Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Keterbitan Umum (Tibum) Satpol PP Kabupaten Pamekasan, Nur Hidayati Rasuli, mengatakan bahwa pihaknya melakukan penertiban pada gerobak tidak bertuan. “Kami angkut dan diamankan ke Pemda Barat. Nanti kalau ada pemiliknya, silahkan menghadap ke Kantor Satpol PP,” paparnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Menurutnya, setelah dilakukan penertiban, bagi pemilik yang merasa gerobaknya ditertibkan bisa mengambilnya dan akan diberikan kembali. Akan tetapi, dengan syarat tidak boleh berjualan di tempat yang sama. “Ya, tetapi jangan berjualan ditempat itu lagi. Silahkan berjualan ditempat-tempat yang sudah disediakan seperti di lokasi centra PKL Kalau semisal ingin mendapatkan kios konsultasi ke Dinas Koperasi,” tambahnya.

Disampaikannya, ada beberapa lokasi yang memang tidak boleh ditempati PKL untuk berjualan. Namun hingga saat ini, masih ada beberapa PKL yang tetap berjualan di tempat tersebut. “Sementara ini lokasi yang tidak boleh ditempati PKL, pusatnya di area Arek Lancor, Jalan Menunggu Kabupaten, Jalan Jokotole perbatasannya Jembatan Bentul, sisi selatan tidak di perbolehkan, kemudian di sisi utara diperbolehkan tetapi jangan menutupi area perkantoran,” imbuhnya. (azm/gie)

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan (Kasi Didik) Satpol PP Pamekasan, Moh Hasanurrahman, menyampaikan bahwa sesuai Perda No 1 Tahun 2017 tentang ketertiban sosial, setelah diamankan, langkah selanjutnya adalah rehabilitasi ke Dinas Sosial (Dinsos). “Namun, kembali ke awal, karena kita belum mempunyai rumah penampungan sementara (RPS) untuk yang berhasil diamankan, maka ini jadi kendalanya,” ujarnya, Kamis (08/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Hasanurrahman juga mengatakan, bahwa setelah pihaknya melakukan operasi atau razia, Satpol PP dan Dinsos hanya memberikan edukasi dan pembinaan. Bahkan, tidak hanya itu, pihaknya juga mengantarkan ke kecamatan atau ke kepala desa. Sehingga, untuk efek jera masih belum diterapkan.

“Sesuai dengan Perda tersebut, seharusnya setelah diamankan, maka mereka ditampung terlebih dahulu guna diberikan pelatihan. Kemudian, ketika mahir dan berhenti, baru dikembalikan kepada pihak keluarganya,” ujarnya. (azm/sit)

Memontum Pamekasan – Imbauan sejumlah ulama Pamekasan agar menutup tempat wisata Bukit Bintang sepertinya tidak direspon. Ujungnya, ratusan massa mendatangi lokasi untuk menutup tempat yang dinilai mengundang kemaksiatan tersebut, Senin (05/10/20).

Massa menutup tempat wisata bersama petugas Satpol PP. Massa yang membawa pengeras suara sempat berorasi. Massa dari simpatisan pondok pesantren menuntut pengelola Wisata Bukit Bintang, yang baru berdiri ini untuk segera ditutup. Sebab, wisata yang berdekatan dengan pondok pesantren itu dibuka pada malam hari.

TUTUP WISATA: Anggota Satpol PP memasang spanduk penutupan tempat wisata Bukit Bintang.

Padahal, seelumnya sudah ada himbauan secara tersurat yang ditanda tangani oleh sejumlah tokoh dan pimpinan pondok pesantren. Surat tersebut berisi agar wisata tersebut segera ditutup, karena lokasi berdekatan dengan lembaga pendidikan Islam.

Dalam orasinya, kordinator Lapangan (Korlap) I’am Holil meminta agar pihak pengelola segera menutup wisata tersebut. Sebab, hal itu sangat berpotensi berkumpulnya laki laki dan perempuan bukan mahram.

“Sesuai dengan surat edaran yang sudah ditandangani oleh para masaikh dan para tokoh masyarakat, agar pengelola segera menutup tempat wisata ini. Sepertinya pengelola tidak mengindahkan apa yang telah disampaikan oleh para masaikh,” ujarnya.

Dalam edaran yang beredar, tokoh masyarakat dan masyaikh menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama: tidak pernah bermusaywarah dengan para pimpinan pondok pesantren dan tokoh masyarakat sekitar. Kedua, menimbulkan keresahan pada pimpinan pengurus pondok pesantren, wali santri dan akan banyak santri yang melanggar atas keluar dari area pesantren. Ketiga, mencegah tumbuh suburnya tempat wisata baru yang bertentangan dengan norma etika pesantren. (adi/syn)