Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar seiring karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bahwa, sampai saat ini di Kabupaten Jombang, tidak ada keluhan terkait THR. Hal itu, dikarenakan sudah adanya asosiasi yang telah melakukan pembahasan secara bersama-sama terkait masalah perusahan maupun pekerja.

“Hal tersebut, untuk menjaga harmonisasi antara para pengusaha dan pekerja. Semoga, hasil pleno ini bisa untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan,” ujar Bupati Jombang.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, mengatakan bahwa THR Keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 16 tahun 2016, merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha pada pekerja menjelang Hari Raya keagamaan. THR diberikan, sebanyak satu kali dalam setahun, sesuai dengan agama yang dianut oleh pekerja dengan masa kerja 1 bulan atau lebih.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Pemberian THR paling lambat dibayarkan tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pemberian THR bagi pekerja buruh di tengah perubahan global, kuncinya cuma satu yaitu jangan bertele-tele karena kaum buruh sudah menunggu,” ujarnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Prijo, juga menyampaikan bahwa kegiatan hari ini membahas terkait THR Keagamaan, cuti bersama, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai Januari hingga Maret, May Day serta deteksi dini perusahaan.

“THR harus sudah diberikan paling lambat pada 15 April. Ada satu perusahaan yang terpaksa melakukan pemberian THR dengan cara dicicil, tetapi sudah melalui hasil musyawarah dengan pekerja. Sebenarnya menurut aturan tidak diperbolehkan, namun berhubung sudah ada kesepakatan dan daripada terjadi PHK, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, banyak perusahaan yang terdampak oleh resesi global,” ungkapnya

Lebih lanjut disampaikan, bila sampai dengan 15 April 2023, masih ada perusahaan yang belum memberikan THR, maka dinas akan komunikasikan dengan pihak pengawas provinsi yang memiliki kewenangan. Terkait sanksi, itu merupakan hasil daripada pekerjaan pengawas dan bukan berada pada dinas.

“Kita cuma menampung pengaduan dan nanti kita akan turun bersama-sama dengan pengawas. Tetapi yang merekomendasi adalah pengawas,” jelasnya. (azl/gie)

Rencananya, ASN Pemkot akan menerima TPP dari Januari hingga Maret dan menerima THR serta tunjangan kinerja atau TPP ASN sebesar 50 persen untuk hitungan satu bulan. Dasar pembayaran itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 dan diturunnkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 tahun 2023. Sementara terkait pencairan THR tahun 2023, dalam PP disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Alhamdulillah, saat ini Pemerintah kota Bengkulu tengah merealisasikan proses pembayaran TPP dan THR ASN sebelum pelaksanaan hari Lebaran tahun 2023. Untuk proses pembayaran, sudah kita mulai dari Selasa (11/04/2023) kemarin,” kata Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda, Kamis (13/04/2023) tadi.

Dijelaskan Yudi, bahwa seluruh OPD telah mengajukan proses pengusulan ke BPKAD, untuk percepatan proses pencairan. Karenanya, itu yang sekarang sudah berlangsung. “Ya, pengusulan sudah dilaksanakan oleh seluruh OPD yang disampaikan kepada BPKAD,” tambahnya.

Masih menurut Yudi, untuk besaran THR yang akan diterima oleh ASN, masing-masing berbeda. Karena, itu tergantung dari gaji pokok mereka dan tunjangannya masing-masing. (mc/bkl/sit)

Total, ada sebanyak 7.123 pegawai bakal menerima THR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Secara keseluruhan, uang yang sudah disiapkan adalah sebesar Rp 37 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, Suhartoko, mengatakan bahwa teknis pemberian THR ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 tahun 2023. “Perbupnya sudah ada sejak tanggal 10/04/2023 lalu. Kemudian kita buat surat edaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dasar pemberian THR,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/04/2023) siang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, dasar pemberian THR ini adalah gaji Maret 2023. Selain itu, untuk pendidik yang memiliki Tunjangan Profesi Guru (TPG) ditambah 50 persen dari total TPG. Hal itu diberikan sama dengan yang tak memiliki TPG.

“Kami menyiapkan Rp 37 miliar (untuk THR), Surat Edaran (SE) bakal keluar sepuluh hari menjelang lebaran dan semoga bisa segera dicairkan,” terang Suhartoko.

Lebih lanjut disampaikan, untuk THR pegawai di Trenggalek, dimungkinkan ada kenaikan. Ini berkaitan dengan adanya beberapa ASN yang naik jabatan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. “Kemungkinan ada kenaikan, prinsipnya (pemberian THR) adalah gaji Bulan Maret,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek Edy Supriyanto menerangkan untuk THR 2023 bakal diberikan sebentar lagi. Dan tinggal menunggu Perbupnya keluar. “Dalam Perbup itu mengatur siapa saja yang mendapatkan THR dan kapan bisa disalurkan, semoga bisa terealisasi sesuai jadwal,” ujar Suhartoko. (mil/gie)

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu, Suyanto, mengatakan bahwa pembukaan Posko Pengaduan THR itu berdasarkan surat dari Gubernur Jatim. “Dengan membuka posko pengaduan, kami berharap dan mengimbau kepada pekerja untuk melaporkan jika ada pelanggaran terkait THR. Contohnya, ialah pemberian paling lambat diberikan tujuh hari sebelum Hari Raya,” terang Yanto, saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (12/04/2023) tadi.

Terkait keberadaan Posko Pengaduan THR, ujarnya, telah dibuka sejak Senin (10/04/2023) kemarin. Sedangkan, mengenai aturannya untuk pekerja yang bekerja secara terus menerus selama 12 bulan atau lebih, maka THR yang diterima senilai satu bulan upah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk pekerja yang belum genap setahun, maka diberikan upah secara proporsional. Dengan rumus masa kerja dibagi 12 dan dikalikan jumlah upah selama sebulan. “Kami buka Posko Pengaduan THR 2023 di Mall Pelayanan Publik Balai Kota Among Tani di bagian urusan Tenaga Kerja,” imbuhnya.

Di Kota Batu sendiri, Disnaker mencatat ada sekitar 289 perusahaan dan wajib memberikan THR dengan total jumlah pekerja sekitar 11.367 orang. “Jika nanti ada perselisihan antara pekerja dan perusahaan, maka kami akan coba mediasi dahulu. Kalau sulit, maka keputusan ada di Pengawas Ketenagakerjaan Jatim, karena itu menjadi kewenangannya. Tetapi, selama ini untuk di Kota Batu, belum pernah ada perselisihan soal THR,” ujarnya. (put/gie)

Dikatakan Suhirno, jika di tahun 2023 ini, perusahaan telat memberikan THR Keagamaan kepada pekerja, maka akan terkena denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar. Tentunya, itu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

“Kalau THR itu kurang dari tujuh hari belum dibayarkan, maka ada denda. Kalau keterlambatan, itu bentuknya lima persen dari nilai dan itu menjadi hak buruh,” kata Suhirno, Jumat (07/04/2023) tadi.

Selain itu, menurutnya pengusaha juga tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak terkait pemberian THR Keagamaan. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi aturan yang ada, maka harus ada musyawarah yang dilakukan dengan para pekerja.

“Kalau tidak mampu memenuhi aturan yang ada, itu melihat dari kondisi perusahaannya. Tetapi, paling tidak harus dimusyawarahkan terlebih dahulu,” urainya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut dikatakan, jika di Kota Malang saat ini ada sekitar 8 ribu pekerja yang tergabung dalam SPSI dan bekerja di 26 perusahaan. Mayoritas atau sekitar 6 ribu anggota, merupakan pekerja pabrik rokok. Apabila nantinya ditemukan ketidakadilan perusahaan dalam menjalankan aturan pemberian THR keagamaan, pihaknya siap melakukan advokasi.

“Pasti kewajiban organisasi itu untuk melindungi, membela dan memperjuangkan. Itu kewajiban kami,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, berharap dalam pemberian THR Keagamaan kepada para pekerja saat ini, tidak ada masalah apapun. Sebab, kegiatan ekonomi sudah kembali bergeliat dan diperkirakan keuangan perusahaan ikut membaik.

“Tahun lalu, tidak ada perusahaan yang tidak memberikan THR. Saya berharap tahun ini juga sama. Kami akan mengawasi perusahaan-perusahaan untuk mengecek dan menanyakan kepada karyawannya sudah diberi THR atau belum,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Koordinator Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pamekasan, Yusuf, menyampaikan bahwa pencairan THR H-7 lebaran masih menunggu Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim). “Memang sudah perintah dari Kementrian H-7 lebaran. Akan tetapi, mekanismenya surat itu kementrian ke gubernur, kemudian ke bupati,” ucapnya, Sabtu (01/04/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Nantinya, ketika sudah ada SE dari Gubernur Jatim, dirinya akan sampaikan pada 900 perusahaan di Kabupaten Pamekasan agar buruh dapat memperoleh THR sesuai dengan regulasi yang ada.  “Di Pamekasan ada 900 perusahaan yang wajib lapor pertahunnya. Kalau ada SE nanti kami akan sampaikan pada perusahaan itu,” ungkapnya. (azm/gie)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan jika pemberian THR tentunya harus sesuai aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dimana, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.

“Dengan adanya peraturan menteri tersebut, kita akan segera tindak lanjuti dengan memberikan pemberitahuan kepada perusahaan. Kemudian, kita akan lakukan cek ke lapangan, berkaitan dengan monitor THR pekerja di tahun 2023 ini,” jelas Arif, Selasa (21/03/2023) tadi.

Kemudian, dikatakan Arif, jika THR yang diberikan pada para pekerja, itu sesuai dengan satu kali gaji penuh. Hal tersebut, sesuai dengan Upah Minimun Regional (UMR) yang sudah ditetapkan Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Pastinya, sesuai satu kali gaji penuh dan diberikan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” katanya.

Kemudian, saat disinggung mengenai perusahaan yang tidak memberikan THR, pihaknya mengatakan jika akan melaporkan pada pihak Pemerintah Provinsi Jatim. Sebab, dalam pengawasan tersebut adalah kewenangan dari Provinsi.

“Jadi nanti kita dalam pengawasan juga akan bekerjasama dengan pihak Provinsi, disini kira akan melakukan cek lapangan,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Arif berharap dalam pemberian THR tahun ini, semua perusahan yang ada di Kota Malang bisa memberikan sepenuhnya sesuai dengan satu kali gaji. (rsy/sit)

Turut hadir dalam rapat itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Priadi, Polres Jombang, Asisten, Kesbangpol, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Ketua SPSI serta Apindo.

Bupati Jombang dalam pertemuan itu menyampaikan, bahwa rapat pleno dan peringatan Mayday di bulan Mei, hingga saat ini sudah dilakukan rapat koordinasi, mengadaan bakti sosial dan mengantisipasi tidak adanya gejolak permasalahan-permasalahan yang ada. Khususnya, terkait masalah THR.

“Kemarin dari Kementerian Tenaga Kerja menginstruksikan bahwa THR diberikan atau turun pada karyawan pada H-7 Lebaran. Karenanya, hari ini adalah hari terakhir,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dikarenakan bertepatan dengan Bulan Puasa Ramadan, maka peringatan Mayday akan dimajukan atau lebih awal, yaitu 28 April 2022. Rencana kegiatan, akan dikemas dengan tasyakuran dan juga dialog serta buka bersama yang akan diadakan di pendopo.

“Imbauan dari Kementerian Dinas Ketenagakerjaan, maka Kabupaten Jombang dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan sudah mensosialisasikan dan mengimbau agar dilaksanakan oleh perusahaan,” tuturnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Priadi, juga menyampaikan bahwa perusahaan yang diharuskan memberikan THR,  yakni perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan totalnya ada sekitar 1.263 perusahaan di Kabupaten Jombang. Dinas Ketenagakerjaan juga telah mendirikan dan membuka Posko Pengaduan.

“Posko Pengaduan ini dibuat manakala ada pengaduan terkait perusahaan yang belum bayar THR. Apabila ada perusahaan yang belum membayar, maka Dinas Ketenagakerjaan bersama Pengawas Ketenagakerjaan, akan bergerak menuju ke perusahaan tersebut. Mulai besok, Dinas Ketenagakerjaan serta Pengawas Ketenagakerjaan akan mulai mendatangi satu persatu perusahaan di Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Karyawan yang mendapat THR, ujarnya, tidak ada kriterianya. Artinya, semua pegawai atau karyawan dapat mendapatkan THR sesuai dengan masa kerjanya. Hal itu, sesuai dengan rumusan yang telah di tentukan oleh Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Contohnya, ada karyawan yang masa bekerjanya 5 bulan, maka 5 bulan tersebut dibagi 12 bulan. Kemudian, dikalikan dengan tarif upah satu bulan.

“Apabila ada perusahaan yang tidak memberikan THR pada karyawan, maka terdapat sanksi. Yakni, sanksi administrasi, namun perlu disampaikan lagi bahwa terkait THR, prinsipnya wajib dibayarkan. Apabila memaksakan diri untuk tidak membayar THR, maka gubernur akan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut dengan memberikan surat agar tidak dijalankan lagi perusahaan tersebut,” jelasnya. (azl/gie)

“Mekanismenya sudah ada dan acuannya dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberitan THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 itu,” ucap Wawali Bung Edi, Jumat (22/04/2022) tadi.

Dikatakan Bung Edi, bahwa untuk ASN sudah ada mekanismenya dan sedang berproses. Target pembagian THR untuk para ASN ini yakni sebelum dilakukan cuti bersama (29/04/2022) mendatang.

“Ini masih ada waktu untuk memberi THR pada ASN. Targetnya terakhir nanti 28 April, karena keesokannya (29/04/2022) sudah cuti,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditanya terkait jumlah anggarannya, Wawali enggan merinci lebih jelas. Begitupun dengan sanksi, keterlambatan pemberian THR. “Kalau tanya anggaran, ke Sekda saja. Karena itu berkaitan dengan angka,” imbuhnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini, yaitu THR bagi para buruh dari perusahaan swasta di Kota Malang. Dirinya berharap agar para pengusaha di Kota Malang, bisa segera mencairkan hak yang seharusnya diterima oleh pegawainya.

“Saya harapkan, para pengusaha di Kota Malang, yang juga mempunyai kewajiban memberikan THR ini, bisa segera mencairkan. Saya yakin, para pengusaha itu juga mempunyai respon yang bagus pada karyawannya ya,” terang Bung Edi. (cw2/sit)