Disampaikan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Batu, Yogi Sudharsono, sebenarnya terpidana JEP sudah membayarkan restitusi sejak pekan lalu. “Hari ini, terpidana pelecehan seksual JEP telah memberikan restitusi sebesar Rp 44.744.623, secara langsung kepada korbannya yang berinisial SDS. Dan, pembayaran restitusi dilakukan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap pada 5 April 2023 lalu,” terangnya, saat berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Mengenai restitusi itu, menurutnya, terpidana wajib membayarkan paling lambat 1 bulan setelah hukum tetap. Di sini, ada subsidernya berupa penyitaan harta benda tetapi terpidana ini menyanggupi membayar restitusi pekan lalu dan baru diserahkan hari ini. Dalam putusan MA tersebut, atas perbuatannya terpidana JEP telah divonis hukuman 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan.

Baca juga :

“Jadi, besaran restitusi senilai Rp 44.744.623 berdasarkan perhitungan yang direkomendasikan LPSK. Dan, pembayaran restitusi itu menindaklanjuti amar putusan kasasi yang sekaligus menguatkan vonis banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang dibacakan pada  17 November 2022,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi SMA SPI Kota Batu, ini berhasil terbongkar setelah korbannya buka suara di podcast milik Deddy Corbuzier, tahun 2022 lalu. Dari sinilah menyeret nama JEP dan akhirnya menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Malang pada 16 Februari 2022 lalu.

Sedangkan, vonis kasasi 8 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap JEP lebih ringan dibandingkan vonis Pengadilan Negeri Malang yang menjatuhkan 12 tahun penjara. Tim JPU juga mengajukan kontra memori banding dengan tuntutan 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. (put/gie)

Dalam sidang yang dimulai sejak pukul 09.00 hingga selesai pukul 12.30, Majelis Hakim PN Malang, Harlina Rayes, memutus JE bersalah dan divonis 12 tahun penjara, dipotong masa tahanan. “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 tahun dan denda Rp 300 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Herlina.

Terdakwa JE juga harus membayar restitusi sebesar Rp 44,7 juta. Dengan ketentuan jika tidak membayar setelah 1 bulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa untuk dilakukan lelang untuk membayar restitusi kepada korban. Namun jika tidak memilki harta benda mencukupi, diganti dengan hukuman pidana kurungan 1 tahun. “Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di dalam tahanan,” ujar Herlina.

Dengan adanya putusan itu, salah satu founder SPI ini melakukan banding. “Banding Pak Hotma,” ujar JE saat ditanya apakah banding atau tidak oleh kuasa hukumnya, Hotma Sitompol. Mendengar perkataan kliennya tersebut, Hota Sitompol langsung mengakukan banding. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih pikir-pikir.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Perlu diketahui bahwa putusan 12 tahun penjara lebih ringan dari pada tuntutan JPU. Sebab pada persidangan Rabu (27/07/2022) di PN Malang. Terdakwa JE dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44.744.623. Tuntutan maksimal tersebut diberikan oleh JPU karena terdakwa JE diduga melanggar Pasal 81 ayat 2, UU No 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Usai persidangan, Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, mengucapkan terimakasih kepada majelis hakim dan JPU. “Ini adalah peristiwa yang harus kita dukung. Karena yurisprudensi kasus kejahatan seksual yang sudah berlangsung 10 tahun lalu, masih bisa diadili dan bisa mendapatkan hukuman bagi predatornya,” ujar Arist.

Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa JE, merasa keberatan dengan putusan majelis hakim PN Malang. Salah satu kuasa hukum terdakwa JE, Philipus Sitepu mengatakan, bahwa pihaknya menghormati putusan majelis hakim tersebut.

“Tetapi kita perlu tahu, bahwa masih ada hak untuk melakukan upaya hukum, salah satunya banding. Dan upaya banding ini, sudah kami nyatakan langsung di hadapan persidangan hari ini. Jadi, setelah putusan dibacakan, maka kami menyatakan banding,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa upaya banding tersebut dilakukan. Salah satunya, ada sejumlah keterangan saksi yang tidak dimasukkan dan dikesampingkan dalam pertimbangan majelis hakim. “Banyak keterangan-keterangan dari saksi kami sekitar 10 orang, yang dikesampingkan oleh majelis hakim. Padahal, keterangan saksi tersebut semuanya di bawah sumpah dan diterangkan di hadapan majelis hakim. Sementara, saksi dari pihak pelapor yang hanya berjumlah dua atau tiga orang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan berbagai pertimbangan-pertimbangan ini, akan kami lampirkan di memori banding,” ujarnya.

Sementara itu, ketua tim kuasa hukum terdakwa JE, Hotma Sitompul enggan mengungkap secara detail terkait upaya banding tersebut. Termasuk, apakah ada bukti-bukti baru yang akan dimasukkan dalam memori banding.

“Nanti kita lihat perkembangannya. Prinsip saja supaya masyarakat mengetahui, sampai detik ini klien kami tetap dianggap tidak bersalah karena masih ada upaya banding. Sepanjang belum ada putusan berkekuatan hukum pasti dari Mahkamah Agung, orang itu ‘JE’ masih dianggap tidak bersalah,” jelasnya. (gie)

Harapan itu disampaikan, terkait rencana sidang putusan terhadap terdakwa Julianto Eka (JE), atau yang berperkara dan dijadwalkan akan menjalani sidang putusan, Rabu (07/09/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. Aris Merdeka Sirait sangat berharap, korban mendapat keadilan.

“Saya berharap dan memohon kepada majelis hakim, untuk tegas dan teguh memutus perkara sesuai fakta persidangan dan melihat dakwaan serta tuntutan yang telah disampaikan oleh JPU Kejari Batu,” ujarnya, Selasa (06/09/2022) tadi.

Sebab saat ini, paparnya, banyak kontruksi-kontruksi yang sengaja dibuat terkait rekayasa kejahatan seksual yang dihembuskan untuk mempengaruhi putusan. “Saya pikir itu kontruksi kebingungan yang sengaja dibuat. Saya raya itu dihembuskan karena takut menghadapi persidangan,” ujar Aris.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Perlu diketahui bahwa pada sidang agenda tuntutan beberapa waktu lalu JE dituntut 15 tahun penjara. “Saya berterima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal, sesuai pasal dakwaan yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yakni 15 tahun penjara,” ujarnya.

Dirinya penuh harap majelis hakim akan memutuskan JE bersalah. “Kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada terdakwa. Agar menjadi pelajaran, serta kejahatan terhadap anak tidak lagi terulang. Paling tidak memutus terdakwa bersalah,” ujar Aris. (gie)

Mengawali sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasinya kepada tim monitoring. Termasuk, akan turut partisipasi dan kontribusi dalam mendukung sekaligus memberikan atensinya dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2022.

”Semoga melalui pertemuan kali ini, mampu menjadi sarana yang strategis, sekaligus menjadi wadah koordinasi yang positif bagi kita semua, dalam rangka mendukung serta menyukseskan upaya pemberantasan korupsi, melalui Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2022. Kita tentu sepakat, bahwa pemberantasan korupsi menjadi salah satu aspek penting yang harus senantiasa mendapat perhatian serius, karena korupsi merupakan kejahatan yang berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan. Baik itu aspek sosial, politik, ekonomi dan juga pemerintahan,” jelas Bupati Sanusi.

Bupati Malang menyebut, bahwa Pemkab Malang tidak mengenal lelah untuk terus menerus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dimana, beberapa langkah strategis juga telah dilakukan dan terus diupayakan.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

”Dengan penetapan program pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penguatan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Malang, baik dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, maupun Kepolisian Resor Malang, optimalisasi kualitas pelayanan publik, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta berintegritas. Lalu, pencanangan wilayah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, mencakup seluruh Perangkat Daerah dan UPT Puskesmas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” jelasnya.

Bupati Malang menegaskan, selain beberapa upaya tersebut, pada tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga kembali menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas atau SPI. Selain sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, SPI juga bertujuan untuk mengukur tingkat dan risiko korupsi, yang mana hal ini tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam memetakan risiko korupsi.

Adapun beberapa risiko korupsi yang rentan terjadi dan perlu dicegah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi pemberian suap atau gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dalam perekrutan pegawai, jual beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa.

”Pemkab Malang sangat antusias dan siap mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 ini. Karena kami menyadari betul bahwa upaya pemberantasan korupsi harus didukung dengan komitmen kuat dari seluruh komponen, yang mana dalam implementasinya tentu membutuhkan adanya koordinasi, supervisi dan monitoring yang baik. Tujuannya, agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Harapannya, melalui pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022, ini dapat menjadi sarana strategis dan dapat manfaatkan seoptimal mungkin, agar upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dapat berjalan semakin baik dan maksimal. Jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, juga diharapkan agar dapat memanfaatkan hasil SPI Tahun 2021 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Malang. (pro/sit)

Ketua Osis SMA SPI, Junita Etelvina Tondji, mengatakan bahwa kegiatan upacara merupakan acara inti dari peringatan detik-detik proklamasi dilanjutkan dengan serangkaian perlombaan. “Kegiatan yang diadakan ada beberapa macam diantaranya, lomba makan kerupuk, lompat katak, kelereng estafet, voli air sampai dengan sepak bola. Lomba tersebut setelah digelarnya acara upacara peringatan detik-detik proklamasi,” ujarnya.

Untuk peserta diikuti seluruh siswa dengan jumlah total 128 anak. Sedangkan untuk lomba paling bergengsi yakni lomba menghias kelas, dengan hadiah berlibur ke JTP 1 bagi pemenang lomba.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dirinya melanjutkan berbagai perlombaan itu digelar untuk memaknai momen kemerdekaan. Selain itu, dia berharap bahwa momen kemerdekaan setiap hari harus selalu ditanamkan dalam jiwa. “Ini juga untuk mengakrabkan dengan rekan-rekan pelajar. Apalagi mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang memiliki berbagai perbedaan. Mulai dari beda agama, suku dan lainnya,” imbuh wanita asal Poso itu.

Terpisah, Penasehat Yayasan SPI, Agung Pramono, menyampaikan bahwa pada momen ini, seluruh siswa difokuskan untuk ikut merayakan hari kemerdekaan. “Jadi kami ingin mereka mengenang jasa pahlawan, untuk mengisi kegiatan di hari kemerdekaan dengan berjuang keras dalam semangat di setiap lomba dan juga giat dalam belajar di sekolah,” tandasnya. (bir/gie)

Salah satu security, Ismail, saat ditemui mengatakan bahwa sekolah masih tutup saat pandemi. Kebetulan, pengurus sekolah dan guru juga sedang berada di Bali, karena ada acara di sana.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN
• Peras Pengasuh Ponpes Atas Dugaan Asusila, Oknum Wartawan dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Batu Ditangkap

“Ya, dari mana dan ada keperluan apa ?,” tanya salah satu security dengan sopan.

Setelah disampaikan mengenai maksud dan tujuan, terutama informasi adanya pelecehan seksual di lingkungan sekolah yang telah dilaporkan Komnas PA, Ismail dan Junarto, pun seolah tidak percaya. Bahkan menurut mereka, sejak dua belas tahun bekerja sebagai security di SPI, tidak pernah ada kasus seperti itu.

“Sejak dua belas tahun bekerja di sini, belum pernah mendengar adanya kasus pelecehan seksual,” tegas Junarto yang biasa dipanggil Pak Cung.

Bahkan, tambahnya, anak didik di sini, semisal ketahuan berpacaran saja, langsung mendapatkan peringatan. “Dan apabila tidak bisa dibina, ya langsung di pulangkan ke daerah asal dengan biaya dari sekolah,” timpal Ismail.

Menurut kedua security tersebut, di sekolah SPI, penerapan disiplinnya cukup tinggi.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, Risna Amalia, saat dihubungi ponselnya tidak merespon. Namun, saat dihubungi via WA tentang dugaan tersebut, baru merespon dan seolah balik bertanya.

“Kami juga kaget dan merasa aneh, dengan pemberitaan ini. Kami tidak tahu, siapa yang memasukkan bahan pelaporan, dengan tujuan apa, dan memiliki motif apa membuat laporan itu,” ujarnya.

Karena sesungguhnya, ujar Risna, yang diberitakan sama sekali tidak benar. “Saya di sini sebagai kepala sekolah, sejak sekolah ini berdiri 2007. Bahkan, saya menjadi Ibu asrama sampai saat ini. Tidak pernah terjadi kejadian-kejadian seperti yang disampaikan. Sama sekali tidak ada,” tambahnya. Kami saat ini pun, juga mencoba mencari tahu lebih dalam, tentang hal ini. “Sepertinya, ada yang memiliki tujuan tidak baik kepada SPI maupun pada Pak Julianto secara pribadi,” paparnya.(bir/sit)