“SPPT tahun 2023 masih dalam proses cetak. Tetapi, masyarakat sebenarnya sudah bisa mencetak sendiri SPPT itu secara online lewat website kita,” terang Dyah, saat dihubungi lewat ponsel, Jumat (10/02/2023) tadi.

Sedangkan untuk jumlah SPPT tahun 2023, tambahnya, mencapai 98.000 SPPT untuk masyarakat Kota Batu. “Untuk tahun 2023 ini, kita targetkan pendapatan sebesar Rp 17 miliar,” imbuhnya.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dari perbandingan tahun lalu, menurut Dyah, mengenai target pendapatan sebenarnya tidak terpaut terlalu jauh selisihnya. “Dari target PBB sebesar Rp 17 miliar untuk tahun ini, sebenarnya target ini tidak jauh berbeda dari realisasi PBB 2022 sebesar Rp 17,04 miliar. Karena pada dasarnya tidak ada kenaikan PBB terutang,” tuturnya.

Mengenai prosentase penunggak di tahun 2022, untuk Wajib Pajak (WP) PBB, dimasih sekitar 20 persen. Dan, angka prosentase tersebut sebenarnya masih lebih rendah dari tahun 2021. Dimana, yang menunggak PBB sekitar 30 persen.

“Kami berharap, masyarakat lebih taat membayar pajak. Khususnya PBB, karena saat ini pembayaran PBB lebih mudah dan cepat bisa melalui bank juga gerai yang tersedia,” ujar Dyah. (put/gie)

Memasuki awal tahun 2022, Rabu (05/01/2022) tadi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, memulai proses baru dengan penekanan tombol cetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai tanda dimulainya pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Menurut Bupati Yuhronur, SPPT ini berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah yang memberikan informasi kepada wajib pajak terkait berapa nilai wajib pajak PBB-P2 yang harus dibayarkan. “Lamongan memiliki potensi dan peluang dalam pembayaran pajak PBB-P2. Hal ini, juga berseiringan dengan PTSL di BPN, terkait sertifikat masal. Pembayaran pajak PBB ini saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, legalitas formal atas bumi dan bangunan yang dimiliki,” terangnya.

Dirinya juga menyampaikan, terkait kemudahan-kemudahan pembayaran di era yang serba digital, beberapa bank seperti Bank Jatim, BNI maupun Mandiri, juga turut menfasilitasi kemudahan pembayaran pajak secara online. Sehingga, kemudahan pembayaran pajak oleh masyarakat dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi dan dimana saja melalui retail modern.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Di era digitalisasi, sekarang lebih mudah dengan cara-cara pembayaran, mempercepat pembayaran, bank juga sudah membantu menfasilitasi melalui aplikasi. Saya harap untuk disosialisasikan kepada masyarakat, diedukasi terkait pembayaran online ini. Apalagi Lamongan masuk dalam 100 kabupaten di Smart City Indonesia, rangking 13. Artinya kehidupan masyarakat sudah dibantu dengan teknologi informasi,” tambahnya.

Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), Ahmad Farikh, melaporkan bahwa jumlah SPPT PBB-P2 yang akan dicetak pada tahun ini sebesar 822.743 lembar dengan total pajak Rp 44,4 miliar, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 820.120 lembar dengan total Rp 44,1 miliar.

“Realisasi capaian PBB tahun 2021 sebesar 98,14 persen. Untuk PAD yang ditargetkan pencapaiannya dari Pak Bupati, minimal 95 persen pada tahun 2021, dari angka perolehan PAD pada tahun 2020 yang baru mencapai 91,5 persen. Alhamdulillah secara umum dapat memperoleh pencapaian PAD sebesar 97,6 persen di tahun 2021, melebihi target yang diharapkan,” lapor Ahmad Farikh.

Ditambahkannya, dari capaian 97,6 persen tersebut, terdapat beberapa pajak dengan capaian di atas 100 persen, yakni pajak hotel, reklame, ABT (Air Bawah Tanah), PPJ (Pajak Penerangan Jalan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). (zen/sit)

Seperti data yang berhasil dihimpun Memontum.com melalui Ur-Tilang Satlantas Polres Pasuruan, Sabtu (7/3/2020) siang.

“Dari hasil operasi tertib lantas SPPT (Sistem Potensial Poin Target) yang dilakukan selama periode Januari – Maret, kami membukukan pelanggar lalu lintas total sebanyak 12.710,” AKP Dudung kepada Memontum.com.

AKP Dwi “Dudung” Nugroho kembali menjelaskan. Dari 12710 pelanggar yang mendapatkan tindakan tegas berupa tilang diantaranya yakni pelanggaran dengan potensi laka lantas sebanyak 10.053 atau potensi laka yang dimaksud adalah kendaraan angkut barang yang melebihi daya angkut yang ditentukan, melawan arus jalan (marka jalan), tidak menggunakan helm dan pengendara kendaraan bermotor dibawah umur.

Pelanggar dengan potensi kemacetan ada 1786 pelanggar diantaranya tata cara parkir kendaraan dijalan raya, mobil penumpang umum menaikan dan menurunkan penumpang sembarangan.

“Sementara pelanggar lainnya yaitu memodifikasi plat nomer dan merubah warna kendaraan sebanyak 871 pelanggar,” terang mantan Kasat Lantas Polres Banyumas, Jawa Tengah ini.

Masih menurutnya,dari pelanggaran yang ada masih tetap di dominasi oleh pengendara R2 atau sepedamotor dengan prosentasi 75%. Kemudian disusul mobil penumpang umum 10%,mobil angkutan barang 10% dan terakhir mobil pribadi (lain-lain) sebanyak 5%.

“Satlantas Polres Pasuruan melalui unit Dikyasa terus melakukan giat sosialisasi atau penyuluhan tertib lantas di lembaga pendidikan dan instansi pemerintah serta swasta (pabrik) juga pada komunitas motor atau mobil yang ada,” pungkas perwira pertama Polri yang pernah menjabat sebagai Paur Produk Subdit Paminal Bid Propam Polda Jatim ini, mengakhiri wawancara. (hen/oso)

Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto mengatakan bahwa SPPT adalah surat keputusan dari Kantor Pelayana Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak. Fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Walikota Malang Drs Sutiaji dan Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko saat membayar PBB. (gie)

“Ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen SPPT PBB. Surat tercetak dan dapat diurus di kelurahan hingga layanan pajak keliling Bapenda. SPPT adalah penentu atas objek pajak dan patokan jumlah pajak yang dibebankan terhadap objek pajak tersebut yang harus dibayarkan oleh pemiliknya,” ujar Ade.

Pihaknya akan terus melakukan inovasi dan program-program yang intinya gerakan sadar pajak. “Program yang intinya gerakan sadar pajak. Meliputi peningkatan kepatuhan kepada Wajib Pajak penggunaan teknologi IT untuk pelayanan wajib pajak, sosialisasi dan banyak lainnya. Inovasi-inovasi akan terus dilakukan. Cara yang halalsesyai aturan yang di atas akan kami laksanakan dengan tujuan meningkatkan PAD deni kemakmuran bumi Arema,” ujar Ade.

Launcing SPPT PBB juga dilakukan penandatanganan MoU dan PKS dengan stakeholder terkait. Seperti Ditjen Pajak Jatim III, pihak Perbankan, Kejaksaan Negeri Kota Malang dan yang terkait komitmen SPPT PBB. Hadir dalam acara ini Walikota Nalabg Drs H Sutiaji, Wakil Walikota MalangIr Sofyan Edy Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika serta Forkopimda, Kepala Sekolah dan guru. Para undangan juga bis langsung melakukan pembayaran PBB dii stand yang sudah disediakan depan Gedung Kartini. Bahkan setelah acara selesai para wajib pajak ini rela antri untuk melakukan proses pembayaran.

Begitu juga dengan Drs Sutiaji dan Ir Sofyan Edi Jarwoko, keduanya juga tampak melakukan pembayaran PBB. Tentunya pemandangan ini sevagai contoh di masyarakat untuk selalu tertib dalam membayar pajak tepat waktu. Walikota Malang Drs Sutiaji mengatakan bahwa potensi pembayaran PBB adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan dari akumulasi pendapatan.

Para Wajib Pajak berebut untuk membayar Pajak PBB. (gie)

“Supaya pemerintah tidak tergantung dana perimbangan pusat, maka kita harus meningkatkan potensi pendapatan kita yang salah satunya dari PBB. Semua potensi harus digali. Wajib pajak harusnya tidak menunggu ditagih atau didenda dulu. Karena sudah banyak program pajak yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam membayar pajak,” ujar Sutiaji. (gie/yan)

Razia dengan sistem SPPT yang dipimpin Kanit Turjawali Polres Batu Iptu Giyanto mengambil tempat di jalan Sultan Agung Kota Batu dengan sasaran kendaraan R2 (Roda Dua ).

PERIKSA : Iptu Giyanto saat melaksanakan pemeriksaan surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. (ist)

Saat ditemui Memontum dilapangan mewakili Kasat lantas Polres Batu AKP Christopher Adhikara Lebang SIK dirinya menjelaskan tujuan kegiatan.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh oleh Polres jajaran dibawah naungan Polda Jawa Timur.Termulai tanggl 1-28 Februari 2019,” ungkap Christopher.

Digelarnya kegiatan tersebut, katanya, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selama satu bulan penuh, terhitung mulai 1- 28 Febuari 2019.

“Dalam penindakan tidak hanya kendaraan R2 kendaraan R4 (Roda Empat )maupun Bentor yang melakukan pelanggaran yang berpotensi bisa mengakibatkan kecelakaan tetap kami berikan tindakan tegas berupa penilangan, “ujarnya. (fik/oso)