Bupati Muhammad Al Barra mengatakan bahwa Pemkab Mojokerto saat ini tengah mengusahakan hak pengelolaan atas tanah terlantar yang tersimpan pada Badan Bank Tanah, sebagai tanah negara. Penandatanganan dengan Bank Tanah, bertujuan supaya status kepemilikan dan penggunaan tanah terlantar yang dimaksud, agar memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

“Tujuan kesepakatan bersama ini, adalah mewujudkan kerja sama secara optimal dan komprehensif dalam bidang pertanahan, serta mengatur kewenangan para pihak guna mewujudkan kepastian hukum penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah negara,” jelas Bupati Mojokerto, saat kegiatan di Smartroom Satya Bina Karya (SBK).

Gus Bupati-sapaan Bupati Mojokerto juga mengatakan, bahwa tanah terlantar yang rencananya akan dikelola oleh Pemkab Mojokerto, adalah dua bidang tanah di Desa Kepuhanyar dan Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar. Tentunya, seperti yang dijelaskan di awal, tujuan pengelolaan tanah terlantar adalah demi mengoptimalkan pembangunan daerah, khususnya pada hal pelayanan masyarakat.

Baca juga :

“Besar harapan kami, hal ini dapat diberikan hak pengelolaan tanah atas tanah terlantar yang tersimpan di Bank Tanah yang berlokasi di Desa Kepuhanyar dan Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar, pengelolaan tanah dimaksud untuk pelayanan publik dan pengembangan wilayah,” urainya.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, turut berharap agar sinergitas yang telah dijalin antara Pemkab Mojokerto dan Badan Bank Tanah ini bisa berjalan dengan baik. Dirinya juga mengatakan pandangannya, agar sinergitas yang disepakati oleh kedua pihak bisa benar-benar memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat Bumi Majapahit.

“Saya berharap, kerja sama ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat sehingga mampu menghasilkan pengelolaan tanah yang lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Mojokerto,” kata Hakiki Sudrajat.

Adapun Penandatanganan Kesepakatan antara Pemkab Mojokerto dan Bank Tanah, membuahkan sembilan komitmen kerja sama. Secara ringkas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kesepakatan ini mencakup inventarisasi, perencanaan dan optimalisasi potensi tanah Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Hal ini, untuk menjamin pengamanan aset negara, yang difokuskan pada penyusunan rencana pengelolaan bagi kepentingan umum, pembangunan ekonomi, serta reforma agraria melalui koordinasi teknis dan peningkatan kapasitas SDM. (kom/puj/gie)

Dari informasi yang berkembang, suara pria dalam video tersebut adalah anggota dari Relawan Tagana Dinsos Jember, Anang Bachtiar. “Ini om, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mungkin berkenan (mobil) Ford Ranger (mobil tim rescue Tagana Jember). Daripada mangkrak, minus klaher coplak (patah atau rusak) dijual ini. Dinas Sosial (Jember) sudah tidak mengatasi,” kata Anang dalam video tersebut, Sabtu (20/11/2021).

Saat dikonfirmasi, Anang pun membenarkan video tersebut dibuat olehnya. Itu dilakukan, sebagai sebuah ungkapan kekecewaan. Pasalnya, terkait kerusakan pada mobil unit rescue tim Tagana Jember itu, dirinya mengaku sudah membuat laporan kerusakan. Namun, tidak ada perhatian atau perbaikan.

“Sudah kami sampaikan laporan kepada Bu Santi (Plt Kepala Dinsos Jember). Tapi, tidak ada perhatian sampai saat ini. Bahkan, laporan disampaikan lewat WA Grup (Dinsos Jember), juga tidak ada jawaban kapan akan diperbaiki,” kata Anang.

Terkait kerusakan pada mobil operasional Tim Tagana Jember itu, lanjutnya, sudah berlangsung sejak lama. Sementara perbaikan dilakukan semampunya oleh tim relawan.

“Tapi tetap belum ada perhatian. Jadi, adanya video tersebar itu sebagai bentuk ungkapan kekecewaan kami. Sudah pernah kami laporkan juga ke Pak Kabid, tapi juga belum ada perhatian,” sambungnya.

Baca juga :

• Dinkes Kota Malang Catat Prevalensi Stunting 8,1 Persen, Intervensi Terus Diperkuat
• Pemkot Malang Siapkan Sapi Kurban untuk Presiden Berbobot Capai 1 Ton
• Buka Junior Science Olympiade Jatim 2026, Ini Pesan yang Disampaikan Wabup Malang
• Ngalam Pinter Antar Kota Malang Raih National Governance Awards 2026
• Pemkab Mojokerto Gandeng Badan Bank Tanah Terkait Pemanfaatan Tanah Terlantar

Terkait kerusakan parah pada mobil operasional tersebut, lanjutnya, paling parah terjadi saat Tim Tagana Dinsos Jember, akan melakukan upaya penyelamatan di kala terjadinya Bencana Banjir di Jember beberapa hari yang lalu. “Saat perjalanan, klahernya coplak (rusak atau copot) dan bunyi kriek-kriek waktu itu. Tapi kita berangkat saat banjir di Bangsalsari, yang berdampak ke dua Pondok Pesantren, di sana. Terus, lanjut ke titik banjir lainnya. Mobil sempat pulang ke Mako, terus ada laporan lagi banjir di Semboro. Nah, saat akan berangkat, mobil ini tidak bisa dibelokkan (pada kemudinya). Akhirnya, kita urung berangkat, karena tidak bisa memberikan bantuan. Padahal, itu adalah tugas kami untuk melakukan pertolongan sesuai tupoksi kerja,” sambungnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jember, Isnaini Dwi Susanti, membenarkan informasi perihal rusaknya mobil rescue milik Tagana Dinsos Jember tersebut. “Kami sudah diinfokan dan sudah siap untuk diperbaiki. Bahkan, sejak Jumat (19/11/2021) kemarin. Tapi karena bengkel masih ramai, akhirnya sore ini sudah diambil dan diperbaiki. Secepatnya selesai, karena mengingat kondisi bencana kan tidak tentu terjadinya,” kata wanita yang akrab dipanggil Santi ini.

Santi juga mengatakan, jika mobil rescue tersebut adalah bantuan dari Kementerian Sosial. “Bantuan sekitar tahun 2007 dan digunakan untuk mensupport (kegiatan) Dinsos Jember. Untuk operasional yang berhubungan dengan (penanganan) bencana alam dan bencana sosial di Jember,” ucapnya.

Mobil itu, lanjutnya, juga untuk distribusi bantuan dan melakukan program bagi korban bencana alam. “Juga diperbantukan untuk proses evakuasi,” sambungnya.

Dengan kondisi mobil yang masih perlu perbaikan, kata Santi, untuk penanganan bencana dikerahkan mobil lainnya milik Dinsos Jember. “Masih ada mobil lain, yakni mobil operasional TRC, dan mobil dapur umum. Ada mobil operasional lainnya kok. Kami ada 4 dan 5 mobil yang ada. Sudah ada komunikasi langsung dengan kami, nanti juga gantian penggunaannya. Memang mobil itu sudah tua dan butuh peremajaan. Sehingga kami akan ajukan (penambahan armada), untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana. Karena bencana kan datang sewaktu-waktu. Juga (anggaran) untuk perawatan,” imbuhnya. (ark/vin/sit)

Sebab, empat pasien asal desa Paowan, Kecamatan Panarukan berdasarkan hasil rapid test pada awal bulan lalu dinyatakan reaktif dan kemudian warga tersebut langsung mengikuti anjuran untuk menjalani isolasi (karantina).

Namun terhitung selama 13 hari tidak pernah dilakukan test swab oleh petugas medis, sehingga pasien meminta jemput untuk dipulangkan pada kepala desa bersama perangkatnya dari tempat karantina hotel Sidomuncul 1 Pasir putih Situbondo.

Sontak fenomena itu menuai kritik pedas dari pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Situbondo yaitu Eko Febrianto selaku Ketua Umum LSM Siti Jenar Situbondo, pihaknya sangat menyesalkan kinerja pihak Gugus Tugas Penanganan Percepatan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Situbondo dan diduga tidak mengindahkan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara dalam mengkarantina beberapa pasien reaktif yang telah meminta pulang paksa kepada pemerintah desa Paowan.

Adapun pasien reaktif yang berinisial S (52) dan Ma (23) ibu kandung dari balita (Fh) yang masih umur (25 hari) dari dusun Paowan dan Rk (24) dari dusun Nangkaan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

” Saya sebagai pegiat dan kontrol masyarakat mendukung langkah tegas Pemdes Paowan yang telah menjemput 4 orang warganya, karena selama 13 hari di karantina di hotel Sidomuncul Pasir putih tidak pernah dilakukan test swab oleh petugas medis semenjak awal, “kata Eko Febrianto.

Menurut Eko, saya kira keempat orang yang dinyatakan reaktif tersebut sudah cukup kooperatif waktu dengan sukarela datang dengan diantar oleh Satgas Covid-19 Desa Paowan untuk di karantina.

Sambung dia, namun selama 13 hari mereka sudah mengikuti anjuran protokoler yang ada, walau pasien itu hanya berstatus reaktif berdasarkan hasil rapid test belum tentu positif virus Corona atau Covid-19.

” Ironisnya, menurut keluhan keempat pasien yang dijemput itu, mereka mengaku selama 13 hari belum diapa – apain termasuk di test swab, hanya setiap pagi dianjurkan olahraga senam saja. Ya.. pantas lah mereka merasa jenuh disana walaupun mereka tinggal di hotel tapi tidak bisa berkumpul dengan semua keluarganya, “ujarnya.

Pria asal Besuki itu menegaskan, bahwa memang benar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan membolehkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan karantina untuk mencegah atau menangkal keluar-masuknya penyakit atau faktor resiko kesehatan yang dapat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kata dia, sudah jelas di dalam Pasal 2 disebutkan, kekarantinaan kesehatan harus berasaskan perikemanusiaan, manfaat, pelindungan, keadilan, nondiskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan dan kesadaran hukum serta kedaulatan negara.

” Nah, Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban warga negara jika terjadi karantina, “ungkap Eko Febrianto.

Lebih lanjut, Ketum LSM Siti Jenar menerangkan, bahwa apabila warga negara di karantina itu tertera dalam Bab III Pasal 7 hingga 9 sebagai berikut: di Pasal 7 aja jelas menerangkan.

” Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, “terangnya.

Eko Febrianto menambahkan, anehnya lagi pasien reaktif yang dikarantina bersama di hotel itu di test swab, sedangkan keempat orang ini tidak. Nah ini ada apa ? Padahal sudah jelas di Pasal 8 dijabarkan.

Baca : Video Kades Paowan Jemput Paksa Warganya yang Terlantar di Tempat Karantina

Lanjut dia, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Kemudian, barulah di Pasal 9 ;

(1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
(2) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

” Maka dalam hal ini saya kira langkah yang dilakukan oleh Pemdes Paowan terhadap warganya sudah cukup tepat, “pungkasnya. (im/yan)

Pantauan wartawan memontum.com di lapangan, Kepala desa bersama perangkatnya memaksa kepada petugas agar empat orang warganya yang menjalani isolasi (karantina) di hotel milik pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk segera dipulangkan.

Kepala Desa bersitegang dengan petugas medis Karantina

Sebab, sejak awal bulan lalu warga desa Paowan tersebut menjalani isolasi atau di karantina oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil rapid test dan hasilnya dinyatakan reaktif itu.

Upaya Kades Paowan dan sejumlah perangkatnya tersebut untuk memulangkan secara paksa keempat warga yang dinyatakan reaktif yang sudah melakukan isolasi atau di karantina selama tiga belas (13) hari serta tak kunjung di swab oleh tim medis maupun GTPP Covid-19 Kabupaten Situbondo.

Menariknya, aksi jemput paksa empat pasien reaktif yang sedang menjalani isolasi di hotel Sidomuncul 1 Pasir putih itu sempat bersitegang dengan petugas medis.

Namun pihak keluarga pasien yang juga meminta agar keluarga mereka dipulangkan dari tempat karantina dengan dalih pasien tersebut sudah sehat keadaannya.

Saiful Hady S Pd, Kepala Desa Paowan saat diwawancarai wartawan memontum.com. (her/im)

Kemudian, setelah berhasil memberikan penjelasan soal keluhan warganya kepada petugas yang sedang menjaga tempat isolasi (karantina). Kepala desa beserta rombongan membawa keempat warganya meninggalkan hotel tempat karantina tersebut untuk diantar kerumahnya masing-masing.

Kepala Desa Paowan, Saiful Hady S Pd saat diwawancarai wartawan memontum.com, pihaknya membenarkan telah menjemput paksa warganya yang sedang menjalani isolasi atau di karantina dalam hotel Sidomuncul 1 Pasir putih.

penjemputan paksa empat warga Desa Paowan dari tempat karantina. (her/im)

Menurutnya, atas dasar keluhan warganya yang telah menjalani karantina sudah hampir 2 pekan belum pernah di swab sama sekali bahkan ada balita yang masih berumur 25 hari, juga ikut di karantina bersama ibu dan neneknya belum juga sama sekali di periksa swab mulai awal masuk karantina.

” Keluhan pasien tersebut akhirnya menjadi perhatian khusus kami, atas pertimbangan bersama pihak keluarga pasien dan nasib pasien reaktif selama menjalani di tempat karantina. Lalu kami berinisiatif untuk menjemput paksa dari tempat karantina, “tegasnya.

Kata Saiful Hady, kami tidak habis pikir kepada petugas medis di tempat karantina itu dan GTPP Covid-19 Kabupaten Situbondo, karena dalam menangani pasien reaktif yang di karantina merasa diterlantarkan secara medis.

” Padahal sejak dinyatakan reaktif dari hasil rapid test untuk di karantina, warga kami sebenarnya tidak mau untuk dibawak. Namun atas bujuk rayu kami bersama pihak Muspika Panarukan, akhirnya mau dibawak ke tempat karantina, ” ungkapnya.

Ditambahkan Saiful Hady, ini ada yang aneh sebenarnya terkait keluh kesah dan jeritan warga kami pada saat menjalani isolasi atau karantina di hotel Sidomuncul 1 Pasir putih Situbondo.

” Anehnya, yaitu pasien lain yang baru masuk karantina langsung di swab, namun warga kami hingga tiga belas (13) hari belum diapa-apakan. Seharusnya petugas medis disana adil dalam memberikan pelayanan perawatan pada pasien dan jangan tebang pilih, “pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Situbondo Dadang Aries Bintoro S Sos M Si saat dikonfirmasi wartawan memontum.com melalui WhatsAppnya, membenarkan ada pasien balita umur 25 hari bersama ibu dan neneknya asal warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan sedang menjalani isolasi atau karantina di hotel Sidomuncul 1 Pasir putih Situbondo.

” Berdasarkan informasi dari direktur Perusda Pasir putih, bahwa pasien tersebut semuanya sudah sehat, ” tulisnya.

Saat disinggung oleh wartawan Memontum.com terkait pelaksanaan swab dan hasil swab empat (4) pasien reaktif asal Desa Paowan, pihaknya menjelaskan bahwa informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo diprogramkan pelaksanaan swab hari ke-14.

” Akan dikoordinasikan lebih lanjut lagi, ketika yang bersangkutan sudah di isolasi mandiri, “tulisnya singkat. (her/im/yan)