Dalam kesempatan itu, Komisi I berharap kekosongan pimpinan definitif di sejumlah OPD, bisa segera terisi. “Harapannya, ini agar indeks pelayanan oleh masing-masing OPD terhadap masyarakat akan maksimal,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, saat dikonfirmasi Rabu (10/05/2023) siang.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, bahwa penyebab belum terisinya beberapa jabatan tersebut lantaran terkendala regulasi yang ada.

“Kalau untuk faktor penyebab, sampai sejauh ini belum terisinya jabatan Kepala Dinas, karena terkendala regulasi yang begitu rumit. Sampai saat ini, pun sesuai janji BKD dimana dalam pertemuan sebelumnya mengatakan pada Maret 2023 jabatan Kepala Dinas (Kadin) di sembilan OPD sudah terisi semua. Namun kenyataannya, belum ada satupun yang terisi,” jelasnya.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sekalipun rumit regulasinya, kata Guswanto, BKD bersama tim telah mengantongi 27 nama orang terbaik. Dimana, mereka telah lulus asesmen untuk menduduki jabatan Kepala Dinas di sembilan OPD yang masih kosong.

Lebih lanjut Guswanto menjelaskan, dari 27 nama itu, masing-masing OPD sudah ada tiga nama yang layak menduduki jabatan Kepala Dinas tersebut. “Tiga nama tersebut, satu diantaranya akan dipilih dan dilantik. Namun, siapa mereka semua ada di bupati,” kata Guswanto.

Dirinya menambahkan, Komisi I berharap di tahun 2023 ini, bupati hendaknya segera melantik agar tidak ada lagi OPD yang dipimpin oleh ASN yang notabennya Plt. “Kami berhadap, sembilan OPD tersebut sudah harus diisi Kadis yang definitif,” tegas Guswanto.

Pihaknya menekankan, agar semua kekosongan jabatan tersebut bisa segera diisi. Tujuannya, agar tidak ada kesenjangan visi misi bupati dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jika tidak segera terealisasi, tentu saja akan berpengaruh kepada indek kepuasan masyarakat. Karena, kegiatan akan nge-down (menurun) dan tidak bisa dieksekusi,” paparnya. (mil/sit)

Usai menyaksikan pelantikan, Sekda Trenggalek, dalam kesempatan itu tidak lupa mengucapkan selamat kepada PPK yang secara resmi dipimpin oleh Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi. “Selamat bagi seluruh PPK yang dilantik hari ini. Tahapan-tahapan Pemilu sudah berjalan, tugas berat menanti dan akan menguras tenaga dan pikiran kalian. Kami berharap, PPK ini nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya, Kamis (05/01/2023) siang.

Dirinya juga menegaskan, agar catatan-catatan buruk yang sempat terjadi selama Pemilu, sebelumnya jangan sampai terulang. Karena, hal tersebut tentu akan menguras tenaga dan pikiran. “Jadi, yang sudah baik mohon dipertahankan. Yang buruk dibuang saja,” tegas Sekda Edy.

Terkait dengan fasilitas Sekretariat PPK di Kantor Kecamatan, menurut Sekda Trenggalek, akan segera dibicarakan. Dengan harapan, jalinan komunikasi antara PPK dan aparatur kecamatan bisa berjalan baik.

“Kami juga berharap, komunikasi antara pihak kecamatan dan PPK bisa berjalan baik. Dengan demikian, gelaran Pemilu nanti bisa berjalan aman dan lancar,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, membenarkan pernyataan Sekda Trenggalek. Dimanapun tempat Pemilu itu digelar, yang paling utama adalah aman dan lancar. Maka dari itu, keamanan itu hal yang utama.

Dirinya juga menuturkan, jika PPK punya legitimasi yang sah setelah dilantik. Untuk itu, diharapkan agar berkoordinasi segera dengan pemerintah kecamatan. “Hari ini KPUD sudah punya badan di tingkat kecamatan. Sehingga, mengapa kami mengundang para camat korelasinya teman teman PPK dapat menjalin komunikasi, berkoordinasi dengan baik. Pasalnya, dalam Pemilu atau pemilihan KPU tidak bisa berdiri sendiri dan bekerja sendiri. Memerlukan koordinasi yang baik dengan para pemangku kebijakan,” jelas Gembong.

Mengingat, Pemilu tahun ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena, dalam satu tahun akan ada beberapa pemilihan. Diantaranya, Pemilu Legislatif, Pilkada Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur.

“Tahapan Pemilu belum selesai, namun tahapan Pilkada sudah berjalan dengan sumber anggaran yang berbeda. Dan perlu diingat, Pemilu nanti berbeda dengan sebelumnya. Akan ada banyak pemilihan di tahun 2024,” tuturnya.

Gembong menambahkan, esensi panitia pemilihan adalah pelayan. Sehingga diharapkan bisa melayani jalannya Pemilu dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Berikan pelayanan yang terbaik dan jangan mudah baper, ketika ada kritik dan saran. Contohnya, dari teman-teman pengawas. Itu memang tugasnya mengawasi jalannya pemilihan. Tinggal kita melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan main yang ada,” papar Gembong. (mil/sit)

Beberapa fokus diantaranya, terkait dengan program prioritas dalam APBD tahun anggaran 2023, diuraikan Sekda. Termasuk, peningkatan pendapatan maupun pos-pos pendapatan yang masih bisa dioptimalkan kembali.

“APBD tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas karena memang komposisi keuangan kita berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam APBD di tahun 2023 ada peningkatan, jika sebelumnya sebesar Rp 196 milyar sekarang lebih dari Rp 200 milyar untuk kegiatan pembangunan,” ungkap Sekda Trenggalek, Edy Supriyanto, saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (29/09/2022) sore.

Dirinya juga menambahkan, dalam rangka memberikan perlindungan sosial terhadap inflasi akibat kenaikan BBM. Selanjutnya, prioritas pembangunan juga menjadi isu dalam pembahasan APBD tahun 2023.

“Kemudian, terkait pelayanan dasar juga akan tetap menjadi perhatian, paling tidak karena adanya keterbatasan anggaran di APBD. Maka, kita harus bisa cepat menarik, menyambut anggaran dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain itu, sambungnya, pihaknya juga diamanahkan untuk pandai mencari peluang adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ada keterbatasan APBD, tapi kita juga harus bagaimana bisa bisa cepat untuk bisa menarik, menyambut anggaran yang lainnya seperti anggaran pemerintah pusat, baik itu DAK, kemudian dana insentif daerah dan juga dana alokasi khusus yang lainnya. Ini kita akan coba maksimalkan,” jelas Edy.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, terkait perekrutan P3K di tahun 2023, akan diutamakan. Akan tetapi yang menjadi perhatian dan konsentrasi, adalah bagaimana terhadap konsep di tahun 2023 tidak ada non PNS di Trenggalek.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, menyampaikan poin-poin penting yang muncul adalah terkait perhatian anggran untuk insfratruktur. Utamanya insfratruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

“Dari jawaban bupati tersebut ditegaskan, bahwa kita masih punya cukup waktu untuk membahas detail terkait dengan pembahasan RAPBD tahun 2023. Paling tidak kita sudah mengagendakan sekitar 6 hari untuk melakukan pembahasan antara komisi dengan OPD. Kemudian juga jadwal Banggar dengan TAPD juga cukup panjang dengan waktu sekitar 2 bulan dampai dengan akhir November 2022,” terangnya.

Sehingga, tindak lanjut dari jawaban bupati pasti akan menjadi kajian yang lebih detail di dalam pembahasan di tingkat komisi dengan OPD mitra dan di Badan Anggaran DPRD. “Dengan waktu yang cukup panjang, kita akan lebih fokus untuk mencermati kegiatan – kegiatan OPD yang direncanakan di APBD. Termasuk, skala prioritas dan efisien anggaran nya dari setiap kegiatan,” kata Agus.

Disinggung terkait penambahan PAD di tahun 2023, pihaknya tidak bisa menjawab pasti karena masih perlu pembahasan lanjutan di tingkat komisi serta Banggar. “Kalau melihat jawaban bupati, tidak bisa memastikan kenaikannya, karena jawabannya normatif. Kalau dalam keputusannya dari laporan tingkat komisi bisa menaikkan, keputusan besaran kenaikan angka pastinya ada di Banggar,” paparnya. (mil/sit)

Ditemui seusai dilantik, Sekda Trenggalek, Edy Supriyanto, mengatakan jika masih banyak hal-hal perlu dikerjakan saat ini. “Kami masih menunggu arahan Bupati Trenggalek, karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang prioritas yang harus dilaksanakan dalam program akhir tahun 2022,” ungkapnya, Rabu (28/09/2022) sore.

Terkait adanya kekosongan jabatan disejumlah OPD, dirinya mengakui jika hal itu benar adanya. Namun, pihaknya akan tancap gas untuk persiapan pengisian kekosongan jabatan tersebut. Sehingga, visi misi yang telah dicanangkan dapat tercapai.

“Kita menyadari adanya kekosongan jabatan kepala OPD di beberapa tempat. Dan ini menjadi PR kami untuk segera dilakukan pengisian. Diantaranya membentuk panitia seleksi, dan membuka Open Bidding yang akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan petunjuk Bupati,” jelas Edy.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, sambungnya, ada pula beberapa hal prioritas yang harus dilaksanakan. Dirinya juga memaklumi hal itu, karena tuntutan masyarakat juga semakin tinggi serta kompleksitas permasalahan yang meningkat,

“Ada program prioritas yang utamanya di dalam pendampingan program di akhir tahun 2022 setelah APBD perubahan disahkan,” imbuhnya.

Pihaknya meminta, ke depan Kepala OPD untuk all out (maksimal), agar bisa merealisasikan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga akan berusaha mewujudkan program pemerintah daerah, agar bisa terealisasikan secara maksimal.

“Kemudian ada juga evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja) Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan PR kita untuk mewujudkan Smart City. Dan dalam waktu dekat ini, yang harus kita lakukan adalah pendampingan pembangunan Bendungan Bagong,” papar pria yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan 1. (mil/sit)

“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan pelantikan Sekda Kabupaten Trenggalek definitif. Dari hasil Panitia Seleksi (Pansel) kemarin, mengerucut pada tiga kandidat dan sudah diputuskan untuk memilih Edy Supriyanto sebagai Sekda Trenggalek, yang mana sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan 1,” tegas Bupati Arifin kepada Memontum.com.

Dirinya mengatakan, meski saat ini posisi Sekda Trenggalek sudah terisi setelah hampir 1 tahun dijabat Pelaksana Tugas (Plt), namun masih ada jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. “Diantaranya, Asisten 1 dan 2 serta ditambah dinas-dinas yang masih kosong untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka atau Open Bidding. Open Bidding sendiri, merupakan suatu sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan struktural,” imbuhnya.

Tahapannya, terang Mas Ipin-sapaan akrabnya, dari tingkat eselon 2 dilakukan assessment. Kemudian assessment itu kemungkinan adanya rotasi (pergantian) untuk pengisian jabatan di eselon 2. Akan tetapi, permasalahannya antara jabatan sama jumlah eselon yang ada lebih banyak jabatan yang kosong.

“Maka dari itu, kemungkinannya kita melakukan open bidding bagi yang eselon 3 melalui tes,” tegas Bupati Arifin.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Diketahui, ada lebih dari 5 OPD yang saat ini mengalami kekosongan jabatan. Diharapkan pula, pengisian jabatan di masing-masing OPD ini segera terpenuhi. “Nanti kita akan lihat terlebih dahulu, jangan sampai pengisian jabatan ini justru malah mengganggu kinerja pemerintah diakhir-akhir tahun ini. Dan harus dipilah-pilah juga, mengingat ada progres pekerjaan yang mungkin PPK nya sendiri masih berjalan prosesnya. Intinya jangan sampai ganti-ganti pejabat tapi justru pekerjaannya terbengkalai,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga akan lebih selektif dalam melakukan pengisian jabatan. Dan lebih mengutamakan OPD mana yang harus diisi oleh Kepala Dinas definitif. Karena ini menyangkut kebijakan yang akan diambil nantinya.

“Setidaknya, Desember atau masuk Januari awal tahun, format pengisian jabatan harus sudah fix. Dikarenakan pihaknya harus segera mengejar RPJMD agar bisa tercapai,” ujar bupati muda ini.

Masih terang suami Novita Hardiny, dipilihnya Sekda Trenggalek yang baru, ini pertimbangannya selain merupakan kebutuhan organisasi, juga karena dijabatan sebelumnya, Edy Supriyanto, bisa dikatakan menjadi orang kedua setelah Sekretaris Daerah.

Bupati Arifin menyebut, jika dilihat dari nilai saat mengikuti tes (ujian), Edy Supriyanto, cukup layak. Ditambah, komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan suatu jabatan.

“Harapan kita, semoga semuanya semakin kompak. Mengingat Sekda itu merupakan jabatan tertinggi di suatu daerah untuk birokrasi. Sehingga harapannya agar nantinya Sekda baru ini bisa lebih mewujudkan kekompakan dengan staf dibawahnya. Dengan demikian, roda pemerintahan akan berjalan lebih baik,” paparnya. (mil/sit)

Pariyo, Pejabat (Pj) Sekda Kabupaten Trenggalek mengatakan, target pengisian kekosongan jabatan Sekda, hanya tinggal menunggu langkah bupati, untuk meminta rekomendasi dari Kemendagri.

“Kita sudah loloskan 3 nama, tinggal keputusan bupati saja akan di bawa ke mananya, ” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (29/12/2018).

Dikatakan Pariyo, Ketiga nama yang lolos seleksi itu diantaranya, Agus Yahya Kepala Badan Keuangan Daerah ( Bakeuda), Mulyahandaka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap ( PM-PTSP) dan Joko Irianto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimana kesemuanya kini menjabat di Pemkab Trenggalek.

Sebagai ketua Pansel Sekda tugasnya sudah selesai. Hal ini sesuai dengan ketentuan serta surat keputusan yang dikantonginya.

“Dengan melakukan seleksi serta muncul tiga nama dari lima nama yang terjaring, maka tugas saya sekarang berakhir, ” imbuhnya.

Lebih lanjut Pariyo mengatakan, selanjutnya hasil dari 3 nama calon tersebut, bupati bisa memilih siapa yang menurutnya pantas diberikan amanah tersebut. Usai ditetapkan satu nama, selanjutnya masih perlu dikonsultasikan kepada Kemendagri melalui Gubernur.

“Setelah mendapat rekomendasi dari Kemendagri tentunya dapat dilaksanakan sesuai tugas dan amanah dari nama yang terpilih tersebut, ” tegasnya.

3 nama calon tersebut sudah diserahkan kepada bupati. Karena dengan ketentuan yang ada, Pansel harus menyediakan 3 nama.

Pariyo berharap apapun yang menjadi keputusan bupati, maka itulah yang terbaik dari yang ada dan akan mengemban amanah dalam menjalankan tugas pembantuan bupati sebagai koordinator OPD dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

“Kita tunggu saja karena bupati juga menginginkan sekda yang baru segera bisa membantu tugas beliau, ” pungkas Pariyo. (mil/yan)