“Alhamdulillah, dengan kecanggihan teknologi saat ini mempermudah pelayanan kartu pencari kerja atau kartu kuning secara online. Dahulu yang awalnya masih harus ke kantor dengan wira wiri, saat ini sudah bisa diakses secara online melalui HP androit dari rumah,” ujarnya

Dijelaskan Wabup, bahwa kartu pencari kerja AK1 online ini bisa mempermudah akses pencari kerja yang ada di pelosok-pelosok desa. “Hanya cukup melalui HP dan langsung print, maka jadilah AK1 online bagi mereka para pencari kerja,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sosialisasi ke masyarakat adanya pelayanan kartu pencari kerja atau kartu kuning (AK1) secara online, diharapkan kian gencar. Sehingga, masyarakat juga paham. “Karena anak-anak sekarang sudah canggih. Dibuktikan, tadi pengurusan AK1 online tidak sampai 5 menit sudah selesai,” imbuhnya.

Nyai Khoi-panggilan akrab Wabup Situbondo menambahkan, pemohon kartu pencari kerja ini gratis. “Jadi cukup dari rumah, daftar online melalui HP androit,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, Didik Sulistyono, menambahkan bahwa dengan diluncurkannya aplikasi AK1, maka bisa meningkatkan kinerja Disnaker dalam memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat Situbondo. Terutama, layanan hingga ke pelosok desa.

“Selama ini masyarakat kesulitan dalam  pembuatan kartu kuning, karena sistem pembuatannya harus datang ke kantor. Namun sekarang, tentu sudah berbeda,” kata Didik. (her/gie)

Untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus Covid-19, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo selaku penyelenggara akan menerapkan pendaftaran sistem online pada Porkab Probolinggo 2021 dengan disiplin protokol kesehatan dan memperkecil terjadinya kontak langsung.

Oleh karena itulah, KONI Kabupaten Probolinggo melakukan sosialisasi pendaftaran sistem online Porkab Probolinggo tahun 2021, Selasa(27/04) siang.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Kegiatan ini diikuti oleh delegasi 14 cabang olahraga (Cabor) yang dipertandingkan dan 24 admin kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

“Untuk Porkab Probolinggo tahun 2021, pendaftaran, validasi dan verifikasi semuanya akan dilakukan melalui sistem online melalui www.konikabprobolinggo.com, sehingga akan mengurangi kontak langsung antara atlet, official dan panitia,” kata Sekretaris Umum KONI Kabupaten Probolinggo Chalid Abubakar.

Menurut Chalid, 14 cabor yang akan dipertandingkan dalam Porkab 2021 meliputi renang, pencak silat, catur, sepakbola, bola basket, sepak takraw, bola volli, atletik, bulutangkis, balap sepeda, hockey, tenis meja, bola tangan dan futsal.

“Setelah atlet masuk pada sistem pendaftaran online, kita akan mengajukan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo agar atlet dan official sebelum pelaksanaan Porkab 2021 sudah mendapatkan vaksin Covid-19,” jelasnya.

Chalid menerangkan, pembukaan Porkab 2021 akan dilaksanakan pada 2 Juli 2021 di Alun-alun Kota Kraksaan. Namun pembukaan ini akan dikemas secara sederhana dengan jumlah kontingen dan undangan yang sangat terbatas.

“Jumlah undangan setiap kontingen kecamatan akan kita batasi 15 hingga 20 orang saja dengan menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sementara bagi masyarakat yang lain bisa menyaksikan melalui live streaming Youtube KONI Kabupaten Probolinggo. Harapannya masyarakat tidak perlu menonton secara langsung untuk menghindari kerumunan,” terangnya.

Sementara Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Sugeng Nufindarko, mengaku sangat bersyukur karena pelaksanaan Porkab Probolinggo tahun 2021 sudah disetujui oleh Bupati Probolinggo dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam pandemi Covid-19.

“Perhelatan Porkab 2021 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sekarang masih pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pelaksanaannyapun akan diatur sedemikian rupa dan tidak sama dengan Porkab sebelumnya karena harus mengacu kepada protokol kesehatan,” ungkapnya.

Menurut Sugeng, meskipun sebagian besar atlet sudah mendapatkan vaksin Covid-19, tetapi tetap wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Oleh karenanya, Porkab 2021 ini sudah memanfaatkan pelayanan online dengan memaksimalkan generasi muda yang memang ahli di bidang IT (Informasi Teknologi).

“Untuk Porkab 2021, KONI Kabupaten Probolinggo dipercaya sebagai penyelenggara. Harapannya nanti bisa lebih berkualitas dan lebih banyak menjaring atlet-atlet muda berprestasi untuk bisa dipersiapkan dalam Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Jawa Timur yang akan digelar pada tahun 2022 di Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso,” tegasnya.

Sugeng tidak memungkiri bahwa keberadaan atlet olahraga tidak merata di semua kecamatan. Menyikapi hal tersebut, KONI akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada atlet untuk bertanding dalam Porkab 2021.

“Apabila cabor di suatu kecamatan sudah terisi, maka atlet bisa memperkuat kecamatan lain dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari kecamatan asalnya. Dengan upaya ini, semua atlet bisa tampil secara maksimal. Mudah-mudahan semua stakeholder memberikan support sehingga pelaksanaan Porkab 2021 bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala di lapangan,” jelas Sugeng Nufindarko. (geo/ed2)‘

Rancangan Perda (Raperda) inisiatif tentang sistem online pajak daerah ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (11/6/2020).

“Perda ini untuk menekan kebocoran pendapatan dari sektor pajak daerah,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo, Usman usai rapat paripurna, Kamis (11/6/2020).

Lebih jauh, Usman yang juga politisi senior PKB ini menjelaskan dengan sistem online, masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) bisa ikut memantau pajak yang telah dibayar. Selain itu, para WP juga bakal mengetahui dan merasakan pajak yang dikeluarkannya itu.

“Jadi hasil pajak dari restoran, rumah makan, hotel dan lainnya tidak lari kemana-mana,” ungkapnya.

Bagi Usman, dengan sistem online pembayaran dari WP, misalnya saat membeli makanan di rumah makan, bisa dilihat secara langsung (real time). Misalnya saat ada orang makan di restoran habis Rp 100.00 beserta pajaknya, maka langsung masuk dan bisa dilihat.

“Dengan sistem online, diharapkan bakal menambah pendapatan sektor pajak. Selain itu ada sisi transparansi. Istilahnya, tidak ada dusta di antara kita. Wajib pajak merasa aman dan eksekutif (Pemkab Sidoarjo) juga merasa clean (bersih),” tegasnya.

Dalam rapat paripurna itu, usulan Raperda tentang sistem online pajak daerah disetujui masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2020. Selanjutnya, usulan raperda ini akan dikirim ke Pemkab Sidoarjo untuk mendapatkan tanggapan.

“Setelah resmi masuk Propemperda Tahun 2020, kami bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda tentang sistem online pajak daerah. Kami berharap Raperda ini bisa digedok Tahun 2020 ini,” paparnya.
Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak ada masalah dengan usulan Perda sistem online pajak daerah.

“Tidak ada masalah. Online pun, tidak mempengaruhi pendapatan. Akan lebih bagus, karena untuk mengurangi pertemuan masyarakat dengan dinas (OPD),” katanya.

Bagi Cak Nur jika nantinya Perda itu diterapkan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan infrastrukturnya. Saat ini sejumlah pelayanan di Pemkab Sidoarjo, diantaranya perizinan, anggaran hingga dokumen kependudukan sudah menggujakan sistem online. Bahkan, soal surat menyurat, juga sudah secara online.

“Pengajuan apa-apa yang butuh tanda tangan saya, tinggal klik saja. Bahkan kalau saya tidak ada di kantor, saya bisa memantau surat yang masuk,” tandasnya. Wan/yan

Sebagai langkah serius menangani hal tersebut, Pemkot Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah melalui Sistem Online. Dalam kegiatan tersebut, BP2D Kota Malang juga menggandeng Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

FGD tersebut diikuti oleh setidaknya 200 peserta yang merupakan wajib pajak dari kalangan pengusaha dengan berbagai bidang. Mulai dari hotel, restoran, hingga tempat hiburan.

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan upaya pencegahan pajak, yang nantinya diharapkan berdampak pada pendapatan dari sektor pajak. Selain itu, juga melakukan sosialisasi dalam upaya optimalisasi pajak melalui sistem online atau e-tax.

“Sudah sejak 2013 dimulai dan pernah berguru juga ke Jakarta untuk pelaksanaan pajak online. Bahasa mesin ini lebih jujur daripada manusia atau orang,” ujar Ade di sela kegiatan.

Menurut pria yang akrab disapa Sam Ade tersebut, jika nantinya pajak menggunakan sistem online diterapkan lebih gencar dan maksimal, ia optimis bahwa pendapatan dari sektor pajak juga akan semakin optimal.

“Pengusaha sudah jujur, tapi mungkin kecantol ke pelaksana atau apa. Jadi, ada selisih. Maka dengan sistem online, insya Allah lebih baik, transparan, tak terlalu banyak memakan waktu,” imbuh Ade.

Sedangkan menurut Walikota Malang, Sutiaji, penerapan pajak menggunakan sistem online tersebut, juga harus diikuti penguatan sistem manajemen internal. Namun tidak hanya pada lingkup pemerintah saja, melainkan juga perlu ada pemantauan yang melibatkan masyarakat.

“Kalau ini benar-benar kita kuatkan, kita akan berpikir bagaimana Malang ini pendapatannya tinggi. Yang penting kita ada komitmen dan sama-sana mengontrol, baik dari kami maupun dari masyarakat,” ujar Sutiaji.

Sementara itu, terkait dengan kegiatan FGD yang menghadirkan Korsupgah KPK tersebut, Ia berharap masalah wajib pajak di Kota Malang dapat yerupdate, terutama dengan penerapan sistem onlinenya.

“Memastikan WP terupdate, kemudian dengan kita melakukan online sistem. Dari situ goalsnya adalah pendapatan daerah. Karena nilai PAD 1,2 triliun di 2023 ternyata dari banyak analisa termasuk Korsupgah itu terlalu kecil,” pungkasnya. (iki/yan)

“Sensus Penduduk (SP) rutin dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus penduduk pertama kali yang dilakukan secara online. Ini sebuah lompatan inovasi baru dari BPS dengan menggunakan teknologi,” seru Kepala BPS kota Malang, Sunaryo, ditemui di kantor BPS Kota Malang.

Nantinya, masyarakat bisa mengupdate data dirinya secara mandiri melalui aplikasi berbasis web yang telah disiapkan oleh BPS dengan menggunakan gadget. Tantangan kedepan, lanjut Sunaryo, bagaimana para stakeholder terutama Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memberikan dukungan, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kedepan sensus penduduk di kota Malang akan dilakukan secara online.

“Kota Malang termasuk daerah tujuan pendidikan, diharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan sensus penduduk secara online bisa lebih lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya,” harapnya.

Menurutnya, dengan sensus online dapat berhemat cukup tinggi. Selain jumlah petugas, fasilitas gawai milik masyarakat untuk mengupdate data pribadinya secara mandiri. Meski demikian, petugas sensus tetap akan melakukan pengecekan. Bukan lagi mewawancarai, namun tinggal mengecek kesesuaian datanya. Dan yang didatangi oleh petugas adalah mereka yang memang terlewatkan atau belum melakukan sensus online.

“Dulu, kalau melakukan SP butuh lebih dari 2.000 petugas. Tapi dengan melaksanakan sensus online, kemungkinan hanya butuh kurang dari 1.000 petugas. Mungkin sekitar 900 orang petugas di kota Malang akan mengecek masyarakat yang memang tidak terdata melalui online,” tandasnya.

Sensus online akan dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Target nasional sekitar 20 sampai 30 persen rata-rata Kabupaten Kota, namun dengan metode online, target partisipasi warga kota Malang bisa setinggi-tingginya. (adn/yan)