Dalam kesempatan itu, Jamal meminta kepada Bupati Lumajang, untuk sementara menunda penempatan Stocpile Terpadu. Alasannya, karena saat ini, Stocpile Terpadu yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD Semeru, masih tidak mampu menampung semua pengusaha pertambangan pasir yang ada.

“Kita berkirim surat ke bupati, meminta agar untuk sementara ditunda dahulu. Karena, pertama bahwa yang ada sekarang ini tidak mampu menampung. Lalu yang kedua, yang tidak punya stocpile atau yang bukan pengusaha stocpile dan sekarang memiliki tempat di situ, harus dicoret,” tegas Bang Jamal.

Sementara itu, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, menilai stocpile yang ada ini boleh dikatakan stocpile ilegal. Alasannya, karena ketika bicara pasir, tentu ada undang-undang Minerba. Sementara di undang-undang Minerba, tidak menyebutkan tentang adanya Stocpile Terpadu.

“Yang ada itu, hanya bagi pemilik IUP OP, boleh membuat tempat penampungan sementara. Apabila, hasil produksinya tidak bisa langsung diangkut. Tetapi, hanya ada disekitar lokasi pertambangan. Kalau di sini, sekarang ada Stocpile Terpadu, maka pijakan hukumnya apa, kan tidak ada pijakan hukumnya. Sementara kebijakan itu, harus berlandaskan kepada pijakan hukum seperti Undang-undang Minerba misalnya,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dijelaskan Arsyad, kalau memang bupati ingin menertibkan tentang pertambangan untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan pasir, seharusnya bupati membuat produk hukum seperti Perda tentang adanya perda tata kelola pertambangan dan tata niaga pertambangan. Dimana tata kelola itu, mengatur tentang pengelolaan pasir dengan acuan atau rujukan Undang-undang Minerba kemudian perda tentang Tata Niaga pasir.

“Ini tentu, juga mengacu kepada Undang-undang Minerba juga undang undang kepolisian. Karena, melewati jalan umum kemudian juga, tentu ada aturan aturan undang-undang yang lain yang bersinggungan dengan hal itu. Saya setuju sebagai masyarakat Lumajang, tentu ingin PAD meningkat bahkan kalau saya berharap, bisa sampai di angka 25 milyar pertahun. Tetapi, kalau itu banyak merugikan masyarakat, ya perlu ditinjau kembali, ” kata Arsyad.

Sementara itu, di hari yang sama, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, melakukan sidak ke sejumlah stockpile pasir di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan, menyusul Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor 540/2644/1427.1/2022

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Masyarakat, Kesempatan Usaha dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang.

Sesuai SE Bupati Lumajang tanggal 19 Oktober 2022, semua pemilik IUP OP diminta untuk segera mengosongkan stockpile miliknya dan atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain dengan batas waktu hingga tanggal 25 Oktober 2022. Selanjutnya, diminta agar mulai melakukan pengisian pasir di Stockpile Terpadu, yang sudah disiapkan oleh masing-masing pemilik IUP OP. (adi/sit)

“Kita minta untuk segera pindah ke Stokpile Terpadu. Langkah berikutnya, kita memastikan seluruh stockpile itu berada di Stockple Terpadu,” kata Bupati Lumajang.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Cak Thoriq juga mengatakan, bahwa dirinya juga meminta agar Perumda Semeru, sebagai pengelola Stockpile Terpadu, untuk melakukan tata kelola Stockpile Terpadu dengan terbuka, transparan dan berkeadilan. Dalam Sidak tersebut, bupati juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa stockpile. Termasuk, pelanggaran administrasi perizinan maupun ketidaksesuaian SKAB dengan stok pasir yang dimiliki.

“Ini ada ketidaksesuaian antara SKAB dengan stock pasir yang ada di stockpile. Ada beberapa yang perizinannya belum lengkap, ada yang tidak sesuai perizinannya, ini kita tertibkan,” ujarnya.

Dirinya berharap, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor : 540/2644/1427.1/2022 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Masyarakat, Kesempatan Usaha dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang, semua pemilik IUP OP diminta untuk segera memindahkan stok pasirnya ke Stokpile Terpadu. (kom/adi/sit)

Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (PTSP-PM) Kabupaten Lumajang, Agung Hendro, Rabu(8/11/2017) saat dimintai keterangan seputar perizinan usaha yang banyak belum diurus oleh pemilik usaha, dirinya meminta kepada Satpol PP untuk menertibkannya, hingga menutup tempat usaha tersebut sampai pemilik usaha mengurusnya.

“Kalau memang tempat usaha itu diduga tidak mengantongi izin, ya itu tugas Satpol PP untuk menertibkannya, biar mereka mengurusnya ke kantor nantinya,” kata Agung saat di telpon awak media siang tadi.

Dan diungkapkan Agung kalau pemilik usaha ingin mengurus izin dipersilakan datang ke kantor DPM-PTSP Kabupaten Lumajang.

“Kalau mau urus izin ya silahkan datang ke kantor, tapi kalau ngga mau urus ya tidak apa apa,” jelasnya.

Sementara itu menurut salah satu pengusaha pertambangan pasir Lumajang, Octaviani saat ditanya awak media melalui WA mengatakan jika tidak ada papan nama diduga tidak memiliki izin resmi.

“Ia mencontohkan, Seperti depan atau selatan dan barat tempat usaha milik bapak saya itu mungkin saja tidak memiliki izin atau masih dalam proses pengurusan juga,” terangnya.

Octaviani mengakan jika lokasi usaha pertambangan tersebut bukan milik pribadinya melainkan milik orang tuanya.(adi/yan)