Hadir dalam pengukuhan TPAKD Kabupaten Blitar, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kediri, Sekda Kabupaten Blitar, Forkopimda, perwakilan Perbankan dan Kepala OPD terkait.

Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kantor OJK Kediri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, perbankkan dan lembaga keuangan bukan bank dan instansi terkait yang turut mendukung percepatan akses keuangan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. “Upaya yang kita lakukan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan, merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Rini Syarifah.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya pun berharap, ke depan sinergi antara lembaga jasa keuangan yang sudah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, bisa lebih dioptimalkan. “Ini demi meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan menjaga masyarakat Kabupaten Blitar, agar tidak terjebak dalam pemanfaatan produk keuangan ilegal, seperti pinjaman online ilegal yang akhir-akhir ini marak terjadi,” harapnya.

Lebih lanjut Mak Rini-sapaan Bupati Blitar menyampaikan, TPKAD Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi akselerator dalam mendorong akses keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat di Kabupaten Blitar. “TPAKD merupakan solusi tepat untuk mengkoordinasikan lintas instansi dan pihak terkait, guna mempercepat akses keuangan di daerah. Termasuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki akses jasa layanan keuangan yang formal dan terpercaya,” jelasnya.

Mak Rini menambahkan, TPAKD Kabupaten Blitar diminta segera membuat program kerja yang smart, spesifik dan terukur. Sekaligus, bisa dicapai, realistis dan berbasis waktu. “Ini demi terwujudnya Kabupaten Blitar, yang pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pada terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemkab Blitar ini juga berpesan, dalam rapat pleno TPAKD agar diidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Kabupaten Blitar. “Rumuskan dalam rekomendasi kebijakan. Pastikan semua program atau kegiatan literasi dan inklusi keuangan dikoordinasikan dengan matang,” paparnya. (jar/sit/adv)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sekaligus menjadi Pengarah I TPAKD Surabaya menyampaikan, bahwa TPAKD ini bertugas untuk membantu percepatan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Baik itu melalui kemudahan akses bantuan permodalan hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Sehingga UMKM kita yang butuh modal, startup kita yang baru itu bisa kita support. Jangan sampai ketika mereka ini butuh modal, pinjam di tempat yang salah seperti Pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak,” kata Eri.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Dengan kehadiran TPAKD ini, sangat tepat untuk mendukung pemulihan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Apalagi dalam tim tersebut juga lengkap berisi mulai OJK, Bank Indonesia, lembaga perbankan hingga lembaga jasa keuangan.

“Kehadiran TPAKD ini sangat tepat, karena di waktu pergerakan ekonomi kita mulai menggeliat, tim ini hadir. Sehingga nanti pinjaman yang kita lakukan juga jadi satu,” ungkap dia.

Sementara itu, dalam acara pengukuhan TPAKD juga sekaligus melaunching program Puspita atau Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Puspita merupakan program dari PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya.

Melalui PT BPR Artha Surya Utama, Eri menyampaikan pelaku UMKM dapat mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen.

Ini dikarenakan BUMD di bidang perbankan tersebut memang fokus menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru di Surabaya.

“Kalau di PT BPR Artha Surya Utama itu bunganya sampai dengan 3 persen. Sama seperti pinjam di bank, per UMKM. Karena UMKM pasti kelompok dan bukan sendiri-sendiri. Karena tujuan kita adalah menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru,” terangnya.

Lebih lanjuut Eri menjelaskan, bahwa pahlawan ekonomi adalah kelompok yang ketika usahanya menjadi besar, dapat mengajak teman, saudara atau kerabat untuk bergabung atau terlibat di dalamnya.

“Ini baru namanya pahlawan ekonomi. Nah, ini yang mau kita gerakkan dengan pemerintah melalui TPAKD yang mensupport penuh sehingga menjadi besar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi menambahkan, melalui TPAKD pihaknya bersama Bank Indonesia maupun lembaga jasa keuangan lainnya, siap mendukung Pemkot dalam meningkatkan roda perekonomian pasca pandemi.

“Ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara OJK, BI (Bank Indonesia), lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder,” kata Bambang Mukti.

Bambang Mukti juga mengaku optimis, ke depan inklusi keuangan di Kota Surabaya akan lebih meningkat. Sebab, di dalam TPAKD itu setiap lembaga maupun instansi terkait dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sehingga menghasilkan output yang lebih efektif.

“Sehingga bisa menghadapi tantangan yang lebih tegar dan menghasilkan secara lebih efektif. Itu salah satu filosofi yang mendasari pembentukan TPAKD,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, TPAKD ini tak hanya bertugas melakukan percepatan dalam akses keuangan daerah. Namun TPAKD juga bergerak di bidang edukasi dan literasi kepada masyarakat. 

Sebab, kata dia, di Jatim saat ini indeks inklusi keuangan sudah mencapai 87,96 persen, sedangkan indeks literasi atau tingkat pahamnya masyarakat baru sekitar 48,9 persen.

“Mungkin bukan masalah, tetapi bisa menjadi potensi masalah. Ketika orang memanfaatkan sesuatu tidak paham, termasuk di produk keuangan. Nah, ini merupakan salah satu garapan dari TPAKD ke depan,” jelasnya. (ade/gie)

Yaitu; meningkatkan akses keuangan, mendorong perekonomian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rakor tersebut hadir sekretaris daerah Kota Malang, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia, Kepala Kanwil Pegadaian, Kepala Kantor OJK Malang dan Kepala OPD Kota Malang.

Kepala Kantor OJK Malang, Sugiarto Kasmuri menyampaikan bahwa salah satu tujuan awal dibentuknya TPKAD harus kembali diingat, yakni perlunya peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap jasa keuangan formal dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui survei nasional terhadap literasi dan inklusi keuangan terakhir yang dipaparkan, tampak bahwa inklusi yang kita miliki sudah lebih baik dari sebelumnya.

“Namun, perlu disoroti pula bahwa bila secara umum kita melihat tingkat literasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal masih tergolong minim”, paparnya.

Paparan data survei yang disampaikan oleh Kepala Kantor OJK Malang dilanjutkan dengan pernyataannya yang menekankan kembali tentang pentingnya TPAKD. Mengutip dari World Bank, beliau menyampaikan bahwa apabila tingkat inklusi keuangan meningkat 1% saja, maka presentase ini mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

“Kalau inklusi keuangannya naik sampai 20%, hal ini dapat menambahkan 1,7 juta lapangan pekerjaan baru. Inilah yang menjadikan hal ini begitu penting”, tambah Sugiarto Kasmuri.

Walikota Malang Sutiaji dalam sambutannya menyampaikan keyakinan beliau bahwa apabila UMKM dapat dikembangkan melalui peranan TPAKD, maka pertumbuhan ekonomi dan perbankan Kota Malang akan semakin bagus. “Oleh karena itu, literasi di kalangan masyarakat harus lebih kita tingkatkan,” ujarnya.

“Merupakan tugas kita semua dalam mendukung berjalannya TPAKD Kota Malang, termasuk dalam memberikan kontribusi pemikiran, yang akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan program kerja dengan harapan nantinya dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat” tambah Sutiaji dalam sambutannya. (hms/yan)

Bupati Jember dr Hj Faida, MMR dalam pengarahannya meminta semua pihak yang terlibat dalam TPAKD untuk mendorong terwujudnya inklusi keuangan di sekolah, utamanya kalangan pelajar.

“Misi kita, anak-anak kita berpindah perilaku dari transaksi tunai kepada transaksi non tunai,” kata Bupati.

“Mengubah perilaku anak-anak kita dari sukar menabung menjadi semangat menabung, untuk hal itu, setiap pelajar harus memiliki buku rekening tabungan atas nama sendiri, ” jelasnya.

Program ini dapat dijalankan dengan mencari relawan di sekolah-sekolah. Para pelajar yang menjadi relawan ini merupakan duta inklusi di sekolahnya masing-masing.mereka yang akan menyosialisasikan program iklusi keuangan. Sementara pemerintah dan TPAKD mendukung duta itu dalam menjalankan tugasnya.

“Mungkin transaksinya kecil-kecil, tetapi mengubah perilaku ini bisa membuat omset lebih dari yang diprediksikan,” ungkap Bupati.

Program itu, menurut Bupati, sudah tercantum dalam APBD Kabupaten Jember. Program kerjanya juga telah ada, yakni 1.000 Kantin Bela Negara.

“Tahun ini menyiapkan 1.000 Kantin Bela Negara, dalam rangka sekolah layak anak,” terangnya.

Kantin ini harus mempunyai komitmen untuk inklusi keuangan. Terkait pengembangan ekonomi di Puger, Bupati menyebut masih ada kartu nelayan yang belum terbagi. Karena itu, Bupati meminta untuk disinkronkan OJK dan perbankan, sedangkan untuk kesenian batik Puger, Bupati menyarankan agar Puger Etnic Carnaval diselenggarakan di tempat keramaian yang banyak dilihat orang.

“Selain itu, karnaval ini sebaiknya menggunakan model lokal untuk memperagakan batik yang menjadi karya ibu-ibu puger itu, ” ungkapnya.

Sementara itu Kepala OJK Jember Azilsyah Noerdin menyampaikan, program simpanan pelajar dan kantin pandai akan dilangsungkan di beberapa sekolah negeri di Jember.

“Datanya sudah diperoleh dari dinas terkait, juga dari perbankan. Ada sekitar 144 sekolah negeri SD-SMA sederajat untuk menjadi tempat melaksanakan program simpanan pelajar, termasuk kantin sekolah,” terangnya.

Tentang simpanan pelajar, Azilsyah Noerdin menjelaskan tugas TPAKD memberikan edukasi supaya pelajar memahami dan memiliki rekening tabungan atas namanya sendiri.

“Sehingga gemar menabung sejak usia dini, dan ini perlu peran besar dari kepala sekolah dan guru. Jadi pelajar bisa menabung di Kantin Pandai,” imbuhnya.

Untuk ibu-ibu di Kecamatan Puger, pemberdayaan dilakukan dengan membuat kerajinan membatik. Ibu-ibu dilatih membuat batik dan hasilnya ditampilkan dalam pergelaran PEC (Puger Etnic Carnaval).

“Disamping itu juga, kami memberikan edukasi tentang perencanaan keuangan yang dibantu dari pegadaian dan kresindo dan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (bud/yud/oso)