Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, mengatakan bahwa dengan dibukanya segel tersebut air, maka air bersih sudah dapat mengalir ke wilayah Kota Malang. Khususnya, wilayah Buring dan Wonokoyo. Sehingga, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, segel sudah dibuka dan air sudah dapat mengalir ke wilayah Kota Malang,” ujar Muhlas, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (14/09/2022) tadi.

Dijelaskan Muhlas, bahwa untuk melanjutkan perjanjian kerja sama baru, ketika kerja sama yang lama itu sudah habis, maka harus ditinjau dari aspek hukumnya. Karena, beberapa regulasi atau aturan mengenai pemanfaatan sumber daya air, sudah berubah.

“Jadi, sambil menunggu itu (regulasi, red), kami tidak membuat perjanjian terlebih dahulu. Otomatis, di situ ada kekosongan aturan. Di situ, ada payung hukum untuk melandasi saya, harus membayar. Artinya, kami tidak membayar itu, sambil menunggu kejelasan hukumnya,” jelas Muhlas.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sehingga, tambahnya, jika Perumda Tugu Tirta Kota Malang disebut tidak membayar tagihan tersebut, itu salah. Karena pihaknya, masih menunggu regulasi. Saat, Selasa (13/09/2022) malam, Perumda Tugu Tirta Kota Malang dan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah membuat tiga kesepakatan terkait pemanfaatan sumber air. Sehingga, pihaknya akan melanjutkan untuk pembayaran.

“Setelah ada kepastian hukum, ketika kami sudah mendapatkan legal asesment dari kejaksaan, maka kami akan melakukan pembayaran. Namun, untuk tagihannya berapa, itu masih menunggu,” katanya.

Untuk langkah ke depan, ujarnya, Perumda Tugu Tirta Kota Malang akan mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat.

Wali Kota Malang, Sutiaji, secara terpisah menyampaikan bahwa di dalam UU No 17 tahun 2019, sudah mengatur sebagaimana mestinya mengenai pengelolaan. Mengenai permasalahan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, itu akan melakukan pembayaran setelah ada perintah untuk membayar.

“Tidak bayarnya itu, karena belum ada perintah bayar. Kalau dahulu, kan pakai Perjanjian Kerja Sama (PKS). Nah, PKS itu sudah habis sampai sekarang. Sehingga, wajib kita bayar dan berapa jumlahnya serta kapan itu, tinggal menunggu kesepakatan kemarin yang masih nunggu Legal Opinion (LO) yang kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Tiga kesepakatan yang dimaksud, yakni pertama, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang akan membayar biaya operasional atas pemanfaatan air minum curah yang digunakan sejak berakhirnya kerja sama terdahulu atau November 2021, setelah mendapat legal assistence dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kedua, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, sepakat melanjutkan kerja sama pemanfaatan air baku Sumber Pitu, Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan mekanisme B to B (Bussiness to Bussiness), yang menyusun perjanjian kerjasamanya sambil menunggu legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ketiga, dengan ditandatangani kesepakatan bersama ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, akan melanjutkan dan menyalurkan produksi air minum curah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

Tiga poin kesepakatan kerja sama ini, ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas. Sementara sebagai saksi, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi dan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Direktur Utama (Dirut) Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, saat dikonfirmasi memontum.com membenarkan jika memang telah dibuat tiga poin kesepakatan bersama dengan melibatkan Perumda Tirta Kanjuruhan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan sudah ditandatangani. Namun, untuk besaran biaya operasional atas pemanfaatan air, masih akan ditentukan selanjutnya.

“Sudah kita buat kesepakatan itu. Untuk besaran yang harus dibayarkan, nantinya akan ditentukan setelah ada legal opinion,” ucap Muhlas saat dihubungi tim memontum.com, Selasa (13/09/2022) malam.

Pihaknya berharap, ke depan persoalan penyegelan tersebut tidak akan terulang kembali. Sebab, menurutnya hal tersebut sudah dilindungi oleh aturan hukum yang jelas.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, akibat adanya penyegelan Tandon Air Simpar milik Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang melayani suplai air bersih untuk warga Kota Malang dan lokasi penyegelan di wilayah Desa Wringinganom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, membuat dua kepala daerah yang bertetangga tersebut bereaksi. Petani yang tergabung dalam Penyelamat Sumber Pitu, menyegel tandon milik Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Sementara, perjanjian kerja sama antar kedua perusahaan air daerah paska habisnya kerja sama proyek pusat tersebut, tidak kunjung diperbarui sejak November 2021. (rsy/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal itu. Karena, masalah air yang mengalir itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, itu bisa menghalangi masyarakat yang membutuhkan air.

“Saya tidak bisa komentar. Masyarakat yang tahu ini, bagaimana. Karena air itu menjadi hajat hidup orang. Itu juga menghalangi, ketika orang akan mau salat dan mandi,” kata Wali Kota Sutiaji, saat dikonfirmasi disela peninjauan Pasar Besar Kota Malang, Selasa (13/09/2022) tadi.

Disinggung mengenai habisnya kerja sama dan pemakaian air sejak November 2021, dirinya menjelaskan, bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, belum menerima perintah untuk membayar.

“Sampai saat ini, belum ada perintah bayar untuk Sumber Pitu (lokasi sumber, red) itu. Dahulu, kita bayar Rp 600 sekian perliter, itu perintah bayarnya dari perjanjian kerja sama 2016 hingga 2021,” jelasnya.

Masih menurut Wali Kota Malang, bahwa pihaknya akan siap untuk membayar berdasarkan Legal Opinion (LO) yang telah ditentukan. Meskipun, tarif yang dibayarkan nantinya akan lebih besar dari pada sebelumnya.

“Maka, nanti kita selesaikan mulai waktu kemarin yang tidak dibayar. Itukan uang rakyat, apalagi ini untuk hajat hidup orang banyak,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Ke depan, ungkap Sutiaji, pihaknya berharap agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan melalui forum audiensi dengan warga. Menurutnya, Pemkot Malang selaku pihak kuasa pemilik modal tentu telah mengerti terhadap permasalahan tersebut.

“Sekali lagi, duduk bersama bukan karena menang-menangan. Tetapi, ketika kami melakukan kegiatan yang mengeluarkan uang, ini adalah tindakan hukum. Kami mesti mengerti, kalau mengerti kenapa kami lakukan pembiaran. Walaupun, yang bertanda tangan adalah dua direktur misalnya,” tegasnya.

Pihaknya juga tidak menginginkan, permasalahan tersebut terjadi berlarut-larut. Apapun jalan keluarnya, pihaknya akan siap menerima dan mentaati hal tersebut. Selagi prosesnya dilaksanakan sesuai dengan aturan.

“Jadi yang jelas, ini diclearkan. Sehingga, kami mohon kepada semua komponen masyarakat untuk mengerti. Tidak usah menang-menangan,” imbuhnya.

Bupati Malang, HM Sanusi, secara terpisah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa persoalan Sumber Pitu, ini menjadi urusan PDAM (Perumda Tirta Kanjuruhan). Pemkab Malang sifatnya mendukung dan mendorong pelaksanaan, sesuai dengan aturan.

Untuk pemanfaatan Sumber Pitu, terang Bupati Sanusi, Perumda Tirta Kanjuruhan telah mengantongi Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA). Namun yang menjadi permasalahan, adalah habisnya masa perjanjian kerjasama (PKS) antara Perumda Tugu Tirta Kota Malang dengan Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

“Kabupaten punya SIPA. Untuk pemanfaatan Sumber Pitu, itu dilakukan antara business to business (B to B). Jadi, bukan Government to Government (G to G),” jelasnya.

Sekedar diketahui, dalam perjalanan pemanfaatan sumber air di Sumber Pitu, bukan sekali ini memunculkan masalah. Saat pemasangan awal proyek bantuan pusat tersebut, pun sudah mengundang perhatian. Mulai lokasi sumber hingga tandon utama, sebelum akhirnya dari tandon utama dipecah menjadi dua tandon milik kabupaten dan kota. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malang meminta agar semangat gotong royong, rasa persaudaraan dan kebersamaan antar warga terus dipupuk dengan baik. “Tentunya ini penting dilakukan, guna membantu Pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan bidang sanitasi sekaligus pembangunan lingkungan hidup,” kata Didik Gatot Subroto.

Wabup Didik juga mengatakan, bahwa pihaknya akan terus berupaya maksimal untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kelurahan Pagentan. Karenanya, semoga usia pemakaian tandon air ini dapat berlangsung lama. Sehingga, juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Karena air merupakan kebutuhan penting bagi manusia, tidak hanya untuk dikonsumsi namun juga menopang segala aktivitas kehidupan. Tentunya upaya dan partisipasi aktif masyarakat ini, semata-mata adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk kemanfaatan bersama,” imbuhnya.

Wabup Malang juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya hadir di tengah masyarakat. Memenuhi berbagai kebutuhan dasar melalui kebijakan dan anggaran daerah yang tersedia.

“Silahkan datang ke dinas terkait. Selama ini terkait dengan pelayanan dan memang benar-benar kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dibangun secara mandiri. Untuk itu, pada kesempatan ini saya berpesan kepada Lurah Pagentan, stakeholders, dan seluruh pihak termasuk masyarakat di Kelurahan Pagentan, bahwa pengalokasian anggaran pembangunan Tandon Air HIPPAM Berkah Tirta Buana ini bersumber dari APBD Tahun 2021. Maka dari itu, hendaknya hasil pembangunan ini dapat dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin,” terangnya.

Sementara itu, Ketua RW 05 Kelurahan Pagentan, Abdul Qodir, mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan kontribusi dalam pembangunan tandon air bersih. “Sumur yang berada di dekat rumah warga airnya tidak bagus. Hal tersebut yang mendorong kami agar mengupayakan air bersih bagi masyarakat dan terwujud melalui APBD tahun 2021 hingga terbangunlah insfrastruktur berupa Tandon Air dengan pompa yang mengalir ke beberapa rumah warga,” tutur Abdul Qodir dalam sambutannya. (cw1/sit)

Hadir dalam kegiatan ini Walikota Malang Drs H Sutiaji, Sekrestaris Daerah jawa timur, Sekda Kota Malang, Kepala OPD provinsi Jawa Timur, Kepala Bank Jatim Cab Malang, Direktur Perumda Tugu Tirta, Camat Lowokwaru, Lurah Tlogomas dan perangkat kerja terkait.

Walikota Malang Sutiaji menyambut positif atas perhatian yang diberikan Gubernur Khofifah. Dirinya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Gubernur. Sutiaji menyebut jika keberadaan pompa sangat bermanfaat dan bisa mengurangi pengaduan masyarakat. “Clear hari ini, yang harus kita support melalui tangki masih 6000 pelanggan saja,” jelasnya.

“Sirkulasi di sini dulu kan untuk wilayah sini. Tapi akhirnya ini bisa didistribusi ke daerah berdampak. Khusus yang tidak bisa daerah Wonokoyo, karena daerah yang tinggi. Harus dari air atas ke bawah,” jelas Pak Aji

Sementara itu, Gubernur Khofifah menyebutkan jika keberadaan pompa tersebut adalah sebagai backup maupun substitusi. Dengan kemampuan pompa yang bisa mengalirkan air hingga 22 liter/detik. “Dari sekitar 3000 pelanggan itu, ini bisa mensubstitusi maksimal sampai dengan 2900 pelanggan. Harapannya tentu layanan untuk air bersih masyarakat bisa tersupport,” ujarnya.

Selain pemasangan pompa pada sumur bor baru, Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas Surabaya. Gubernur Khofifah menyampaikan jika saat ini proses penggantian pipa dengan kualitas lebih baik tengah dilakukan. Estimasi dalam 1,5 bulan ke depan akan selesai. “Jadi saya rasa layanan publik dimanapun semaksimal mungkin kita ingin memberikan yang terbaik,” tutup Khofifah dalam wawancaranya. (*/yan)