Menurutnya, penambahan pasar rakyat tersebut yakni ada di dua pasar, yaitu Pasar Sawojajar dan Pasar Bunul. Sehingga, ke depan Kota Malang akan memiliki empat pasar dengan standarisasi nasional. “Tahun depan ada tambahan pasar SNI. Diantaranya ada di Pasar Sawojajar, kemudian kami konsepkan di Pasar Bunul. Untuk Pasar Oro-oro Dowo sudah SNI, dan juga dengan Pasar Kasin,” ujar Eko.

Dijelaskan Eko, tujuan utama dari adanya pasar SNI tersebut yakni diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam berbelanja kebutuhan pokok. “Tujuannya nanti memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat. Bahwa satu, pasarnya pasti bersih. Kemudian pasti tanpa bahan yang membahayakan. Kan nanti terlibat dari semua instansi itu dinas-dinas seperti dinas kesehatan, kemudian dari metrologi, tertib ukur. Pokoknya standarisasinya harus ada,” lanjutnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dua pasar tersebut, menurutnya sudah memiliki beberapa kesesuaian dengan kriteria pengajuan Pasar Rakyat SNI. Yakni telah sesuai dengan persyaratan teknis yang mengatur spesifikasi fisik pasar. Sehingga, pihaknya optimis untuk dapat mewujudkan pasar SNI tersebut.

“Alasan pemilihan dua pasar itu sudah ada aksebilitas zonasi. Kemudian dari strukturnya juga sudah terbangun standarisasi pasar rakyat. Yaitu dari meja tempat jualannya, dan konsep pasarnya,” jelasnya.

Untuk anggaran dua pasar rakyat ber SNI tersebut, yakni senilai Rp 100 juta. Dimana masing-masing pasar itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 juta. Untuk target pasar SNI sendiri itu masih menunggu dari Kemendag. “Kalau targetnya itu di tahun 2023, tapi tetap kita nunggu dari Kemendag, standarisasi untuk nasional itu kami yang mengajukannya nanti,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Kita mau menambah pasar SNI. Insyaallah Pasar Klojen, Pasar Kasin dan Pasar Sawojajar. Sekarang ini kan baru Pasar Oro-Oro Dowo yang ber-SNI,” terang Kepala Diskopindag Kota Malang, M Sailendra, Jumat (10/12/2021).

Ketiga Pasar Tradisional itu dipilih, ujarnya, dengan pertimbangan sudah mengalami revitalisasi. “Karena sudah revitalisasi, jadi kelihatan lebih siap dibanding yang lainnya. Tinggal menambah sarana prasarana (sarpras), instalasi pengelolaan limbah (IPAL), tempat sampah, laktasi, dan toilet yang layak,” tambahnya.

Dirinya berujar, predikat SNI disematkan dengan pertimbangan kesiapan sarpras pada Pasar Tradisional. Sehingga, kecukupan akan hal tersebut haruslah dipenuhinya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Selain Sarpras, juga harus terzonasi sesuai jenis dagangan, sayur sendiri, ikan sendiri, dan lain-lain. Oleh karena itu, Insyaallah tahun depan kita targetkan, kalau bisa diurus bersama ya lebih baik. Yang penting harus tercukupi kebersihan, kenyamanan, dan keamanan,” beber Sailendra.

Berkaitan dengan berapa jumlah anggaran yang akan digunakan dalam rangka membentuk ketiga pasar ini menjadi pasar ber-SNI, dirinya mengaku tidak bisa memploting anggaran khusus.

“Kalau anggarannya ya macam-macam, tidak satu pasar dikhususkan berapa. Karena fisik kita bangun, nanti penataan seperti apa, lalu kemudian ada sosialisasi. Setelah itu menguatkan sistem pengelolaan di pasar agar terjamin kebersihan maupun keamanannya,” terang Sailendra. (mus/sit)

Berkaitan dengan hal itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, M Sailendra, mengatakan pihaknya pun gencar memberi pembinaan guna menanamkan pemahaman kepada pengelola pasar rakyat untuk mewujudkan pasar ber-SNI.

“Melalui pembinaan-pembinaan, pengelola pasar akan paham apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kategori SNI,” ujar Sailendra, Kamis (25/11/2021).

Dengan terciptanya pasar sesuai SNI, menurut Sailendra, baik pengunjung ataupun pedagang akan lebih nyaman untuk bertransaksi di Pasar Tradisional. Dengan begitu, kesan pasar yang kumuh tak lagi ada di masyakarat.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kalau sudah SNI, mereka pasti akan lebih nyaman. Karena sudah kita perbaiki sarana prasarananya, kita tata, tempat jualannya juga lebih bagus. Kalau tempatnya nyaman kan berdagang lebih enak. bisa meningkatkan pendapatannya,” terangnya.

Dalam hal ini, untuk mewujudkan semua pasar ber-SNI tidak bisa hanya diurusi oleh pemerintah saja. Melainkan keterlibatan dan kolaborasi juga dengan para pengelola pasar.

“Saat ini yang sudah ber SNI baru satu, Pasar Oro-Oro Dowo. Memang Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak akan bisa berbuat banyak tanpa ada suatu kerjasama dengan mereka. Kita harus saling sinergi, saling memberikan masukan untuk kebaikan bersama,” imbuhnya.

Diakui Sailendra, prosesnya memang tidak mudah. Perlu beberapa tahapan untuk bisa menjadikan satu pasar rakyat berstatus SNI. “Misalnya seperti bangunanya sudah prototype sesuai dengan Kementrian Perdagangan. Ada fasilitas tertib ukur, fasilitas kesehatan, masalah Mandi Cuci Kakus (MCK) itu juga harus ada dan bersih. Minimal seperti pasar modern, dan revitalisasi-revitalisasi itu bagian dari upaya mewujudkan pasar rakyat ber-SNI,” paparnya. (mus/sit)

“Saya mengapresiasi usaha produksi (pentol) ini. Karena bisa membuka lapangan pekerjaan cukup banyak. Ada sekitar 30 karyawan yang bekerja. Bagi saya ini perusahaan yang profesional. Ini sudah patut mendapatkan berbagai bentuk dan jenis perizinan,” ujar Cabup Sidoarjo, BHS saat mengunjungi produsen pentol Mbak Ira di Dusun Tundungan, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Kamis (22/10/2020).

Namun sayangnya, kata BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, pabrik pentol Mbak Ira itu perizinannya yang sudah diajukan agak mengalami kesulitan. Bahkan usaha yang berjalan sekitar 15 tahun terakhir ini, belum ada perizinan yang bisa diselesaikan meski sudah diajukan ke Pemkab Sidoarjo dan sejumlah lembaga lainnya. “Ini pasti akan menjadi perhatian saya bila saya jadi bupati. Saya akan mempercepat semua proses perizinan untuk UMKM dan IKM di Sidoarjo. Mulai perizinan PIRT, BPOM, sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI),” imbuhnya.

Caranya kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, dengan berinisiatif mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo yang terbaik untuk belajar sertifikasi perizinan BPOM, halal, PIRT dan bisa mengantongi SNI secara lokal (internal). Bahkan pengurusan perizinan dan sertifikasi itu, bakal diselesaikan dalam pelayanan satu atap agar prosesnya bisa lebih cepat.

“Nanti Pemkab Sidoarjo bakal mengeluarkan sertifiaksi internal untuk BPOM, Depkes, halal dan SNI itu dalam pelayanan satu atap. Bahkan seluruh perizinan untuk UMKM dan IKM di seluruh Sidoarjo dipercepat. Agar UMKM dan IKM menjalankan usahanya sudah sah demi hukum. Mereka juga bisa mengoperasionalkan usahanya lebih baik,” tegasnya.

Selama ini, seperti produsen pentol (Bakso) ini tidak ada kendala. Bahkan tak ada keluham warga yang sakit usai mengkonsumsi pentol ini. Bagi BHS sudah selayaknya usaha Pentol Mbak Ira itu lolos seleksi kesehatan (Depkes) dan selayaknya BPOM sudah dikeluarkan. Apalagi, sudah teruji berproduksi selama 15 tahun belum selesai perizinannya. Baik izin PIRT dan lainnya.

“100 hari kerja saya, semua perizinan UMKM dan IKM harus selesai. Itu harus direalisasikan. Karena UMKM pejuang ekonomi kerakyatan dengan sumbangan penghasilan 60 persen. Lebih besar dari pabrikan. Sekaligus menyerap tenaga kerja 90 persen lebih. Kami juga akan mengajak agar UMKM dan IKM di Sidoarjo tak kesulitan modal dengan bekerjasama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami juga siap membantu memasarkan produk UMKM dan IKM Sidoarjo,” jelasnya.

Sementara pemilik pabrik Pentol Mbak Ira, Imam Nur Hadi mengaku sudah mengajukan berbagai perizinan ke Pemkab Sidoarjo termasuk melalui sistem OSS. Tapi belum juga selesai.  “Kami minta pendampingan di dinas juga katanya belum diajari sistem OSS hingga perizinan saya masih proses sampai sekarang. Padahal, kami sudah mempekerjakan 30 karyawan dengan produksi 500 kilogram pentol per hari. Pemasarannya ke PKL dan warung binaan serta ke Mojokerto, Gresik Lamongan, Jombang dan Kediri,” ungkapnya.

Produsen pentol bakso lainnya, Isa Ansori usahanya terhambat perizinan BPOM. Menurutnya jika izin BPOM selesai akan mendongkrak pemasaran dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Kalau Pak BHS memimpin Sidoarjo dan berhasil mengeluarkan izin BPOM bagi UMKM dan IKM pentol di Sidoarjo kami akan sangat salut dan mengacungi dua jempol. Karena selama ini bantuan modal saja kami belum pernah mendapatkannya,” tandasnya. (wan/syn)

“Banyak sarana dan prasarana pasar yang belum terpenuhi. Termasuk salah satunya soal Alat Pemadam Kebakaran (Apar) serta harga sembako yang tidak stabil,” keluh salah seorang pedagang Pasar Krian Mariyani, Kamis (16/4/2020).

DIALOG – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) berdialog dengan pedagang Pasar Krian untuk menampung aspirasi pedagang dan pembeli, Kamis (16/4/2020)

Menanggapi sejumlah keluhan itu, Bacabup Sidoarjo, BHS bakal mendorong Pasar Krian menjadi Pasar berstandar Nasional Indonesia (SNI). Selain dilengkapi dengan Apar di sejumlah titik, juga akan menyediakan penyemprot air ke seluruh bangunan pasar sebagai upaya antisipasi ketika ada musibah kebakaran bisa langsung diminamilir.

“Kalau tak ada saluran penyemprotan air ke seluruh bangunan, maka saat ada musibah kebakaran akan menyulitkan pemadaman. Selain itu, tidak bisa menyelamatkan pedagang maupun konsumen termasuk barang dagangnnya. Saya tak mau ada korban saat ada bencana kebakaran di pasar tradisional. Karena itu harus ada jaringan penyemprot air otomatis itu,” paparnya.

Selain itu, agar menjadi pasar mengantongi SNI, Pasar Krian juga barus dilengkapi ruang kesehatan, ruang ibu menyusui, serta ada alat timbang tera. Hal itu untuk meminimalisir adanya kekurangan timbangan saat konsumen ragu dengan takaran belanjanya.

“Termasuk harus dilengkapi dengan daftar harga kebutuhan pokok digital di pintu masuk pasar. Hal itu agar bisa diketahui harga kebutuhan pokok. Yang tak kalah penting adalah harus ada Satgas Pangan dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran,” tegasnya.

Selain itu, lanjut mantan anggota DPR RI ini sarana dan prasarana lain yang harus dilengkapi adalahnya adanya bank di pasar. Baginya minimal ada 3 kios bank di setiap pasar tradisional agar pedagang bisa menyimpan uangnya dengan agar.

“Kalau saya diamanati jadi Bupati, tiap pasar akan kami dorong 3 bank memberikan kios (galeri) layanan. Misalnya bisa BRI, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Itu agar pedagang bisa menyimpang uangnya langsung secara aman. Apalagi Pasar Krian sangat strategis di jalur propinsi dan mampu menampung 3.500 pedagang,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih Andono mengapresiasi langkah seluruh Pasar Tradisional menjadi pasar yang mengantongi SNI.

“Kalau bisa dari 26 pasar tradisional di Sidoarjo ber SNI semua. Kecuali pasar desa biar dikelolah BUMDes,” tandasnya. Wan/yan

“Seluruh pasar tradisional di Sidoarjo memang membutuhkan pembenahan. Terutama soal kebersihan dan pos kesehatannya. Tujuannya agar seluruh pasar tradisional ber SNI layaknya pasar Sukodono yang sudah disetujui,” terang Bambang Haryo Soekartono, Rabu (19/2/2020) saat berkunjung ke Pasar Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Lebih jauh pemilik PT Dharma Lautan Utama ini memaparkan kelima pasar yang harus mengantongi SNI itu diantaranya Pasar Larangan, Wadungasri, Porong, Krian dan Pasar Sepanjang. Apalagi kelima pasar besar ini memiliki sumbangsi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi yakni mencapai Rp 11 miliar per tahun.

“Karenanya agar pedagang dan pengunjung nyaman pasar harus ber SNI. Selain bersih, ada posko kesehatan, ruang ibu menyusui serta akses keluar masuknya cukup banyak sekaligus dilengkapi moda transportasi massal agar semakin banyak yang belanja ke pasar tradisional,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, kata Bambang setiap pasar yang tergolong harus dilengkapi dengan Pemadam Kebakaran (PMK). Pihaknya tidak mau lagi ada Alat Pemadam Kebakaran (Apar) yang kadaluarsa selama 3 tahun dibiarkan layaknya di Pasar Sepanjang. Bahkan selama ini jika terjadi kebakaran mengandalkan PMK di Pos Tropodo, Kecamatan Waru dan Pos Wiyung, Surabaya.

“Jelas itu memakan waktu. Padahal standarnya mobil PKM harus datang ke lokasi kebakaran maksimal 15 menit usai ada kebakaran,” tegasnya.

Selain itu, BHS berencana bakal menjadikan Stasiun Sepanjang sebagai stasiun pemberhentian setiap Kereta Api (KA) paling ujung utara. Hal ini lantaran berdekatan dengan pasar terbesar dan padat penduduk itu.

“Kalau ada mode transportasi massal KA, angkot maupun lainnya pasti akan semakin menggeliatkan ekonomi di pasar tradisional,” paparnya.

Sementara salah seorang pengawas Pasar Sepanjang, Darmo mengaku sudah mengajukan Apar terbaru lantaran Apar yang ada sudah kadaluarsa. Akan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo.

“Sudah diajukan. Karena Apar yang lama sudah tidak bisa digunakan (kadaluarsa),” tandasnya sambil menunjukkan surat pengajuan Apar baru. Wan/yan