Dari pantauan Memontum.com, kondisi bangunan gedung perkuliahan terkesan terbengkalai. Dimana, kanopi atau atap tengah di antara gedung tersebut terlihat jebol. Kemudian, beberapa plafon dan lantai yang ada juga rusak. Bahkan, tidak ada mahasiswa yang melakukan aktivitas perkuliahan di gedung itu.

Karena kondisi tersebut, beberapa mahasiswa melayangkan protes. Yakni, dengan memasang banner atau spanduk bertuliskan ‘Dimana Direktur dan Wakil Direktur,’ ‘Gak Butuh Janji, Butuhnya Bukti Nyata’ dan beberapa tulisan lain.

Salah satu mahasiswa, Mahbub Ubaidillah, menyampaikan jika pihaknya sudah beberapa kali meminta penjelasan pada pihak kampus hingga yayasan. Namun, tidak ada hasil sama sekali.

“Poltekom dahulunya dipegang oleh Pemkot Malang. Tetapi setelah berjalannya waktu, setahu saya ada semacam UU bahwa pemerintahan atau sejenisnya tidak boleh mendirikan suatu instansi atau perguruan tinggi menggunakan APBD. Dari situ, mungkin sebabnya Pemkot Malang tidak lagi memegang Poltekom ini dan mungkin akhirnya diserahkan ke yayasan dari pihak swasta murni,” jelas Mahbub di Poltekom, Senin (20/11/2023) tadi.

Bahkan, dikatakannya jika sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini, dosen Poltekom juga tidak digaji. Karena itu beberapa dosen yang ada, pelan-pelan juga mengajukan resign (mengundurkan diri, red).

Baca Juga :

“Saya masuk di Poltekom ini di tahun 2021 (sebagai mahasiswa). Tetapi saat itu kami tidak tahu apa permasalahan yang terjadi. Saat itu, saya sudah merasa ada yang aneh. Saya ingat, saat itu dosen yang aktif hanya enam orang. Di awal 2023, itu jadwal kuliah langsung kacau. Dosen banyak yang mengajukan resign, di Prodi saya, Mekatronika hanya tersisa dua dosen saja. Di Prodi Informatika, waktu awal 2021 dahulu juga masih 6 orang, tapi sekarang mungkin 3 yang tersisa,” tuturnya.

Padahal hingga saat ini, pihaknya juga masih terus membayar uang kuliah (SPP). Di mana uang semester yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa itu, berkisar mulai Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. Namun, pihaknya juga tidak mengetahui kemana penggunaan uang tersebut.

Sementara itu, Direktur Poltekom, Drs Dino Sudana, saat dikonfirmasi menyampaikan tidak bisa berkomentar banyak. “Mohon maaf. Mohon hubungi pihak yayasan saja. Kami, direksi tidak memiliki kewenangan untuk bicara ke publik. Karena menurut pandangan kami, direksi tidak punya masalah dengan segenap sivitas akademika. Mohon maaf,” ucap Dino.

Dari pihak yayasan, pun juga belum ada konfirmasi atau penjelasan apapun. Salah satu anggota yayasan yang dinilai memegang peran penting, yakni Nurcholis Sunuyeko, ketika dikonfirmasi juga belum memberikan penjelasan hingga berita ini ditulis.

Hal ini, pun ternyata juga menarik perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang secara kebetulan melihat banner-banner tersebut ketika menghadiri kegiatan pagelaran wayang oleh dalang cilik yang ada di komplek Poltekom.

“Kami juga baru tahu, tadi pas masuk ke sini. Masalahnya saja kami tidak tahu. Nanti akan saya minta laporan dahulu,” kata Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Mengenai masalah (spanduk dan banner) itu, kita masih koordinasi dahulu dengan KPU atau Bawaslu. Karena terkait spanduk politik, kita belum tahu regulasinya seperti apa dahulu. Apakah boleh atau tidak,” tegas Heru, Selasa (05/07/2022).

Dijelaskannya, jika banner atau spanduk memiliki izin dan berada di lokasi yang diperbolehkan, maka tidak ada masalah. Akan tetapi, pihaknya juga akan melakukan koordinasi khusus karena memuat hal politik.

“Nanti akan kita lihat lagi ada izinnya apa nggak. Sesuai apa nggak dan KPU atau Bawaslu seperti apa. Tetap kita koordinasikan dulu,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, juga mengatakan bahwa penertiban banner atau spanduk sudah menjadi rutinitasnya. Jika banner berada ditempat terlarang dan tidak memiliki izin maka akan diambil dan diangkut.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Intinya, banner yang berada di tempat-tempat terlarang kita ambil. Seperti di Alun-alun dan Jalan Ijen. Selain itu juga yang tidak memiliki izin,” ucap Rahmat.

Tidak hanya itu, dikatakan bahwa peraturan mengenai pelanggaran tersebut diatur dalam Perda Reklame tahun 2006. Untuk jenis-jenis perda reklame disebutkan ada bermacam-macam, seperti insidentil dimana ada jangka waktunya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Alim Mustofa, menegaskan mengenai pemasangan spanduk atau banner bagi dukungan capres saat ini masih tidak menimbulkan masalah tertentu.

“Saya pikir masih tidak apa-apa. Karena prinsipnya, belum ada peserta Pemilu. Jadi belum mengikat,” ucap Alim. (rsy/sit)

Diketahui, kondisi jalan tersebut memang memprihatinkan. Lubang jalan menganga di badan jalan.

Sementara warga yang kesal, karena pemerintah dinilai tidak kunjung memperbaiki, pun meluapkan kekesalannya dengan menempatkan spanduk. “Jalan ini sudah lama rusak dan tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal, dengan jalan yang kondisinya rusak, semua kegiatan terhambat, terutama sektor ekonomi. Termasuk, juga mengancam nyawa pengguna jalan,” kata warga Tamanan, Aditya Purwanto.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Karenanya, dirinya pun juga menyarankan kepada pengguna jalan, agar ekstra hati-hati ketika melintas. Utamanya, ketika pada malam hari dan saat hujan.

Disinggung mengenai kerusakan jalan, dirinya menduga, salah satunya adalah karena truk besar dengan muatan melebihi tonase atau kapasitas. Di samping itu, luapan air dari selokan yang menggenang di jalan saat terjadi hujan lebat.

Terkait kondisi itu, dirinya berharap dinas terkait bisa tanggap. Salah satunya, adalah perbaikan dan memastikan kondisi muatan truk.

“Selain dinas terkait dalam melakukan perbaikan, agar kiranya muatan kendaraan truk besar juga dipantau. Sehingga, tidak memperpendek usia jalan,” paparnya. (sam/zen/sit)

Usut punya usut baliho tersebut dipasang oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Terpasang dalam rangka untuk menghormati umat yang sedang merayakan Hari Raya Nyepi.

“Kami mengusung konsep kerukunan yang berbeda. Ada 5 titik yang dipasang baliho, yaitu di Pura Luhur Dwijawarsa, di daerah Klojen, Celaket, Dieng, dan Gajayana. Tapi yang ikonik di Gajayana, soalnya paling besar 4×6 meter, ” ungkap Sekjen FKUB, David Tobing, Sabtu (13/03).

Pihaknya konsisten memasang baliho ditiap perayaan hari besar keagamaan. Hal itu dilakukan sebagai respon peristiwa penolakan spanduk natal beberapa waktu lalu.

Melalui kejadian itu, saat pihaknya mengadakan pertemuan bulanan antar anggota FKUB, muncul ide pemasangan banner di beberapa titik.

Baca Juga : Jelang Hari Raya Nyepi, FKUB Semprot Disinfektan Pura Luhur Dwijawarsa

“Kami ada pertemuan lintas agama, lintas organisasi, yang diadakan tiap bulan. Dari sini kami muncul ide selain pasang banner juga membantu penyemprotan rumah ibadah yang akan melakukan perayaan hari besar,” tambahnya.

Agar tidak terjadi benturan, lanjut David, pihaknya membuat slogan, ‘Kita Berbeda Kita Indonesia’.

“Dan tahun ini kami selalu membuat ucapan baik Nyepi, Galungan, Waisak, dan sebagainya,” imbuh David.

Tak hanya itu, dalam pertemuan yang rutin mereka gelar itu juga sering mendiskusikan keadaan umat beragama di Kota Malang. Salah satunya adalah menjadi mediator dalam permasalahan sulitnya akses Sekolah Tinggi Agama Hindu di Kawasan Buring. (mus/ed2)

Sekretaris Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, mengaku sangat prihatin dengan kondisi itu. Dengan alasan, selain masih minimnya kesadaran, juga membuat pemandangan tidak bagus.

“Kalau jenis spanduk atau iklannya, itu sangat beragam,” ujar Mando, Selasa (20/10) siang.

Iklan liar yang dimaksud, adalah mulai pemasangan iklan yang tak memiliki ijin dan berpotensi merugikan Pemkab Malang, karena tak bayar pajak, spanduk yang habis masanya, sampai iklan yang melekat pada pohon.

“Biasanya, kebanyakan di pohon dan tiang listrik, yang dijadikan sasaran media iklan. Personel kita di lapangan, itu ada 2 regu atau 16 personel. Dari total itu, kita berinisiatif untuk melakukan penertipan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Mando melanjutkan, dalam sebulan terakhir, sudah ada tiga kegiatan penertipan dan masih ada 18 kegiatan penertipan lagi hingga akhir tahun. Untuk sasaran penertiban, Satpol PP melakukannya secara acak diseluruh wilayah Kabupaten Malang.

“Dari data yang kita miliki, kebanyakan ada di wilayah kecamatan sekitaran Kota Malang. Seperti Kecamatan Pakisaji, Kepanjen, Singosari dan Kecamatan Lawang,” imbuhnya.

Mando juga menambahkan, pihaknya tidak main asal copot, dalam melakukan penertiban. Namun, pihak Satpol PP memberikan peringatan dahulu kepada pemilik dan juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang.

Plt Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara, membenarkan jika pihak Satpol PP senantiasa melakukan koordinasi dengan Bapenda.

“Kalau kita tidak bertindak, yang bertindak adalah Satpol PP. Iklan liar tersebut selain merusak pemandangan dan lingkungan juga akan merugikan kas Pemkab Malang. Terutama dari sektor pajaknya,” pungkas Made. (riz/sit)