Adapun mereka yang terjaring razia, diantaranya, Am (48) warga Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember dan Ri (38) warga Desa Seliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Sedangkan wanita yang diduga sebagai mucikari, yaitu Ys (42) warga Desa Kotakan.

Ketika diminta keterangan dan dilakukan pembinaan oleh Plt Kasatpol PP Situbondo, Sopan Efendi, kedua wanita yang diduga PSK tersebut, kompak mengaku baru semingguan menjadi beroperasi. Mereka juga mengakui, melayani laki-laki hidung belang yang mampir di warung remang-remang tersebut dengan tarif Rp 100 ribu.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Saya bekerja di warung ini baru sekitar seminggu,” ujar Am di hadapan petugas Satpol PP.

Mereka mendapat pembinaan dan menulis surat penyataan, agar tidak mengulang perbuatan. “Setelah mendapat pembinaan dan menulis surat pernyataan, mereka kita pulangan ke tempat tinggalnya masing-masing,” jelas Sofan Efendi.

Lebih lanjut Sofan Efendi mengatakan, tim gabungan Satpol PP Situbondo akan terus melakukan razia ke tempat tempat hiburan yang masih buka pada Bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan, menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 450/1975/431.304.3.1/2023 tertanggal 20 Maret 2023, Perda Nomor 27 Tahun 2024 tentang pelarangan pelacuran serta Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman umum masyarakat Kabupaten Situbondo.

“Dengan berpedoman ketentuan yang tertulis tersebut, maka kami akan terus bergerak melaksanakan razia. Jika dalam razia tim gabungan menemukan tempat hiburan malam yang masih buka pada Bulan Ramadan, maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang ada. Kita juga tidak segan-segan akan mengirim para PSK ke Panti Sosial di Kediri,” tambahnya. (her/gie)

Kepala Satpol PP Situbondo, Buchari, dalam kesempatan itu meminta kepada peserta sosialisasi untuk responsif melaporkan ke petugas Satpol PP, jika menemukan indikasi rokok tanpa pita cukai. “Saya minta tolong peran aktif RT, RW dan Kadus (kepala dusun) untuk melaporkan ke kami, jika menemukan atau ada warganya yang memproduksi rokok ilegal di wilayahnya masing-masing,” terangnya.

Mantan Camat Kapongan ini mengungkapkan, Pemkab Situbondo dan Bea Cukai Jember, bakal memusnahkan rokok-rokok yang diketahui ilegal. Bahkan, sekarang ada sekitar 909.000 batang atau hampir 100 ball rokok ilegal hasil operasi pasar selama 2021, yang akan dimusnahkan.

“Jumat atau 26 Agustus 2022 ini, ada pemusnahan rokok ilegal di Kantor Bea Cukai. Malamnya, akan dilakukan pemusnahan di Alun-alun Situbondo,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan Bea Cukai Jember, Febra Fathurrahman, menjelaskan adanya pajak di bidang cukai, PPN dan pajak daerah, dimaksudkan untuk mengurangi aktifitas para penjual rokok ilegal. Sehingga, peredaran rokok ilegal bisa ditekan semaksimal mungkin.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Tujuan diadakannya sosialisasi ini, diantaranya agar masyarakat sadar untuk mematuhi ketentuan bidang cukai. Apalagi, sekarang ini mengurusi izin produksi rokok sudah mudah,” ujarnya.

Febra menambahkan, 61 persen harga rokok tersebut, adalah masuk ke dalam pajak. “Jadi misalnya harga rokok itu Rp 20 ribu, maka Rp12 ribunya itu masuk pajak. Dari pajak itulah, yang nanti akan dikembalikan lagi ke daerah, untuk dioptimalkan kembali,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Busaryanto, menyampaikan bahwa total peserta yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut sekitar 80 orang. Sementara anggaran dari pelaksanaan sosialisasi cukai ini, bersumber dari DBHCHT tahun 2022.

Sekdakab Situbondo, Syaifullah, menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan alokasi dana DBHCHT Pemkab Situbondo tahun 2022 sebesar Rp 55.748.515.000. Secara keseluruhan, anggaran dikelola di beberapa OPD. Diantaranya, seperti Dinsos, Diskoperindag, Disnaker, Dispertangan, Dishub dan Dinas PUPP, Satpol PP, RSUD dr Abdoer Rahem, RSUD Besuki, serta RSUD Asembagus.

Dana tersebut, urainya, diantaranya juga digunakan untuk pembagian BLT, pelatihan kerja, pembagian pupuk urea gratis kepada petani, pemasangan PJU, pembangunan RTLH, progam Tolop (tutup lubang, red), pembangunan jamban keluarga. Lalu, progam sehat gratis (Sehati), penurunan angka stunting, pengadaan alat kesehatan (Alkes), rehap gedung rumah sakit, sosialisasi tentang cukai dan operasi pasar rokok ilegal. (her/sit/adv)

Dalam pelaksanaan tersebut, petugas mendata pemilik rumah dan pemilik usaha hiburan rumah karaoke, yang berada di kawasan tersebut. Satu persatu pemilik lokasi, didata oleh Satpol PP.

Kepala Satpol PP Pemerintah Kabupaten Situbondo, Buchari, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka sosialisasi dan melakukan pendataan rumah tangga, juga serap aspirasi masyarakat setempat tentang segala aktivitas. Sebab, di lokasi tersebut ada tempat hiburan malam atau rumah karaoke.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Karena di sini ada tempat hiburan karaoke. Makanya, kami sekaligus melaksanakan pendataan rumah tangga. Sehingga, bagaimana terhadap izin-izin usaha, harus segera memiliki legalitas atau harus segera diusahakan sesuai prosedur dari dinas terkait. Jadi intinya, kami ingin bertemu dengan masyarakat dan melihat aktifitas keseharian di lingkungan,” ujarnya.

Diharapkan, ke depan ada perubahan image yang selama ini melekat. Termasuk, sudah tidak ada aktifitas prostitusi.

Ketua RT30 Dusun Kotakan Cangkreng, Hady Anwara, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan Satpol PP bersama anggota. Terlebih, apa yang dilakukan adalah bagian dari pengecekan atau pendataan.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kasat Pol PP Situbondo beserta jajarannya, yang telah menginisiasi pertemuan ini. Kami juga akan menginformasikan, terhadap perizinan untuk pemilik tempat hiburan karaoke dan usaha lainnya,” ujarnya. (her/gie)

Kasatpol PP Kabupaten Situbondo, Buhari, membenarkan jika anggotanya telah mengamankan seorang ODGJ. “Dia diamankan petugas di rumahnya, karena sering mengamuk dan melempar rumah warga dengan menggunakan batu. Setelah berhasil diamankan, atas permintaan keluarganya, IK dititipkan di Puskesmas Jiwa Mlandingan, Situbondo,” ungkap Buhari, Senin (16/05/2022) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Menurut  Buhari, sebetulnya pihak keluarga akan menitipkan IK di Shelter Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo. Namun, karena hingga saat ini belum ada jawaban dari petugas Dinsos Kabupaten Situbondo, sehingga IK dititipkan ke Puskesmas. “Akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menitipkan ke Puskesmas Jiwa di Mlandingan,” ujarnya. (her/gie)

Tiga pasangan mesum tersebut, dipergoki petugas sedang berduaan di dalam dua kamar hotel. Selanjutnya, mereka yang diamankan digelandang ke Kantor Satpol PP Situbondo, untuk dilakukan pembinaan dan pendataan.

Ketiga pasangan mesum yang terjaring razia, yakni UL (36) dan BY (39) keduanya warga desa di Kecamatan Arjasa, RS (33) warga Kecamatan Bungatan, SF (29) warga Kecamatan Besuki, DW (21) warga Kecamatan Besuki dan MS (23) warga Kecamatan Panji.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Kepala Satpol PP Kabupaten Situbondo, Bukhari, mengatakan bahwa razia itu selain merupakan kegiatan rutin, juga merupakan respon dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat (Dumas). “Karena sejumlah hotel di Kota Situbondo, sering dijadikan ajang untuk melakukan transaksi seks para pasangan mesum. Makanya, kita juga melakukan razia dari informasi yang diterima,”ujar Bukhari, Kamis (06/01/2022).

Menurutnya, untuk memberikan efek jera terhadap tiga pasangan kumpul kebo  tersebut, selain didata dan dibina, sebelum dipulangkan ke rumahnya masing-masing, mereka diminta menulis surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. “Untuk sementara, mereka hanya diberi pembinaan dan disuruh menulis surat pernyataan. Namun, jika mereka mengulangi perbuatannya lagi, mereka akan diproses dengan sanksi Tipiring,” tegasnya. (her/sit)

Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Kasi Opsdal Satpol PP Situbondo Muhammad Busadiyanto, SSos mengatakan, pihaknya segera menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di Jalan Sucipto, wijaya kusuma dan Jalan raya Kenanga, yang tetap berjualan di atas trotoar serta di badan jalan.

Tampak Para pedagang kaki lima berjualan di trotoar dan di pinggiran jalan Sucipto, Senin (02/9/2019). (im)

Busadi panggilan akrab Kasi Opsdal Satpol PP itu menilai, para PKL yang berjualan di trotoar dan ruas jalan tersebut pada pagi hingga sore hari itu kerap mengganggu bahkan dikeluhkan masyarakat sering sekali melumpuhkan arus lalu lintas.

“Tadi memang rencana kita mau lakukan (eksekusi) tapi kita diminta persuasif dulu,” kata Busadi saat ditemui Wartawan Memontum.com di Kantor Satpol PP, Senin (02/9/2019) sore.

Sebelumnya, Satpol PP sudah mengimbau kepada para PKL untuk segera pindah tidak berjualan di tempat trotoar dan badan jalan tersebut.

“Karena tanggal 3 dan 4 bulan ini, Tim penilai lomba FKS akan melakukan penilaian di Situbondo, “ujarnya.

Imbauan itu terlihat pada spanduk dan banner yang dipasang Satpol PP di pertigaan jalan Sucipto yang berisi imbauan untuk PKL yang berada di sepanjang Jalan Sucipto dan Jalan Kenanga “Dilarang Berjualan Di Trotoar / Badan Jalan”.

Namun, pantauan wartawan Memontum.com dilokasi, para PKL masih tetap berjualan di trotoar dan dua ruas jalan tersebut. Padahal tenggang waktu untuk mengikuti lomba FKS tingkat Nasional sudah dekat.

Menanggapi hal itu, Busadiyanto menjelaskan pihaknya masih menertibkan PKL dengan cara persuasif. Eksekusi penertiban PKL yang masih bandel berjualan di trotoar dan dua ruas jalan itu menunggu hasil dari penertiban persuasif dalam beberapa hari ke depan.

“Kita sifatnya ikut permintaan dari pihak Trantib Kecamatan Situbondo Kota atau Muspika, kalau Pol PP sehari juga bisa lakukan eksekusi, kita angkut kalau PKL yang masih bandel,” pungkas Busadi. (im/oso)