“Sidang Isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023,” kata Menag dalam konferensi pers yang digelar seusai Sidang Isbat 1 Syawal 1444H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 45 menit sampai 2 derajat 21,6 menit. Dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit,” ujarnya.

Artinya, tambah Menag, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1444 H, belum memenuhi kriteria baru yang ditetapkan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS). Diketahui, pada 2016 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini, selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 123 titik di Indonesia. “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 123 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi, Ketua MUI, KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin.

Karena dua alasan tersebut, sidang isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023. “Jadi, Jumat besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Sabtu akan takbiran menyambut Idul Fitri,” jelas Menag.

Menanggapi adanya perbedaan penetapan awal Syawal di masyarakat, Menag mengimbau agar seluruh umat Islam dapat menjaga ukhuwah Islamiyah. “Saya mengimbau seluruh umat Islam untuk tetap menjaga toleransi, saling menghargai, dan ukhuwah Islamiyah menanggapi adanya perbedaan penetapan 1 Syawal. Saling menghormati perbedaan keyakinan itu indah. Mari menebarkan kedamaian dalam Idulfitri,” sambungnya.

Sidang Isbat 1 Syawal 1444 H ini digelar secara luring dan dihadiri perwakilan Ormas Islam, perwakilan Duta Besar negara sahabat, Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. (hms/gie)

Bupati Situbondo melalui Sekretaris Daerah, H Syaifullah, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pendataan pasangan perkawinan muslim, tercatat ada 36 pasangan yang terdaftar mengikuti acara sidang isbat nikah untuk mendapatkan putusan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama. “Setelah penetapan pengesahan pernikahan, pihak Kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penginputan keperluan penerbitan buku nikah. Selanjutnya, Dispendukcapil menerbitkan Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan akta kelahiran,” terang Syaifullah.

Kepala Dispendukcapil Situbondo, Tri Cahya Setianingsih, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi rasio terjadinya nikah di bawah tangan tanpa kepastian hukum. Dengan tercatatnya pernikahan oleh negara, maka akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami dan istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.

Ditambahkan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil, Hanafi Adiwijaya, mengungkapkan bahwa kegiatan sidang isbat pernikahan ini untuk membantu pasangan memperoleh akta nikah sebagai dokumen pengurusan akta kelahiran anak dan perubahan status di KK dan KTP el. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak bisa menunjukkan buku nikah, karena nikahnya siri. Sehingga, tidak bisa mengurus akta kelahiran anak.

“Peran kita membantu mereka agar pernikahannya sah. Kita melaksanakan sidang isbat terpadu, dengan menggandeng Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama,” jelasnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Hanafi menjelaskan, bahwa Pengadilan Agama mempunyai peran menyidangkan kasus-kasus atau perkara terkait dengan pernikahan. Sementara Kantor Kementerian Agama, menerbitkan buku nikah.

“Sedangkan Dispendukcapil sebagai leading sector untuk menerbitkan dokumen kependudukannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Hanafi mengatakan, kepada masyarakat yang belum memiliki surat nikah namun sudah punya anak, untuk tidak mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, mereka bisa langsung menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah. Dengan cara seperti itu, status anak menjadi anak sah dari pernikahan ayah dan ibunya.

“Perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Situbondo dengan Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, merupakan Inovasi Sistim Integrasi Pengadilan Agama dengan Disdukcapil (SIAP PADUKA) yang sudah kami rintis beberapa tahun yang lalu,” tuturnya.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo, Mochammad Ali Mulhdor, pun membenarkan mengenai mengimbau itu  jadi, apabila ada pasangan yang sudah terlanjur memiliki anak dan nikahnya dini, bisa langsung ke PA. “Jangan ke KUA, tapi langsung saja menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah, seperti yang dilakukan di Kecamatan Banyuglugur ini,” ujarnya. (her/gie)

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Karangkates Malang, Mamuri, mengatakan bahwa hilal tidak terlihat.

“Hilal tidak terbatas lihat, karena ufuk berawan,” kata Ma’muri.

Dirinya mengatakan, bahwa Stasiun Geofisika BMKG Karangkates Malang, akan terus melakukan pengamatan. “Khusus BMKG, Insyaallah besok pengamatan lagi di lokasi yang sama,” jelas Ma’muri.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, Musta’in, juga membenarkan apabila hilal tidak terlihat di langit Kabupaten Malang. “Cuaca berawan, hilal tidak tampak,” tutur Musta’in.

Dirinya juga menambahkan, keputusan awal Ramadan masih menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama (Kemenag) pusat. “Untuk keputusan awal bulan Ramadan, menunggu sidang isbat yang dilaksanakan oleh Menteri Agama RI berdasarkan hasil rukyat di masing-masing titik yang telah ditetapkan,” beber Musta’in.

Sebagaimana diberitakan, pemantauan Rukyatul Hilal di Malang, sejatinya bertempat di Menara Pandang, Pantai Ngliyep, Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Namun, lokasi tersebut dipindahkan ke Kantor Bupati Malang, Jumat (01/04/2022) tadi.

Sebagai informasi, pelaksanaan sidang isbat akan dilakukan secara virtual, mulai pukul 19.15. (cw1/sit)