Sebagai pemateri dalam sosialisasi Perpres No 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, yaitu Sekretaris Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Dr Agung Makbul SH MH. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi dan Wakapolres Malang, Kompol Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya. Sementara pelaksana sosialisasi ini, diikuti oleh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Malang secara langsung dari Pendopo Agung Malang. Selain itu,.kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh ASN di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang.

“Sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo, untuk memperlancar pelayanan segala bidang, sudah tidak ada pungli lagi di Kabupaten Malang. Hal ini bagian dari penegakkan hukum karena Kabupaten Malang juga sudah ditetapkan oleh Kemenpan RI sebagai Kabupaten Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, tahun Desember 2020 lalu,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ditemukan, karena juga belum ada yang ditangani secara hukum. “Tetapi laporan dari para pengguna pelayanan publik, masih ada keluhan. Sehingga ada tambahan-tambahan biaya, sebagian kita selesaikan secara administrasi. Pada akhirnya, mereka sudah dapat terlayani,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sanusi juga menjelaskan, bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu upaya refresh bagi seluruh jajaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang. Sosialisasi Saber Pungli, ini diakuinya sudah lama tidak digelar dalam rangka memberikan pembekalan.

“Dan hari ini dilakukan kembali pembekalan itu, supaya nanti mereka sadar kembali bahwa pungli dilarang dan bagian dari korupsi. Pengawasan juga tergantung aduan, selama aduan kita lanjuti oleh Satgas Saber Pungli Kabupaten Malang. Kalau tidak ada aduan jadi ya aman dan selesai,” tambahnya.

Bupati Malang juga berharap, sosialisasi pencegahan Saber Pungli ini dapat mengubah mindset seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Malang agar memiliki integritas yang tinggi dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. “Pada akhirnya nanti, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberantas korupsi dan pungutan liar,” terangnya. (cw1/sit)

Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Walikota Malang, Rektor Universitas Brawijaya, Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli, Sekretaris Satgas Saber Pungli, Pimpinan TNI, Pimpinan Polri, dan jajaran pejabat lainnya, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Malang.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pencerahan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pengertian pungli. Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc menyampaikan bahwa sosialisasi tentang pungli ini sangat penting dalam konteks pencegahan, karena sejatinya parameter kesuksesan dari penyelesaian masalah ini bukan hanya dari jumlah laporan yang masuk dan ditindaklanjuti, namun dari bagaimana kita menciptakan iklim yang bebas dari pungli lewat adanya pemahaman.

Emil Dardak menyampaikan 3 tahap yang sedang dilakukan pada lingkungan pemprov Jatim. “Ada beberapa pembenahan yang akan ditindaklanjut segera; yang pertama, standar pelayanan dan SOP. Kita ada Tistas (gratis berkualitas) dan sebagainya itu tentu perlu peninjauan pengejawantahan yang jelas. Yang kedua, publikasinya baru di lingkungan OPD-nya saja, belum untuk kita publish ke publik yang menjadi stakeholder. Oleh karena itu sekarang kita sudah mendesentralisasi pelayanan kita. Sekarang kita dekatkan ke seluruh penjuru jawa timur, di setiap bakorwil termasuk di malang mulai tahun ini nggak perlu repot-repot ke Surabaya, bisa urus izin di bakorwil malang. Itu adalah bentuk dari kemudahan pelayanan. Yang ketiga, memang dari masing-masing dari pimpinan OPD masih perlu meningkatkan pemantauannya. Harus komitmen mengurus Satgas ini.“ ujarnya.

“Mulai tahun ini kita sudah anggarkan di perubahan , kita akan membangun posko UPP Saber Pungli Jawa Timur. Posko ini adalah bentuk keseriusan untuk mendukung segala lini kegiatan yang dijalankan Satgas Saber Pungli” pungkas Wakil Gubernur Emil Dardak.

Walikota Malang Drs. H. Sutiaji yang hadir pada sosialisasi ini juga menyampaikan dukungan dan komitmennya dengan satgas saber pungli ditingkat Kota. Pemkot Malang bekerjasama dengan kajaksaan dan Kepolisian sebagai leading sector untuk berkomitmen memberantas pungli.

“Saya harapkan agar kita semua bersama-sama menyatakan perang terhadap pungli, sehingga semua pelayanan publik terhadap masyarakat dapat maksimal,” pungkasnya. (hms/gie)