“Saat ini kebijakan anggaran penanganan Covid-19 telah terealisasi sebesar 47.64 persen,” ujarnya, Jumat (30/07).

Baca Juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dari anggaran sebesar Rp 110.627.257.502 telah terealisasi sebanyak Rp 52.697.303.411

Yang mana tersalurkan pada 3 aspek yaitu bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Pada bidang kesehatan, dianggarkan sebesar Rp 88.310.620.402 dan terealisasi Rp 44.503.512.107

Kemudian untuk jaring pengaman sosial terealisasi sebesar 38.57 persen dari anggaran Rp 13.520.125.000

Terakhir untuk penanganan dampak ekonomi meraup anggaran Rp 8.796.512.100 dan teralisasi sebesar Rp 2.979.333.304 atau sebanyak 33.87 persen.

“Selanjutnya juga ada anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” katanya.

Dimana anggaran dari BTT sebesar Rp 56.484.001.504, sedangkan realisasi Rp 34.035.779.065

“Atau sekitar 60.26 persen anggaran BTT sudah terealisasi untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang,” sambung Sutiaji.

Strategi utama di bidang kesehatan itu sendiri dijelaskannya mencangkup 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), penegakan protokol kesehatan (prokes), vaksinasi, sarana prasarana (sarpras), Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes).

“Dalam strategi penyangga ada bantuan sosial (bansos) dan pemulihan ekonomi. Termasuk peran serta semua pihak yang memberikan bantuan swadaya. Sedangkan strategi pendukung yaitu sosialisasi penegakan disiplin,” terangnya. (hms/mus/ed2)

Hal itu tentu bertentangan dengan semangat dan harapan Bupati Sumenep yang ingin ‘ngegas’ terutama dalam sektor pembangunan. Padahal keinginan bupati dan wakil bupati menginginkan adanya percepatan pembangunan, makanya APBD ditetapkan akhir tahun 2020 lalu. Dengan harapan, awal tahun 2021, pembangunan sudah jalan alias bisa dikebut.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

Sayangnya program DLH Sumenep masih berkutat pada surat penandatanganngan kontrak kerja atau disebut Surat Perintah Kerja (SPK). Hal itu diakui oleh, Plt Kepala DLH Sumenep, Ernawan Utomo, menurutnya belum ada program yang jalan, semua masih dalam tahap proses penandatanganan SPK.

Untuk diketahui, DLH Sumenep digerojok dana total senilai Rp 4,9 miliar. Dari total anggaran itu belum terserap 50 persen. Padahal, dalam program tersebut tidak ada kendala. “Tidak ada kendala kok, itu tergantung anggaran kas. Anggaran kasnya baru di semester dua ini,” ujar Ernawan Utomo.

Menurut Iwan, sapaan akrabnya, pihaknya merencanakan dua progam ruang terbuka hijau. Yakni penanaman untuk calon tingkat kota Kabupaten Sumenep, dan vertikal garden di jembatan Saronggi. “Kedua program itu masih dalam proses penandatanganan SPK. Masih belum berjalan. Kalau untuk rutinitas pengelolaan sampah masih tetap,” jelasnya, Rabu (02/06) tadi.

Saat ini, kata dia, serapan anggaran untuk DLH Sumenep baru terealisasi 34,71 persen. Untuk retribusi pendapatan 40,19 persen. “Jadi anggaran yg terserap seperti untuk pemeliharaan taman-taman dan pengangkutan sampah. Itu kan jalan terus,” kata Plt Kepala DLH Sumenep, Ernawan Utomo. (dan/ed2)