Pria yang kerap disapa Rahmat, itu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut, telah berlangsung sejak Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Itu juga telah memperlancar arus lalu lintas, khususnya dari arah Sarinah yang sebelumnya kerap terjadi kemacetan.

“Alhamdulillah, dengan steril parkir di sisi kanan berhasil mengurangi kepadatan hingga 50 persen. Sebelumnya, kendaraan parkir di kedua sisi jalan, membuat arus lalu lintas tersendat. Nah kalau sekarang ini kendaraan mulai mengalir lebih lancar,” ujar Rahmat Jumat (10/01/2025) tadi.

Selain pengaturan steril parkir tersebut, Dishub Kota Malang juga telah memanfaatkan area parkir terpusat untuk kendaraan roda dua. Lokasi parkir ini berada di eks Mandiri Syariah Kayutangan Heritage dan eks Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jalan Majapahit.

“Untuk di eks Mandiri Syariah itu bisa menampung sekitar 450 kendaraan roda dua, sementara di eks DLH mampu menampung sekitar 250 kendaraan roda dua dan 14 kendaraan roda empat. Pada saat Nataru itu mampu menampung kendaraan wisatawan,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Rahmat juga menuturkan bahwa Dishub Kota Malang saat ini sedang mempersiapkan pembangunan fasilitas parkir baru di eks Bank Mandiri. Proses pembayaran tanah senilai Rp 25,3 miliar dijadwalkan selesai pada Januari 2025, diikuti dengan lelang Detail Engineering Design (DED) dan kajian lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

“Jika semua dokumen selesai, konstruksi diharapkan dimulai pada Mei 2025, dengan target pembangunan fisik selesai pada September 2025,” lanjutnya.

Nantinya selama proses pembangunan berlangsung, sisi kanan jalan yang sebelumnya steril akan kembali digunakan untuk parkir sementara. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan kemacetan sementara waktu.

“Selama pembangunan, parkir di sisi kanan akan diperbolehkan lagi, sehingga kemungkinan kemacetan akan kembali. Namun, ini hanya bersifat sementara, sekitar empat bulan,” tambahnya.

Namun, setelah pembangunan parkir di Eks Bank Mandiri Syariah selesai, menurutnya Dishub Kota Malang berencana menjadikan kedua sisi jalan di kawasan Kayutangan Heritage steril dari parkir kendaraan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan hingga 100 persen dan meningkatkan kenyamanan pengunjung di kawasan tersebut.

“Target akhirnya adalah membuat kedua sisi jalan steril dari parkir kendaraan. Dengan ini, kawasan Kayutangan Heritage akan menjadi lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat,” imbuh Rahmat. (rsy/sit)

Disampaikannya, jika rencana itu juga sesuai dengan intruksi yang telah disampaikan oleh Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Namun, dalam hal ini menurutnya itu kewenangan dari Bagian Umum Setda Pemkot Malang.

“Memang ada rencana untuk membangun parkir bertingkat di belakang. Nanti yang memfasilitasi dari Bagian Umum, karena kalau sama kami (Dishub), tidak ada anggaran. Tetapi memang, itu sudah direncanakan,” kata Jaya-sapaannya, Selasa (16/01/2024) tadi.

Dalam hal ini, menurut Jaya, juga telah dibicarakan bersama dengan Bagian Umum Setda Kota Malang. Sehingga, hanya tinggal eksekusi. Hal itu, juga telah diharapkan sejak tahun lalu.

Baca juga :

“Ini sudah kita harapkan mulai tahun lalu, supaya dianggarkan oleh Bagian Umum,” katanya.

Di sisi lain, rencana penambahan parkir bertingkat di Halaman Mini Block Office, juga menindaklanjuti adanya sterilisasi kendaraan di Halaman Balai Kota Malang. Tujuannya, itu agar tidak mengganggu pemandangan masyarakat saat melewati, terlebih Gedung Balai Kota Malang menjadi satu kesatuan dengan Alun-Alun Kota Malang.

Sebagai informasi, di tahun 2024 ini Dishub Kota Malang juga akan segera membangun parkir bertingkat di Eks Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Jalan Majapahit, Kota Malang.

“Untuk memenuhi teknis atau fasilitas itu, hal yang sangat dimungkinkan kita bisa realisasikan pembangunan parkir bertingkat di Ex DLH, karena memang sudah dipersiapkan untuk itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota, bahwa sterilisasi itu dilakukan karena permintaan masyarakat. Kemudian, juga karena beberapa kepala daerah yang saat melakukan kunjungan kerja, juga merasa kesulitan untuk berfoto di depan Balai Kota Malang karena terhalang kendaraan.

“Kita hanya mengatur kendaraan saja. Karena banyak permintaan, terutama orang-orang yang dari luar ingin melihat Balai Kota Malang, dengan tidak ada kendaraan di depannya. Karena, ini juga menjadi satu kesatuan dengan Alun-Alun Tugu,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga:

Sterilisasi kendaraan, ujar Pj Wali Kota, akan dicoba selama sebulan ke depan. Dari ASN sendiri, juga sudah siap dengan diberlakukan kebijakan tersebut.

“Yang jelas, dalam sebulan ini akan dicoba dan kalau dari ASN, sudah siap. Karena mereka tinggal masuk saja dan ini jalannyakan juga tidak jauh. Parkir kendaraannyakan di sini (Jalan Gajahmada), jadi tidak di depan Balai Kota Malang,” ujarnya.

Apalagi menurut Wahyu, pelayanan untuk masyarakat itu berada di samping dan belakang gedung Balai Kota Malang, serta di Gedung Mini Block Office. Sehingga, parkir tamu dan masyarakat umum juga bisa dilakukan di Halaman Mini Block Office serta Jalan Gajahmada.

“Tetapi saya nanti akan coba cari alternatif lain. Saya akan coba bicara. Sebetulnya, memang jumlah kendaraan yang parkir di depan Halaman Balai Kota, itu tidak banyak. Karena di sanakan mesti panas, jadi kalau dipakai parkir seharian itu menurut saya juga akan mempengaruhi. Karenakan tidak ada tanaman sama sekali,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya di Jalan Gajahmada itu juga steril dari kendaraan yang lalu-lalang. Apalagi di sekitarnya, juga hanya daerah perkantoran bukan daerah pemukiman. “Insyaallah dengan memakai jalan ini tidak ada gangguan yang lain. Karena pergerakan yang melalui inikan akses menuju ke Balai Kota Malang saja,” lanjut Wahyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa selama ini di Jalan Gajahmada itu hanya berlaku untuk satu arah. Terlebih, juga terdapat tiga tanda dilarang masuk, namun banyak yang melanggar.

“Apalagi kalau hari libur, sudah itu lawan arus. Tetapi pada prinsipnya, parkir tepi jalan itu diperbolehkan, coba lihat di Surabaya itu menggunakan badan jalan, tepi jalan, tidak ada yang menggunakan parkir bertingkat. Dengan keterbatasan ini, kita terpaksa menggunakan parkir tepi jalan. Tetapi kita menjaga kenyamanan pula,” ujar Jaya-sapaannya.

Selama ini, lanjutnya, jika parkir secara teknis 0 derajat, kini dibuat 45 derajat. Sehingga, mampu menampung sekitar 20 kendaraan roda empat. Ditegaskannya jika dalam hal ini, menurutnya perlu pembiasaan dan penataan.

“Kita terus menerus melakukan penataan, karena sesuatu hal itukan tidak bisa serta merta langsung jadi. Sehingga, perlu kita pelajari. Tetapi sekali lagi, di sini ada keterbatasan space, ruang dan silahkan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Kita optimalkan infrastruktur yang ada,” imbuh Jaya. (pro/rsy/sit)

Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar perayaan Natal di Probolinggo berjalan kondusif dan aman. Selain itu, sterilisasi tersebut juga untuk memastikan tidak adanya barang mencurigakan dan berbahaya di dalam gereja.

“Kami memastikan keamanan dan kondusifitas ibadah peringatan Natal di wilayah hukum Polres Probolinggo,” jelasnya.

Baca juga:

Dalam sterilisasi ini, Polres Probolinggo juga melibatkan TNI, beserta instansi terkait, agar perayaan Natal bagi umat Nasrani berjalan lancar dan aman seperti yang diharapkan. “Proses pengamanan dilakukan terbuka dan tertutup dan melibatkan petugas keamanan dari jajaran kepolisian dan TNI serta instansi terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Pendeta Gereja Kristen Jawa Wetan (GKJW) Kabupaten Probolinggo, menyampaikan apresiasinya atas atensi pihak keamanan dalam ibadah Natal untuk umat Nasrani, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu, prosedur pengamanan gereja ini turut memberikan rasa aman bagi umat Nasrani dalam perayaan Natal tahun 2023 .

“Terima kasih untuk tim pengamanan, khususnya pihak kepolisian dari Polres Probolinggo. Semoga perayaan Natal bisa berjalan aman dan lancar,” ucapnya. (nun/pix/gie)

Kasatsamapta Polres Situbondo, AKP Sugeng Winarno, mengatakan sterilisasi ini dilakukan di gereja-gereja yang akan melaksanakan ibadah Misa Natal, seperti hari ini di Gereja (GPIB) Surya Kasih dan Gereja Maria Bintang Samudra. “Sterilisasi sebelum kegiatan ibadah Misa Natal dilakukan, karena kita ingin memberikan ketenangan kepada jamaat yang melaksanakan ibadah malam Natal,” terang AKP Sugeng Winarno.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Personel Samapta Polres Situbondo, sambung AKP Sugeng, melakukan sterilisasi gereja-gereja mulai dari pintu masuk hingga seluruh isi ruangan. Petugas menggunakan alat pendeteksi detektor atau logam.

“Petugas menyisir setiap sudut area gereja untuk dilakukan pemeriksaan, mulai tempat duduk jamaat, altar gereja, pohon natal, alat musik serta tempat-tempat lainnya,” tuturnya.

Kegiatan ini sengaja dilaksanakan sebagai antisipasi adanya gangguan keamanan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan perayaan ibadah malam Natal. “Meski tak ditemukan benda-benda yang mencurigakan, petugas mengimbau kepada pengurus gereja untuk segera melapor ke polisi jika menemukan benda mencurigai,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa, petugas juga akan terus melakukan penjagaan dan pengawasan di seluruh gereja. “Penjagaan ini, agar membuat jemaat bisa nyaman dan aman saat melakukan ibadah Natal pada tahun ini,” tambahnya. (her/gie)

Hal itu, seperti sebagaimana disampaikan warga RT09 RW07, Utami. Menurutnya, jika sterilisasi tersebut dilakukan dengan panjang masing-masing enam meter, maka rumah yang ditempati banyak yang akan habis. Karena jarak rel ke dinding atau depan rumah warga, hanya mencapai sekitar tiga meter.

“Ini sudah saya bongkar dan yang hilang kamar mandi dan dapur. Karena jaraknya yang diminta enam meter, maka ini masih kurang, karena ini baru tiga meter. Kalau diminta enam meter, ya jelas habis semuanya,” ucap Utami, Kamis (25/08/2022) tadi.

Dirinya yang sehari-harinya sebagai juru parkir di salah satu toko Pasar Besar, Kota Malang, kontan menjadi miris. Apalagi, meski telah membongkar kamar mandi dan juga dapur, namun secara hitung-hitungan masih kurang. Sementara di satu sisi, pihaknya juga baru saja membangun kamar mandi, untuk mengganti yang sudah dibongkar.

“Jadinya, ini saya membangun disamping dengan kondisi seadanya. Tujuannya, supaya kalau butuh kamar mandi, tidak numpang ke tetangga. Meskipun kemarin, juga sempat ada tikus masuk,” katanya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Karenanya, dirinya meminta keringanan pada pihak KAI Daops 8, untuk sterilisasi yang akan dilakukan. Yakni, meminta agar panjangnya bisa diberi kompensasi. Karena, jika memang harus pindah rumah, dirinya merasa keberatan.

“Kalau saya harus kontrak dan pindah rumah dari sini, saya nggak punya tabungan. Anak saya juga masih kecil-kecil,” lanjutnya.

Senada dengan itu, salah satu warga RT11 RW06, Iwan, juga mengatakan bahwa dirinya meminta keringanan atas rencana sterilisasi tersebut. Agar jalur kanan-kiri, cukup tiga meter. “Saya minta keringanan sepanjang tiga meter saja. Kalau enam meter, rumah saya habis. Hanya sisa sedikit,” ucap Iwan.

Pihaknya juga sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, di depan rumahnya tersebut. Itu sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu, semenjak adanya pemberitahuan mengenai sterilisasi kawasan.

“Ini sudah dua bulan yang lalu dan di sekitar sini, sudah ada 20 rumah yang dibongkar secara mandiri,” imbuh Iwan. (rsy/gie)

Ketua RT09 RW07, M Suli, menjelaskan bahwa warga sudah mulai melakukan pembongkaran untuk memundurkan bangunan setidaknya tiga hingga empat meter. Pemunduran itu, sesuai dengan jarak sterilisasi.

“Pembongkaran itu dilakukan, agar tidak mengganggu jalannya kereta api yang melintas. Tapi sejauh ini, di wilayah kami mulai dahulu hingga sekarang, tidak pernah terjadi apa-apa,” katanya, Sabtu (16/07/2022) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sebagai perwakilan dari 108 KK, Suli berharap, agar ada sisi kemanusiaan dalam setiap prosesnya. Tujuannya, tentu agar bisa menyelamatkan kehidupan warga yang terdampak sterilisasi. Pihaknya pun mengakui, bahwa salah dalam melakukan pembangunan rumah di kawasan jalur rel Kereta Api. 

“Harapan kami mewakili seluruh warga, intinya minta sisi kemanusiaan. Hanya itu saja dan tidak ada lagi. Ya dari hati nurani gitu aja,” ujarnya.

Perlu diketahui, hingga kini pihaknya masih belum dilibatkan dalam pembentukan tim terpadu sterilisasi bangunan Kereta Api Malang Kotalama-Jagalan. Padahal, PT KAI sudah mulai bergerak sosialisasi dan mapping guna pelaksanaan sterilisasi yang direncanakan pada Agustus 2022 mendatang.

“Masih belum ada pemanggilan dari PT KAI. Katanya mau dibentuk tim terpadu, tapi saya masih belum ada undangan. Kemungkinan besar, pihak KAI sudah membentuk tim terpadu, tapi RT dan RW belum ada,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dijelaskannya, bahwa perubahan tersebut dilakukan karena mendapat berbagai masukan, termasuk dalam hearing bersama DPRD Kota Malang beberapa waktu yang lalu. Maka, dipastikan sterilisasi pun dilakukan pengunduran sementara waktu.

“Ada perubahan dan kemungkinan Agustus. Tapi untuk tanggal pastinya, nanti diberitahukan. Ini dilakukan, setelah mendengar berbagai masukan, salah satunya dewan kemarin,” ujar Luqman, Sabtu (16/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selama batas waktu sterilisasi diundur, pihaknya akan melakukan mapping dan sosialisasi kepada 301 KK di sepanjang 1,3 km jalur KA Malang Kotalama-Jagalan. Terlebih, saat ini tim terpadu telah dibentuk dan mulai turun lapangan dalam melakukan proses sosialisasi kepada warga.

“Kemarin atau Selasa (12/7/2022), sudah ketemu dengan berbagai elemen TNI/Polri, Pemkot dan tokoh masyarakat lain. Jadi tetap dilaksanakan sesuai undang-undang dan Perda tata kota. Ini membahayakan kereta dan juga warga,” bebernya.

Sosialisasi tersebut hingga kini terus dilakukan, termasuk penekanan bahwa lahan tersebut bukan tempat yang harus ditinggali dan membahayakan banyak orang. Selain itu, juga sosialisasi mengenai sterilisasi kanan dan kiri rel KA selebar 6 meter yang dipastikan bakal dilakukan. Selanjutnya, juga soal biaya ganti bongkar untuk bangunan semi permanen Rp 200 ribu dan semi permanen Rp 250 ribu sudah disepakati.

“Tim terpadu sudah mulai tahap sosialisasi sejak kemarin. Untuk biaya bongkar dan lebar pembongkaran tetap itu,” lanjutnya.

Dikatakan Luqman, hingga kini masih belum ada kendala sama sekali. Sehingga, pihaknya berharap semua akan lancar hingga hari pelaksanaan nanti. Ditegaskan ulang, bahwa bangunan apapun yang tidak sesuai aturan kanan dan kiri rel semua dilakukan sterilisasi. (rsy/sit)

Dijelaskannya bahwa kompensasi yang diusulkan yakni Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu permeter persegi. Kompensasi itu, sebagai ganti rugi uang bongkar bangunan dan hanya diperuntukkan untuk 301 KK yang terdampak.

“Ini masih kami usulkan untuk kompensasi bangunan permanen Rp 250 ribu dan semi permanen Rp 200 ribu. Ini akan kami pertanggung jawabkan ke perusahaan dan kembali lagi kepada uang negara,” jelas Luqman Arif di Gedung DPRD Kota Malang.

Dijelaskannya, bahwa kompensasi itu masih bersifat usulan. Untuk keputusannya, masih dalam proses dan pertimbangan. Dengan begitu, hal ini sebagai upaya memperlancar program penertiban di jalur KA Malang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, pun merespon dengan memberikan dukungan rencana pemberian kompensasi sebagai jasa pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI. Karena, lahan yang ditempati sudah jelas milik PT KAI.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Masyarakat kita, yang penting ada kompensasi dan semoga mereka mau. Pihak swasta menertibkan lahan, juga ada kompensasinya,” ucap Made.

Dijelaskan Made, terkait dengan tempat tinggal warga yang terdampak, pihaknya mengusulkan bahwa ada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang belum termanfaatkan. Yakni, berada di daerah Tlogowaru, Kota Malang.

“Untuk menampung mereka, kita ada rusunawa di daerah Tlogowaru dan itu belum termanfaatkan. Namun, yang menjadi masalah apkah mereka mau dipindah ke situ, karena tidak gampang,” lanjutnya.

Selain itu, Made menyampaikan untuk penertiban yang dilakukan oleh PT KAI Daops 8, saat ini terlalu mendadak. Karena masih dalam pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

“Paling tidak ini (penertiban) setelah agustus lah. Biarkan juli ini pemulihan ekonomi, Agustus kita merayakan kemerdekaan, nanti kita sampaikan kepada tim setelah Agustus,” imbuh Made. (rsy/sit)