tp2d – Memontum

Pansus DPRD Bondowoso Rekomendasikan Honor TP2D Dikembalikan

Memontum 1 — Thu, 07 Apr 2022 15:53:09 +0000

Memontum Bondowoso – Panitia khusus (Pansus) Jilid 2 Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) DPRD Kabupaten Bondowoso, merekomendasikan, honor yang telah diterima oleh TP2D Bondowoso, harus dikembalikan pada kas negara. Hal ini, disampaikan Ketua Pansus, Andi Hermanto.

Menurutnya, dari 10 anggota Pansus menyepakati rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin. Bahwa, honor TP2D yang pernah diterima, harus dikembalikan.

“Total jumlah anggota Pansus ada 13 orang. Dari jumlah itu, hanya tiga orang tidak menyetujui rekomendasi tersebut. Karena yang setuju lebih banyak, akhirnya dijadikan kesepakatan,” kata Andi-sapaannya Ketua Pansus DPRD ketika dikonfirmasi hasil Pansus TP2D Bondowoso, Kamis (07/04/2022) tadi.

Dasar yang dijadikan acuan oleh Pansus, terangnya, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 120 tahun 2018. Honor TP2D sah dicairkan, kalau terbentuknya mengikuti petunjuk atau hasil fasilitasi Gubernur.

Baca juga :

Ditambahkannya, agar rekomendasi tersebut tidak menyalahi aturan, sebelum ditetapkan, Pansus melakukan konsultasi kepada Biro Hukum Pemprov Jatim. Petunjuknya, TP2D legal apabila mengikuti hasil fasilitasi gubernur.

Kalau di daerah lai, ada lembaga semacam TP2D yang ekistensinya tanpa melalui proses fasilitasi Gubernur, maka Pemprov Jatim tidak akan bertanggungjawab. Itu artinya, jika dikemudian hari ada permasalahan hukum, maka bukan tanggung jawab Pemprov.

“Pada dasarnya, DPRD tidak mempermasalahkan terbentuknya TP2D. Karena itu, merupakan hak preoregatif bupati. Tetapi dalam pembentukannya, harus mengikuti aturan main,” kata Politisi PDI-Perjuangan Bondowoso ini.

Andi berharap, jika anggota TP2D tidak mengembalikan honornya, Aparat Penegak Hukum (APH) bisa segera memprosesnya. Karena pencairan anggaran TP2D, melanggar hukum. Sementara seluruh hasil Pansus, akan diserahkan pada pimpinan DPRD Bondowoso. (zen/sit)

Sikapi Pansus TP2D, Penjabat Lama Sekda Jelaskan Alasannya Tidak Bersedia Menerima Honor

Memontum 1 — Tue, 08 Mar 2022 15:03:54 +0000

Memontum Bondowoso – Pansus TP2D Bondowoso, bakal memasuki babak baru. Penjabat lama Sekda Bondowoso, H Sukaryo, menjelaskan bahwa saat itu dirinya sudah memerintahkan pada Apil Sukarwan, Kabag Administrasi Pembangunan dan Keuangan, untuk tidak mencairkan anggaran TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah). Sehingga, makna dari pihaknya bukan menolak honor TP2D.

“Menolak honor, dengan tidak mencairkan maknanya berbeda. Menolak, konotasinya sudah dicairkan, tapi tidak mau menerima. Tapi, saya saat itu sudah perintahkan pada Apil, agar tidak mencairkan anggaran TP2D, tetapi tetap dicairkan,” jelasnya, Selasa (08/03/2022).

Seharusnya, kata Karyo-sapaannya, posisi anggaran TP2D tetap dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) APBD. Karena pendapatnya, Biro Hukum dan Inspektorat Pemprov Jatim, Perbup 49 tentang TP2D belum sah. Sebab, tidak mengikuti fasilitasi gubernur.

Baca juga :

Ditambahkannya, kalau belum sah, Bagian Administrasi Pembangunan tidak boleh mencairkan anggaran pemerintah dalam APBD untuk kegiatan TP2D. Itulah yang menjadi pertimbangan, kenapa kemudian tidak bersedia menerima honor TP2D.

“Saya juga tidak menyalahkan bupati, ketika memerintahkan pencairan anggaran TP2D pada Bagian Administrasi Pembangunan. Karena Perbup 49 belum dibatalkan dan tidak diminta pembatalan,” jelasnya.

Sebab, lanjutnya, bupati juga mempunyai dasar ketika mencairkan anggaran TP2D. Karena faktanya, TP2D telah bekerja. Kalau anggarannya tidak dicairkan, TP2D bisa menggugatnya ke PTUN.

Dikatakannya, bahwa pihaknya menghargai pendapat yang berbeda. Tidak membenarkan pendapatnya sendiri dan tidak menyalahkan pendapat orang lain. (sam/zen/sit)

DPRD Bondowoso Segera Gelar Pansus Pencairan Anggaran TP2D

Memontum 1 — Thu, 10 Feb 2022 11:58:10 +0000

Memontum Bondowoso – Ketua Pansus Pencairan Anggaran TP2D DPRD Bondowoso, yang sekaligus Hak Angket, Andi Hermanto, S.Sos, mengatakan bahwa dua agenda yang akan dilakukan DPRD itu, akan sama-sama dijalankan. Menurutnya, semua itu tinggal melihat perkembangan politik. Meski pun, ada kemungkinan yang akan jalan lebih awal adalah Pansus TP2D.

“Setelah melakukan musyawarah dan pertimbangan yang lain, disepakati yang akan kita jalankan lebih awal Pansus TP2D. Sementara Pansus Angket, kita laksanakan kemudian,” kata Ketua Pansus, Kamis (10/02/2022) tadi.

Seluruh Pansus yang diagendakan di DPRD, lanjut Politisi PDI-Perjuangan, ini sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Dan ini, dibenarkan oleh undang-undang. Jadi, jangan diartikan mencari kesalahan.

Ditambahkannya, dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (08/02/2022) kemarin, dirinya dipercaya menjadi Ketua Pansus Pencairan Anggaran TP2D. Terkait dengan Pansus yang akan dilakukan ini, juga tidak ada kaitan dengan Pansus TP2D sebelumnya. Karena sudah jelas, bahwa Pansus sebelumnya adalah Pansus Struktur TP2D.

Baca juga :

Sesuai petunjuk Gubernur, anggaran TP2D boleh dicairkan kalau bupati menjalankan hasil fasilitasi. Bahwa, Ketua TP2D harus dari unsur pimpinan OPD. Tetapi, Bupati abai dan dalam pencairan juga tidak komunikasi dengan DPRD.

“Jadi sekali lagi kami sampaikan, Pansus ini dibentuk agar bupati tidak terlalu jauh melakukan pelanggaran terhadap Perda. Sebab kalau dibiarkan, bupati bisa terjebak dalam perbuatan pidana,” jelasnya.

Kami, lanjutnya, masih punya rekamannya dan juga disaksikan oleh teman-teman wartawan, pada saat bupati menyampaikan dalam Rapat Paripurna. Yang akan menjalankan hasil fasilitasi dengan gubernur terkait dengan personil TP2D.

Ditambahkannya, Bupati juga menyampaikan dalam amanatnya pada Sidang Paripurna tentang struktur TP2D. Sebagai mitra, kami punya kewajiban mengingatkannya, agar tidak mudah melanggar ucapannya sendiri.

Ditambahkannya, Pansus Pencairan Anggaran TP2D DPRD Bondowoso, sudah menginventarisir pihak-pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Minggu depan, pihaknya sudah akan memulai menggelar rapat. (zen/sit)

DPRD Bondowoso Akhirnya Bentuk Pansus Pencairan Anggaran TP2D

Memontum 1 — Tue, 08 Feb 2022 16:56:14 +0000

Memontum Bondowoso – Bola panas pencairan anggaran TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) Bondowoso, akhirnya menuju titik klimaks. Realita tersebut terjadi, setelah DPRD Bondowoso memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pencairan TP2D.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir, saat dikonfirmasi menjelaskan, dalam rapat paripurna memutuskan membentuk dua Pansus. Pansus pertama, mengenai perubahan Tatib (tata tertib), karena ada perubahan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja). Sedangkan Pansus kedua, tentang pencairan anggaran TP2D.

“Ini berdasarkan laporan dari sejumlah Komisi (DPRD, red) hasil rapat kerja dengan eksekutif,” tegasnya, Selasa (08/02/2022).

Ditambahkan Ketua DPRD Bondowoso, pada saat Banmus (Badan Musyawarah), Komisi III melaporkan ada kejanggalan pencairan anggaran TP2D. Lalu disepakati, berdasar hasil musyawarah mufakat, bukan hasil voting dibentuklah Pansus.

Kejanggalan tersebut, uraiannya, berupa berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov. Seharusnya, sebelum eksekutif mencairkan anggaran TP2D, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD dan ini tidak dilakukan.

Baca juga :

“Usulan keanggotaan Pansus dari Fraksi PPD (Persatuan Pembangunan Demokrat) hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi. Tatib Pasal 148 ayat 4, menjelaskan Surat Keluar Fraksi wajib ditandatangani pimpinan, bukan ketua.

Yang dimaksud pimpinan, adalah ketua dan sekretaris,” katanya.

Disinggung mengenai Pansus ini, politisi PKB ini menerangkan, lebih baik diserahkan ke BPK. Karena, salah satu Tusi (tugas dan fungsi) DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan.

Ditambahkannya, disaat DPRD mengetahui ada pelanggaran aturan perundangan, maka harus melakukan langkah hukum sesuai Tusinya. Yang perlu diingat, dalam konteks ini, DPR melakukan pengawasan bukan mencari kesalahan.

“Sekali lagi kami ingatkan, apa yang dilakukan oleh DPRD agar bupati tidak terlalu jauh melakukan pelanggaran. Kalaupun sikap DPR dinilai sebagai intervensi, silahkan saja. DPRD bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (sam/zen/sit)

Sikapi Anggaran TP2D, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Bondowoso Anggap Legal

Memontum 1 — Tue, 08 Feb 2022 13:40:03 +0000

Memontum Bondowoso – Pencairan anggaran untuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso, terus menjadi bola panas. Jika sebelumnya anggota DPRD Bondowoso menilai pencairan anggaran itu adalah pelanggaran, maka tidak demikian dengan Ketua Fraksi PPD (Persatuan Pembangunan Demokrat) DPRD Bondowoso, H Barri Sahlawi Zain MAg. Dirinya menegaskan, bahwa TP2D adalah produk bupati dan pencairan anggarannya secara otomatis sah.

Hal itu, sesuai dengan Perbup No 49 tahun 2021 tentang TPPD Kabupaten Bondowoso. Kegiatan TP2D bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

Menurutnya, TP2D saat ini legalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Hal itu, karena SK dan Perbup TP2D sampai saat ini, belum dibatalkan. Sudah dievaluasi oleh bupati dan anggarannya sudah diusulkan di PAPBD.

Dan TP2D sudah bekerja, outputnya bisa dipertanggungjawabkan. “Justru, jika anggaran tersebut tidak dicairkan, bupati rawan digugat oleh TP2D. Jadi, kita mengacu pada azas kepastian dan kemanfaatan,” ujarnya, Selasa (08/02/2022).

Jika ada penyimpangan dalam pencairan anggaran TP2D, lanjutnya, biarkan BPK yang melakukan pemeriksaan. Tidak perlu ada Panitia Khusus (Pansus) Jilid II dan seterusnya. Apabila masih diterbitkan Pansus Jilid II dan seterusnya, hanya akan menjadi beban anggaran.

Terkait rekomendasi Pansus yang meminta bupati untuk melakukan evaluasi terhadap TP2D, Sahlawi-sapaannya menegaskan bahwa TP2D dibutuhkan oleh bupati membantu proses percepatan pembangunan. “TP2D itu berada dalam ranah eksekutif. Harusnya yang dievaluasi itu kinerjanya, bukan strukturnya. Bupati bukan tidak melaksanakan rekomendasi dari Pansus. Bupati sudah melakulan evaluasi, bahkan mengukuhkan TP2D Bondowoso,” paparnya. (sam/zen/sit)

Komisi III Nilai Pencairan Anggaran TP2D Bondowoso Merupakan Pelanggaran

Memontum 1 — Thu, 27 Jan 2022 13:57:13 +0000

Memontum Bondowoso – Untuk mengetahui secara langsung informasi pencairan anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Komisi III DPRD Bondowoso melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Bagian Perencanaan dan Keuangan (BPK) Bondowoso. Sebelumnya atau sekedar diketahui, bahwa nama BPK Bondowoso bernama Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan. Ketua Komisi III DPRD, H Sutriyono, mengatakan bahwa salah satu hal yang dibahas dalam Kunker adalah menanyakan pencairan anggaran TP2D.

“Apil Sukarwan, Kabag BPK dalam paparannya menjelaskan anggaran TP2D, memang sudah dicairkan. Anggaran tersebut untuk honor, biaya rapat, biaya makan minum,” jelas Sutriyono, Kamis (27/01/2022).

Dari anggaran Rp 150 juta, lanjutnya, tidak semua dicairkan. Antara lain, untuk biaya BBM dan perjalanan dinas. Sebetulnya, selalu anggaran tersebut bisa dicairkan. Apabila, eksistensi TP2D sesuai Perbup No 49 tentang TP2D diubah sesuai dengan fasilitasi gubernur.

Baca juga :

Ditambahkan, namun Bupati Salwa Arifin, mengabaikan hasil fasilitasi gubernur. Justru, bupati mendisposisi kepada Bagian AP dan Keuangan agar anggaran TP2D dicairkan.

Sebelum dicairkan, Apil melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim. Dan petunjuknya, sebelum dicairkan koordinasikan terlebih dahulu dengan DPRD. Kemudian Apil melakukan telaah staf, berdasarkan Permendagri 55/2010.

Ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (27/01/2022), Apil Sukarwan menjelaskan pencairan anggaran TP2D dilakukan setelah ada disposisi dari Bupati Salwa Arifin. “Seluruh tahapan sudah saya jalankan sesuai perundang-undangan yang berlaku, mas. Terakhir, saya melakukan telaah staf. Seluruh tahapan dan kesimpulannya dilaporkan pada bupati,” kata Apil.

Kalaupun Bupati, lanjutnya, memberikan keputusan lain, sebagai staf, saya harus menjalankan dengan segala resiko. Jadi, dicairkannnya anggaran TP2D, karena ada perintah dari pimpinan. (zen/sit)

Dinilai Inprosedural, Pencairan Anggaran TP2D Bondowoso Tuai Reaksi Fraksi PDI-Perjuangan

Memontum 2 — Sun, 23 Jan 2022 10:59:03 +0000

Memontum Bondowoso – Pencairan anggaran TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) selama 4 bulan, atau dari September hingga Desember 2021 oleh Pemkab Bondowoso, menuai sorotan serius anggota DPRD Bondowoso. Salah satunya, muncul dari Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Hermanto, S.Sos.

Dirinya menilai, keberadaan TP2D secara regulatif masih belum sah alias ilegal. Itu karena, struktur organisasinya tidak mengikuti hasil fasilitasi dengan Gubernur. Karenanya, seyogyanya anggaran itu tidak dicairkan terlebih dahulu.

“Petunjuk Gubernur Jatim sudah jelas, Ketua TP2D harus dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena berkait dengan penanggungjawab pengguna anggaran,” tegas Andi-sapaannya, Minggu (23/01/2022).

Wow, Anggaran TP2D Bondowoso Dicairkan

Memontum 1 — Thu, 20 Jan 2022 09:50:00 +0000

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, ternyata sudah mencairkan dana operasional Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) melalui Administrasi Pembangunan (AP) dan Keuangan pada Tahun Anggaran 2021.

Hal ini, disampaikan oleh Apil Sukarwan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, di ruangannya Kamis (20/01/2022). Sebelumnya Bagian Perencanaan dan Keuangan bernama Administrasi Pembangunan (AP) dan Keuangan.

Disampaikan Apil, bahwa biaya operasional TP2D dicairkan atas dasar perintah dari Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin. Karenanya, pihaknya menjalankan perintah pimpinan tersebut.

Ditambahkan, biaya operasional yang dicairkan meliputi belanja honoranium, untuk ketua dan anggota serta admin TP2D, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Makan dan Minum (Mamin) serta perjalanan dinas.

Hanya saja pdalam penjelasannya, Apil tidak menyebutkan besaran nominal biaya operasional TP2D tersebut dengan alasan hal itu bersifat teknis. “Biaya operasional yang sudah dicairkan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2021,” jelasnya.

Baca juga :

Mantan pejabat Administrasi Pembangunan (AP) dan Keuangan ini juga menyebutkan, bahwa pencairan itu dilaksanakan melalui P-APBD tahun 2021. Pencairan dana operasional FP2D itu bersifat dilematis.

“Sebab, disposisi untuk pencairan dana sudah ada dalam perintah Bupati. Jadi, mau tidak mau harus dicairkan. Dicairkan atau tidak dicairkan, itu sama-sama salah, jadi seperti buah simalakama,” ujarnya.

Dirinya juga tidak menyangkal, bahwa sampai saat ini keberadaan TP2D masih terjadi polemik. Akan tetapi, sebagai bawahan dirinya harus menjalankan tugas yang sudah diperintahkan oleh Bupati.

Perlu diketahui, legalitas TP2D masih tidak jelas. Sesuai dengan petunjuk gubernur, personel/Ketua TP2D harus dari unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai Penanggungjawab Pengguna Anggaran.

Sementara anggota TP2D, tidak ada satupun dari unsur pimpinan OPD. Justru anggaran yang digunakan adalah milik Bagian Perencanaan dan Keuangan Setkab, yang Kepalanya tidak tercantum sebagai anggota/Ketua TP2D. Lalu siapa penanggungjawab Pengguna Anggarannya. (sam/zen/sit)

Sikapi TP2D, Pansus DPRD Minta Bupati Bondowoso Evaluasi Perbup

memontum — Fri, 24 Sep 2021 14:29:04 +0000

Memontum Bondowoso – Ketua Pansus TP2D DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, mengaku sudah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim, mensikapi persoalan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Bahkan, pihaknya mengaku juga sudah mempelajari, mencermati dan memahami Peraturan Bupati (Perbup) yang mendasari terbentuknya itu.

“Hasil fasilitasi Perbup TP2D, terutama dalam Pasal 7, menyatakan bahwa Ketua TP2D harus dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dalam pelaksanaannya, Bupati telah menetapkan dan melantik Ketua TP2D, dari unsur non ASN atau bukan dari pimpinan OPD terkait, sesuai hasil fasilitasi Gubernur,” kata Andi-sapaannya.