 naik jadi 82,39.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Berangkatkan 419 Jamaah Haji Menuju Embarkasi Surabaya
• Jadi Kota Pertama Sukses Penerapan STBM 100 Persen, Kota Malang Siap Maju ke Tingkat Nasional
• Cegah Alih Fungsi Sawah, Pemkot Malang Jaga 900 Hektare Lahan Pertanian

Nilai itu, terangnya, diperoleh dari kalkulasi penilaian lima hal. Diantaranya, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja.

“Jadi nilainya agak gemuk sedikit,” tuturnya, Jumat (23/04), seusai pelaksanaan syukuran perolehan SAKIP bersama Bupati Situbondo, Karna Suwandi.

Masih menurut Sekda Syaifullah, dari perolehan SAKIP yang baik ini, akan ada penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) sekitar Rp 12 miliar.

Bupati Karna Suswandi menerangkan, perolehan ini hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh komponen di pemerintah daerah. Yakni, menujukkan sikap yang sama dengan perolehan SAKIP A.

“Seperti intergrasi antar dinas, keterpaduan antar dinas, semuanya harus bisa dilakukan sebaik-baiknya. Sudah tak ada lagi ego sektoral dalam melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.

Di lain sisi, perolehan ini pun bisa menjadi modal awal untuk bisa menjadi penyemangat kebersamaan. Sehingga, nilai SAKIP predikat A ini bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Perihal DID itu nanti akan kita sesuaikan dengan peruntukannya. Biar nanti kita sesuaikan dengan menu yang ada,” tuturnya.

Ditanya perihal penilaian SAKIP masih dari pemerintahan yang lama, Bung Karna menerangkan bahwa ini merupakan karunia Illahi.

Di lain sisi, dari perolehan SAKIP A ini yang terpenting adalah sikap sebagai penerima predikat. “Yang terpenting bagi saya bukan SAKIP A nya, tapi menunjukkan sikap pemerintahan ini sebagai penerima SAKIP A. Daripada hanya melihat sertifikat SAKIP A,” tutupnya. (her/sit)

Prestasi ini sangat prestisius yang diberikan, Kamis (22/4) ini karena Kota Malang meraih posisi ke 1 dari 11 kabupaten/kota yang berhasil meraih predikat A dari total 508 kabupaten/kota yang dievaluasi secara menyeluruh dan berjenjang oleh tim yang dibentuk KemenPAN RB.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Berangkatkan 419 Jamaah Haji Menuju Embarkasi Surabaya
• Jadi Kota Pertama Sukses Penerapan STBM 100 Persen, Kota Malang Siap Maju ke Tingkat Nasional
• Cegah Alih Fungsi Sawah, Pemkot Malang Jaga 900 Hektare Lahan Pertanian

Dalam sambutannya Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, pihaknya memberikan apresiasi pada pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih predikat A sampai dengan B atas kerja keras untuk memperbaiki birokrasinya.

“Sesuai arahan Bapak Presiden RI untuk mencapai reformasi birokrasi. Selain penyederhanaan birokrasi, harus berdampak juga pada suksesnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, dan infrastruktur,” ujar Tjahjo.

Predikat SAKIP terdiri dari tujuh level dan penilaiannya disusun bersama berbagai lembaga. Antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Ombudsman, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan berbagai kalangan akademisi.

Secara umum penilaian mengukur beberapa hal, seperti efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja, dan birokrasi yang berorientasi pada hasil. “Hal itu digambarkan saat merencanakan dan mencapai target kinerja, keselarasan perencanaan dan anggaran, pelaporan kinerja, mengelola akuntabilitas kinerja secara terintegrasi, dan mengoptimalkan kinerja yang berdampak pada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, merasa bersyukur dan bangga atas apa yang dicapai Kota Malang sepanjang dilakukan evaluasi bergengsi ini. “Alhamdulillah, prestasi ini merupakan buah dari perbaikan demi perbaikan mendasar birokrasi Kota Malang yang dilakukan secara berkesinambungan dan kebersamaan semua pihak. Yang terpenting, kepuasan masyarakat makin meningkat,” ujar pria berkacamata itu.

Didapatnya predikat A tersebut karena banyak terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. Diawali dengan penyempurnaan paradigma, proses, dan substansi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dengan tiga prinsip utama, yakni berorientasi hasil, money follow program, follow result program dan crosscutting. Sehingga program pembangunan yang semula ‘gemuk’ bisa dipangkas.

“Awalnya program pembangunan mencapai 173 program, lalu dipangkas dan difokuskan pada 113 program yang benar-benar sesuai dengan arah pembangunan yang digariskan,” tegas Sutiaji.

Tidak hanya sampai disitu, terobosan terus dikembangkan seiring dengan hadirnya lelang kinerja. Lalu ada enam skema Musrenbang tematik (perempuan, lanjut usia, anak, disabilitas, pemuda, corporate social responsibility atau CSR), integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, penyediaan berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik, penguatan pengawasan internal. Hingga yang terbaru adalah uji publik calon Sekretaris Daerah Kota Malang.

“Penghargaan ini saya harapkan menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semakin cepat dan tepat memberikan pelayanan bagi masyarakat. Jangan berpuas diri, esok harus lebih baik dari hari ini,” pesannya. (hms/mus/ed2)

“Kami akan bekerja keras agar SAKIP kita mendapat nilai A. Saya sudah perintahkan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stafnya untuk mencapai target tersebut,” kata Kyai Salwa, sapaan Bupati Bondowoso.

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang paling besar perannya, lanjut Kyai Salwa adalah BAPPEDA, BPKAD, Dinas Kominfo, Bagian Organisasi dan Inspektorat. Ditambahkan, fokus yang harus dijalankan oleh birokrasi, integrasi aplikasi sistem perencaan dari BAPPEDA, yaitu E-Planning. Dan aplikasi sistem penganggaran dan pelaporan dari BPKAD berupa E-Budgeting.

Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh birokrasi serba elektonik, karena memang sudah eranya. Sistem manual sudah bukan zamannya lagi. Mau tidak mau, kedepan harus serba E. “Dapurnya Pemkab adalah Bappeda. Maka seluruh rencana harus menggunakan sistem E-Panning. Dengan sistem ini, siapapun dengan mudah bisa mengakses program Pemkab,” kata Kyai Salwa.

Goal yang ingin dicapai, transparansi kegiatan. Untuk mengetahui program Pemkab, tinggal pijit tombol gadget. Demikian juga data keungan, BPKAD saya tekankan menggunakan E-Budgetting.

Sekda H. Syaifullah, SE, M.Si. menambahkan, sedangkan di BKD, aplikasi penyajian data kepegawaian menggunakan Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).

“Kemudian, agar seluruh OPD programnya terintegrasi, maka melalui Dinas Kominfo, sistem yang digunakan adalah aplikasi E-Kinerja dan aplikasi Sinka,” kata Sekda. (sam/mzm)

Menurut Wabup Irwan, pihaknya belajar tentang perolehan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemkot Jogja yang mendapat predikat “A”.

“Bondowoso kan masih mendapat BB,”jelas Wabup Irwan.

Ia menuturkan bahwa dari studi banding itu ada hal yang memang masih perlu disempurnakan oleh Pemkab Bondowoso utamanya dalam pemanfaatan IT. Untuk itu pihaknya akan membangun smart city sebagaimana konsep yang dilakukan oleh Pemkot Jogja.

“Dengan smart city semuanya terintegrasi, semuanya sistem IT, sistem komputer, ini yang mempercepat kinerja yang bisa membawa Bondowoso lebih maksimal,”ujarnya.

Rencananya konsep smart city ini akan dilakukan pada tahun 2021.

Kepala Dinas Komunikasi, dan Informasi Bondowoso, Haeriyah Yuliati, menjelaskan, rencana smart city ini sebenarnya masuk dalam bagian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Yakni bagaimana masyarakat bisa memperoleh kemudahan dalam pelayanan dengan pemanfaatan teknologi.

“Itu menjadi salah satu bagian dalam penilaian SAKIP,”tuturnya.

Ia menerangkan, di Pemkot Jogja sendiri pelayanan di bidang kesehatan, kedarurtan, kepegawaian, kemasyarakatan telah berbasis elektronik. Karena itu harapan Bondowoso bisa mereplikasi hal itu pada tahun 2021 melalui smart city ini.

“Terkait smart city ini lebih kepada bagaimana kita menjembatani OPD memberikan pelayanan kepada masyarakat. Arahnya lebih kesana, kalau pun ada masyarakat yang belum terjangkau jaringan, OPD kan memiliki terobosan,”pungkasnya (dul/yan)

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH mengatakan, dengan mendapatkan nilai A, ke depan, kelembagaan pemerintah akan semakin diperkuat. OPD-OPD diharapkan mampu menjelaskan dengan baik visi-misi bupati kepada masyarakat luas.

“Karena ketika dapat nilai A, Situbondo akan didatangi kabupaten/kota lain untuk belajar,” ujarnya. Kamis (29/1/2020). Bupati H Dadang menerangkan, perolehan SAKIP dengan nilai A menunjukkan, bahwa dalam aspek perencanaan sudah memiliki karakter tersendiri. Yaitu perencanaan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sehingga pemerintah daerah akan lebih fokus mencapai kerja nyata yang diiinginkan oleh masyarakat kita,” katanya.

H Dadang menerangkan, dari perencanaan yang baik itu, manfaatnya sudah bisa dirasakan masyarakat. Dia menyebutkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Ekonomi masyarakat lokal tumbuh seiring dengan garapan sektor unggulan berupa pariwisata oleh pemerintah daerah.

“Pelaku-pelaku industri pariwisata kita kebanyakan masyarakat lokal. Saya akan lebih bangga kalau pelakunya adalah lokal, bukan dari luar kota. Sebab, saya kira kalau dari masyarakat lokal, suasananya akan bagus,” ujarnya.

Dadang mencontohkan dengan tumbuh pesatnya usaha restoran dan kafe-kafe. Kemudian, gairah warga Situbondo membangun hotel dan tempat penginapan, juga terlihat cukup tinggi.

“Ini harus ditangkap oleh OPD-OPD, agar usaha masyarakat mendapatkan suport dari pemerintah. Makanya, kelembagaan akan terus diperkuat,” ujar H Dadang.

Bupati yang sudah menjabat dua periode itu menambahkan, penghargaan SAKIP dengan nilai A menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kini lebih fokus dan terarah.

SAKIP terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Saat ditanya target SAKIP ke depan, H Dadang mengatakan, pemerintah akan bekerja keras bertahan dengan nilai A. Sebab, mempertahankannya juga tidak mudah.

“Kalau cita-cita dapat nilai AA, tapi di Indonesia masih belum ada,” pungkasnya. (im/yan)